Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-06-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 708 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Juni 2016 — Drs. H. SUKONO, MM
89 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 708 K/Pid.Sus/2016Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akan diterimadengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangi penyisihanpiutang sangsi dan biaya penagihan, sesuai keadaan.
    Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang danbertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul daripenggunaan bukti dimaksud;Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22Point 36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dankewajiban yang diakuisisi antara lain sebagai berikut:Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akanditerima dengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangipenyisihan piutang sangsi
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Tte
Tanggal 3 Mei 2017 — Penggugat: NIKOLAUS TANGAYO Tergugat: 1.Dewan pimpinan Pusat Parati Hati Nurani Rakyat 2.Dewan Kehormatan Paratai Hanura 3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Propinsi Maluku Utara 4.Dewan Pimpinan Cabang Parati Hanura Kab. Halmahera Barat 5.DENY PALAR, SE Turut Tergugat: 1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat 2.kamisi pemilihan umum KPU Kabupaten Halmahera Barat 3.Bupati Kabupaten Halmahera Barat 4.Gubernur Provinsi Maluku Utara
170 — 75
  • Bahwa sebagaimana pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura,Tentang sangsi organisasi, secara tegas menyatakan :Ayat (1): Kepada anggota Partai yang telah terbukti melakukan pelanggaranterhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sertaKeputusan Partai diberikan sangsi dengan tingkatan sebagaiberikut ;a. Peringatan tertulis maksimal dua kalib. Penonaktifanc. Pemberhentian sementarad.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 17 Desember 2012 — EDY ISBANDI Bin HARUN
56 — 14
  • Isbandi apakah dia setujuatau tidak, apabila terdakwa sudah setuju maka team Pemeriksa menuangkandalam BAP yang sudah berupa ketikan itupun dibaca lagi oleh terdakwa Edyisbandi dan apabila sudah sesuai maka Terdakwa Edy isbandi juga teampemeriksa menandatangani BAP tersebut;Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Inspektoratdituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPSK) untukdilaporkan/ diserahkan kepada Pembina kepegawaian / Bupati Kab.Malinauagar terdakwa diberikan sangsi
    Malinau No. 112/ ITKAB MAL/ V SPT/ V/ 2010tanggal 11 bulan Juni 2010 mengenai permintaan dari IRJEN DepartemenPertanian kepada Bupati Malinau untuk memberikan sangsi administrasi sesuaidengan PP 30 Tahun 1980 sehubungan dengan penyalah gunaan dana kegiatanperluasan areal sawah (cetak sawah) tahun anggaran 2009 di kab.
    pribadi dan lainlain sehingga merugikan Negara, kedua terdakwa Edy Isbandi tidak transparankepada kelompok tani tentang pelaksanaan kegiatan perluasan areal sawah TA.2009 dan ketiga terdakwa Edy Isbandi tidak melaksanakan tahapan kegiatansesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwahasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Inspektoratdituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPSK) untukdilaporkan/ diserahkan kepada Pembina kepegawaian / Bupati Kab.Malinauagar terdakwa diberikan sangsi
Pengadilan PA TIGARAKSA
Register : 03-03-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0609Pdt.G/2014/PA.Tgrs.
Tanggal 28 Oktober 2014 —
44 — 17
  • . , tanggal 20 April2014 harus dianggap sebagai bukti bahwa anak tersebut bergolongan darah B;Menimbang, bahwa kecuali itu dalam hukum Islam perbuatan zina masukkategori jarimah hudud, yakni masuk ranah hukum pidana yang ketentuan hukumdan sangsi hukumnya telah ditetapkan Allah secara qothi1 dalam AlQuran danhadits, sehingga ketika seseorang benarbenar terbukti berbuat zina, maka yangbersangkutan wajib di had zina, berupa sangsi hukum didera atau dirajam.Masalahnya bagaimana pembuktian seseorang
Pengadilan PN CILACAP Perdata Khusus
Register : 21-04-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 11-07-2016
Putusan PN CILACAP Nomor 17/Pdt.Sus/2016/PN Clp
Tanggal 21 Juni 2016 — 1.PT MELISTA KARYA 2.PT. Panca Darma Puspawira 3.PT. AGUNG DARMA INTRA 4.PT. Cahaya Sempurna Sejati 5.PT. Bumi Rejo KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
297 — 82
  • KSO sesuai kesepakatan tidakterjadi.Bahwa jika KSO tidak terlaksana karena hanya berupakesepakatan awal yang dapat dipersamakan denganMemorandum of Understanding (MOU) yang tidak adasangsinya jika tidak Terlaksana.Dalam Praktek Bisnis MOU dapat ditandangai olehbanyak pihak bahkan dapat dicontohkan oleh perwakilanasosiasi atau Kamar dagang secara kolektif namun untukrealisasinya harus ditindaklanjuti oleh masingmasingperusahaan secara B to B dan apabila kesepakatan B to Btidak terjadi tidak ada sangsi
    yang salah dengan pertemuan tanggal25 Januari 2013 karena merencanakan bentuk kerjasamaantar pelaku usaha jasa Konstruksi dengan rencana KSOadalah hal yang wajar, menyebut Member dan Leaderjelasjelas sudah jelas sebuah bentuk perencanaan KSO(bagimana mungkin merencanakan KSO tidak menyebutnama Paketnya)Bahwa untuk realisasi KSO sesungguhnya masihmemerlukan tindakan hukum lanjutan yang berbataswaktu sampai dengan sebelum Pemasukan Penawarandan ketika kesepakatan Pra KSO tidak terjadi maka tidakada sangsi
    Permen PUNo.07/PKT/M/2011, karena blacklist yang dikeluarkan olehLPJK tidak sama dengan blacklist yang diatur dalamPerpres No. 54 Tahun 2010Bahwa terhadap Pendapat Majelis Komisi diatas perlu kamisampaikan bahwa dalam ketentuan dalam Perpres 54 joPerpres 70 tahun 2010 pada pasal 118 (2) huruf b sangsipencantuman dalam daftar hitam selanjutnya diatur Pasal118 ayat (4) mengatur Pemberian sangsi sebagaiana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh PA/KPAsetelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 18-06-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN KEDIRI Nomor 101/Pdt.G/2013/PNKdr
Tanggal 18 Juni 2014 — BAMBANG SUYANTO
melawan
PENGURUS YAYASAN RUMAH ABU TJOH DJOE – HOO SOEN LAUW Dkk
54 — 41
  • hukum, tetapi kumpulan orang saja,kontrak badan hukum belum melekat hal ini berkaitan dengan :1 Pemisahan harta kekayaan ;2 Pertanggungjawaban danAsetnya dapat diwariskan ;Bahwa apabila pendiri meninggal lalu ahli warisnya mengadakan rapat pengurusbaru dan baru didaftarkan hal tersebut yang disyaratkan oleh undangundang, danbila tidak dilakukan maka menurut undang undang yang telah diperbarui denganundang undang no.28 tahun 2004 perkumpulan tersebut tidak boleh memakai katakata yayasan dan terkena sangsi
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 22-01-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA PURWODADI Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Pwd
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
127 — 23
  • jawabnnya tidak benarsama sekali serta mengadaada belaka, sebab nampaknya Tergugat tidakmembaca secara cermat tentang surat gugatan Penggugat, yang dimanamenyebutkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telahdiperoleh harta kekayaan nersama (gonogini) sebagaimana yang teruraisecara rinci dalam posita 3 gugatan Penggugat tertanggal 22 Januari 2021.Oleh karena itu dalil jawaban Tergugat yang dikemukakan dalam positajawabannya tersebut termasuk melakukan kejahatan penggelapan yang bisadikenai sangsi
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 20-09-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 09-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 67/G/2012/PTUN.SMG
Tanggal 19 Desember 2012 — MUHAMMAD ABDUL SYUKUR, S.Pd Melawan KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
121 — 79
  • Bahwa dengan adanya Surat Tugas Tergugat dimaksud makaPenggugat sangat dirugikan secara moril karena menimbulkananggapan di lingkungan guru dan masyarakat tentang Penggugatbahwa surat tugas mutasi tersebut merupakan suatu sangsi, karenadipindah jarak dari Tempat tinggal Tergugat yang awalnya 7 KMmenjadi 35 KM.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-09-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 898/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Erwansyah Als Wan Als Ucok
34 — 3
  • perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-09-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN KISARAN Nomor 970/Pid.Sus/2020/PN Kis
Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
Raymond Saptahari, SH
Terdakwa:
Ahmad Sukri Tambunan Alias Sukri
20 — 3
  • pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 21-10-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 25-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 7 Maret 2012 — -MARLAN ROSANDY VS -GENERAL MANAGER, PT. PLN ( PERSERO ) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR.
85 — 48
  • Surat Pernyataan PENGGUGAT yang dibuat dan ditandatangani padatanggal 05 Desember 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa benarPENGGUGAT telah melakukan pelanggaran seperti yang tertuang dalamBerita Acara Nomor 007.BAP/47/INVESTIGASI/BRU/2010 tanggal 05Desember 2010, dan bersedia menerima apapun sangsi disiplin dariTERGUGAT; ( Bukti T7 )c. Berita Acara Inventigasi Nomor 003.BAI/47/TIMINVESTIGASI/WWKT/2011tanggal 24 Juni 2011; ( Bukti T8 )13.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 17-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 1/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 17 Juli 2013 — PT. TOPPAN PRINTING INDONESIA ; Lawan ; HERI SOFYAN
140 — 27
  • kaca ;Bahwa sewaktu ada perundingan Tergugat juga ikut berunding ;Bahwa di PT Toppan ada serikat kerja ;Bahwa inisiatif demontrasi adalah dari solidaritas B3 (Buruh BekasiBergerak) ;Bahwa saksi melihat Tergugat berorasi dan saksi juga melihat banyaksolidaritas yang naik mobil ikut berorasi ;Bahwa pada waktu demontrasi sebagian pengurus serikat kerja Penggugatikut sebagai peserta saja ;Bahwa saksi tahu di Penggugat ada aturan yaitu ada aturan PKB ;Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat dikenakan sangsi
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-09-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Tjp
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ZURYATI, S.H.
Terdakwa:
1.ISMET Bin SYAHRIAL Pgl.ISMET
2.RIKI SURIANTO Bin YUN DATUK Pgl. RIKI
91 — 12
  • Terdakwa sudahsadar dan mengetahui bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkoba jenis shabushabu dilarang dan diatur oleh undang undang sehingga tidak secara bebasperedarannya Narkoba dalam masyarakat untuk diperjual belikan secara bebasyang dapat berdampak negative bagi generasi muda bangsa secara komplekdalam masyarakat sehingga bagi pengguna, pengedar dan sebagainya diancamdengan pidanayang sangat tinggi, hal ini dari fakta yang terungkap di persidanganbahwa para Terdakwa menyadari akan akibat dan sangsi
Pengadilan PA MANADO Perdata Agama
Register : 02-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 05-03-2020
Putusan PA MANADO Nomor 228/Pdt.G/2015/PA.Mdo
Tanggal 9 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 73
  • Sangat disayangkan Wilhelmina Tumbol sudahmeninggal, kalau tidak Wilhelmina Tumbol akan mendapat sangsi dari Negara.Katanya surat/Sertifikat atas nama alm. Bapak Mohammad Sai karenabeliau adalah kepala rumah tangga, dan terbukti memang benar itu uangmemang dari alm. Bapak Mohammad Sai.Mengenai surat kuasa yang diberikan kepada Tergugat untuk menjagakedua bidang tanah tersebut tertanggal 13 Mei 2008 itu sudah tidak berlakulagi karena alm. Bapak Mohammad Sai sudah meninggal.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 29-10-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 64/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
PUTRA BUDI RAHMAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU
286 — 449
  • Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBRPratiwi dan pernah melakukan nikah siri pada tahun 2017 dengan wanitalain; Bahwa saksi mengatakan pada saat memeriksa Penggugat danPenggugat sudah tidak mempunyai hubungan lagi dengan istri sirinya; Bahwa saksi mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugatberdasarkan hasil pemeriksaan adalah termasuk kedalam pelanggaranKode Etik Profesi Polri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 hurufs dan huruf d; Bahwa saksi mengatakan Penggugat belum pernah diberi sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-04-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/TUN/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN VS FELIFUS MANOGAR, DKK;
103 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • secara moril;Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh ParaPenggugat tersebut masih dalam batas kewajaran dalam hal mendisiplinkanpara taruna yang telah melanggar disiplin sehingga penerapan sidang ataupenggunaan Pembentukan Dewan Pertimbangan untuk mengadilisebagaimana maksud Pasal 75 ayat (2) dan (4) Tatib STIP tidak relevandan tidak memenuhi unsurunsur indisipliner dan pelanggaran berat danharuslah dinyatakan batal demi hukum atau batal dengan sendirinya;Bahwa diberikannya sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1850 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — JERRY MARMEN SIMANJUNTAK VS ABFII PERBANAS
738 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tapi ternyataTergugat setelah tamat kuliah langsung bekerja seperti biasa tidak menuntutsebelum selesai kuliah;Bahwa dalam perjanjian tanggal 4 april 2003, dibuat Antara penggugatdengan Tergugat, tidak diatur masalah sangsi apabila terlambat menyelasaikankuliah (bukan dropout).
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Perikanan
Register : 12-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN.Amb
Tanggal 18 Mei 2015 — Nama Lengkap : CHEN XIANGQI. Tempat Lahir : Zhejiang Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 01 November 1960 Jenis Kelamin : Laki-laki. Kebangsaan : China. Tempat tinggal : Zhejiang, USW. Di atas KM. Sino 26 Agama : KongHucu. Pekerjaan : Fishing Master KM. Sino 26. II. Nama Lengkap : FADLAN LATUKAU. Tempat Lahir : Ambon Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 09 Oktober 1986 Jenis Kelamin : Laki-laki. Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Desa Morella Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah USW di atas KM. Sino 26 Agama : Islam. Pekerjaan : Nahkoda KM. Sino 26. Para terdakwa dalam perkara ini di tahan pada tingkat;
132 — 64
  • penangkapan ikan (SIPI) suatu kapal dicabut maka pejabatyang mencabut harus mengirimkan surat pencabutan tersebut kepadaperusahan atau pemilik kapal, pelabuhan panggkalan dan pengawas pantaiseperti TNFAL, POLRI dan Perikanan untuk selanjutnya disampaikan kekapal yang dimaksud;Bahwa sebelum deberi sanksi pencabutan Surat izin penangkapan ikan(SIPI), maka perusahan atau pemilik kapal diberikan teguran lisan atau Hal.17 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Ambtertulis dan di klarifikasi apabila tidak dipatuhi maka sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-12-2012 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 573/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 9 Oktober 2013 — PT.BINA ARDI ABADI >< PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk,Cs
234 — 113
  • :cscecsseee Rp.1.980.000.000,(satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah); KERUGIAN IMMATERIL :Bahwa selama di putusnya Pemberian Kredit Penggugat oleh Tergugatlsemenjak bulan Nopember 2010 hingga Gugatan ini di ajukan padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Penggugat sangat menderita baik lahir danbathin terkena sangsi moral kepada Para Konsumen dan Calon PembeliHal. 8 Putusan Perdata No.573dt. G/201 WN.Jkt.
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama Perceraian
Register : 17-03-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PA PURWODADI Nomor 0777/Pdt.G/2016/PA.Pwd
Tanggal 15 Agustus 2016 — penggugat vs tergugat
47 — 42
  • UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT :Pasal 49 menyebutkan bahwa dalam hal Suami telah dengansengaja melakukan penelantaran orang lain dalam lingkuprumah tangga, maka dapat dikenakan sangsi pidana penjarapaling lama 3 Tahun dan denda maksimal 15 juta.Dasar Hukum Pengajuan Gugatan:1. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 :Pasal 39 ayat (2) disebutkan untuk melakukan perceraian harusada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapatrukun sebagai suami istri.2.