Ditemukan 2240 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : parisal pardial parasian parisai persil parsiah parsila parsiam partial parsidal
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
MULYANTO, ST, MM, MT.
260 — 423
  • berat yang membangun jalantersebut semacam apa, tetapi kalau dilinat dari dokumen perencanaan,karena lokasinya berhimpitan maka pasti akan terkena dampaknya, tapidampaknya itu akan mengakibatkan kebocoran atau tidak , itu halterjadi dilapangan , Ahli hanya menyampaikan faktual yang ada;Bahwa Ahli tidak meyakini karena Ahli tidak melakukan uji core drill,kemudian yang kedua yaitu secara sistemik tidak berfungsi sehinggabanyak asumsinya, bisa jadi pipa dipasang tidak full, bisa jadi pipadipasang parsial
    sendiri di aplikasi untuk mendaftar dan mengikutilelang;Belum ditemukan aturan dan perbuatan dalam indikasi persekongkolanuntuk pengurusan anggaran;Bahwa HPS dapat berubah sepanjang belum sampai batas akhirpemasukan penawaran, sebelum tahap pemasukan penawaran, HPSmasih bisa diubah;Bahwa Dalam Undang Undang No 18 tahun 1999 tentang JasaKonstruksi, kegagalan ada dua jenis yaitu kegagalan kontruksi dankegagalan bangunan, kegagalan konstruksi yaitu apabila menjadi rusakatau tidak berfungsi atau secara parsial
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 21 Januari 2013 — Prof. DR. H. ABDUS SALAM, Dz,MM.
69 — 24
  • Display, hlm.20, IT menerangkan bahwa TV Displayyang ditemukan berbeda tipe dengan yang tertera pada Kontrak ; Untuk Akses Internet, him 21, IT menerangkan bahwa tidakditemukan akses internet broadband dengan vendor apapun ; Untuk Jaringan Komputer, him 21, JIT menerangkan bahwakesimpulannya jaringan komputer berfungsi parsial ;Bahwa rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yangdyanjikan, maksudnya dalam kontrak disebutkan eitemeitem barangyang seharusnya diadakan oleh rekanan (PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 143/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 20 Nopember 2015 — -R. ARWIN ALDRIYANT, S.Sos -EGI MUKTI -RAHMA ARIANI ROSHADI, SS, SH.
118 — 38
  • Haekal Adeel Utama adalahsebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000,(dua belas juta.Bahwa keabsahan dan kualitas data permohonan kredit merupakantanggungjawab dari Analis Kredit Cabang sebagaimana diatur dalam SKDireksi No. 152/SK/DirPKD/2008, tanggal 12 Maret 2008, Bab Analis KreditSub Bab Tanggungjawab dan Wewenang Sub Sub Bab Analis Kredit(Fungsional) yang dirubah secara parsial melalui SK Direksi No.1325/SK/DirPKD/2009, tanggal 09 November 2009, Tentang Revisi BPP.Kartu
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-12-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 32/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 23 Januari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : Drs LELI NILAMSARI, SH
Terbanding/Terdakwa : H.DIDI SUPRIADI Bin Alm MUSTOFA
119 — 68
  • .25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), dengan JaminanTambahan berupa deposito Rp. 5.000.000.0000 (lima milyarrupiah).Padahal berdasarkan ketentuan Poin 02 Kebijakan Kredit subpoin 16 b (1) (agunan tambahan) Juklak KUR MoU Ill November2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahan minimalsebesar 30%dari maksimum kredit, sedangkan di dalam Juklak KURPola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha danobjek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindaksebagai avalis parsial
    .25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), dengan JaminanTambahan berupa deposito Rp.5.000.000.000 (lima milyarrupiah).Padahal berdasarkan ketentuan Poin 02 Kebijakan Kredit subpoin 16 b (1) (agunan tambahan) Juklak KUR MoU Ill November2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahan minimalsebesar 30%dari maksimum kredit, sedangkan di dalam Juklak KURPola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha danobjek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindaksebagai avalis parsial
Pengadilan PN PALU
Putus : 17-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal
Tanggal 17 Desember 2015 —
587 — 246
  • Pemahamansecara parsial terhadap 1 (satu) pasal saja akan mengurangi artikeberlakukan pasal tersebut dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan.Bahkan dapat menimbulkan dubius arti dan permasalahan yuridis lainnya,oleh karena itu pendekatan hubungan antara pasalpasal dalam suatuundangundang adalah suatu keharusan. Di sinilah pentingnya penggunaanpendekatan sistem dalam hukum perseroan. Hukum perseroan, harusmelihat badan usaha dalam kaitannya dengan perbuatan hukum dariorgannya.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
PT BOSOWA CORPORINDO
Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Intervensi:
PT. Bank Bukopin, TBK
612 — 1700
  • Atas dasar itu tidak boleh menetapkanpenundaan pelaksanaan surat keputusan TUN yangdigugat dengan hanya berlaku untuk sebagian saja(secara parsial);Perbuatan faktual yang menjadi isi dalam suratkeputusan TUN itu belum dilaksanakan secara fisik,misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan;Penundaan dapat dikabulkan apabila kepentinganPenggugat yang dirugikan tidak dapat atau sulitdipulihkan oleh akibat Surat KTUN yang digugat terlanjurdilaksanakan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1567 — 3160
  • Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.diantara Penggugat dan Tergugat II intervensi belum bisa dialihnkan ke ranaheksternal yakni sematamata dimaknai secara parsial dan/atau reduksionisdengan sudut pandang legalistik sempit yakni normatifformal belakasekadarsebagai isu penolakan pendaftaran perubahan AD/ART dan kepengurusan.Dengan demikian, Pengadilan berpendapat meskipun keputusan inIitismerupakan suatu keputusan administrasi pemerintahan namun karena secarasubstantif di dalamnya masih mengandung persoalan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 21 Januari 2013 — AJIE RIANGGORO, SE.
66 — 14
  • Display, hlm.20, IT menerangkan bahwa TVDisplay yang ditemukan berbeda tipe dengan yang terterapada Kontrak; Untuk Akses Internet, hlm. 21, IT menerangkan bahwa tidakditemukan akses internet broadband dengan vendor apapun; Untuk Jaringan Komputer, him. 21, IT menerangkan bahwakesimpulannya jaringan komputer berfungsi parsial; Bahwa rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai engan yangdijanjikan, maksudnya dalam kontrak disebutkan eitemeitembarang yang seharusnya diadakan oleh rekanan (PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-05-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 24 September 2014 — Pidana Korupsi - ANAS URBANINGRUM
1747 — 2295
  • Pada saattender tidak eksekusi terhadap subkon,yang ada hanya collectharga,mengumpulkan data harga untuk dijadikan penawaran.proses selanjutnya ada dipelaksanaan,ada dipembangunanHal 114 Putusan No.55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.pada KSO,jadi KSO lah yang membuat kontrak,bisa menegosiasiulang atau membuat beberapa parsial kontrak yang semuanyamerupakan kewenangan KSO, bukan kewenangan saksi lagi.; Saksi berada diluar KSO AdhiWika.; Saat itu waktunya mendesak sehingga tidak diadakan penilaianVAL ME
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 05-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 22-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
JANUAR DWI NUGROHO
Terdakwa:
AGUNG SUCIPTO.
155 — 89
  • AGUNG PERDANA BULUKUMBA 100 %;
  • 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan tinta warna hitam diantaranya Parsial Preservasi;
  • 1 (satu) lembar print out Daftar Pekerjaan Seksi Preservasi T.A 2019.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 555/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat:
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
493 — 421
  • Undangundang sehingga tidak dipertentangkan dengan yangdiatur ; Bahwa perihal adanya perjanjian dalam buku Ill ditegasakan mengenaiperjanjian yang tidak boleh melanggar undangundang ketentuannyabersifat terbuka ; Bahwa kalau BPPN berhasil menangih maka akan dibagi sesuai denganporsi masingmasing, dengan adanya klausa itu bukan adanya casi makakesempatan itu dinamakan bukan Casi, perjanjian yang tanggal yangtanggal 8 itu bukan Casi, karena bukti lain yang mengajukan karenabankbank mengajukan secara parsial
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 13 September 2016 — -JAJANG ABDUL HOLIK -LENIH MARLIANI
125 — 49
  • jugaberpotensi menjadi Tersangka, karena itu mereka meminta bantuan dansudah menandatangani kuasa dan per orang satu surat kuasa;Bahwa semuanya ada 37 kepala puskesmas, staf Yan Kes ada Sekdis,Kabid semuanya melakukan konsultasi;Bahwa saksi dan Nur Kholim dalam analisisnya menyampaikan bahwaOjang selaku Bupati berpotensi menjadi Tersangka;Bahwa saksi membaca dari BAP Terdakwa bahwa kerugian keuangannegara adalah sekitar Rp2,6 miliar;Bahwa kerugian tersebut untuk perkara BPUS tidak dibagi secara parsial
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2007 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408 / Pdt.G / 2007/ PN.Jkt.Pst.
Tanggal 25 Maret 2009 — RICHARD BRUCE NESS
394 — 184
  • Moran, yang memeriksa analisis parsial dari pabrik dengandukungan Newmont, mengatakan ia yakin bahwa limbah tersebutmengandung elemenelemen seperti logam, seperti arsenik danantimonium serta logam seperti merkuri, kadmium, timah, tembagadan seng.Bahanbahan di batuan tempat ditemukan emas, katanya, diprosesdengan sodium sianida, dan campuran yang dihasilkan kemudiandiproses lagi dengan zatzat kimia lain sebagai usaha untukmengurangi kandungan sianida.Mungkin sekali, kata Mr.
Pengadilan PN MAGETAN Pidana Khusus Perbankan
Register : 01-06-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN MAGETAN Nomor 152/Pid.Sus/2016/PN Mgt
Tanggal 13 Oktober 2016 — Terdakwa DRS. MALAKIN, M.M.,
248 — 68
  • dan kondisi);Bahwa, apabila adalah salah satu yang tidak terpenuhi dari 5 C atau samasekali tidak terpenuhi, maka yang paling penting dari semua itu adalahdebitur mampu melunasi pinjamannya;Bahwa, esensi kredit yang baik adalah menurut Pasal 1 angka 11 bahwaperjanjian kredit pinjam meninjam mempunyai jangka waktu tertentu danbunga tertentu pula maka bank telah menjalakan fungsi intermediasi denganbaik , mengacu pada pasal 29 Undangundang perbankan serta harusmembaca undangundang perbankan secara parsial
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2825 — 3681
  • Yang ditunda adalah daya berlakunya surat keputusanTUN dihentikan, akibat hukumnya seluruh tindakanpelaksanaan surat keputusan TUN terhenti oleh karenanya.Atas dasar itu tidak boleh menetapkan penundaanpelaksanaan surat keputusan TUN yang digugat denganhanya berlaku untuk sebagian saja (secara parsial);4. Perbuatan faktual yang menjadi isi dalam suratkeputusan TUN itu belum dilaksanakan secara fisik, misalnyapembongkaran yang belum dilaksanakan;5.
Pengadilan PN MAKALE Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2012 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN MAKALE Nomor 54/PID.SUS/2011/PN.MKL
Tanggal 2 Mei 2012 — MANGARANTE PATILA, SE ., JONI CORNELIUS TONDOK, ST.MM ., YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA.
161 — 85
  • wewenang / perbuatan melawan hukum tetapiada bukti telah terjadi kerugian negara, cukup bukti melakukankerugian negara tetapi tidak ada kerugianBahwa mekanisme perubahan anggaran dimana pospos adalahasumsi;Bahwa melalui rapat paripurna perubahan bisa dengan persetujuandalam paripurna ;Bahwa penyala gunaan wewenang/jenisjenis wewenang : dalam UUadalah terikat pertanggungjawaban dengan UU tidak diatur dalamperda, dalam wewenang bebas adalah diluar dalam UU tergantungpada tujuan atau tidak;Bahwa sk parsial
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Agustus 2019 — PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, beralamat di Jl. Mabes Hankam, Gg. Sawo II, R,t.001/Rw.005, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARIS AFFANDI LUBIS, SH dan LA ALIMANSUR, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara ARIS AFFANDI LUBIS & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Tanjung Raya Blok D 349, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 29 Desember 2018, No. : 0789/SK-G/XII/2018, selanjutnya disebut sebagai …………………...……………………….........…….……………PENGGUGAT; Melawan : 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-10), BTS KOTA KENDARI – BELALO/LASOLO & POHARA – WAWOTOBI, BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ………………………….TERGUGAT I; 2. IR. ILHAM, beralamat di Jl. Taman Surapati No. 28, Rt.018/004, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tengara, selanjutnya disebut sebagai……………………………...……....TERGUGAT II; 3. PT. YODYA KARYA (PERSERO), KONSULTAN SUPERVISI, berkantor di Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan Kav. 8, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai …………………………….TERGUGAT III; 4. MENTERI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………..….....……….TERGUGAT IV; 5. INSPEKTUR JENDRAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai….………TERGUGAT V; 6. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………TERGUGAT VI; 7. DIREKTUR PRESERVASI JALAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ...............................................................................................TERGUGAT VII; 8. KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, berkantor di Jl. M.T. Hariyono, Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai………………………………..…..TERGUGAT VIII; 9. KEPALA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULAWESI TENGGARA, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ....……….……………………………………………..……….…..TERGUGAT IX;
187 — 94
  • Sel.pekerjaan secara parsial untuk setiap hari keterlambatan.Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) haritersebut dapat melampaui tahun anggaran berjalan.c. Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan melampauitahun anggaran berjalan, diterbitkan adendum untuk mencantumkansumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yangakan diselesaikan dan memperpanjang masa berlaku jaminanpelaksanaan.d.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO
332 — 191
  • Pembangunan diadakanpengundian terhadap Caloncalon penerima Rumah, selanjutnya terbitSK Penunjukan masingmasing calon penerima kemudian dilanjutkandengan seleksi Proses akad kredit di BTN (Bank Tabungan Negara)karena belum tentu semua pegawai tersebut bisa mendapatkan,kemudian jika memenuhi syarat maka yang bersangkutandilaksanakan akad kredit di BTN, selanjutnya setelah menjadi miliknyamaka yang bersangkutan melakukan pembayaran secara kredit/ cicilmelalui BTN sejalan dengan Proses sertifikatnya (Parsial
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 12-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SUGIARTO
140 — 64
  • yangterbatas sehingga mengacu pada skala prioritas dalam penyusunannya.Bahwa dalam pembahasan anggaran memerlukan alokasi yang harusdipahami adalah 3 aspek yakni tujuan, manfaat dan jumlah uang.Bahwa apabila menurunkan anggaran harus dipahami 3 aspek yaknitujuan, manfaat dan jumlah uang sehingga untuk hibah harus ada proposaluntuk mengetahui tujuan, manfaat dan jumlah uang yang diterima.Bahwa kerugian negara penuh apabila uang habis tetapi tujuan danmanfaatnya tidak terpenuhi.Kerugian bersifat parsial
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — ARIPIN AHMAD
310 — 287
  • 29,1% itu adalah hasil komposisiantara Solar dan Premium misalnya losses ada 1.000.000 jadi 70% adalah Solar dan29,1% adalah Premium ;Bahwa mengenai data jumlah trip itu diperoleh dari keterangan Du Nun ;Bahwa untuk menguji ahli menghitung trip dikalikan dengan pengiriman ;Bahwa pembukuan Pertamina tidak kami jadikan bahan dasar, penghitungan kamimelakukan audit adalah uang yang dibayar tadi ;Bahwa porsentase itu dari hasil Input pertripnya, dimana dalam laporan kami halaman4 itu adalah input dari parsial