dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaHal 5 dari 31 Putusan No.122/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST14.15:(AD/ART) hasil Konggres Partai Demokrat IV di Surabaya tanggal 1113Mei 2015 dapat berjalan sesuai mekanisme partai maka mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmenetapkan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melaksanakanKonggres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dalam jangka waktu selambatlambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap(incraht

Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melaksanakan KonggresLuar Biasa (KLB) Partai Demokrat dalam jangka waktu selambatlambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukumtetap(incraht van gewjsde) ;5.

Bahwa PARA PENGGUGAT telah salah alamat, kabur, tidak jelas dan tidakcermat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, bahwa sudahsemestinyna PARA PENGGUGAT mengajukan keberatan/gugatan diMAHKAMAH PARTAI, di DPP PARTAI DEMOKRAT terlebih dahulu sampaidiproses perkaranya hingga mendapatkan keputusan hukum tetap (incraht)dari Mahmah Partai, jika didalam keputusan Mahkamah Partai tersebutPara Penggugat tidak terima terhadap hasil keputusan Mahkamah Partaisetelah itu baru mengajukan gugatan/keberatan

di Pengadilan Negeri.Bahwa selama ini PARA PENGGUGAT belum pernah mengajukanKeberatan/gugatan di Mahkamah Partai Demokrat, yang manakeberatan/gugatan tersebut mendapatkan keputusan hukum tetap (incraht)dari Mahkmah Partai di DPP Demokrat, namun Para Penggugat tidakmenempuh prosedur/mekanisme hukum tersebut dalam mengajukankeberatan/gugatannya ;Bahwal gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo bertentangandengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART)Partai Demokrat yang tercantum dalam

Partai politik pada pokoknya menyatakan jika ada suatusengketa di internal Partai Politik maka mekanisme keberatan/gugatandiajukan di Mahkamah Partai di Internal Partai yang bersangkutan ;Bahwa PARA PENGGUGAT telah salah alamat, kabur, tidak jelas dan tidakcermat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, bahwa sudahsemestinya PARA PENGGUGAT mengajukan keberatan/gugatan diMAHKAMAH PARTAI, di DPP PARTAI DEMOKRAT terlebih dahulu sampaidiproses perkaranya hingga mendapatkan keputusan hukum tetap (incraht

(Satu milyar rupiah) secara kontan, tunai , sekaligusseketika.BAHWA, PENGGUGAT juga mengajukan dwangsom (uang paksa) senilai Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap hari semenjak putusan yangmenyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum incraht(mempunya kekuatan hukum tetap)PETITUM :Berdasarkan dalildalil diatas PENGGUGAT mohonkan kepada KetuaPengadilan Negeri Palembang, melalui majelis hakim yang mmemeriksa perkarauntuk memutus dengan amar sebagai berikut :1.

Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.1000.000.00 (satu juta rupiah) setiap hari Semenjak putusan yang menyatakanTERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum incraht (mempunyakekuatan hukum tetap)5.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah beserta hakhak lainnya kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya sampaiadanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap/incraht;. Mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk mempekerjakan kembaliPenggugat Rekonvensi di tempat semula/KC Surabaya;. Menghukum Tergugat Rekonvesi untuk membayar uangdwangsom/uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 per hari atasHalaman 3 dari 10 hal. Put.

ribu rupiah);Menghukum dan memerintahkan Termohon kasasi dahulu TergugatRekonvensi untuk membayar denda keterlambatan PenggugatRekonvensi 50 % hakhak lainya yang seharusnya dibayarkan denganperincian sebagai berikut: Rp11.950.000,00 x 50% = Rp5.950.000,00(lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat Rekonvensi untukmembayar upah beserta hakhak lainnya kepada PenggugatRekonvensi untuk selanjutnya sampai adanya putusan hukum yangberkekuatan hukum tetap/incraht

Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentangTergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi Keputusan hukum yangberkekuatan hukun tetap (Incraht van gewijsde) dalam perkara ini dankarenanya mohon Pengadilan Negeri Sengkang menghukum Tergugatuntuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satujuta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyataTergugat lalai dalam memenuhi putusan hukum yang berkekuatan hukumtetap (Incraht van gewijsde) dalam perkara

Menghukum Tergugat unutk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugatapabila Tergugat lalai dalam memenuhi putusan hukum yang berkekuatanhukum tetap (Incraht van gewijsde) dalam perkara ini.6. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (Coservatoir Beslaad) yang diletakkanoleh Pengadilan Negeri Sengkang atas di atas tanah sawah seluas 40 Aremilik Tergugat Latahang dengan batasbatas sebagai berikut :adalah sah dan berharga menurut hukum.7.

Penggugat juga menuntut nafkah anak kepada Tergugat setiap bulannyasebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anakPenggugat dewasa berumur 21 tahun;e Bahwa Penggugat menuntut nafkah Madliyah kepada Tergugat selama bulanJanuari 2015, Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, untuksetiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejakbulan Januari 2015 sampai perkara ini diputus Pengadilan Agama Jember danmempunyai kekuatan hukum tetap / incraht

Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Madliyahkepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah) sejak bulan Januari 2015 sampai perkara ini diputusPengadilan dan Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap/incraht;6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Madiyah Penggugat sebelumTergugat memperoleh Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jember;7.

Nomor : 1556 K/PID.SUS/2019Tanggal : 1 Juli 2019 yang telah memilikikekuatan hukum tetap (incraht), mengadilimenolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi Sdr.

Imam Ilyas Gasali,S.Pd., M.Pd.l. diberhentikan Tidak DenganPUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.Halaman 17 dari halaman 74MengingatHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil apabilakasasi ditolak dan dinyatakan incraht;. bahwa berdasarkan alasanalasan tersebuthuruf a, huruf b, dan huruf c, dipandangperlu menetapkan Keputusan Bupati tentangPemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannyadengan Jabatan..

/PTUN.SBY.Halaman 21 dari halaman 74Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A Khusus Surabaya pada peradilan tingkat pertama Nomor. 81/Pid.SusTPK/2018/PN.Sby yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 54/PID.SUSTPK/2018/PT.SBY tanggal 12 November 2018 tanggal 12 November 2018dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 1556 R/Pid.Sus/2019tanggal. 1 Juli 2019 yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap ( incraht

Apabilatelah dinyatakan Incraht, maka Sdr. Imam Ilyas Gasali, S.Pd., M.Pd.lharus segera diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil.5). Memperhatikan Petikan Putusan Mahkamah Agung R.I.

Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Tim Penanganan Kasus dan PelanggaranDisiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondopada tanggal 15 Mei 2019, memberikan saran pertimbangan agar Penggugatdiberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil apabilakasasi ditolak dan dinyatakan incraht;d.

SUTININGSIH tersebut yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) yang dahulunya dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalahmasih sah dan berlaku karena tidak pernah dibatalkan oleh pejabat yangberwenang maupun oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yangTelah Berkekuatan Hukum Tetap (Incraht) sebelumnya.Bahwa oleh karena tidak ada dasar bagi Pihak Penggugat untuk menyatakanbahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi alas hakkepemilikan lahan Sdr.

SUTININGSIH adalahtidak sah atau pun tidak berlaku berdasarkan suatu pembatalan yang dilakukanoleh pejabat yang berwenang maupun melalui suatu Putusan Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incraht) yangtelah ada sebelum gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda,maka Gugatan Pihak Penggugat yang ditujukan kepada Pihak Pemerintah KotaSamarinda selaku Pihak Tergugat ini pun menjadi prematur apabila diajukan kePengadilan Negeri Samarinda pada saat ini

SUTININGSIH bukanlah16Pihak yang berwenang sebagai pemilik lahan yang menjadi objek perkara, dansebaliknya Pihak Pemohonlah yang ditetapkan sebagai Pemilik yang sebenarnyadalam Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incraht)tersebut.10. Bahwa karena Pihak Penggugat hanya mendasarkan gugatannya pada SuratKeterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang dibuat dihadapan Plt. CamatSamarinda Seberang Drs. SAMLIAN NOOR, M.Si disaksikan oleh Lurah LoaJanan Ilir Drs. H.

ISMAIL SOFYAN dan Ketua RT. 35 Loa Janan IlirSUTRISNO, dan bukan pada suatu Putusan Pengadilan yang Telah BerkekuatanHukum Tetap (Incraht), maka gugatan ini pun menjadi tidak berdasar secarahukum sehingga patutlah untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriSamarinda.11.

Penggugat maupun olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Pemeriksa Perkara ini bahwasanyaPihak Pemerintah Kota Samarinda tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugiatas objek tanah yang sama sebanyak dua kali atau lebih hanya dikarenakanadanya klaim kepemilikan lahan yang didasarkan pada alas hak yang salingbertentangan satu sama lain yang muncul jauh dibelakang hari (Lima Belas BulanSetelah Pembayaran), sebelum hal tersebut diputuskan oleh Putusan Pengadilanyang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incraht

Menyatakan Hak atas selurunh Harta Gono Giniselama perkawinan berlangsung, baik Hak yang dimiliki Pemohon maupunTermohon akan diserahkan seluruhnya kepada ke 2 ( dua ) anak Pemohondan Termohon yang bernama: a.AGNIARDYA IZZATI HARTANTO b.NAUFAL HARYO HARTANTO sejak Putusnya Ikatan Perkawinan antaraPemohon dan Termohon mempunyai kekuatan hukum tetap ( incraht ) danmenetapkan bahwa penguasaan atas harta benda tersebut kepadaPemohon sampai ke 2 (dua) anak tersebut telah dewasa menurut hukumyang berlaku

sesuai dengan arah mata anginyang meliputi sebelah Utara, selatan, Timur dan Barat, akan tetapipenggugat hanya mengacu pada putusan pengadilan Negeri KendariNomor 10 / Pdt.G/2006/PN.Kdi yang luas tanahnya 7.150 M2 (tujuh ribuseratus lima puluh meter persegi) yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap, dan penggugat menggugat ganti rugi seluas 800 M2 (delapan ratusmeter persegi) pada obyek yang sama . oleh karena itu berdasarkanputusan dan gugatan mempunyai batas batas yang sama dengan putusanyang incraht

Bahwa kuasa hukum penggugat mendalilkan masih ada sisa tanah milikpenggugat dan adanya tuntutan ganti rugi, hal ini adalah dalil dalilpenggugat yang tidak berdasar dengan menyebuitkan masih terdapat sisa/selisih luas tanah 800 meter dari putusan yang telah Incraht dan tuntutanganti rugi sebesar 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) juga tidakdapat menyebutkan dasar hukumnya. oteh karena itu dalildalil penggugattidak pedu mendapat pertimbangan dari Majelis Hakim yang Mulia..

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang didasari denganadanya putusan yang incraht dari lembaga peradilan, maka tidak adaalasan hukum pengadilan mempertimbangkan gugatan penggugat kembalikarena gugatan penggugat memiliki subyek dan obyek yang samasehingga jelas pertimbangan Majelis adalah Nebis in idem..

Hamdani lalu korban diperlinatkan salinan putusan PN Sleman dan H.Hamdani mengatakan tanah ini sudah incraht dan tidak dalam sengketa, karenakorban percaya dengan katakata yang disampaikan oleh terdakwa maupun H.Hamdani lalu korban membayar sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyartrupiah) dengan menggunakan cek BNI nomor : 829382 yang kemudiandibuatkan kwitansi pembayaran, dan sisanya akan korban bayar pada saattanda tangan akta jual beli, karena korban sudah membayar tanda jadi dansambil menunggu

Hamdani mengatakan tanah ini sudah incraht dantidak dalam sengketa, atas katakata yang disampaikan oleh terdakwa maupunH.

Hamdani lalu korban diperlinatkan salinan putusan PN Sleman dan H.Hamdani mengatakan tanah ini sudah incraht dan tidak dalam sengketa, karenakorban percaya dengan katakata yang disampaikan oleh terdakwa maupun H.Hamdani lalu korban membayar sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyartHalaman 7 dari 17 Perkara Nomor 92/PID/2015/PTYYKrupiah) dengan menggunakan cek BNI nomor : 829382 yang kemudiandibuatkan kwitansi pembayaran, dan sisanya akan korban bayar pada saattanda tangan akta jual beli, Karena korban

2012, tertanggal 19 Agustus2013.Dan selama menjalankan surat kuasa tersebut diatasPENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya selaku KuasaHukum hingga selesai dan kemudian terbit putusan yangintinya baik di tingkat PNTuban, PTSurabaya dan MARItersebut memenangkan TERGUGAT (selanjutnya putusan PNTuban No.12/Pdt.G/2011/PN.Tbn, tertanggal 13 Pebruari 2012,Jo putusan PTSurabaya No. 212/Pdt/2012/PT.SBY tertanggal 27Juni 2012, Jo putusan MARI No.3219.K/Pdt/2012, tertanggal19 Agustus 2013 disebut PUTUSAN INCRAHT

batas Sebelah utara : Tanahnegara, sebelah Selatan : Sungai Afar Kuwu, sebelah BaratSungai, sebelah Timur Sungai, yang dalam ukur BPN tahun2007 terukur atas nama Tanah Negara (Bondo deso) dengan NIB00107, yang dititipkan pada Pengadilan Negeri Tuban dengandimasukkan pada Rekening Bendahara (Biaya Perkara)Pengadilan Negeri Tuban No.0109.01.000732.30.6 di PT.BankRakyat Indonesia Tbk.Cabang Tuban agar nantinya pihak yangdimenangkan dapat mengambil uang ganti rugi tersebutapabila telah ada PUTUSAN INCRAHT

dariTERGUGAT adalah agar PENGGUGAT tidaklah lagi dapatmelakukan pemotongan ketika TERGUGAT menerima pembayaranganti rugi, karena dengan telah adanya SURAT PENCABUTANKUASA sepihak tersebut TERGUGAT dapat dengan lJleluasamengurus sendiri, dan selanjutnya bisa menguasai uang hasilpencairan dari ganti rugi tanpa harus melibatkan dan6memberikan haknya PENGGUGAT, karena latar belakang TERGUGATyang Pensiunan PNS dan berpendidikan cukup tersebutSANGAT MEMAHAMI dan MENYADARI bahwa Dengan adanya PUTUSAN INCRAHT

jawaban yang baik danjJustru) menghindari untuk bertemu dengan PENGGUGAT danmematikan nomer Handphonenya, karenanya adalah cukupterbukti dan merupakan tindakan hukum yang nyata bahwaTERGUGAT telah beritikad buruk dan telah melakukanperbuatan INKAR JANJI/WANPRESTASI ;Bahwa dengan adanya SURAT PERJANJIAN beserta Surat KuasaKhusus tertanggal 10 Mei 2011, diperbaharui dengan SuratKuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2012, diperbaharuidengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2012 hinggaadaya PUTUSAN INCRAHT

K/Pdt/2012, tertanggal 19Agustus 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap(Incraht), serta Penetapan Pengadilan Negeri Tuban No.500/Pdt/P/2012/PN.Tbn, tertanggal 14 Juni 2012 ; maka secarahukum TERGUGAT (Sajuti alias Sodikin) adalah sebagaipemilik sah atas sejumlah uang Rp.3.248.802.000,(tigamilyard dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratusdua ribu rupiah) yakni uang ganti garapan atas tanah Negarablok 030 Nop .2002 yang tereletak di desa Mrutuk,Kec.Widang, Kab.

Mdn.yang telah diputus padatanggal 12 September 2018 danputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap(gezag van gewijsde/incraht vangewijsde, irrevocable judgement) dan untuk selanjutnya dalam perkara a quo disebutsebagai Perkara/Putusan Terdahulu, oleh karena perkara belakangan yang diajukan olehPenggugat, SAMA DENGAN perkara terdahulu, maka pada Perkara Belakangan inimelekat cacat formil ne bis in idem berdasarkan faktafakta yuridis di bawah ini :1.

Mdn telah dijatuhkanPutusanpadatanggal 12 September 2018 Mdn, dan Putusan tersebut telahberkekuatan hukum tetap(gezag van gewijsde/incraht van gewijsde,irrevocable judgement).2.3. Bahwa Perkara Terdahulu Tersebut Bersifat Positif Yakni Menolak GugatanPenggugat.Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan NO. 60/Pdt.G/2018/PN.Mdntanggal 12 September 2018, amarnya (Diktumnya) berbunyi sebagaiberikut:MENGADILIhalaman 15 dari 41 Putusan Nomor 539/Pdt/2019/PT MDNDALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSI :2.4.2.0.

Mdntanggal 12 September 2018yang telah berkekuatan hukum tetap(gezag van gewijsde/incraht vangewijsde, irrevocable judgement).Bahwa dengan demikian unsur ke 6 ne bis in idem yang ditentukan Pasal1917 KUH Perdata, terpenuhi dan melekat secara factual atau prima faciedalam Perkara Belakangan (No. 869/Pdt.G/2018/PN.Mdn.).Bahwa bertitik tolak dari penjelasan dan faktfakta yuridis yang dikemukakan olehTergugat s/d Tergugat III dalam Eksepsi tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagaiberikut :1.

Semua syarat/unsur ne bis in idem yang ditentukan dalam pasal 1917 KUHPerdata,terpenuhi secara kumulatif danmelekat secara kumulatif dalam PerkaraBelakangan (No. 869/Pdt.G/2018/PN.Mdn), karena terdapat persamaan yangterang dan jelas dengan Perkara Terdahulu yaitu dalam subyek, obyek danmaterinya,serta putusan perkara terdahulu bersifat positif menolak GugatanPenggugat dan putusan Perkara Terdahulu telah memperoleh kekuatan hukumyang tetap(gezag van gewijsde/incraht van gewijsde, irrevocable judgement

Mdnyang telah diputus padatanggal 12 September2018 yang telah berkekuatan hukum tetap(gezag van gewijsde/incraht vangewijsde, irrevocable judgement), mempunyai nilai pembuktian(bewijskracht) otentik yang sempurna dan mengikat (volledig en Bindende)halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 539/Pdt/2019/PT MDN4.1.2.kepada para pihak yang terlibat maupun kepada hakim, karena terhadapsuatu perkara yang telah litisfinitie tidak dapat lagi diperkarakan untukkeduakalinya.Bahwa berdasarkan putusan Perkara TerdahuluNo

kepada Penggugat yang harus dibayar dalam jangka waktu7 (tujuh) hari kerja sejak Putusan dalam perkara ini memiliki kekuatanhukumtetap (/ncraht van gewijse); Bahwa apabila Tergugat Il dan Tergugat Ill lalai dalam pembayaran gantikerugian tersebut, maka kepada Tergugat dan Tergugat Il haruslahdikenakan uang paksaan (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) perhari dari keterlambatannya terhitung sejak adanya putusanpengadilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(incraht

kepada Penggugat yang harus dibayar dalam jangka waktu 7(tujuh) hari kerja sejak Putusan dalam perkara ini memiliki kekuatanhukumtetap (/ncraht van gewijse); Bahwa apabila Tergugat Il dan Tergugat Ill lalai dalam pembayaran gantikerugian tersebut, maka kepada Tergugat dan Tergugat II haruslahdikenakan uang paksaan (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) perhari dari keterlambatannya terhitung sejak adanya putusanpengadilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(Incraht

Ukur tertanggal 30 Juni 2005No.15/SBT/2005, sehingga kembali kepada keadaan semula tercatat atasnama Penggu gat; 2 n2 non nen nnn nnn nnn non nnn nee con ccnaMenghukum Tergugat II dan Tergugat Ill secara tanggung renteng untukmembayar ganti kerugian materil sebesar Rp3.149.800.000,00 (tiga milyarseratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepadaPenggugat secara tunai, seketika dan sekaligus sejak adanya putusanpengadilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(Incraht

mendengar tanggapan secaralisandipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukumterdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap padatuntutannya ;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagai berikut :woncecnnnne Bahwa terdakwa MAT RAul alias MAMAT bin SUJIMAN bersamasamadengan AHMAD NURCAHYO alias YOYOK bin SUHARDI (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splitzing dan sudah mempunyai kekuatan hukumtetap/incraht

Dan kini sudah mempunyaikekuatan hukum tetap dan pasti (incraht van gewijsde), 10.Bahwa salain itu juga, atas perbuatan dari Kepala Desa Bojongsoang (kinikarena pemekaran wilayah menjadi, Desa Bojongsari) KecamatanBojongsoang, Kabupaten Bandung, yang telah merubah Kohir tanpadasar hukum yang sah, yaitu perubahan dalam Buku C.

Dan kini sudahmempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (incraht van gewijsde). Makaberakibat hukum semua peralihan hak (kepemilikan) terhadap tanahtanahwaris Nata bin Arwadi yang telah dialihnkan kepada Euis Karsumi (istrialm.Udju), didasarkan beberapa Akta Pembagian Harta Bersama dihadapanCamat/PPAT.

pernikahan/perkawinan antara penggugatPenggugat dengan tergugat Tergugat yang dilakukan dihadapan pemukaagama hindu putus karna perceraian, (karena perkawinan antara penggugatdan tergugat belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil danKependudukan Kabupaten Buleleng);10.Bahwa penggugat memohon kepada wmajelis hakim untuk memutusperkara aquo, memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Singaraja,agar mengirimkan turunan/salinan resmi dari putusan perceraian ini setelahberkekuatan hukum tetap (INCRAHT

Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Singaraja, Supayamengirimkan turunan / salinan resmi dari putusan perceraian ini setelahberkekuatan hukum tetap (INCRAHT) kepada penggugat dan tergugat;4. Membebankan biaya perkara menurut hukum pada tergugat;ll.

Mengabulkan Permohonan Penangguhan Peng30/G/2017/PTUNBDG tertanggal 27 Juli 2017 ; MENGADILI SENDIRI :tu Penangguhanpelaksanaan Surat Tagihan No. 1720/PP X1I/2016, tanggal 08Desember 2016 mengenai biaya Ja bat Labuh dan KebersihanKolam sampai ada keputusan p yang berkekuatan hukum tetapatau incraht atau penietapan @in Ne %e

beserta keluarganya,sehingga apabila dinilai dengan uang maka yang sewajarnyamenurut kepatutan hukum adalah senilai Rp.1.500.000.000, (satusetengah miliar rupiah);Sehingga Total Kerugian yang di derita oleh Penggugat Rekonpensiadalah sebesar Rp.2.080.500.000, (dua miliar delapan puluh jutalima ratus ribu rupiah), yang akan dibayar secara tunai, seketika dansekaligus sejak putusan ini diucapkan dan telah mempunyai kekuatanHalaman 22 dari 33 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT.PLG15.16.hukum yang tetap (incraht

);Bahwa melihat perilaku Tergugat Rekonpensi yang tidak memilikiitikad baik dalam penyelesaian permasalahan ini, PenggugatRekonpensi Mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum TergugatRekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatannyadalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak putusanperkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (incraht);Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi

telah mengganggusuasana bathin dari Penggugat Rekonpensi beserta keluarganya,sehingga apabila dinilai dengan uang maka yang sewajarnyamenurut kepatutan hukum adalah senilai Rp.1.500.000.000, (satusetengah miliar rupiah).Sehingga Total Kerugian yang di derita oleh Penggugat Rekonpensiadalah sebesar Rp.2.080.500.000, (dua miliar delapan puluh jutalima ratus ribu rupiah), yang akan dibayar secara tunai, seketika dansekaligus sejak putusan ini diucapkan dan telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap (incraht

).Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) per hari atasketerlambatannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara inisejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap(incraht);Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biayayang timbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan PengadilanNegeri Sekayu tanggal, 2 Oktober

dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan memohon keringanan hukuman;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa Rodiyal bin Rohman bersamasama Saksi Rodiansyahbin Sahran (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah incraht

(suprafit), no.pol B 6697 PDN, warnabiru miliknya Saudara Din alias Din Bangau(DPO) mengajak Terdakwa Rodiyal bin Rohman, Saksi Rodiansyah binSahran (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah incraht), Jekri(DPO), Saudara Ferli (DPO) dan Saudara Nas (DPO) untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk/type honda nf100I (supra fit), no.pol B 6697PDN, warna biru milik Saksi Korban David Aryadi bin Amri, dan akhirnyaTerdakwa Rodiyal bin Rohman bersamasama Saksi Rodiansyah binSahran (dilakukan penuntutan

secara terpisah dan telah incraht), Jekri(DPO), Saudara Din alias Din Bangau (DPO), Saudara Ferli (DPO), danSaudara Nas (DPO) bersepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepedamotor merk/type honda nf100I (supra fit), no.pol B 6697 PDN, warna birumilik Saksi Korban David Aryadi bin Amri;Selanjutnya, sekira jam 22.00 Terdakwa Rodiyal bin Rohman bersamasama Saksi Rodiansyah bin Sahran (dilakukan penuntutan secara terpisahdan telah incraht), Jekri (DPO), Saudara Din alias Din Bangau (DPO),Halaman 3 dari

juga majelis hakim dalam pertimbangannya menguatkanfaktafakta hukum terkait yang mengganti ayahan di banjar/nyelediayahan Made Redun(alm) dan yang mengabenkan Made Redun (alm)adalah Made Pugra dan Ni Nyoman Ada: ...........Mejelis lebih mempercayai keterangan dari Made Pugra dan NiNyoman ada oleh karena mereka adalah anak kandung dan istri dari Made Redun sehingga mereka lebih tahu dan yang mengalamilangsung proses ngaben (hal 43 putusan perkara putusan perkaraperdata No: 126/PDT/G/2013/Pn.gir Incraht

);PUTUSAN PERKARA PERDATA No: 126/PDT/G/2013/Pn.GirINCRAHT ADALAH :Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 159/PDT/2017/PT.DPS+ Menyatakan hukum bahve Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi adalah anak sah dari Made Redun (alm) dan NiWayan Gengsoh (alm);+ menyatakan hukum bahve penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi bukan ahli waris dari Made Redun (alm) dan Niwayan Gengsoh alm, (hal 47 putusan perkara perdata aquoinkracht)Bahva dalam Perkara incraht ini Ni Wayan selem dinyatakan sebagaiAnak sah dari Made

Redun (alm) dan Ni Wayan Gengsoh (alm)sedangkan Wayan Artana sebagai Penggugat Konpensi/tergugatRekonpensi dalam putusan incraht ini dinyatakan bukan sebagai ahlivaris dari Made Redun (alm) dan Ni Nyoman Gengsoh (alm)Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No126/PDT/G/2013/PN.Gir tertanggal 11 september 2014 tidak adaupaya hukum banding dari Wayan Artana, sehingga secaradefacto dan deyure telah dianggap menerima seluruh isi putusanperkara aquo, putusan tersebut telah( inkracht van gewijsde) telahmempunyai