Ditemukan 3062 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-10-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi Tanggal 16 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FRANGKY TICOALU, SH
Terdakwa:
LAODE ADU, A.MA,PD
177 — 104
FRANGKY TICOALU, SH
Terdakwa:
LAODE ADU, A.MA,PD
177 — 104
Kdipada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabatdan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa danbernegara dapat dipulinkan sesuai dengan aturanaturan hukum yang berlaku, makadalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukankarena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harusbersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang
Register : 24-09-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi Tanggal 4 Februari 2020 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN
Terdakwa:
MT. SYAHLAN SALEH SARANANI
167 — 91
ARBIN NU'MAN
Terdakwa:
MT. SYAHLAN SALEH SARANANI
167 — 91
pemidanaan integratif, selain itu. juga bertujuan memberikan prevensi danperlindungan pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaranbagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa danbernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturanaturan hukum yang berlaku, makadalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapatdilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 313 — 132
- Tentang : Pemerintahan Daerah
Urusan pemerintahan umum menjadikewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yangterkaitpemeliharaan ideologi Pancasila, UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjaminhubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sertamemfasilitasi kehidupan demokratis.
Putus : 25-06-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Kdi Tanggal 25 Juni 2018 — LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP Alias LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP
200 — 89
200 — 89
yang bersalah dan jugabukan dimaksudkan untuk menurunkanmartabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agaryang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teoripemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindunganpada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabatdan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 1135 — 282
- Tentang : Pemerintahan Daerah
Urusan pemerintahan umum menjadikewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yangterkaitpemeliharaan ideologi Pancasila, UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjaminhubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sertamemfasilitasi kehidupan demokratis.
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 14 Desember 2016 — YUGIARTI Binti SUKARDI
87 — 11
87 — 11
Mengenal Pemberian dalam Agama Islam30 Bahaya Khamr dan Obat terlarang31 Islam itu indah32 Tanya jawab seputar rukun Islam33 Khitan dan kesehatan34 Mengenal Puasa Wajib dan Sunah35 Ketentuan shalat wajib dan shalat jumat36 Dasardasar ilmu hadist (Mustholah al hadist)37 Wasiat orang tua kepada anak38 Adawat al jar (huruf Jar)Al Mubtada wa al Khabar (Mubtada dan39 Khabar)40 Tata cara wudlu dan tayamum41 Doa seputar ibadah42 Muhammad, Pemimpin yang Amanah43 Mengenal Ilmu Hadits dan Periwayatan44 Proses Berbangsa
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 115/Pid.B/2021/PN Tbh Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
TAMRIN Bin MANGGONG
99 — 56
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
TAMRIN Bin MANGGONG
99 — 56
organisasi kemasyarakatan Ormasdimana ormas berfungsi sebagai berikut :1. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuanorganisasi;2. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuanorganisasi;3. penyalur aspirasi masyarakat; d.pemberdayaan masyarakat;4. pemenuhan pelayanan sosial;5. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuatpersatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau6. pemelihara dan pelestari norma, nilai,dan etika dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa
Putus : 26-10-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 — PT LUCKY PRINT ABADI VS EDI HARTONO, dkk
190 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 2:Negara Republik Indonesia 1945 mengakui dan menjunjung tinggi hakasasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secarakodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harusdilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabatkemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan;Pasal 3:(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusiayang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untukhidup bermasyarakat, berbangsa
lainnya;Pasal 2:Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasimanusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodratimelekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi,dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan;Pasal 3:(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yangsama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidupbermasyarakat, berbangsa
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 14 Desember 2016 — SUSY DAMAYANTI GABEL Binti RUSLI
90 — 60
90 — 60
terlarang31 Islam itu indah32 Tanya jawab seputar rukun Islam33 Khitan dan kesehatan Halaman 114 Putusan Perkara No. 23/Pid.SusTPK/2016/PN Pgp 34 Mengenal Puasa Wajib dan Sunah35 Ketentuan shalat wajib dan shalat jumat36 Dasardasar ilmu hadist (Mustholah al hadist)37 Wasiat orang tua kepada anak38 Adawat al jar (huruf Jar)39 Al Mubtada wa al Khabar (Mubtada dan Khabar)40 Tata cara wudlu dan tayamum41 Doa seputar ibadah42 Muhammad, Pemimpin yang Amanah43 Mengenal Ilmu Hadits dan Periwayatan44 Proses Berbangsa
Register : 12-03-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
IKE ROSMAWATY, S.H.
Terdakwa:
Dra.SUHAIMI Binti BAHARUDIN
212 — 67
IKE ROSMAWATY, S.H.
Terdakwa:
Dra.SUHAIMI Binti BAHARUDIN
212 — 67
Tanya jawab seputar rukun Islam 233 Khitan dan kesehatan 234 Mengenal Puasa Wajib dan Sunah 2 Halaman 114 dari 234 Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Pgp 35 Ketentuan shalat wajiob dan shalat jum'at 2Dasardasar ilmu hadist (Mustholah al36 hadist) 237 Wasiat orang tua kepada anak 238 Adawat al jar (huruf Jar) 2Al Mubtada' wa al Khabar (Mubtada' dan39 Khabar) 240 Tata cara wudlu dan tayamum 241 Doa seputar ibadah 242 Muhammad, Pemimpin yang Amanah 243 Mengenal Ilmu Hadits dan Periwayatan 244 Proses Berbangsa
Register : 07-01-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
RIO AMDI PARSAULIAN
167 — 34
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
RIO AMDI PARSAULIAN
167 — 34
juga pidana denda yang jumlahnyaakan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah sematamatahanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukandimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapilebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yangbersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itujuga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepadamasyarakat pada umumnya ;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalambermasyarakat, berbangsa
Register : 21-01-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 19 Mei 2021 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
TUNERJIN Bin DOMBI
119 — 63
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
TUNERJIN Bin DOMBI
119 — 63
yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkanmartabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agaryang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teoripemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindunganpada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabatdan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa
Register : 16-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos
136 — 86
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos
136 — 86
pemidanaan integratif, selain itu. juga bertujuan memberikan prevensi danperlindungan pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaranbagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa danbernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturanaturan hukum yang berlaku, makadalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapatdilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau
Register : 09-02-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 11 Mei 2016 — MHD. APRIADI als APRI Bin SABAR NAPIS
69 — 29
69 — 29
Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor : 48 tahun 2009sebagai berikut:Keadaan Yang Memberatkan:e Tindak pidana korupsi merupakan exira ordinary crime yaitu kejahatan luar biasayang sangat merusak sendisendi kehidupan berbangsa dan bernegara sertameresahkan masyarakat, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwadipandang oleh masyarakat sebagai perobuatan yang tercela;Keadaan Yang Meringankan:Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memperlancar
Register : 12-12-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn Tanggal 2 Mei 2013 — - JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE
95 — 47
95 — 47
Anwary, SH : Bunga RampaiAmanat Rakyat, Jilid Il, halaman 13 dan halaman 37) ;Menimbang, bahwa dengan melihat makna kata korupsi tersebut, makarelevan lah jika pada saat ini tindak pidana korupsi tersebut tengah diupayakansecara terusmenerus pemberantasannya, mengingat tindak pidana korupsi inidianggap/digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) dan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup berbangsa danbernegara, karena pelakunya semakin pintar dan dilakukan secara
Register : 17-03-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn Tanggal 16 Juli 2014 — - SOLISTIS PO DACHI, SH.M.Hum
88 — 24
88 — 24
Anwary, SH : Bunga RampaiAmanat Rakyat, Jilid Il, halaman 13 dan halaman 37) ;Menimbang, bahwa dengan melihat makna kata korupsi tersebut, makarelevan lah jika pada saat ini tindak pidana korupsi tersebut tengah diupayakansecara terusmenerus pemberantasannya, mengingat tindak pidana korupsi inidianggap/digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) dan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup berbangsa danbernegara, karena pelakunya semakin pintar dan dilakukan secara
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.;
M e l a w a n :
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1219 — 1014
1219 — 1014
undangundang Nomor 31 tahun 1999 maupun UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang perpajakan sama sama tindakpidana khusus andaikan itu keduaduanya memenuhi atau istilahsamasama dominan tapi saya tidak sependapat kalau samasamadominant, mengapa karena Negara sekarang ini umumnyapenyelenggara Negara baik eksekutif, legislative, maupun khususnyayudikatif adalah memberantas korupsi, dan kalau kita lihat dalamkonsideran Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Korupsi adalahmerusak sendisendi kehidupan bermasyarakat berbangsa
Putus : 09-02-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus.TPK/2016/PN Smr Tanggal 9 Februari 2017 — ADRIAN Als ATUNG Bin BADRUN SIDIK
125 — 27
125 — 27
pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalamamar putusan ini ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah sematamatahanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkanuntuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif,konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukanperbuatan tersebut, selain itu juga bertujuaan memberikan prevensi danperlindungan kepada masyarakat pada umumnya ;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat,berbangsa
Register : 15-06-2015 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0428/Pdt.G/2015/PA.Mtp Tanggal 29 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 14
94 — 14
penyelesaian atautelah beberapa kali menjadikan sidang tertundatunda ;Dan ini fakta Bahwa Tergugat II, III dan IV bukan golongan Ahli WarisPewaris benar tapi bukan golonganSunnah Wal jamaah (Ahli Waris) Almarhumah Ibu bukan saja meninggalkan Ahli Waris danhartanya saja ada 2 perkara yang ibu tinggalkan yaitu ilmu danm amal ;Ilmu Ibu adalah ikhlas ;Amalnya adalah membantu suaminya ; Mengkondisikan obyek waris ke masa lalu tapi tidakmengkondisikan subyek (diri) ke masa lalu adalah kemunafikan ; Dalam berbangsa
Register : 30-01-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi Tanggal 4 Mei 2020 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
AKTUR Bin ARIFIN S.
123 — 65
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
AKTUR Bin ARIFIN S.
123 — 65
Kdimartabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agaryang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teoripemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindunganpada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabatdan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa danbernegara dapat dipulinkan sesuai dengan