Ditemukan 6228 data
122 — 22
Agung Bogor Persada; (copy)1 (satu) lembar Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal14 Mei 2014; (Copy)1 (satu) lembar surat Pernyataan Mematuhi Ketentuan Tekhnis danmenanggung Resiko Konstruksi Bangunan; (copy)3 (tiga) lembar surat Hasil Penilaian Analisis Dampak Lalu LintasHotel ART MARRIOTT dari Kepala Dinas Lalu Lintas Dan AngkutanJalan Kota Bogor Nomor: 503/194Lalin tanggal 27 Februari 2014dan tiga lembar lampiran gambar; (copy)2 (dua) lembar surat Rekomendasi atas UKLUPL KegiatanPembangunan
165 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melakukan persiapanpersiapan awal yang berkaitan denganpemasangan mesinmesin penghasil produk jadi, ketenagakerjaanmaupun tekhnis, yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian inimaupun pembuatan FS;(2). Mengolah Bahan Baku kayu bundar atau kayu olahan baik jati maupunnon jati menjadi produk jadi dengan standar ekspor;(3).
60 — 19
Memfasilitasi Satker Kabupaten dalam Laporandana APBN dan APBD.Melakukan Reviu bantuan Tekhnis kepada UPKdan TPK ( Tim Pengelola Kegiatan Desa ) dalampengelolaan Keuangan dana Program dan danaBergulir.. Memberikan bantuan Tehnis pada Fk dalampemeriksaan Keuangan Program dan danaBergulir..
1.SYAHRUL ANWAR
2.ESTER WATTIMURY, SH.
Terdakwa:
JUNAIDI alias JUN
346 — 14
dengan penempatan di ProvinsiMaluku ;Bahwa ahli bekerja pada Kantor Dinas Energi Sumber Daya MineralProvinsi Maluku sejak januari 2017 sampai dengan sekarang denganJabatan sebagai Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Minerba.Bahwa tugas dan wewenang ahli sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatanPimpinan Tinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di LingkunganDinas ESDM Prov.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunandan pelaksanaan kebijakan tekhnis
1.SUWARSI
2.EKO WIJANARKO
3.DM. ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATIE
5.NUGROHO BUDIYANTO
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS
Termohon:
1.KAPOLRI MABES POLRI
2.KABARESKRIM d a MABES POLRI
3.IRWASUM d a MABES POLRI
4.Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan d a MABES POLRI
5.Kepala Biro Pengawasan Penyidikan d a MABES POLRI Jl. Trunojoyo Kebayoran Jakarta Selatan
6.KAPOLDA Daerah Istimewa Yogyakarta d a MAPOLDA DIY
7.Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Repoblik Indonesia DIRESKRUM POLDA DIY d a MAPOLDA DIY
8.Kepala Sub Direktorat II HARDA KASUBDIT POLDA DIY d a MAPOLDA DIY
9.Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta
10.Kejaksaan Negeri Yogyakarta
11.KOMPOLNAS
12.komisi Ombudsman
106 — 21
., KasubbagPenanganan SKM Sekretariat Kompolnas, dan SUKRON, Staf BagianPelayanan Tekhnis berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober2018 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman padatanggal 29 Oktober 2018 di bawah Nomor 276/HK/ X/SK.Pid/2018/PN.Smn,berdasarkan surat perintah nomor : 19/KOMPOLNAS/10/2018, tanggal 23Oktober 2018, selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon XI;KOMISI OMBUDSMAN, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav.
135 — 98
Dalam Sidang Arbitrase di Singapore International ArbitrationCentre, 4 September 2014, selanjutnya dibeeri tanda T23;Foto Copy sesuai dengan aslinya Putusan Perkara No. 658/Pdt.G/2014/PN.Dps,tanggal 9 April 2015, selanjutnya diberi tanda T24;Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor : 30311/1/IPPB/PMA/2014, tanggal 27 Oktober 2014, selanjutnya diberitanda T25;Foto copy (tanpa asli) yang diambil dari Internet berupa Petunjuk MahkamahAgung berkaitan dengan persoalan tekhnis
Terbanding/Terdakwa : ETTY NUBATONIS, A.Md
134 — 57
JOHANIS AMALO, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa ETTY NUBATONIS, A.Mdselaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah:Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2020/PT KPG1 Menyusun Perencanaan Pengadaan;2 Menetapkan Spesifikasi tekhnis/kerangka Acuan Kerja;3. Menetapkan HPS;4 Menetapkan Besaran Uang Muka yang akan dibayarkankepada Penyedia;5. Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan;6. Menetapkan Tim Pendukung;7. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli;8.
Terbanding/Terdakwa : Suhaya S.Sos
210 — 48
Oktober 2010
- Surat Pernyataan Memiliki Workshop nomor : S0356/EMP-PST/SM/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010
- Surat Pernyataan Memiliki Tenaga Tekhnisi/Ahli nomor : S0357/EMP-PST/SM/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010
- Surat Pernyataan Levering Barang kurun waktu 2 Bulan nomor : S0358/EMP-PST/SM/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010
- Surat Pernyataan Kesanggupan Kalibrasi barang/alat nomor : S0359/EMP-PST/SM/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010
- Data spesifikasi tekhnis
Oktober 2010
- Surat Pernyataan Memiliki Workshop nomor : S0346/EMP-PST/SM/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010
- Surat Pernyataan Memiliki Tenaga Tekhnisi/Ahli nomor : S0347/EMP-PST/SM/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010
- Surat Pernyataan Levering Barang kurun waktu 2 Bulan nomor : S0348/EMP-PST/SM/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010
- Surat Pernyataan Kesanggupan Kalibrasi barang/alat nomor : S0349/EMP-PST/SM/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010
- Data spesifikasi tekhnis
Oktober 2010
- Surat Pernyataan Memiliki Workshop nomor : S0326/EMP-PST/SM/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010
- Surat Pernyataan Memiliki Tenaga Tekhnisi/Ahli nomor : S0327/EMP-PST/SM/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010
- Surat Pernyataan Levering Barang kurun waktu 2 Bulan nomor : S0328/EMP-PST/SM/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010
- Surat Pernyataan Kesanggupan Kalibrasi barang/alat nomor : S0329/EMP-PST/SM/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010
- Data spesifikasi tekhnis
Oktober 2010
- Surat Pernyataan Memiliki Workshop nomor : S0336/EMP-PST/SM/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010
- Surat Pernyataan Memiliki Tenaga Tekhnisi/Ahli nomor : S0337/EMP-PST/SM/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010
- Surat Pernyataan Levering Barang kurun waktu 2 Bulan nomor : S0338/EMP-PST/SM/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010
- Surat Pernyataan Kesanggupan Kalibrasi barang/alat nomor : S0339/EMP-PST/SM/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010
- Data spesifikasi tekhnis
Data spesifikasi tekhnis peralatan
12. Daftar populasi mesin
- Surat Pernyataan Levering Barang kurun waktu 45 hari nomor : S0414/EMP-PST/SM/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010
17.1 (satu) bundel print softcopy asli surat dukungan kepada PT.
1.MUH HENDRA S, S.H
2.ANDI ARDIAMAN, S.H
4.KARTIKA KARIM, S.H
5.AHMAD NURHUDA TRISULO S.A, S.H.
6.FINIE OPAULINE EKA PUTRI, S.H
7.AHMAD NURHUDA TRISULO S.A, S.H.
8.LITAMI APRILIA, S.H.
9.ANDI FADLAN ABUDZAR GIFARI, S.H
10.RAMA HADI, S.H
11.BUDI UTOMO, S.H
Terdakwa:
LAMU
59 — 57
hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) rangkap Petunjuk Tekhnis
74 — 19
Bahwa berdasarkan petunjuk Tekhnis Bantuan Hibah Membangun danmerehab rumah tidak layak huni dilaksanakan sebagai berikut :1.LPM menyelenggarakan musyawarah dengan pengurus lembagapemerintahan kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan masyarakatuntuk mempersiapkan kegiatan. Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat dalampelaksanaan pembangunan. Ketua LPM bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatanmulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
Mempersiapkan dan melaporkan perkembangan pelaksanaankegiatan ke tingkat kabupaten dengan tembusan kepada camatBahwa laporan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkanadministrasi fisik dan keuangan sesuai ketentuan yang berlakukepada gubernur melalui BPMPD Prov Jawa Barat ;Bahwa berdasarkan petunjuk Tekhnis Bantuan Hibah Membangundan merehab rumah tidak layak huni TA 2014 desa memperolehbantuan Hibah sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)untuk 20 rumah dengan rincian :1.
229 — 56
Bahwa mekanisme pengadaan kegiatan Pelaksanaan PekerjaanPelebaran Ruas Jalan Terate Banten Lama pada Dinas Bina Margadan Tata Ruang Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011 adalah denganmenggunakan pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, yaitu sistemgugur dengan satu sampul, dimana harga, dokumen kualifikasi dantekhnis dimasukkan kedalam satu sampul Bahwa pada saat dilakukan evaluasi adminstrasi, evaluasi tekhnik,evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi tekhnis terhadap ketigaperusahaan tersebut diatas
Wijayandaru Utama memenuhipersyaratan administasi,oersyaratan evaluasai tekhnis, evaluasi hargadan evaluasi kualifikasi, sementara untuk perusahaan PT. Lucky Kakingurutan penawaran harga terendah kedua sebagai pemenang cadanganpertama dan PT. Respati Jaya Pratama penawaran terendah ketigasebagai pemenang cadangan terendah kedua.
85 — 56
PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPD) Simpan PinjamKelompok Perempuan (SPKP) yang digunakan untuk kegiatanpemberian permodalan kelompok perempuan yang mempunyaikegiatan simpan pinjam bertujuan untuk mengembangkanpotensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan aksespendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaansosial dasar, memperkuat kelembagaan kegiatan kaumperempuan, mendorong pengurangan rumah tangga miskin, danpenciptaan lapangan kerja.Bahwa berdasarkan penjelasan Petunjuk Tekhnis
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPD)Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang digunakanuntuk kegiatan pemberian permodalan kelompok perempuanyang mempunyai kegiatan simpan pinjam bertujuan untukmengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan,kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhankebutuhan pendanaan sosial dasar, memperkuat kelembagaankegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumahtangga miskin, dan penciptaan lapangan kerja.Bahwa berdasarkan penjelasan Petunjuk Tekhnis
92 — 34
TOBORYANO ANGGA, MM Bin R.W ANGGA selaku KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati BaritoUtara Nomor: SK.821.29138412001 tanggal 26 Juni 2002 mempunyai tugas dantanggung jawab adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan perumusankebijaksanaan tekhnis dan memberikan pelayanan umum, melaksanakan dan membinapenyelenggaraan pemerintahan dibidang kehutanan.e Bahwa pada tahun 2003 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara adamelaksanakan suatu Proyek
UndangUndang Tindak Pidana Korupsi Edisi kedua,SinarGrafika,2008,hlm 4041 );Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, makaMajelis berpendapat bahwa Terdakwa Ir.TOBORYANO ANGGA,MM bin R.W.ANGGAberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor:SK.821.291.38412001 tanggal 26 Juni 2002 diangkat selaku Kepala Dinas KehutananKabupaten Barito Utara yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan urusanrumah tangga daerah dan perumusan kebijaksanaan tekhnis
43 — 24
Mdnpengusulan evaluasi,pengusulan calon pemenang ;e Bahwa alasan CV CahayaGemilang sebagai pemenangdimana secara administrasi dantehnis CV Cahaya Gemilanglahsatu satunya perusahaan yanglayak diusulkan sebagai calonpemenang, memenuhi syaratsecara tekhnis adaperalatannnya seperti mixeruntuk beton ;e Bahwa saksi tidak melihat alatberat (mixer beton) namunmelihat surat pernyataan sajadan tidak kelapangan melihatfisik pekerjaan tapi dokumensaja ;e Bahwa saksi tidak berwenangmelakukan penawaran ;e Bahwa
40 — 8
untuk penunjang budidaya.Bahwa tugas dan fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam JawaBarat adalah:penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasipengeloaan kawasan Cagar Alam, suaka margasatwa, taman wisata alam,dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluarkawasan konservasi.pengelolaan kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam dantaman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa lia didalam dan diluarkawasan konservasi.Kordinasi tekhnis
179 — 110
Tim tekhnis meminta arahan bersifat alternatif proses atau tolak ; halaman 37 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD11.12.13.14.Uraian kronologis perkara angka 10 surat gugatan Penggugat adalah benar Tergugatmengeluarkan Surat Nomor : 591/0414/DisPL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 ;Uraian kronologis pada angka 12 surat gugatan Penggugat perlu ditanggapi sebagaiberikut, alasan penolakan perpanjangan izin lokasi Penggugat oleh Tergugat bukanhanya sebatas alasan pada uraian huruf a dan
1005 — 988
yang di mohonkanpraperadilan ini atas dasar beberapa kali dilakukannya jual beli saham dandibuatnya beberapa akte, dihubungkan pula dengan surat bukti berupa beritaacara pemeriksaan Notaris sebagai yang membuat akte tersebut, Pengadilanbependapat bahwa Termohon belum melakukan hal untuk menemukan apakahbenar telah terjadi perbuatan sebagai mana dilaporkan yaitu belum dibayarlunasnya pembelian saham tersebut, apakah hal tersebut dilakukan olehtersangka atau ada keterlibatan pihak lain, yang secara tekhnis
134 — 13
;e Bahwa saksi telah mengikuti Diklat Sertifikasi Pembentukan AuditorAhli pada tahun 2006 pada Pusdiklat BPKP di Bogor selama 21 (duapuluh satu) hari, selanjutnya mengikuti Diklat penjenjangan AuditorKetua Tim pada tahun 2008 pada Pusdiklat BPKP di Bogor selama18 (delapan belas) hari, selanjutnya mengikuti Diklat PenjenjanganAuditor Pengendali Tekhnis pada tahun 2009 pada Pusdiklat BPKPdi Bogor selama 15 (lima belas) hari, itulah pelatihan dan pendidikanAuditor yang pernah saksi ikuti;e Bahwa saksi
1237 — 898 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari. Terdakwa didakwa menerima dana tambahan atas pengadaan sarana dan prasarana yang ... [Selengkapnya]
PapuaBarat) dengan Surat Nomor 10/PT.CBS/PAK/2009 yang ditujukan kePejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Satuan kerja Dinas PekerjaanUmum Provinsi Papua Perkara (vide Bukti T6), menyampaikankesimpulan sebagai berikut:Berdasarkan surat bapak Nomor 622/254I/PUBM/2009 tanggal 17Februari 2009 tentang penelitian dan evaluasi di lapangan kamiberkesimpulan perlu dilakukan perubahan volume pekerjaan agarpelaksanaan kegiatan dapat berhasil sesuai kebutuhan lapangan;Bahwa kesimpulan tersebut kemudian pada tanggal
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
179 — 97
Menimbang bahwa berkaitan dengan keberatan pertama mengenaiperilaku Hakim Ketua Majelis dalam proses persidangan, Majelis Hakim TipikorTingkat Banding berpendapat pemeriksaan atas perilaku hakim merupakankompetensi dari Pejabat yang memiliki otoritas melakukan pengawasanterhadap perilaku hakim, dan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding hanya akanmemberikan tanggapan sebatas berkaitan dengan substansi materi perkara ;Menimbang bahwa mengenai keberatan kedua, yang pada intinyamempermasalahkan persoalan tekhnis