Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 21-10-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393 K/AG/2011
Tanggal 21 Oktober 2011 — LIES PUJI RAHAYU, S.Sos. binti SOEJADI DHARMA vs DJOKO SUSILO, S.H., M.H., bin H. SUWARDI
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa judex facti telah salah menerapkan atau melanggar hukumyang berlaku, yaitu melangar Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI)jo Pasal 28 ayat (1) UndangUndang No. 4 Tahun 2004 TentangKekuasaan Kehakiman;Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi/judex facti tentangnafkah iddah, uang mut'ah dan biaya hadhlonah yang hanyamendasarkan pada bukti slip penerimaan gaji semata sebesar Rp5.017.500, setiap bulannya sebagaimana bukti P4 tersebut adalahkurang cukup pertimbangan hukumnya;Bahwa seharusnya
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 22-11-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 28-05-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat:
ZULKIFLIANSYAH, SP.
Tergugat:
BUPATI BERAU
99 — 54
  • Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat secara melawanhukum dan / atau telah melangar Asas Asas Umum Pemerintahanyang baik dengan alasan sebagai berikut ;a.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 21-02-2008 — Putus : 07-05-2008 — Upload : 22-11-2011
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 84/Pid.B/2008/PN.Bpp.
Tanggal 7 Mei 2008 — ISKANDAR ZULKARNAEN alias ENDEN
232 — 37
  • Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melangar pasal60 ayat (1) huruf c UU.RI No. 5 =Tahun = 1997 tentanPsikotropika;Subsidair =: Bahwa terdakwa ISKANDAR ZULKARNAIN ALS ENDEN pada tanggal21 Nopember 2007 atau setidak tidaknya suatu waktu = padatanggal 21 Nopember 2007 sampai dengan 9 Desember 2007 atausetidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007bertempat di JI.Batu Butok Rt. 85 Kel.
Pengadilan PN PALU Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-04-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN PALU Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PL
Tanggal 14 April 2014 — Terdakwa
65 — 16
  • dengantetap berpegang teguh pada adagium tiada pidana tanpa kesalahan;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :Kesatu : melanggar Pasal 285 KUHP;Atau;Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan salah satu dari kedua dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaankesatu, yaitu melangar
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 16-12-2013 — Upload : 11-02-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 110 / PDT / 2013 / PT.PLG
Tanggal 16 Desember 2013 — 1. FIRMANTO dk vs 1. DIAN KUMARI Binti SAIFUL BAHRI dkk
64 — 34
  • Ataukah keseluruhanpenggugat itu yang bertindak sebagai para penggugat dalam perkara ini.Jadi siapakah yang bertindak sebagai penggugat tidak jelas atau kabur.Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata bahwa seseorang wajibbertanggugung jawab secara perdata untuk menganti kerugian kepada oranglain yang karena salahnya melangar hukum (onrechtmatigdaad) membuatkerugian pada orang itu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-02-2008 — Upload : 14-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 K/Pdt/2007
Tanggal 6 Februari 2008 — SABARUDDIN, SE, DKK. VS. YAYASAN PERGURUAN ISLAMIYAH NURUL HUDA
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pendiri Yayasan PINH, mempunyairasa dan tanggung jawab moral agar kKemungkinan yang terburuk tidakakan terjadi dari perbuatan bathil dan penyimpanganpenyimpanganaturanaturan dan ketentuanketentuan yang diamanahkan dalamStatuten Stichting (quodvide Psl. 10 ayat (1) bukti P1, T2); Bahwa perbuatan bathil dan tidak amanah, in casu "membuat suratkeluar", Secara non organisatoris (perbuatan perorangan / in person),perbuatan mana termasuk dalam klasifikasi perobuatan melawan hukum(onrechtmatigedaad), yaitu melangar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-03-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 28-12-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 121/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 9 Oktober 2014 — 1. MUHAMMAD SOLIKIN 2. SUKILAN Lawan 1. RUDI KUSMANTO 2. KASMUDJI 3. OKKY RULISTYA PERWITHA 4. Dr. Rr. EVA DAMAYANTI, S.H., Sp.N, M.M., M.Kn
158 — 65
  • Langgeng Multi Jaya telah menyetujuiatau mendiamkan atas pengalihan saham Para Penggugat kepada Tergugat Ill yangJelasjelas telah melangar Akta Pendihan PT. Langgeng Multi Jaya No. 25 dan ketentuanhukum yang berlaku"ADALAH TIDAK BENAR ; Yang benar, TERGUGAT Il pun hanya formalitas saja dituniuk sebagai Komisaris PT.Langgeng Multi Java, karena TERGUGAT II sadar diri bahwa ini hanya formalitas saja,maka TERGUGAT II tidak pernah melakukan fungsi Pengawasan atas kebijaksanaanDireksi terhadap PT.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
RODI bin MARJUNI alm
61 — 23
  • Ahli menerangkan bahwa Narkotika tersebut yang di gunakan oleh Sdr.AGUS Bin BUSRA(Alm) biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danNarkotika tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki Narkotika tersebut tanpa kuasanyaatau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan makaHalaman 14 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN SdwOrang tersebut diduga telah melangar ketentuan Undangundangsebagaimana di atur dalam UU No.35 Thn 2009 Tentang
Pengadilan PN Pulang Pisau Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-02-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 18-03-2020
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pps
Tanggal 12 Maret 2020 — Penuntut Umum:
BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.
Terdakwa:
RUSTAM EFENDI Als INDI Bin TABRI Alm
77 — 56
  • Pasal 132 (ayat) 1 UndangUndang No.35 tahun 2009 atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 Tahun2009 tentang Narkotika atau ketiga melangar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotikaPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umumberbentuk alternatif, maka sesuai dengan due process diberikankewenangan kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 09-07-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 506 B/PK/PJK/2013
Tanggal 7 Januari 2014 — BUT GEARBULK AG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
82 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalah :e Menyuruh/memerintahkan Penerima Kuasa Nuryadi Mulyodiwarno untukmelegalisasi Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemberi Kuasa Arthur EdwardMorgan Jones tersebut oleh Perwakilan RI setempat,e tidak tepat Majelis Hakim mempersulit, apalagi langsung menyatakan Surat KuasaKhusus tersebut cacat formil tanpa menyuruh / memerintahkan lebih dahulu untukmenyempurnakannyaDari penjelasan di atas, tindakan Majelsi Hakim yang tidak mengikutipedoman yang digariskan yurisprudensi tersebut, nyatanyata melangar
Pengadilan PTUN SAMARINDA
Register : 10-03-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 08/G/2016/PTUN-SMD
Tanggal 30 Juni 2016 —
106 — 53
  • ;Maka sudah seharusnya maka jabatan Penggugat dapat diperpanjang 1(satu) kali masa jabatanOleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan telah mengabaikandan melangar Asas Azas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness),atau Asas Kecermatan, maka sudah seharusnya Keputusan ObyekSengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah; 23. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa aquo telah melanggar peraturan perundangundanganyaitu:23.1.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-05-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Dpk
Tanggal 18 Februari 2020 — PT ABADI MUKTI MELAWAN 1.Christian SI Situmorang 2.Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 3.Kantor Pertanahan Kota Depok
206 — 293
  • atas kepemilikan objek sengketa, maka segala perbuatan Tergugat terhadap objek sengketa yang dilakukan tanpa ijin dari Penggugat adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan Tergugat Ill yang telahmenerbitkan sertifikat hak milik nomor 313 Bedahan yang kemudian dilakukanpemecanan sertifikat tersebut menjadi sertifikat Hak milik nomor 7135/BedahanHalaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Padt.G/2019/PN Dpkdan nomor 7136/Bedahan atas nama Tergugat diatas tanah objek sengketatelah melangar
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-09-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN SORONG Nomor 102/PID.B/2011/PN.SRG
Tanggal 26 September 2011 — - YULIUS RAMANDEY Alias ULIS
98 — 40
  • didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Penuntut Umum berbentukSubsidairitas;Primair : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair : Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP.Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Lebih Subsidiair lagi : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum di susun secara subsidaitas, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih yaitu melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 05-03-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 K/TUN/2012
Tanggal 5 Maret 2012 — MOHAMAD ISA Bin ALI IBRAHIM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, DKK
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diterbitkan Tergugat menyebabkan pendaftaran yang telah dilakukandan Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat menjadi tidak berarti;Bahwa untuk itu nyatalah dan tepatlah apabila tindakan Tergugat menerbitkanKeputusan TUN Obyek sengketa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 23 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar Pokok Agraria berikut penjelasan Angka IV mengenai Dasardasaruntuk mengadakan kepastian Hukum;Keputusan TUN Obyek sengketa juga melangar
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 13-07-2012 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 03-12-2012
Putusan PN WAINGAPU Nomor 96/PID.B/2012/PN.WNP
Tanggal 7 Agustus 2012 — - YULIUS PADAK alias LIUS
34 — 18
  • pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harusdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yangdisusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke1 KUHP yang dengan demikian MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan;Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melangar
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-07-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1172/Pid.Sus/2019/PN Plg
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SATRIO DWI PUTRA, SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD SAFTA FAHRIANSYAH Als ATA Bin M. IDRIS
2.MUHAMMAD ERICK WAHYUDA Als ERICK Bin SIGIT SANTOSO
26 — 6
  • pemeriksaanLaboratorium Forensik tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang menjadidasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapatdikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukanperbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebin dahulu keseluruhan unsur pasalyang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Alternatif yaitu melangar
Pengadilan PN WONOSARI Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 01-06-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN WONOSARI Nomor 50/Pid.Sus-LH/2016/PN WNO
Tanggal 10 Agustus 2016 — Terdakwa: MARJO UTOMO SUKIMAN Bin TRIMOREJO
405 — 23
  • ayat (2) ) jo Pasal 21 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemnyaJo Pasal 55 Ayat ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengaturtentang ketentuan saksi pidana yang diberlakukan atau diterapkan terhadap perbuatanpidana yang melanggar Pasal 21 ayat (1), Perbuatan Pidana yang melanggar Pasal 21ayat (2), serta Perbuatan Pidana yang melangar
Pengadilan PN Bintuhan Perdata
Register : 21-01-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN Bintuhan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bhn
Tanggal 8 Juni 2020 — Penggugat:
MISWATI Binti ILYAS MANAP
Tergugat:
JAMALUDIN Bin KETE
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Kaur
89 — 58
  • Sah karena sudah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku;Telah Memenuhi Norma Kepatutan;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak SewenangWenang;Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);~o a9 5Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kKekuatan hukummengikat.3. Menetapkan bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatanmelawan hukum.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.ll.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 18-06-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN KENDARI Nomor 321/Pid.B/2014/PN.Kendari
Tanggal 18 Juni 2015 — ARIFUDDIN HATAS TAWAKAL Bin LAKASSE
125 — 58
  • Penntut Umum mengajukan terdakwakepersidangan melalui surat dakwaan dalam bentuk surat dakwaan alternatif, maka MajelisHakim dalam mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan langsungmemilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penntut Umum tesebut yang oleh Majelis Hakimdianggap paling mendekati kepada fakta fakta hukum yang telah dapat terbukti dalampersidangan ini.Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanJaksa Penuntut Umum yang kedua yang medakwa tedakwa melangar
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Kepailitan
Register : 20-06-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 11_Pdt_Sus_Pailit_2017_PN Niaga Smg
Tanggal 3 Agustus 2017 — HENDRIANTO BAMBANG SANTOSO PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER
1504 — 581
  • adanya pembayaran TERMOHON kepadaPEMOHON setelah putusan perjanjian perdamaian (homologasi)tersebut disahkan, dan waktu 5 (lima) tahun sebagaimana putusanPerjanjian perdamaian (homologasi) aquo pada halaman 11 s/dhalaman 12 mengenai Rencana Perdamaian point 2 sub c bagianangka 8 belum terlewati (belum lewat waktu), maka unsur kelalaianatas kewajiban TERMOHON yang didalilkan oleh PEMOHON adalahbelum terpenuhi hingga permohonan ini diajukan, dengan demikianTERMOHON tidak bisa dikatakan lalai dan melangar