Ditemukan 2438 data
59 — 16
UndangUndang Republik Indonesia Nomor Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
48 — 18
NUNSANAHtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Primeir ;Membebaskan Terdakwa MEGAWATI, SIP, MM Binti H.NUNSANAH dari dakwaan tersebut;Menyatakan Terdakwa MEGAWATI, SIP,MM Binti H. NUNSANAHterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MEGAWATI, SIP, MM BintiH.
93 — 15
Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah);w Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, PenasehatTerdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 10 Nopember 2014 yangtelah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Senin tanggal 10 Nopember2014, pada pokonya menyatakan dakwaan primeir dan Subsidair oleh PenuntutUmum tidak terbukti oleh karenanya terdakwa harus diputus bebas dari dakwaantersebut (Vrijspraak) atau setidaktidaknya
75 — 35
UndangUndang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
99 — 57
Daud, MA tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan yangdilanjutkan, melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI No.31 tahun1999, sebagaimana Dakwaan Pertama Primeir;2. Membebaskan Terdakwa Prof. DR. Darni M.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA Bin M. DAUD Diwakili Oleh : M. AMIN SAID, SH
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Iqbal, SH.
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : LULUS MUSTOFA, SH.MH.
76 — 30
Daud, MA tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan yangdilanjutkan, melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI No.31 tahun1999, sebagaimana Dakwaan Pertama Primeir;2. Membebaskan Terdakwa Prof. DR. Darni M.
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.BAYU UTOMO ,SH
6.LILIK HARYADI, SH
Terdakwa:
JAMALUDIN, S.H,M.H.
262 — 54
2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang HukumPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumdalam dakwaan Kesatu tersebut adalah bentuk subsidairitas, maka oleh karenaitu dalam praktek peradilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktianterhadap bentuk dakwaan subsidaritas, ada kewajiban untuk terlebin dahulumembuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir
91 — 27
Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaanHalaman 154 dari 209 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN Plksubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANIM. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
H. AHMAD YANTENGLIE Bin DESIE UGA
285 — 93
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoHalaman 193 dari 314 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN PlkPasal 55 ayat (1) ke1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1946 tentangKitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut di atas adalah subsidairitas, maka oleh karena itu dalam praktekperadilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentukdakwaan subsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu) membuktikandakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir
FAKHRILLAH, SH
Terdakwa:
MAHMUDIN Alias CHEK DIEN Bin M.YUSUF
45 — 9
Yusuf tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan, sebagaimana dakwaan Primeir Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahmudin Alias Cek Dien Bin M.
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.RAHMI AMALIA, SH
6.LILIK HARYADI, SH
7.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
DARMAWI
148 — 38
tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumdalam dakwaan Kesatu tersebut adalah bentuk subsidairitas, maka oleh karenaitu dalam praktek peradilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktianterhadap bentuk dakwaan subsidaritas, ada kewajiban untuk terlebin dahulumembuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir
81 — 81
insetif dari dana perimbangan yang ditransfer dari kas negara kekas daerah; Bahwa Surat edaran Menteri dalam Negeri diatas tersebut tidak bisa berlaku surut ketahun 2005;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta fakta dipersidangan, majelishakim berpendapat bahwa unsur Melawan hukum tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena ada unsur yang tidak terpenuhi secara sah menurut hukum,maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsurunsur yang lain dari pasal dakwaandimaksud (dakwaan primeir
Siswanto, SH
Terdakwa:
HERY SURYADI, S.IP, M.Si
155 — 25
., M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primeir.
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebut
- Menyatakan Terdakwa HERY SURYADI, S.IP., M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
82 — 16
denganpertimbanganpertimbangan yang telah Majelis pertimbangkan di atas bahwapada diri dan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsurunsur yangdisyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana sebagaimana dalam dalam dakwaan primeir
206 — 24
tidak pernah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum bahwa barang bukti tersebutadalah hasil dari kejahatan korupsi hal ini sesuai dengan penjelasan penjelasan diatas.Oleh karena itu uang yang disita oleh Jaksa tersebut berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri dan berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Kejaksaan Tinggi Bantenseharusnya dan sepatutnya haruslah dikembalikan kepada Terdakwa karena Terdakwatidaklah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umumdalam dakwaan primeir
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
HENDRI GULTOM
204 — 748
M E N G A D I L I
- Menyatakan Terdakwa HENDRI GULTOM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primeir.
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebut
- Menyatakan Terdakwa HENDRI GULTOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda
78 — 45
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikandengan unsureunsur selanjutnya;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari pasal 2 tidak terpenuhi makaTerdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakHalaman 225 dari 260 Putusan No.14/Pid.Sus.TPK/2015/PNPlk226pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu sehingga Terdakwaharuslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Primeir
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH.
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
FELIX ERWIN SIMANJUNTAK
151 — 46
Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 UndangUndang Noomor 1 tahun 1946 tentangKitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
156 — 104
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebin dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
210 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dariketerangan saksisaksi, keterangan ahli, surat, petunjuk danketerangan Terdakwa serta persesuaiannya antara yang satu denganyang lain, Judex Facti membenarkan adanya perbuatanperbuatanTerdakwa selaku Ketua Tim pengadaan Gedung Kantor Bank BJBTTower Jalan Gatot Subroto Kavling 93 melakukan Pengikatan JualBeli, melakukan pembayaran uang muka, melakukan pembayarancicilan ke1, ke2, ke3, sehingga dengan demikian putusan Judex Factiatas Dakwaan Primeir