Agungberpendapat :Bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum padamemori kasasi hal 14 dan 15, bukan merupakan hal yang salah dalampenerapan hukum, oleh karena itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidakdapat dibenarkan;Bahwa alasanalasan kasasi dari para Terdakwa sudah tepat beralasan,oleh karena hubungan para Terdakwa dengan Bank SumSel adalahmerupakan hubungan keperdataan seperti tertuang dalam naskahkesepakatan kerja sama No. 0O1/KB/XI/2002, No. 296/PBM/3/B/2002 dansesuai dengan Petunjuk Tekhnis

12ayat 2 poin c dan d bahwa penunjukan PPK ( Pejabat PembuatKomitmen ) harus didasarkan pada kualitas tanggung jawab dankualifikasi teknis manajerial, bertindak tegas dan memiliki keteladanan.PPK (Pejabat Pembuat Komitmen ) yang ditunjuk berdasarkan SKNomor: 001/Seskab 024.433149/V2013 saudara Moh.BardinLoulembah,SE ( Sebelumnya adalah Pejabat Pengadaan Barang danJasa Pemerintah pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso) PNS Gol IlVa( TMT PNS Tahun 2009) adalah pegawai yang belum memenuhikualifikasi tekhnis

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikansecara keseluruhan oleh pelaku usaha."

Perolehan suara calon nomer urut 2 atas nama Sudjisejumplah 420 (empat ratus dua puluh) suara.Bahwa berdasarkan cara penghitungan yang dilakukan oleh Tergugat selakupanitia dengan tekhnis membaca Nomer satu sah, Nomer dua sah, Nomersatu Tidak sah, Nomer dua Tidak sah dapat diketahui perhitungan dalamjumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) surat Suara yang dinyatakan tidak sahdalam penghitungan suara terdapat surat suara dengan kondisi tanda coblosterdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat foto

Nomor : 670 tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang penunjukan panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan barang/jasa, pemerintah melalui APBD-P pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013;

satu) lembar kuitansi asli tertanggal 7 januari 2014 yang ditandatangani oleh MUH.YAMIN dengan nominal Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)

anggaran 2012 (DAK Pendidikan DasarLuncuran 2011) dan pelaksanaan tugas PPHP bertanggung jawab keKepala Dinas Pendidikan Kab.Nunukan Drs.NIZARUDDIN ;Bahwa saksi tidak memeijliki sertifikat keahlian panitia / pejabatpenerima hasil pekerjaan ;Bahwa saksi pernah mengikuti Pelatihan pengadaan barang dan jasapemerintah di Kampus STAIN Samarinda pada tahun 2010 namunSaksi tidak dinyatakan lulus dan hanya mendapat surat keteranganpernah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan Jasa ;Bahwa untuk kualifikasi tekhnis

Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis terkait.)

Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkanoleh Bank atau lembaga keuangan Non Bank.10) Foto/Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.e Bahwa benar sebagian dokumen memang tidak ada pada kelengkapanSPPLS seperti:1) Salinan SPD.Memang tidak ada dilampiran kelengkapan SPPLS yang diserahkan kepada Saksi tetapi ada di bagian keuangan Dinas pendidikan sehinggaSaksi tidak mencontren (tanda ada dokumen) di format PenelitianKelengkapan Dokumen SPP.2) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis

Nunukan Nomor : 821.2 / SK50 / BKDDIII / X / 2011 tangal26 oktober 2011 dan kemudian dilantik pada 2011 berdasarkan Suratpernyataan pelantikan Nomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011tanggal 27 Oktober 2011 serta Surat pernyataan menduduki jabatannomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011 tanggal 27 Oktober2011 ;e Bahwa Tugas Pokok terdakwa selaku Kasi Sarana dan Prasaranapendidikan dasar dan TK/PAUD adalah membantu Kepala BiddangSarana dan Prasarana menyiapkan bahan perumusan, bahankebijakan tekhnis

Menghimpun,mempelaajari dan menelaah serta mengola peraturanperundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk tekhnis serta datadengan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.10.11.12.13.14.15.16.Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi sarana dan prasaranapendidikan dasar dan TK/PAUD sebagai pedoman dan acuan kerja.Menyiapkan bahan perimusan penetapan kebijakan operasionalpenyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar danTK/PAUD.Menyiapkan bahan perumusan

Bahwa sesuai petunjuk tekhnis Pengembangan tebu di Kab. Sampang Dinas Kehutanandan Perkebunan Kab.

Dodong Bin Zoebiruntuk memalsukan tanda tangan Ketua UPK, Ketua Forum MANdan tanda tangan terdakwa sendiri bahkan menggunakan sliptersebut padahal terdakwa mengetahui tanda tangan yang adaitu. adalah palsu') merupakan perbuatan melawan hukum karenamelanggar pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat danberdasarkan Petunjuk Tekhnis Operasional PNPM ( PTO) sertaStandar Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam KhususKelompok Perempuan (SPP)Unit Penggelola Kegiatan (UPK)sungai tarab BAB I Prinsip Dan Aturan

sebanyak Rp.288.769.185 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuhratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan lima rupiah)yang merupakan uang pengembalian SPP yang disetor kelompokyang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekeningpengembalian SPP pada BPR Balerong Bunta, untuk di gunakansaksi Afri Joni Zoebir untuk berjudi dan keperluan lainnya,adalah perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan denganpasal 3 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang KeuanganNegara dan bertentangan dengan Petunjuk Tekhnis

rupiah) yang kedua SP2D Nomor : 05222/LS/ WISATA/2010tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp. 2.728.000.000,( dua milyar tujuhratus dua puluh delapan juta rupiah) yang ketiga SD2D Nomor ; 07626 /LS/ WISATA / 2010 tanggal 25 Nopember 2010 sebesar Rp.1.364.000.000, ( satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah)dan yang ke empat SP2D Nomor : 10926/LS/WISATA/2010 tanggal 15Desember 2010 sebesar Rp. 1.364.000.000, ( satu milyar tiga ratusenam puluh empat juta rupiah)Bahwa PPTK (Pejabat pelaksana tekhnis

Kukar di tunjuk selakuPPTK (Pejabat pelaksana tekhnis Kegiatan) oleh PLt. kepala Dinaskebudayaan dan pariwisata Kab. Kutai Kartanegara yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Drs. H. FAHRODIN dan dasar penunjukannya adalahberdasarkan SK dari Plt.kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab.Kutai Kartanegara Nomor : 55680 / PPTK / II / 2010, tanggal 15Februari 2010, tentang penetapan pejabat pelaksana tehnis kegiatan(PPTK) pada dinas kebudayaan dan pariwisata Kab.

SAlJ GUNU MAKSMUR ABADI dengandirekturnya Terdakwa LA ODE YUSUF EFENDI SIPPAA dengan nilaikontrak Rp. 6.820.000.000.00, (Enam miliyar delapan ratus dua puluhjuta rupiah) .Bahwa laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dari pihak konsultanpengawas dan kontraktor pelaksana membuat laporan hasil pekerjaan dibuat selesai (Peogress) 100 % ;Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan) untuk proyek rehabtotal patung lembuswana adalah Saksi SURAIYANSYAH.Bahwa sumber dana untuk kegiatan rehab patung lembuswana

yang mengatakan bahwapengguna barang / jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran daerah /pejabatyang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksaan pengadaan barang dan jasa dalam lingkupunit kerja / proyek tertentu dan pasal 9 ayat (5) menyatakan bahwapengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segiadministrasi,fisik, Keuangan dan fungsional atas pengadaanbarang / jasa yang dilaksanakanhanya karena hanya melakukanpengecekan secara tekhnis

FAHRODIN, danselaku PPTK (Pejabat pelaksana Tekhnis kegiatan) untuk kegiatan rehabtotal patung lembuswana di pulau kec. Tenggarong adalah SaksiSURIANSYAH,SE,M.Si.e Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Saiji Gunu MakmurAbadi sesuai yang tertuang dalam kontrak kerja Nomor : 556340 / P.1 /VI /2010, tanggal 09 Juni 2010.a. Pekerjaan persiapan dan bongkarane Tempat/studio pembuatan patung.e Pembongkaran patung eksisting di bawah ke Tenggaronge Bongkaran Tanah Keras.b.

kesalahanadministrasi namun dapat dibenarkan oleh Hukum Administrasi Negarayang dikenal dengan FREIES ERMESSEN (Discretionary power), di manakesalahan yang dapat ditimpahkan kepada Terdakwa merupakan kesalahanyang bersifat administrasi yang termasuk ruang lingkup Hukum AdministrasiNegara dan sanksinya adalah pertanggungjawaban yang bersifatadministrasi belaka bukan pertanggungjawaban pidana sebab sesuaiketentuan huruf P lampiran Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNo.004/K/2004 (16.01.2004) tentang petunjuk tekhnis

Dengan demikian kami sangat berkeberatan dan menolak jikaPenggugat menempatkan nama Desa Wairhabi sematamata sebagaipersoalan tekhnis kekeliruan pengetikan;Bahwa mengenai syarat formil gugatan telah banyak YurisprudensiMahkamah Agung menegaskan melalui kaidahkaidah hokum anima lain :e Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomar : 1149 K/Sip/19751741976 dengan kakian hokum : Oleh keno swat simenyebut denganjelas letak tanah sengketa, dapat ciiterima atas alas an Obscuur Libel;e Bahwa selain doktrin hokum dalam

Bahwa konversi adalah Penyerahan Kebun sekaligus pengalihan hutangdari koperasi kepada petani plasma dengan terlebih dahulu dilakukanPenilaian Tekhnis oleh TIM Terpadu dari Pemerintah Daerah KabupatenBatang Hari berdasarkan PERDA Kabupaten Batang Hari Nomor 21Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan PembangunanPengembangan dan Pembinaan Perkebunan Kelapa Sawit PolaKemitraan Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA)(vide bukti P.57) dan SK Dirjenbun Nomor 11/KB.740/SK DjBun/03.94tentang

Pase, Desa Tanjong Baroh, Kecamatan Samudera,Kabupaten Aceh Utara dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yang belum terbayar yangdibuat oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Banjirdan BadanBadan Sungai Wilayah II dan diketahui Kepala Dinas Pengairan Aceh ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4/TI3 yaitu berupa Laporan HasilPemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh Nomor 029.28/ALHPK/2013 tanggal23 Agustus 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana alam PekerjaanPerkuatan

(Fotokopi sesuai dengan asili);Salinan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara NomorPER03/KN/2010 Tentang Petunjuk Tekhnis PelaksanaanLelang (Pasal 14). (Fotokopi dari fotokopi);bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya, Tergugattelah mengajukan bukti berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi meterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikansebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T1 sampai dengan T17, adalahsebagai berikut:1.

Tidak memenuhi persyaratan impor dari instansi tekhnis ;2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabilauntuk barang tersebut telah diajukan PIB dan telah dilakukanpemeriksaan fisik barang ;Bahwa atas barangbarang yang dikirim oleh Penggugat tersebut,importir atau pemilik barang belum pernah mengajukan PIB (PemberitahuanImpor Barang) ;Dengan demikian atas barang yang dikirim olen Penggugat yangberupa silver (perak butiran) yang ternyata tidak sesuai dengan pesanankarena salah

sengketa II(Pong Kulambu), dimana terjadi perbedaan angka luas dalam BukuTanah seluas + 21,037,5 M2 sedangkan di dalam lampiran GambarSituasi adalah + 4.1037 M2 (angka 4 berobah menjadi angka 2).Bahwa sebagai bukti dari keberadaan bukti surat TI, Il, IIl2 berupaSertifikat Hak Milik No. 7 Tahun 1977 atas nama Pangiu Mangina BAadalah cacat dimana luas di dalam Gambar Situasi adalah seluas +155.700 M2, namun setelah dihitung luas dari SHM tersebut yangsesungguhnya adalah 163.750 M2.Bahwa didalam system tekhnis

lebihkurang Rp.220.000.000, (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) hinggaRp.240.000.000, (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur diatas dinyatakanterpenuhi;Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain adalah sesuatu barang/benda itu selurunnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

DAK Pendidikan DasarLuncuran 2011) dan pelaksanaan tugas PPHP bertanggung jawab keKepala Dinas Pendidikan Kab.Nunukan Drs.NIZARUDDIN ;Bahwa saksi tidak memeijliki sertifikat keahlian panitia / pejabatpenerima hasil pekerjaan ;Bahwa saksi pernah mengikuti Pelatihan pengadaan barang dan jasapemerintah di Kampus STAIN Samarinda pada tahun 2010 namunSaksi tidak dinyatakan lulus dan hanya mendapat surat keteranganpernah mengikuti pelatihnan pengadaan barang dan Jasa ;Q 9 5 pe Bahwa untuk kualifikasi tekhnis

untukpenandatanganan Surat Perintah Membayar.Sedangkan Verifikasi adalah melakukan pengecekan isi SPPLS mengenaiapakah tersedia anggaran pekerjaan sesuai dengan anggaran yang adapada kontrak kegiatan pekerjaan yang diajukan di SPPLS , apakah adarekening kegiatan sesuai dengan RKA yang tercamtum di SPPLS.e Dokumen yang harus diteliti berdasarkan Format Penelitiankelengkapan Dokumen SPP adalah :Surat Pengantar SPPLS.)2) Ringkasan SPPLS.3) Rincian SPPLS.4) Salinan SPD.5) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis

Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkanoleh Bank atau lembaga keuangan Non Bank.10) Foto/Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.e Bahwa sebagian dokumen memang tidak ada pada kelengkapan SPPLSseperti:1) Salinan SPD.Memang tidak ada dilampiran kelengkapan SPPLS yang diserahkankepada Saksi tetapi ada di bagian keuangan Dinas pendidikan sehinggaSaksi tidak mencontren (tanda ada dokumen) di format PenelitianKelengkapan Dokumen SPP.2) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis

BupatiNunukan Nomor : 821.2 / SK50 / BKDDIIl / X / 2011 tangal 26Oktober 2011 dan kemudian dilantik pada 2011 berdasarkan Suratpernyataan pelantikan Nomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011tanggal 27 Oktober 2011 serta Surat pernyataan menduduki jabatannomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011 tanggal 27 Oktober2011 ;e Bahwa Tugas Pokok saksi selaku Kasi Sarana dan Prasaranapendidikan dasar dan TK/PAUD adalah membantu Kepala BiddangSarana dan Prasarana menyiapkan bahan perumusan, bahankebijakan tekhnis

dan melaksanakan penyusunan program dankegiatan penyelenggaran sarana dan prasarana pendidikan dasardan TK/PAUD sesuai dengan ketentuan perundang undangan yangberlaku ;e Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :Menghimpun,mempelaajari dan menelaah serta mengola peraturanperundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk tekhnis sertadata dengan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidangtugasnya.Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi sarana dan prasaranapendidikan dasar dan

Bahwa pada Juli 2016 Saksi mendapat jabatansebagai Daunit UP3M Lumajang yang memillikitanggung jawab yaitu. melaksanakan kegiatanGakkumplintatid dan pengawalan WIP, VIP TNI,Materiil maupun Personel Militer di wilayah HukumUP3M Lumajang yang secara tekhnis dibawahDenpom V/3 Malang dan secara Taktis dibawahHal 24 dari 60 hal Putusan Nomor 67K/ PM IIl12 / AD /1IV/ 2021Kodim 0821/Lumajang.Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November2020 sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi berada dirumahnya dengan alamat

Bahwa selain itu, pada bagian pedoman tekhnis peradilan di lingkunganPengadilan Hubungan Industrial ditentukan bahwa serikat pekerja / serikatburuh dan organisasi pengusaha yang terdaftar dapat bertindak sebagaikuasa hukum di PHI untuk mewakili anggotanya (pasal 87 UndangundangHalaman 9 dari 41 Putusan Nomor : 44/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PSTNo.2 tahun 2004) merupakan ketentuan khusus (/ex specialis) danmemberi /egal standing kepada Pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruhdan Organisasi Pengusaha untuk