Ditemukan 3066 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tbh Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
Bolar Bin Halok
88 — 7
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
Bolar Bin Halok
88 — 7
organisasi kemasyarakatan Ormasdimana ormas berfungsi sebagai berikut :1. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuanorganisasi;2. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuanorganisasi;3. penyalur aspirasi masyarakat; d.pemberdayaan masyarakat;4. pemenuhan pelayanan sosial;5. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuatpersatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau6. pemelihara dan pelestari norma, nilai,dan etika dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa
Putus : 25-01-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN.Smr Tanggal 25 Januari 2016 — ANDI TOMARU,S.Pd Bin ANDI SANDRANG DAENG TERRU
119 — 41
119 — 41
tambahan untuk membayar uang penggantikerugian keuangan Negara/daerah ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah sematamata hanya menghukumorang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang,akan tetapi lebin bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidaklagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi danperlindungan kepada masyarakat pada umumnya ;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 1119 — 275
- Tentang : Pemerintahan Daerah
Urusan pemerintahan umum menjadikewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yangterkaitpemeliharaan ideologi Pancasila, UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjaminhubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sertamemfasilitasi kehidupan demokratis.
Register : 11-04-2011 — Putus : 20-12-2011 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN KABANJAHE Nomor 153/PID.B/2015/PN.KBJ Tanggal 20 Desember 2011 — -Elieser Sembiring Milala, ST
135 — 15
135 — 15
diperlukan Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian dalamperkara lain maka akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada JaksaPenuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;Menimbang, bahwa karena dinyatakan bersalah maka terdakwadihukum pula membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perludipertimbangkan halhal yang meringankan sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa adalah merupakan kejahatan luar biasa yangmampu merusak sendisendi kehidupan berbangsa
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tbh Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
ANAWAWIK Alias AWI Bin ARPAH
89 — 14
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
ANAWAWIK Alias AWI Bin ARPAH
89 — 14
organisasi kemasyarakatan Ormasdimana ormas berfungsi sebagai berikut :1. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuanorganisasi;2. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuanorganisasi;3. penyalur aspirasi masyarakat; d.pemberdayaan masyarakat;4. pemenuhan pelayanan sosial;5. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuatpersatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau6. pemelihara dan pelestari norma, nilai,dan etika dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa
Putus : 25-06-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Kdi Tanggal 25 Juni 2018 — LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP Alias LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP
198 — 89
198 — 89
yang bersalah dan jugabukan dimaksudkan untuk menurunkanmartabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agaryang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teoripemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindunganpada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabatdan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 306 — 125
- Tentang : Pemerintahan Daerah
Urusan pemerintahan umum menjadikewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yangterkaitpemeliharaan ideologi Pancasila, UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjaminhubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sertamemfasilitasi kehidupan demokratis.
Register : 27-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl Tanggal 12 Agustus 2015 — JAYA MAULANA BIN IBRAHIM
96 — 40
96 — 40
dari segi Ontologis (kenyataan yang ada), Epistemologis(Pengetahuan yang benar) serta Eksiologis (nilainilai yang baik) yang secara Radikaldan Holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan korupsiisekecil apapun tidak boleh dilakukan serta jangan menganggap perbuatankorupsisebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasadilakukan ditengahtengah masyarakat;Menimbang, bahwa terhadap aspek edukatif Paedagogis jika dilihat darikenyataan dalam kehidupan berbangsa
Register : 24-09-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi Tanggal 4 Februari 2020 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN
Terdakwa:
MT. SYAHLAN SALEH SARANANI
157 — 89
ARBIN NU'MAN
Terdakwa:
MT. SYAHLAN SALEH SARANANI
157 — 89
pemidanaan integratif, selain itu. juga bertujuan memberikan prevensi danperlindungan pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaranbagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa danbernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturanaturan hukum yang berlaku, makadalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapatdilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 115/Pid.B/2021/PN Tbh Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
TAMRIN Bin MANGGONG
93 — 56
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
TAMRIN Bin MANGGONG
93 — 56
organisasi kemasyarakatan Ormasdimana ormas berfungsi sebagai berikut :1. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuanorganisasi;2. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuanorganisasi;3. penyalur aspirasi masyarakat; d.pemberdayaan masyarakat;4. pemenuhan pelayanan sosial;5. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuatpersatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau6. pemelihara dan pelestari norma, nilai,dan etika dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 14 Desember 2016 — YUGIARTI Binti SUKARDI
85 — 11
85 — 11
Mengenal Pemberian dalam Agama Islam30 Bahaya Khamr dan Obat terlarang31 Islam itu indah32 Tanya jawab seputar rukun Islam33 Khitan dan kesehatan34 Mengenal Puasa Wajib dan Sunah35 Ketentuan shalat wajib dan shalat jumat36 Dasardasar ilmu hadist (Mustholah al hadist)37 Wasiat orang tua kepada anak38 Adawat al jar (huruf Jar)Al Mubtada wa al Khabar (Mubtada dan39 Khabar)40 Tata cara wudlu dan tayamum41 Doa seputar ibadah42 Muhammad, Pemimpin yang Amanah43 Mengenal Ilmu Hadits dan Periwayatan44 Proses Berbangsa
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 14 Desember 2016 — SUSY DAMAYANTI GABEL Binti RUSLI
85 — 60
85 — 60
terlarang31 Islam itu indah32 Tanya jawab seputar rukun Islam33 Khitan dan kesehatan Halaman 114 Putusan Perkara No. 23/Pid.SusTPK/2016/PN Pgp 34 Mengenal Puasa Wajib dan Sunah35 Ketentuan shalat wajib dan shalat jumat36 Dasardasar ilmu hadist (Mustholah al hadist)37 Wasiat orang tua kepada anak38 Adawat al jar (huruf Jar)39 Al Mubtada wa al Khabar (Mubtada dan Khabar)40 Tata cara wudlu dan tayamum41 Doa seputar ibadah42 Muhammad, Pemimpin yang Amanah43 Mengenal Ilmu Hadits dan Periwayatan44 Proses Berbangsa
Register : 09-02-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 11 Mei 2016 — MHD. APRIADI als APRI Bin SABAR NAPIS
68 — 28
68 — 28
Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor : 48 tahun 2009sebagai berikut:Keadaan Yang Memberatkan:e Tindak pidana korupsi merupakan exira ordinary crime yaitu kejahatan luar biasayang sangat merusak sendisendi kehidupan berbangsa dan bernegara sertameresahkan masyarakat, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwadipandang oleh masyarakat sebagai perobuatan yang tercela;Keadaan Yang Meringankan:Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memperlancar
Register : 16-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos
132 — 79
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos
132 — 79
pemidanaan integratif, selain itu. juga bertujuan memberikan prevensi danperlindungan pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaranbagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa danbernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturanaturan hukum yang berlaku, makadalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapatdilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau
Register : 12-12-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn Tanggal 2 Mei 2013 — - JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE
91 — 47
91 — 47
Anwary, SH : Bunga RampaiAmanat Rakyat, Jilid Il, halaman 13 dan halaman 37) ;Menimbang, bahwa dengan melihat makna kata korupsi tersebut, makarelevan lah jika pada saat ini tindak pidana korupsi tersebut tengah diupayakansecara terusmenerus pemberantasannya, mengingat tindak pidana korupsi inidianggap/digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) dan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup berbangsa danbernegara, karena pelakunya semakin pintar dan dilakukan secara
Register : 17-03-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn Tanggal 16 Juli 2014 — - SOLISTIS PO DACHI, SH.M.Hum
85 — 24
85 — 24
Anwary, SH : Bunga RampaiAmanat Rakyat, Jilid Il, halaman 13 dan halaman 37) ;Menimbang, bahwa dengan melihat makna kata korupsi tersebut, makarelevan lah jika pada saat ini tindak pidana korupsi tersebut tengah diupayakansecara terusmenerus pemberantasannya, mengingat tindak pidana korupsi inidianggap/digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) dan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup berbangsa danbernegara, karena pelakunya semakin pintar dan dilakukan secara
Putus : 09-02-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus.TPK/2016/PN Smr Tanggal 9 Februari 2017 — ADRIAN Als ATUNG Bin BADRUN SIDIK
120 — 27
120 — 27
pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalamamar putusan ini ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah sematamatahanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkanuntuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif,konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukanperbuatan tersebut, selain itu juga bertujuaan memberikan prevensi danperlindungan kepada masyarakat pada umumnya ;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat,berbangsa
Register : 21-01-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 19 Mei 2021 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
TUNERJIN Bin DOMBI
116 — 61
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
TUNERJIN Bin DOMBI
116 — 61
yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkanmartabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agaryang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teoripemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindunganpada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabatdan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa
Register : 07-01-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
RIO AMDI PARSAULIAN
164 — 34
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
RIO AMDI PARSAULIAN
164 — 34
juga pidana denda yang jumlahnyaakan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah sematamatahanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukandimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapilebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yangbersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itujuga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepadamasyarakat pada umumnya ;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalambermasyarakat, berbangsa
Register : 12-03-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
IKE ROSMAWATY, S.H.
Terdakwa:
Dra.SUHAIMI Binti BAHARUDIN
197 — 67
IKE ROSMAWATY, S.H.
Terdakwa:
Dra.SUHAIMI Binti BAHARUDIN
197 — 67
Tanya jawab seputar rukun Islam 233 Khitan dan kesehatan 234 Mengenal Puasa Wajib dan Sunah 2 Halaman 114 dari 234 Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Pgp 35 Ketentuan shalat wajiob dan shalat jum'at 2Dasardasar ilmu hadist (Mustholah al36 hadist) 237 Wasiat orang tua kepada anak 238 Adawat al jar (huruf Jar) 2Al Mubtada' wa al Khabar (Mubtada' dan39 Khabar) 240 Tata cara wudlu dan tayamum 241 Doa seputar ibadah 242 Muhammad, Pemimpin yang Amanah 243 Mengenal Ilmu Hadits dan Periwayatan 244 Proses Berbangsa