Ditemukan 2438 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : primair primer premier primari prime primier primerry
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 19-02-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN BAUBAU Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bau
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penggugat:
1.WA ZIA
2.WA NJAENA
3.WA EBU
Tergugat:
1.ZAAMI RIANTO
2.HAMID
3.DARMIN
4.RANDI
84 — 29
  • kepada penjual;Bahwa dalam literature yang ditulis olen beberapa ahli hukum, Lilik Mulyadi SH,dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 38 bahwa turut tergugatadalah ditujukan kepada seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang demiformalitas gugatan harus dilibatkan dalam proses, agar dalam petitum iadihukum sebagai pihak yang harus tunduk dan taat pada putusan hakimperdata;Klausula hubungan hukum yang menjadi dasar seseorang harus didudukkansebagai Tergugat adalah disebabkan adanya hubungan primeir
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg
Tanggal 13 Juni 2016 — H. Bahrudin Bin Abdul Halim;
64 — 17
  • dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehinggaTerdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatanya.Menimbang, bahwa demikian juga selama pemeriksaan perkara dalampersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf danpembenar didalam diri Terdakwa, sehingga secara hukum Terdakwa mampubertanggung jawab atau mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannyayang didakwakan kepadanya.Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang sebagaimanatertuang dalam dakwaan primeir
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 40/Pid.sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 30 September 2014 — Drs. H.M. HASANUDDIN,M.AP
64 — 14
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;wennn Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah Subsidairitas, maka oleh karena itu dalam praktek peradilan pidana,khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan subsidair, adakewajiban Majelis untuk membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabiladakwaan Primeir
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-07-2013 — Putus : 10-10-2013 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 23/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 10 Oktober 2013 — Ir. WAHYUDI RAHARJO Bin ROEMEDI
53 — 20
  • TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah Subsidairitas, maka oleh karena itu dalam praktek peradilan pidana,khususnyakewajibanterkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan subsidair, adaMajelis untuk membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabiladakwaan Primeir
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 83 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 15 Maret 2017 — ANTO SUDIANTO bin TARYA.
225 — 125
  • Terdakwadalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah orang yangmampu mempertanggungjawabkan perbuatanya.Menimbang, bahwa demikian juga selama pemeriksaan perkara dalampersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf danpembenar didalam diri Terdakwa, sehingga secara hukum Terdakwa mampubertanggung jawab atau mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannyayang didakwakan kepadanya.Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure setiap orang sebagaimanatertuang dalam dakwaan primeir
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 03-05-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 23 Desember 2015 —
235 — 88
  • Royal Primeir International ditanda tangani oleh IndraBudiman selaku Direkturnya;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai keterangan saksi Drs. MochamadAwaludin General Marketing pada PT.
    dengan nilainominal sebesar Rp. 5.000.000.000,Menimbang, bahwa saksi Benediktus Andy Widianto, SH selaku Notaris dalamketeranganya juga mengetahui adanya kerjasama antara PT Royal Premeir Internationaldeanga PT Anaamaya Selaras dalam mengelola program kusus 39 unit condotel swissHal 137 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.SelBelHotel Kuta Bali, karena saksi dihubungi Terdakwa untuk diminta membantumelegalisasi Perjanjian Kerja Sama antara para Pembeli/konsumen dengan pihak PTRoyal Primeir
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-11-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid. Sus/2013/PN. TIPIKOR DPS
Tanggal 6 Nopember 2013 — I WAYAN BUDIARSA
85 — 69
  • tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 tahun2001, tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999, dalam DakwaanPrimair Jaksa Penuntut Umum, tidak terbukti, maka terhadap unsure lainnya tidakperlu dibuktikan.Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Jaksa PenuntutUmum , tidak terbukti secara syah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa IWAYAN BUDIARSA, maka sudah sepantasnya Terdakwa tersebut dibebaskan dariDakwaan Primeir
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 07-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 05-07-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 8/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 5 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AJI RAHMADI, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : KARTONO
123 — 70
  • Menyatakan Terdakwa KARTONON Tidak terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padadakwaan primeir dan subsideir ;2. Membesakan Terdakwa KARTONON oleh karena itu dari semuadakwaan Penuntut Umum ;3. Memerintahkan agar Terdakwa KARTONON dibebaskan dari tahanansegera setelah putusan ini ucapkan ;4. Memulihkan hakhak Terdakwa KARTONON dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya semula ;5.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 09-08-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 30/PID.SUS-TPK/2014/PT.PBR
Tanggal 8 Januari 2015 — MOLKANDIAR;
43 — 20
  • MT (Alm) (ketiganya menjadi terdakwa dalamberkas perkara tersendiri yang di sidangkan secara terpisah / displit) sebagaimanadiatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat I huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP (dalamdakwaan pertama primeir);
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-10-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 01-03-2022
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 24 Februari 2022 — Penuntut Umum:
YOGI ARANDA, SH., MH
Terdakwa:
H.LIWAON HAMDI, SE., M.Si. Bin Alm TENGKU HAMZAH.
77 — 14
  • TENGKU HAMZAH tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primeir dan Dakwaan Subsidair;
  • Membebaskan Terdakwa H. LIWAON HAMDI SE., M.Si. BIN Alm.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 20-08-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 23 Desember 2021 — Penuntut Umum:
RIKI GUSWANDRI
Terdakwa:
Ir.M. Supriatno, ST,MP Bin H. Sargono
293 — 0
  • Sargono tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primeir dan Dakwaan Subsidair;
  • Membebaskan Terdakwa Ir.M. Supriatno, ST,MP Bin H. Sargono oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum (Vrijspraak);
  • Memulihkan hak-hak Terdakwa Ir.M. Supriatno, ST,MP Bin H.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 20-12-2023 — Putus : 07-03-2024 — Upload : 13-03-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 154/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 7 Maret 2024 — Penuntut Umum:
JOHANNES PASARIBU,S.H.,M.H.
Terdakwa:
ALHAM HANAFI HARAHAP
77 — 51

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Alham Hanafi Harahap tersebut di atas, tidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
    3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsideir
Pengadilan PN IDI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-04-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN IDI Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Idi
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
HARRY ARFHAN, S.H
Terdakwa:
JAMALI Bin MANYAK
37 — 22

  • MENGADILI

    1. Menyatakan terdakwa Jamali Bin Manyak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Sebagaimana dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum;

    2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Selama 5(lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000

Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 32/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 11 Agustus 2014 — - MUHAMMAD NUH LUBIS, SE
56 — 18
  • Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Primeir selainmencantumkan Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah denganUU No.20 Tahun 2001 yang juga mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPtersebut ;Putusan No.32/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-06-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 7 Oktober 2014 — ANDRETY NOVERLIN TIDJA,SE alias DELIN Binti HERINGSTON TIDJA
59 — 28
  • Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah Subsidairitas, maka oleh karena itu dalam praktek peradilan pidana,khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan subsidair, adakewajiban Majelis untuk membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabiladakwaan Primeir
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA
Tanggal 9 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : IBRAHIM NYAKMAD Bin Alm. NYAKMAD Diwakili Oleh : M AMIN SAID SH MH DK
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NAUNGAN HARAHAP, SH.
116 — 65
  • Menyatakan terdakwa IBRAHIM NYAKMAD BIN NYAKMAD tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar dandiancam pidana sebagaiman diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat(1) huruf a,b, ayat (2) , ayat (3) Undangundang No.31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No.20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, sebagaimana Dakwaan Primeir;2.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-10-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor -13/Pid. Sus/TPK/2015/PN.Mam
Tanggal 21 Desember 2015 — - NUR INDAH MUBARAK
83 — 27
  • maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsurdari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akandiuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutanserta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawabpembelaan dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu Primeir
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 07-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 05-07-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 8/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 5 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AJI RAHMADI, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : KARTONO
102 — 48
  • Menyatakan Terdakwa KARTONON Tidak terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padadakwaan primeir dan subsideir ;2. Membesakan Terdakwa KARTONON oleh karena itu dari semuadakwaan Penuntut Umum ;3. Memerintahkan agar Terdakwa KARTONON dibebaskan dari tahanansegera setelah putusan ini ucapkan ;4. Memulihkan hakhak Terdakwa KARTONON dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya semula ;5.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 07-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 05-07-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 8/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 5 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AJI RAHMADI, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : KARTONO
102 — 54
  • Menyatakan Terdakwa KARTONON Tidak terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padadakwaan primeir dan subsideir ;2. Membesakan Terdakwa KARTONON oleh karena itu dari semuadakwaan Penuntut Umum ;3. Memerintahkan agar Terdakwa KARTONON dibebaskan dari tahanansegera setelah putusan ini ucapkan ;4. Memulihkan hakhak Terdakwa KARTONON dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya semula ;5.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-08-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg
Tanggal 27 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH
Terdakwa:
IPAN, SE.,Ak., MT Bin SARANI
168 — 214

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa IPAN, SE, Ak, MT Bin SARANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dalam dakwaan alternatif pertama primeir.
    2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternative pertama primeir tersebut.