Ditemukan 6228 data
55 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2538 K/Pdt/20122222Yurisprudensi MARI Nomor 1816 K/Pdt/1989;Mengandung Kesalahan tekhnis, Sertipikat tanah dapat di batalkan;Yurisprudensi MARI Nomor 327 K/Sip/1976., Tanggal 22 November 1976;Ketentuan mengenai Sertipikat tanah sebagai tanda atau bukti hak miliktidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa Sertipikatyang bersangkutan adalah tidak benar;Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, Tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
MAULIANA RACHMAWATI, SH.
Terdakwa:
RAMADHAN AMANDA als. ADAN Bin MARBAWI
157 — 12
karena terdapat kata atau diantara subunsur dalam unsur pasal ini, maka dengan terbuktinya salah satu saja subunsur dari unsur pasal tersebut berdasarkan fakta di persidangan, makaunsur ini terpenuhi;Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dilakukan sesuaikwalifikasi yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan;Menimbang, bahwa dalam menjawab hal tersebut di atas, MajelisHakim terlebih dahulu perlu menegaskan bahwa istilah tekhnis
61 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Tinggi Medan.Namun pada kenyataannya dalam pertimbangan Majelis Hakim PengadilanTinggi Medan menyebutkan jika Penuntut Umum tidak mengajukan kontramemori banding dan tidak mempertimbangkan kontra memori banding tersebut, walaupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan belum menerimakontra memori banding tersebut pada saat sudah memulai memeriksaperkara a quo maka seharusnya majelis hakim dapat lebih bijak dalam memberikan keputusan, karena kesalahan bukanlah dari Penuntut Umum melainkan tekhnis
92 — 11
Aceh Tamiang adalahSaksi YUSHAMDI, ST ;Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) terhadap proyekpekerjaan pengaspalan jalan Desa suka Mulia Suka Damai 6000. M2 Kec. Banda MuliaKab.
Karya Muda Rantau mengajukan surat permohonanpembayaran 95 % kepada Pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) dengansurat tanpa nomor tanggal 4 April 2008.2 Pada tanggal 30 April 2008 Konsultan pengawas menerbitkan berita acarapemeriksaan pekerjaan lapangan dengan surat nomor :51/BAPPL/BLBM/2008.3 Pada tanggal 30 April PPTK (saksi NASRUDDIN,ST) menerbitkan beritaacara penyelesaian lapangan nomor : 46 / BMJL/BAPPL/2008 tanggal 30april 2008.4 PPTK menerbitkan berita acara pemeriksaan pekerjaan lapangan
Karya Muda Rantau, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Bendaharawan Pengelauran dan Pengguna anggaran saksiYUSHAMDI dan diparaf Verifikasi.Tanda penerimaan tanggal 23 Desember 2008, ditanda tangani olehterdakwa SAID HASAN Direktur PT.
Karya Muda Rantau, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Bendaharawan Pengelauran dan Pengguna anggaranYUSHAMDI dan diparaf Verifikasi.j Tanda penerimaan tanggal 23 Desember 2008, ditanda tangani olehterdakwa SAID HASAN Direktur PT.
59 — 48
sembilan puluhenam ribu rupiah);17.Dengan Bahwa mendasarkan dalildalil sebagaimana tersebut datas adalahmerupakan FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKANjika pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Tanah Sengketasebagaimana Risalah Lelang Nomor 1602/2016 tertanggal 20 Septemberadalah telah sesuai telah sah dan tidak berntentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkan denganalasan apapun (Vide Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanaBukullPedoman Tekhnis
339 — 703 — Berkekuatan Hukum Tetap
merujuk pada ketentuan Pasal 100 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011, maka kedudukan Keputusan Presiden a quo merupakan kebijakan Presidenyang dimaknai sebagai peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan UndangUndang atau Peraturan Pemerintah.4 Dengan demikian bahwa anggapan Para Pemohon yang menjadikan Pancasiladan UUD 1945 sebagai batu uji dalam pengujian Keputusan Presiden No. 3Tahun 1997 merupakan anggapan yang keliru dan tidak tepat karena kedudukanPancasila dan UUD 1945 bukan sebagai norma hukum tekhnis
FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
Terdakwa:
Drs. HAJAMUDDIN MM.
78 — 57
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Pembayaran , tanggal 9 Januari 2016
- 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat Nomor: 02 Tahun 2013, tanggal 14 Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A 2013, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Meneteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 03 Tahun 2013 , tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan T.A. 2013, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) bendel Laporan Triwulan III Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Pedesaan Kab.Sumbawa Barat Tahun 2013.
DENNY WIJAYA, S.H.
Terdakwa:
ADDRI ANUGERA Alias AAN Bin M. ZEN ZAILANI (Alm)
8 — 3
Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Selaku Pengguna Anggaran Nomor 011 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Staf Pengelola pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 017 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Staf Pengelola pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
1.FATHIR BAKKARANG, S.H.
2.FAISAL, S.H.
3.JAPAR PILA, S.H.
Terdakwa:
MOH. IRFAN SYARIEF, S.E BIN SYARIFUDDIN (TERDUGA)
100 — 100
- Surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 18/ 2022 tentang penetapan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan lingkup secretariat daerah Tahun anggaran 2022;
- Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 77/ 2022 Tentang pelimpahan Sebagian kewenangan pengguna anggaran lingkup secretariat daerah Kab. Jeneponto
- Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto Nomor : 900/ 2/ 2022, Tentang penetapan pejabat penatausahaan keuangan sekrearait daerah kab.
Jeneponto Nomor : 900/ 01/ 2022, tentang penetapan pejabat pelaksana tekhnis Kegiatan lingkup secretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022
- Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821/524/2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi melalui penyetaraan dari jabatan administrasi dilingkungan pemerintah Daerah.
126 — 343
milik sebanyak 58 sertifikat di atas tanah tersebut dengannama pemegang sertifikat beroeda dengan nama pemegang SK Kinagterdahulu.Bahwa setahu saksi kemungkinan terjadinya penerbitan Sertifikat tersebutdikarenakan SK kinag yang ada kurang lengkap atau akurat.Bahwa datanya tidak ada di kantor saksi melainkan ada di Kantor BPNwilayah tanah tersebut yaitu BPN Depok.Bahwa saksi tidak pernah melihat aslinya hanya fotocopynya sajaBahwa lokasi tanah saksi pernah melihat pada bulan Januari 2015 dansecara tekhnis
92 — 13
SubBipHut Samarinda sebagaimana daftaryang diberikan oleh Departemen Kehutanan~ danPerkebunan;Bahwa dalam penjualan mobil tersebut,sebelumnya semua unit mobil di periksa olehpihak Departemen Kehutanan dan Perkebunanselanjutnya berdasarkan perjanjian pihak PT.Astra International Tbk berkewajiban menyerahkanmasing masing mobil tersebut ke daerah /alamat penerima sebagaimana daftar yangdiberikan oleh Departemen Kehutanan danPerkebunan yang salah satunya sebagai penerimaadalah SubBipHut Samarinda;Bahwa tekhnis
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Medi Santoni, SH
316 — 135
Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuankeuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan tekhnis;h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan dan bagi hasilpajak daerah dan retribusi daerah untuk desa;i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa;j. Mengawasi pendayagunaan aset desa;k. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunanpartisipatif Desa. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, bertentangan dengan :1.
Dinas PMDKab.Tebo pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 Tugas terdakwa adalah membantuBupati dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakandaerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa,Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Pembinaan Pemerintahan Desa,Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi tepat guna perdesaan,Pengembangan Kelembagaan Desa dan Ketahanan Sosial BudayaMasyarakat Desa sesuai ketentuan Perundangundangan.Dan mempunyai Fungsi sebagai berikut : perumusan kebijakan tekhnis
Pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi dibidang pemberdayaan dandesa. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakatdan desa. Pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa.Halaman 16 dari 226 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT JMBPelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya.Bahwa berawal sdr.
Nuih Herpiandi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
Linda Sahara
225 — 125
.1118/Kelurahan Karanganyar, SHM No. 1119/ KelurahanKarangayar, SHM No. 1120/Astanaanyar, SHM No.1121/Astanaanyar, dan SHM No. 561/KelurahanBraga;Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan KotaBandung, tanggal 20032020;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat PengadilanNegeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor:W.11.U1/221/HK.02.02/IV/2018, tanggal 4 April2018, Hal: Penjelasan Pengesahan Status AbhliWaris;Fotokopi sesuai dengan Hasil Ketikan Penggugat,Lampiran Pedoman Tekhnis
165 — 81
Gowa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.Bahwa Saksi pada tanggal 5 Juli 2013, menjabat sebagaiPengawasan dan Bimbingan Tekhnis Pertambangan dan energiKab.
YOSEF SIMBOLON
Terdakwa:
NGATINO Bin ATMOSUNARTO
94 — 14
Ciomas Adi Satwa Pusat di Jakarta sebagaiFinance Accounting; Bahwabenar, secara tekhnis DO bisa keluar atas perintah dari Sales;Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019./PN Pwr.
108 — 15
AHMADHASAN dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Jalan Merdeka diKabupaten Boalemotidak memenuhi standar keselamatan, pemasangan yangdilakukan oleh Terdakwa AHMAD HASAN tidak sesuai dengan standarkeselamatan pengguna jembatan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerjayang telah diperhitungkan secara tekhnis sehingga dapat menyebabkan bangunanroboh atau rusak yang dampaknya dapat membahayakan keselamatan penggunajembatan, yaitu :a.
46 — 10
Pemerintah daerahPutusan Nomor 04/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 12 dari 951) Dalam melaksanakan tender /lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut: Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang/cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahlitekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman
Pemerintah daerah5) Dalam melaksanakan tender/lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut:Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang/cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahlitekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman membangun kapal, terutama membangun kapalperikanan ; Tidak
29 — 23
Bahwa untuk tekhnis pengasuhan akan diserahkan kepada kedua belahpihak berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak baik secara fisik,mental, dan spiritual anak;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, para pihakmenyetujul dan sepakat mengenai hak asuh kedua anak tersebut dan tekhnispengasuhannya mengutamakan kepentingan anak;Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb Halaman 50 dari 59 HalamanMenimbang, bahwa maka berdasarkan kesepakatan tersebut untukkepastian hukum dan kemaslahatan bagi para
KUKUH SUGIARTO, S.T.
Tergugat:
Pokja Kab Lombok Tengah
249 — 137
fotokopi dari fotokopi );Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentangETENDERING ( fotokopi dari fotokopi );Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Republik Indonesia NO: 31 /PRT/M/2015Tentang Perubahan ketiga Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentangstandar dan pedoman tentang standar dan pedomanpengadaan pekerjaan kostruksi dan jasa konsultasi( fotokopi dari fotokopi ) ;Peraturan Kepala LKPP Nomor 14/2012 TentangPetunjuk Tekhnis
MUSRIHI, SH.
Terdakwa:
SUAIB Alias ALI BIN RUHAM
387 — 31
Tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 sebagai staf KanwilKehutanan Provinsi Sulawesi Selatan ; Tahun 2001 sampai dengan 2003 sebagai staf Dinas KehutananProvinsi Sulawesi Selatan ; Tahun 2004 sampai dengan 2016 sebagai staf BalaiPengawasan Pemanfaatan Peredaran Hasil Hutan (PB3HH) WilayahDaratan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara ; Tahun 2017 sampai dengan saat ini sebagai Staf BalaiPenataan Kawasan hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi SulawesiTenggara ;* Mengikuti pelatihan pengawas tenaga tekhnis