tersebut berpengaruh terhadappengeluaran anggaran, yang mana anggaran untuk jenis pekerjaan pondasi betonuntuk perletakan tanki yaitu galian tanah pondasi, pasang cerucuk dolken,pasang sirtu, pasang pasir urug di bawah beton, pasang lantai kerja, pasang betonbeton penutup tanki, urugan pasir (samping tangki), sewa pompa air tidakterserap;Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat permohonan yang diajukan oleh KepalaSuku Dinas Kesehatan kepada Kepala Suku Dinas Perumahan terkaitpermohonan dibuatkan gambar tekhnis

Barat;Bahwa apabila ada pengajuan dari pihak ke3 terkait dalam Pengadaanbarang dan jasa dengan melampirkan kwitansi tagihan dari pihak ke3,faktur barang, fotocopy NPWP, fotocopy rekening bank, Berita AcaraPemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Barang baru saja dapatmembuat pengajuan Surat Perintah Pembayaran dengan lampiran yangtadi saksi sebutkan ditambah dengan ringkasan kontrak dan lembarpengajuan SPP;Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Pembayaran adalahBendahara dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

dengan saksi Melva Silalahi;Bahwa saksi hanya menerima hasil pelaporan pelaksanaan karena untukpemantauan di lapangan di laksanakan oleh sub teknis yang terkait namun Saksijuga pernah melakukan peninjauan ke Puskesmas Cengkareng, saksi melihatterdapat genangan air pada lokasi pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL);Bahwa saksi tidak ingat kapan menerima laporan pekerjaan kegiatan IPAL,namun sebelum dilakukan penagihan pekerjaan oleh kontraktor, saksi menerimalaporan dari Suku Dinas Tekhnis

UndangUndang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA Bahwa ia Terdakwa LUTHFI AHMAD Bin ( Alm ) MUHAMMAD BADJURIbersama EDI YUSMIANTO Bin YUSROMIHARJO selaku Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara, PRIYO RAHARJO binSETYO SUPARTO (Terdakwa penuntutan terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis

Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapatparipurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.= Bahwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkanPetikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.2 /21161 / 1986 tanggal 31 Januari 1986, yang kemudian sejak tahun 2009 ditugaskansebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Daerah (UPTD) Wilayah V Dinas PSDAESDM Kabupaten Banjarnegara dan untuk kegiatan bantuan sosial kegiatan JITUT JIDES di Kabupaten Banjarnegara

Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapatparipurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.= Bahwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkanPetikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.2 /21161 / 1986 tanggal 31 Januari 1986 yang kemudian sejak tahun 2009 ditugaskansebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Daerah (UPTD) Wilayah V Dinas PSDAESDM Kab.

Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan UndangundnagNomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa AgungHal 39 dari 140 halaman putusan perkara No.18 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.

Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan UndangundnagNomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa AgungRepublik IndonesiaNomor: Per025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PenegakanHukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain danPelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B008 IG.1/ Gs.2/04/2016 tanggal 12 April 2016;30

Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan UndangundnagNomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan PeraturanJaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per025/A/JA/11/2015 TentangPetunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum DiBidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B008 /G.I/ Gs.2/ 04/ 2016 tanggal 12 April 2016

mekanismenya adalah dari pemohon membuatsurat Kepada Kepala Desa dimana lokasi tanah kas desa tersebut berada,kemudian Kepala Desa menindaklanjuti Surat permohonan tersebut denganmeneruskan ke Bupati dan Bupati menindaklanjuti ke Gubernur untuk memintapersetujuan dan juga dari pihak pemohon harus menyiapkan tanah pengganti,Sedangkan setelah berlakunya Permendagri 4 tahun 2007 tentang Pedomanpengelolaan Kekayaan Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan BupatiBekasi Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis

berakhir, penyewa berkewajibanmenyerahkan tanah kas desa kepada Kepala Desa yang dituangkandalam berita Acara;(9) Dalam hal penyewa mengajukan perpanjangan jangka waktu sewa,maka permohonan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Desapaling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktusewa;(10)Kepala Desa melaksanakan monitoring dan evaluasi ataspelaksanaan sewa tanah kas desa sebagaimana pada pasal 8 ayat(1).Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 10 tahun 2012 tentangPengelolaan Tekhnis

Kekayaan Desa bahwa untuk tanah kas desa yangdisewakan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan biaya sewaditetapbkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan juga hasil dari sewatersebut menjadi milik Desa. .Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 tentangPedoman tekhnis Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Bekasi pasal 2bahwa pengelolaan tanah kas desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,kepastian hukum , keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai

No. 110/Pid.B/2015/PN.PrPBahwa saksi bertugas sebagai karyawan PT SALIM IVOMAS PRATAMAdengan jabatan sebagai manager Riset Agronomi dan ahli pemupukanKultur Tekhnis Kelapa Sawit (mulai dari tanam sampai pemupukankelapa sawit) ;Bahwa saksi memiliki Keahlian Kultur Tekhnik kelapa sawit yaitu carabercocok tanam kelapa sawit yang benar, yang meliputi mulai daripembukaan areal, penanaman, perawatan, pemupukan sampaipemanenan ;Bahwa saksi bertugas di bagian riset untuk mencari caracara baru untukpengembangan

Saksi AGOES SOETIYONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kemitraan danPengembangan Usaha sejak tanggal 22 Juli 2014 di Dinas KehutananRokan Hulu dengan TUPOKSI membuat secara tekhnis kelengkapan IzinHal. 49 dari 84 hal. Put. No. 110/Pid.B/2015/PN.PrPUsaha Perkebunan antara lain IUPB (Izin Usaha Perkebunan danBudidaya), IUPP (Izin Usaha Perkebunan dan Perindustrian) , IUP (IzinUsaha Perkebunan) ; Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT.

Hak Guna Bangunan No. 127 tahun 2002oleh TERGUGAT telah TIDAK SESUAI dengan prosedur maupunmekanisme sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, karena tidak diajukan oleh pihak yang berhak;Bahwa Objek Sengketa adalah TIDAK SAH karena selain diajukanoleh pihak yang tidak berhak, penerbitan objek gugatan juga tidakmelalui prosedur dan mekanisme yang benar, karena TERGUGATdalam menerbitkan sertifikat a quo tidak terlebih dahulu melakukanbeberapa kegiatan administrasi dan tekhnis

Epitersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimanayang bersangkutan telah membenarkan dan terdakwa mengakui bahwa ia sehatjasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis setiaporang menunjuk kepada terdakwa Marsal Fias Pgl.

menguatkan haknya itu, atau untuk membantahorang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanyakejadian itu.Inti pokok dari pasalpasal di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :e Siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatuperistiwa untuk menguatkan hak tersebut, kKepadanya dibebankan wajibbukti untuk membuktikan haknya itu ;e Sebaliknya, siapa yang membantah hak orang lain, ,;maka kepadanyadibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut.Atau secara tekhnis

Pengadilan oleh pihak lain dalam kekuasaankehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam UUDNegara RI Pasal 3 Ayat (2) dan lagi pula kekuasaan kehakiman adalahkekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan; Pembanding mungkin lupa bahwa dari persfektif normatif, asas, dan praktekdimensi dasar hukum sistem peradilan perdata di Indonesia sangat kuatsebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, meski secara tekhnis

Landak adalah karena Ahli banyakmengikuti BintekBintek (Bimbingan Tekhnis) dan Pelatihanpelatihan di bidangPerlindungan konsumen baik yang diselenggarakan oleh Disperindag Prop.Kalbar maupun Kementrian Perdagangan dan BPOM Pontianak;Bahwa Ahli mengetahui tentang pelanggaran dan kejahatan dibidangperdagangan dan Ahli juga mengetahui tentang peraturanperaturan yangberkaitan dengan impor / perdagangan barang;Bahwa berdasarkan UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenBab I Ketentuan Umum pasal

CASNODIN AliasKENTOR sebesar Rp. 6.780.000, (enam juta tujuh ratus delapan puluhribu rupiah) sebanyak 1.886 kilogram, namun terdakwa tidak menerimauangnya16e Bahwa benar terdakwa memiliki hutang di warung milik saksi REWANsebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 terdakwamemerintahkan saksi TARSIJAN melalui HP untuk mengambil besi SteelSheet Pile tersebut adapun tekhnis di lapangan terdakwa tidak tahumenahu, hanya monitor lewat HP saja

ARISANDHYUTAMA Konsultan untuk Pelaksanaan pekerjaanperencanaan dan pengawasan Tekhnis pembuatanpengadaan Kapal GAE dan DKP TA. 2006.Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No.04/PNJ.P/V1/2006.Usulan penetapan Pelakssanaan Konsultan Perencana/Pengawas.Penetapan Konsultan Perencana/ Pengawas.SPMK No. 04.A/SPMK/PJPKDKP 2006 direktorat CV.ARISANDHY UTAMA Konsultan An. Ir. ANANG MUH.RUAYADIL.Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi CV. ARISANDHYUTAMA Konsultan Direktur Ir. ANANG MUH.

Syarat ahli adalah formal dan informal ada melalui gelarpendidikan tinggi atau pelatihan lanjutan dibidang tertentu, mempunyaispesialis tertentu, pengakuan sebagai guru besar, dosen, pelatih dibidangtertentu, publikasi artikel atau bukubuku, sertifikasi tekhnis dan penghargaan;Bahwa ahli menyelesaikan pendidikan formal S3 di Universitas Aerlangga;Bahwa ahli sudah sering dan pernah memberikan keterangan sebagai ahli diproses Penyidikan dan Penuntutan dan pernah juga dalam persidanganPraperadilan di

Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan baik penebangan,maupun kegiatan lain seperti mengangkut, memiliki hasil hutan yaitu kayuyang berasal dari kawasan hutan Negara harus dilengkapi dengan SuratPerintah dari Administratur dan DokumenDokumen Sah dari PerumPerhutani, diantaranya 304 dan SKSHHK Bahwa di dalam UndangUndang Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020 adasedikit perubahan bahwa perizinan yang dibutuhkan adalah perizinanberusaha, akan tetapi dalam hal ini belum ada peraturan tekhnis sebagaitindak

fi7201i0ri0s1360sIlmult1widctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapOpararsid3945538 rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24langOlangfe1033langnp0insrsid3945538charrsid105 10767Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;tabpar Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan padapapan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal 20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas)hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

memberikantanggapan sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Nomor175/1782/065.20/03HAL/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, oleh karena itu halmana akan Tergugat buktikan di Persidangan nantinya;Bahwa terhadap Surat Kuasa Hukum Para Penggugat No.040/LOAS/KK/V1/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang pada intinya memohon segeramenyelesaikan hakhak Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IItidak menanggapinya surat dimaksud, karena bahwa urgensipenyelesaiannya terhadap permohonan Para Penggugat adalahkewenangan instrasi tekhnis

. : 1872/NNF/2018 tanggal 6 Juli 2018;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan bukan tanaman, telah terpenuhi;Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan;Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dilakukan sesuaikwalifikasi yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan;Menimbang, bahwa dalam menjawab hal tersebut di atas, Majelis Hakimterlebin dahulu perlu menegaskan bahwa istilah tekhnis

Terdakwa ;Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagaiKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenHalmahera, dan Terdakwa adalah atasan saksi ;Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan mendapat proyekpeningkatan jalan poros penghubung SP3 sampai SP6 desaFida Kecamatan Gane Timur sepanjang 6.5 km, tetapi saksi tidakterlibat dalam penanganan proyek tersebut ;Bahwa pada tahun 2012 tersebut saksi ditunjuk sebagai PejabatPelaksana Tekhnis

Kerja dan Transmigrasi KabupatenHalmahera Selatan, dan Saksi juga bekerja pada dinas yangsama ;Bahwa benar pada tahun 2012 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan mendapat proyekpeningkatan jalan poros penghubung SP3 ke SP6 sepanjang 6.5km desa Fida kecamatan Gane Timur Kabupaten HalmaheraSelatan dengan dana DAU APBD Kabupaten Halmahera SelatanTahun 2012 ;Bahwa dalam proyek tersebut Terdakwa adalah Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) sedangkan saksi ditunjuk sebagai PejabatPelaksana Tekhnis

Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab Pamekasan. 1 (satu) Hasil kajian tekhnis terhadap dokumen lingkungan pembangunan Gedung Bioskop KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) PT.RESTU GRAHA MULYA berupa peta pola ruang pembangunan KOTA CINEMA PAMEKASAN, 2 (dua) lembar Informasi Kesesuaian Tata Ruang (IKTR) Nomor : 605/307/432.303/2019, tanggal 28 Februari 2019. Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab Pamekasan.

Kontraktor pelaksana) dan pejabat penandatanganSPM (Surat perintah membayar), lalu. diajukan ke pejabat penguji danpenandatangan SPM (Saksi Herminda) lalu diterbitkan SPM, selanjutnya SPMtersebut diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (surat perintah encairan dana)selanjutnya dana yang telah dipotong pajak tersebut dicairkan secara langsung (LS)ke rekening kontraktor pelaksana;Hal 48 dari 73 hal, No.12/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.49Bahwa berdasarkan uji mutu) yang dilakukan oleh ahli terdapatpenyimpangan tekhnis

Hutama Bhakti dengan saksi Indransono,SE,ST selakuPPK padahal terhadap proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak karena masihterdapat kekurangan volume namun terdakwa tetap menyerahkan pekerjaantersebut seolaholah proyek/pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan sesuaikontrak;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkanproyek/pekerjaan pembangunan drainase tersebut diserahterimakan dalamkeadaan tidak sesuai kontrak yakni terdapat penyimpangan tekhnis terhadap itemitem pekerjaan pemasangan