Ditemukan 1944 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : caesar causar cautsal causa carsan casual caesal caisal
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pajak
Register : 14-12-2015 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 17 Mei 2016 — SANTOSA WIDJAJA; melawan KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq. KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA;
216 — 108
  • ataudirehabilitas; sehingga batasan orang atau badan hukum perdatamempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) untuk secara sah menurutundangundang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara apabila terdapat kepentingan yang merugikan Penggugat sebagaiakibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negera yang digugat tersebutdan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (legalstanding) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannyaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Causal
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 19-06-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN KEDIRI Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Kdr.
Tanggal 19 Juni 2014 — PEMERINTAH KOTA KEDIRI
melawan
TANTYO SUHARNO dkk
50 — 26
  • telah memperjual belikan obyek sengketa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah :Tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukanadanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum,kerugian, kesalahan dan hubungan causal
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 16-11-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 43 K/PM.III-14/AL/XI/2016
Tanggal 9 Februari 2017 — Kopda Ttu Muhammad Muslimin
317 — 239
  • Bahwa dalam Hukum Pidana kita mengenal Azas sebabdan akibat atau hubungan Causal yang menjadi latar belakangsebuah Delik atau Perobuatan Pidana. Bahwa dalam Perkara inimaksud dan tujuan Terdakwa adalah hanya untuk menakutnakuti dan tidak ada maksud untuk melawan seorang atasan.B. Analisa HukumMajelis Hakim yang kami hormati,Sdr.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Tender
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 17 Nopember 2016 — - PT. BIOTEK GRAHA DUTA melawan - REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
179 — 86
  • BIOTEK GRAHA DUTA (vide buktiP1= T1);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telahmengajukan bantahan tertanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya memuatbantahan dalam Pokok Perkara;DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa dengan menggunakan teori hubungan causal(sebab akibat) materi pokok sengketa dan alasannya dapat digambarkansebagai berikut: Tergugat megeluarkan keputusanrektoSietiabstkaoatbuka selaku kuasabengguna anggaran (KPA) Nomor:8536 /UN31 / KEP / 2016 tentangPenetapan Sanksi PencantumanDaftar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 25-02-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 P/HUM/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
992 — 1102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cascading effect merupakan suatu hal yang tidakdapat dibenarkan baik secara teori perpajakan maupun UU PPN itu sendiri.Sebagaimana telah dijelaskan bahwa UU PPN Indonesia menganut indirect methoddimana terdapat sistem pengkreditan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa terdapathak Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya objek permohonan hak uji materiil;Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 10-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA (IFI) VS DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN;
489 — 1515 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 62P/HUM/2013 dan Putusan Nomor 11P/HUM/2014menjabarkan bahwa syaratsyarat kerugian harus memenuhi 5(lima) syarat, yaitu:a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturanperundangundangan;c. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan olehberlakunya peraturan perundangundangan yangdimohonkan pengujian;d. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) danaktual atau setidaktidaknya potensial yang menurutpenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;e. adanya hubungan sebabakibat (causal
    (2),(3)dan (5), Pasal 2 dan Pasal 6 PerBPJS 1/2020 yang mengaturmengenai pelayanan fisioterapi dimohonkan a quo, tidakmenimbulkan kerugian atau dampak apapun terhadap Pemohonsebagai pemberi pelayanan fisioterapi, oleh karena itupermohonan a quo tidak memenuhi persyaratan sebagaimanayang telah diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 karena Pemohon sama sekalitidak mengalami kerugian yang bersifat spesifik, selain haltersebut, tidak terdapat hubungan sebabakibat (causal
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-08-2015 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 470/PDT.G/2014/PN. TNG
Tanggal 6 Agustus 2015 — Drs. H. AKHMAD HARIS Lawan 1. PT. SILOAM HOSPITALS, Tbk Cq SILOAM HOSPITALS LIPPO VILLAGE 2. dr. ANASTINA TAHJOO 3. dr. P. SUGIANTORO 4. dr. SOELISTIOWATI TJAHJONO ,SPAN 5. dr. BUDHI ADDIWIJAYA SPBTKV
466 — 262
  • yang dijanjikan, disepakatimaupun pembicaraan awal, disertai segala kesalahan dan kelalaianyang dilakukan oleh TERGUGAT Ill sehingga mengakibatkansdr.Dasril Ramadhan yaitu anak kandung PENGGUGAT mengalamipenderitaan yang berkepanjangan, yang berakibat secara otomatismerugikan PENGGUGAT dengan kerugian yang sangat besar sekali,tak terhitung dan tak dapat diprediksi sama sekali, maka hubunganhukum antara TERGUGAT I, TERGUGAT Il DAN TERGGUGAT Illsangat jelas serta merupakan suatu rangkaian perbuatan causal
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 125/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 5 September 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat I : Sunarta
Terbanding/Tergugat II : Umbu Lage Woleka
Terbanding/Tergugat III : Herman Reco Deta
Terbanding/Tergugat IV : Godlief Hae
Terbanding/Tergugat V : Conny Novita Sahetapy Engel
Terbanding/Tergugat VI : Moch Choirul Anam
45 — 26
  • Bahwa Petitum Penggugat tidak menggambarkan adanyahubungan causal yang nyata antara perbuatan para Tergugatmendakwa dan menuntut pidana orang lain, yang dalam hal iniadalah dr. Philipus Mantur, yang kemudian diklaim sebagai PMHyang merugikan Penggugat sebagai korporasi. Bahwa memangdirektur Penggugat merupakan tersangka deelnemer vide: Pasal55 KUHPdalam kasus terkait terdakwa/terpidana dr.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-05-2012 — Putus : 14-02-2013 — Upload : 24-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 219/PDT.G/2012/PN.JKT.PST SELA
Tanggal 14 Februari 2013 — JACOBUS F PUTTILEIHALAT,S.Sos >< PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH,Cs
64 — 11
  • menimbulkanketidakpastian hukum; Ketidakpastian hukum akibat dari adanya pertentanganrumusan ketentuan yang tercantum dalam UndangUndangNo.40 Tahun 2003, antara Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) danpasal 7 ayat (2) dengan Pasal 7 ayat (4) dan PenjelasanPasal 7 ayat (4) serta Lampiran IP tersebut menimbulkankerugian konstitusional bagi TERGUGAT karenabertentangan dengan pasal 18 ayat (1) dan pasal 25A UUDNegara RI Tahun 1945;Untuk mendapatkan kepastian hukum, maka TERGUGAT dengan legal standing yang memiliki causal
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata
Register : 16-03-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sml
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
PAULUS RUMFAN
Tergugat:
1.ALOYSIUS BALIA
2.Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kab. Kepulauan Tanimbar
3.Bupati Kepulauan Tanimbar
82 — 52
  • Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah :Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewayjibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antaraperbuatan melawan hukum tersebut
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
1328 — 618
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
  • dalamPasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifatspesifik dan aktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaranyang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 09-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 255/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat : FRANS SAHATA SIAGIAN
Terbanding/Penggugat : LUPUK PANGIHUTAN NAPITUPULU
51 — 41
  • Bandingmempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah: Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 18-06-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN KEDIRI Nomor 98/Pdt.G/2013/PN.Kdr
Tanggal 18 Juni 2014 — Sdr. INDRA WIBISONO WAHYUDI
melawan
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI
67 — 9
  • akandipertimbangkan sebagai berikut ;oeMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah Tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukanadanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum,kerugian, kesalahan dan hubungan causal
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 22-04-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN SINGARAJA Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Sgr
Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat:
1.Iffatul Intan
2.Vina Khoirunnisa
Tergugat:
1.Setyo Irianto
2.Palgunadi
3.Adriana Else Meoko, SH
62 — 38
  • Dengan demikian ada 4(empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukumyaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;Menimbang, bahwa mengenai apakah yang dimaksud denganperbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesiaadalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;2.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 24-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 31/PDT/2021/PT BJM
Tanggal 22 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : H. Mahrudin Diwakili Oleh : Suyandi
Terbanding/Tergugat I : PT. Sinar Mas Agro Resources & Technology, Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. Gawi Makmur Kalimantan
Terbanding/Tergugat III : PT. Duta Darma Utama, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
Terbanding/Turut Tergugat IV : DInas Taman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan
131 — 118
  • Adanya Hubungan yang causal antara Onrechtmatige Daadtersebut dengan kerugian yang diderita Penggugat.(Darwan Prinst, S.H., Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996).68.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1896 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — Drs. H.RUSTAM MAGE BIN ALI MAGE
58 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PanitiaPembebasan Tanah sebesar Rp.1.288.615.000, (satu milyardua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belasribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 18 (1) huruf b UUTipikor bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnyasebanyakbanyaknya sama dengan yang diperoleh dari tindakpidana korupsi;Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telahmempunyai hubungan causal dengan kerugian keuangannegara sebesar Rp.1.288.615.000, (satu milyar dua ratusdelapan puluh delapan juta enam ratus lima
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 17-03-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 09-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — JONATAN, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
247 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2013, Mahkamah Agung telahberpendirian bahwa pengujian Legal Standing PemohonHak Uji Materiil setidaknya memenuhi 5 syarat, yakni:a. adanya hak pemohon yang diberikan oleh suatuPeraturan perundangundangan;b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan olehberlakunya Peraturan perundangundangan yangdimohonkan pengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktualatau setidaktidaknya potensial yang menurutpenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 11-05-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 36/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 3 Nopember 2015 — 1. Ir. H. Jamaing, M.Sc disebut PENGGUGAT – I 2. Drs. Agung Budi Santoso, M.Si. disebut PENGGUGAT – II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat M E L A W A N : Walikota Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat
86 — 42
  • kepentingannya dirugikan oleh suatukeputusan Tata Usaha Negara, adapun terhadap orang yangtidak merasa kepentingannya dirugikan atau menerimaSurat Keputusan tersebut tidak dapat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata UsahaMenimbang, bahwa ketentuan tersebut menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakanunsur yang paling pokok yang harus melekat pada diriPenggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 02-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 1/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
Slamet Wibowo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
313 — 356
  • dengan demikian, maka batasan seseorang / badanhukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legalstanding) untuk secara sah menurut UndangUndang dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negaraapabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugatsebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibatantara kedudukan hukum (legal standing) dan kerugiankepentingan Penggugat dengan diterbitkannya KeputusanTata Usaha Negara yang digugat (causal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
176 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan Pasal 1635 KUH Perdata,setiap perkumpulan orang harus dianggap sebagai badan hukum,selama orangorang yang tergabung di dalamnya memangbermaksud untuk mendirikan suatu organisasi;Bahwa Pemohon Keberatan memiliki Kedudukan hukum (legalstanding) sebagai Pemohon dalam Permohonan Keberatan atasberlakunya suatu peraturan perundangundangan di bawahundangundang, dikarenakan terdapat keterkaitan sebab akibat(causal verband) dengan berlakunya PERMEN a quo sehinggahakhak Para Pemohon Keberatan sebagai