Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti(Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan) selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS)Tahun Anggaran 2009, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus(OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin (KuasaDirektur PT.

SCOFINDO atau PT.LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikandengan DO pembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya:Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaan bibitoleh/daripenangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha PerbenihanPerkebunan (TRUP). Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB.Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA mendapatdukungan atau jaminan suplai dari CV.

ANUGRAH PERKASAsesuai dengan spesifikasi tekhnis sebagaimana yangtertuang dalam Kontrak Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009tanggal 22 Oktober 2009. Ketika melaksanakan tugastersebut, Terdakwa . Mudaris, SP bin M. Liyah, TerdakwaIl. Sabaruddin bin Adam Un dan saksi Khairil Anwar, SEbin Sarwani Jamal bertemu dengan Terdakwa Ill. EkaRifawati, SP binti Ridwan di lobi Hotel Danau TobaSumatera Utara, lalu Terdakwa Ill.

Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti (Kuasa PenggunaAnggaran), saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal(Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi Riswan SyahPutra bin Saifuddin (Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRAPERKASA) dan saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi(Direktur CV.

SCOFINDO atau PT.LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikandengan DO pembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya: Proses pelaksanaan pembibitandan pengadaan bibit dari penangkar bibit yang memiliki TandaRegistrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP). Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/ BBP2TP Medan.Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA dalam dokumenpenawarannya mendapat dukungan atau jaminan suplaidari CV.

kemudian secara bertahap uang tersebutdicairkan secara tunai untuk keperluan pembangunankandang sapi berikut peralatannya dan untuk pengolahan,penanaman dan pembelian pupuk, serta untuk pengadaansapil.Bahwa mekanisme penggunaan dana penguatan modal LM3tersebut secara lebih lanjut diatur dalam BAB II JUKLAK LM3Dirjen Peternakan Departemen R.I. tahun 2007, yang antaralain menentukan bahwa pengadaan sarana dan prasaranaproduksi berupa bibit ternak harus sesuai spesifikasi tekhnisBahwa untuk Spesifikasi tekhnis

Standar mutuUntuk menjamin mutu produk yang sesuai dengan permintaankonsumen, diperlukan bibit ternak yang bermutu, sesuaidengan persyaratan tekhnis minimal setiap bibit sapi potongsbb:a.

fisikseperti cacat mata (kebutaan), tanduk patah, pincang,lumpuh, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapatkelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.Semua sapi betina harus bebas dari cacat alat reproduksi,abnormal ambing serta tidak menunjukkan gejalakemandulan.Hal.5 dari 26 hal.Put.No.06/PID/TPK/2013/PT.BBLSapi bibit jantan harus siap sebagai pejantan serta tidakmenderita cacat pada alat kelaminnya.Bahwa sebelum melakukan pembelian bibit sapi potong,terdakwa tidak pernah membuat spesifikasi tekhnis

Sapi bibit jantan harus siap sebagai pejantan sertatidak menderita cacat pada alat kelaminnya.Bahwa sebelum melakukan pembelian bibit sapi potong,terdakwa tidak pernah membuat spesifikasi tekhnis atas sapisapi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh LM3 bersamapara petani peternak sesuai JUKLAKBahwa untuk pengadaan bibit sapi tersebut, Terdakwakemudian menentukan akan membeli 30 (tiga puluh) ekorsapi betina jenis Madura dan 6 (enam) ekor sapi jantan jenisMadura.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rvdan 272 RV yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa setelah ada jawabanmaka Pencabutan Perkara harus mendapat Persetujuan dari Pihak Tergugat :Menimbang bahwa setelah Majelis Tanyakan Kepada Kuasa Tergugat terkaitdengan Pemohonan

tahanan;

- Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1(satu) rangkap potokopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2011nomor:365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010;

2. 1 (satu) rangkap surat pengesahan revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 nomor: 5026/032-06.4.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011;

3. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis

PUTRA BALAK MANDIRI;

5.1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.

PASIBU JAYA;

6. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;

7. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;

8. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;

9. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;

10. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMA SEMBILAN;

11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV CAHAYA NATASIA;

12

Pessel TA 2011 adalah 93,077 % dari nilai kontrak Rp. 1.645.215.000 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

36. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor: 523/019/KPTS/DKP-PS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tentang Perubahan Kedua Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Anggaran Kegiatan Fasilitas Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis lainnya Ditjen

PUTRA BALAKMANDIRI;1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis DanHarga PT.

PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Buku Il Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CVLIMA SEMBILAN;1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CVCAHAYA NATASIA;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV.

PUTRA BALAKMANDIRI;5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis DanHarga PT.

PUTRA BALAK MANDIRI;5.1 (Satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.

PASIBU JAYA;6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.1 (Satu) buah Buku I Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMA SEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV CAHAYA NATASIA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV.

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

No.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21Nopember 2006, yang didasari surat Dinas Kehutanan ProvinsiRiau ditujukan kepada Tergugat No.522.1/PR/4186 tanggal 15Nopember 2006, tentang Pertimbangan Tekhnis PencadanganAreal Untuk Usaha Perkebunan atas nama Penggugat (bukti P2dan P3) ;. Bahwa terhadap areal lahan yang dimohonkan atau dicadangkanPenggugat, merupakan bagian Ex Areal Perkebunan PT. RokanAdi Raya Plantion (PT. RAR) berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan RI.

Bahwa Surat Rekomendasi Dinas Kehutanan Provinsi RiauNo.522.31/PR/4186 tanggal 15 Nopember 2006, merupakanpertimbangan Tekhnis Pencadangan Areal Untuk UsahaPerkebunan atas nama Penggugat, yang ditujukan kepadaHal.2 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010Tergugat.

Kepada Tergugat, agar surat Rekomendasi TergugatNo.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21 Nopember 2006 sebagaiRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, dicabut oleh Tergugat ;Bahwa menurut hukum administrasi Negara dihubungkan dengansurat Tergugat kepada Penggugat No.522.31/ Ekbang/47.27,tanggal 22Oktobr 2008 tentang Pembatalan/ PencabutanRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, seharusnya terlebih dahulu) mendapatkan suratpertimbangan tekhnis dari Dishut

Provinsi Riau, namunkenyataannya atas pencabutan tersebut tidak didasari denganpertimbangan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, seperti halnyapertimbangan tekhnis dari Dinas Kehutanan Propinsi RiauNo.522.1/PR/ 4186, tanggal 15 Nopember 2006, sebagai dasarSurat Rekomendasi Tergugat No.522.31/Dishut/23.31, tanggal 21Nopember 2006 yang ditujukan kepada Menhut RI. ;12.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti menuruthukum bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketaberupa Surat Keputusan

HARTANA SUBEKTI,M.Si telah menerbitkan SPMK Nomor : 050/8521 kepada PT SinarBhumi Yogyakarta untuk memulai pelaksanaan Pengadaan MobilPompa Sedot Lumpur selama 150 (seratus lima puluh) hari sejaktanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010;Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS)dan Dokumen Penawaran Tekhnis yang diajukan oleh PT Sinar BhumiYogyakarta, ketentuan tekhnis mobil pompa sedot lumpur yang harusdiadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia

FAUZI,MT melakukan rapat bersamadengan SUSANTO LIEU membahas tekhnis penyelesaian perakitanmobil sedot lumpur dan perpanjangan waktu kontrak.

Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPKPengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Tekhnis dan PanitiaPenerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor :01001/SBY/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 perihal Penyelesaian PerbaikanMasa Garansi dan Upaya Paksa pada PT. Sandebaja Perkasa.

dan (5) tersebut di atas) maka telah terjadi peralihan hakkepemilikan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua kepada ADI SETYA BUDIBin SUPRAPTO, dan AHMAD ARBI FADILLAH Bin SUPRAPTO (keduaanak Pihak Pertama dan Pihak Kedua), dan tabungan deposito atas nama keduaanak tersebut menjadi milik penuh ADI SETYA BUDI Bin SUPRAPTO, danAHMAD ARBI FADILLAH Bin SUPRAPTO yang tidak dapat dipergunakan,dikuasai dan diambil alih oleh Pihak Pertama, atau Pihak Kedua, dan atau PihakKetiga;Pasal 4LAINLAINBahwa ketentuan tekhnis

Dankemudian hasil dari penjualan dari objek bangunan tersebut dibagi dua,Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2014/PA.KAGdengan ketentuan pembagian 50% untuk Pihak Pertama, dan 50% untukPihak Kedua;b Atau Pihak Kedua mengganti rugi kepada Pihak Pertama dengan taksirannilai harga berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Keduasecara mufakat;Bahwa tenggang waktu untuk pelaksanaan tekhnis penjualan terhadap objekharta bersama (Vide Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (5) dilakukan

selamalamanya90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak kesepakatan perdamaian iniditandatangani;Bahwa tenggang waktu untuk pelaksanaan tekhnis ganti rugi terhadap objekharta bersama (Vide Pasal 2 ayat (4), dan (6) dilakukan selamalamanya 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak kesepakatan perdamaian iniditandatangani;Bahwa tenggang waktu pembayaran hutang Pihak Pertama kepada Pihak Keduasebesar Rp. 48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah) (Vide Pasal ayat(2) huruf g di atas), dilaksanakan selamalamanya

tahun Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD 1.06 20. 03.02. 11 5 2 tanggal 12 Nopember 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20.03 02 11 5 2tanggal 05 April 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20. 03 02 115 2tanggal 17 Desember 2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan (PPTK) PadaSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.e Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran

Buni Amin M.Agric,Sc (terdakwa dalamperkara terpisah) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15.C Tahun2010 tanggal 15 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh JayaNomor: KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pada SKPDDalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010, serta terhadap tugas danfungsinya terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)bertanggung jawab kepada

Tekhnis Kegiatan (PPTK) terdakwahanya menyiapkan seluruh dokumen anggaran yang berhubungandengan kegiatan tersebut saja tanpa ada turun langsung ke lokasi atauterdakwa tidak melakukan tugastugas tekhnis yang berhubungandengan kegiatan pengadaan tanah tersebut.Halaman 65 dari 102 halaman Putusan No. 35/P1D.SUS/2012/P.TIPIKORBNA6666Bahwa terdakwa pernah menandatangani seluruh administrasi yangberhubungan dengan kegiatan pengadaan tanah tersebut secarasekaligus yaitu di hadapan saksi Ir Buni Amin pada

Kegiata (PPTK), sehingga menurutterdakwa dirinya belum berpengalaman untuk menjadi PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) khususnya dalam pengadaantanah.Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat hukum terdakwa telah pulamengajukan bukti surat berupa :68Foto copy Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:Peg.821.23/12/2010 tanggal 12 Maret 2010.

Bin YAKUB Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkanSurat Keputusan Revisi Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) PadaDinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan, Dan Peternakan KabupatenMukomuko Tahun Anggaran 2007 Nomor 133 tanggal 03 Juli 2007 bersamasamaNURUL IKHSAN, S.Pi.

Ratu Kecamatan Mukomuko UtaraKabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih masuk dalam kewenanganmengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulusecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan dengan uraian perbuatan materiil sebagaiBahwa ia terdakwa AMAN JAYA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

(tiga) unitdengan biaya sebesar Rp 75.000.000,Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasamelakukan evaluasi administrasi, tekhnis danharga terhadap dokumen penawaran terdakwa.Setelah pengadaan barang/jasa melakukanevaluasi administrasi, tekhnis dan ihargaterhadap dokumen penawaran milik terdakwa,ternyata penawaran terdakwa dianggap memenuhisyarat baik dari segi administrasi, tekhnis danharga untuk pekerjaan pembuatan irigasi tanahdalam, pengadaan pompa air dan perlengkapannyadan pembuatan embung

(tiga) unitdengan biaya sebesar Rp 75.000.000,Halaman 13 dari 35 halaman put.No.51/PID/2011/PTK.Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasamelakukan evaluasi administrasi, tekhnis danharga terhadap dokumen penawaran terdakwa.Setelah pengadaan barang/jasa melakukanevaluasi administrasi, tekhnis dan sihargaterhadap dokumen penawaran milik terdakwa,ternyata penawaran terdakwa dianggap memenuhisyarat baik dari segi administrasi, tekhnis danharga untuk pekerjaan pembuatan irigasi tanahdalam, pengadan

;Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium dari Badan POM RIBandar Lampung Nomor Lab : PM.01.05.91.05.16.28, tanggal 12 Mei 2016 yangditandatangani oleh penguji atas nama Purwadi, M.Si dan diketahui sertaditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis BPOM RI Bandar Lampung Sofia Masroh,SF., Apt dengan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepadapemeriksa labfor berupa 3 (tiga) paket kecil yang berisi kristalkristal bening denganbobot sample 0,5467 (nol koma lima empat enam

;Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium dari Badan POM RIBandar Lampung Nomor Lab : PM.01.05.91.05.16.29, tanggal 12 Mei 2016 yangditandatangani oleh penguji atas nama Purwadi, M.Si dan diketahui sertaditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis BPOM RI Bandar Lampung Sofia Masroh,SF., Apt dengan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepadapemeriksa labfor berupa 2 (dua) butir pil / tablet berwarna pink dengan bobot sample0,7589 (nol koma tujuh lima delapan sembilan

;Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium dariBadan POM RI Bandar Lampung Nomor Lab: PM.01.05.91.05.16.29, tanggal 12 Mei 2016yang ditandatangani oleh penguji atas nama Purwadi, M.Si dan diketahui sertaditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis BPOM RI Bandar Lampung Sofia Masroh,SF., Apt dengan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepadapemeriksa labfor berupa 2 (dua) butir pil / tablet berwarna pink dengan bobot sample0,7589 (nol koma tujuh lima delapan

RekaEnam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Oktober 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. RekaEnam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.

Wijaya Cipta Perdana tidak lulus tahapan evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis dan evaluasi Kewajaran Hargakarena kedua perusahaan tersebut tidak melampirkan jaminanHal 51 dari 325 Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/20 16/PN. Bglpenawaran (tidak lulus administrasi). Oleh karena tidak lulusevaluasi administrasi maka selanjutnya tidak lagi dilakukanevaluasi Tekhnis, evaluasi Harga Terkoreksi dan evaluasiKualifikasi.

Bahwa seluruh POKJA ILI baik saksi selaku Ketua, sekretaris dananggota secara bersamasama ada melakukan evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga setelahpembukaan Penawaran pada tanggal 30 Agustus 2014 s.d. 01September 2014 di ULP Kabupaten Seluma. Bahwa maksud dan tujuannya dilakukan evaluasi Administrasi,evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga tersebut adalah untukmenentukan apakah perusahaan lulus atau tidaknya dalam halAdministrasi, Tekhnis dan Kewajaran Harga.

Dan perusahaan yanglulus evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Hargaadalah PT. Jaya Sakti Konstruksi. Bahwa halhal yang menyebabkan PT. Ratu Agung Pitolas dan PT.Wijaya Cipta Perdana tidak lulus lulus evaluasi Administrasi,evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga, yaitu :> PT. Ratu Agung Pitolas : tidak mengupload scanan jaminanpenawaran (tidak lulus administarasi). Oleh karena tidak lulusadministarasi maka tidak lagi dilakukan evaluasi Tekhnis danKewajaran Harga> PT.

REKAENAMGUNITA untuk melakukan Pengawasan Tekhnis PekerjaanProyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah AmparGading Pematang Aur Kab.

/PN.Pdgpemerintah Terdakwa Yulinazra,SP.MT juga sebagaiPejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki TugasPokok dan Kewenangan sebagai berikut :ayat (1)a Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yangmeliputi :1 Spesifikasi Tekhnis Barang/Jasa ;2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan3.

Hasil peninjauan atau survey ke lokasitersebut seharusnya nanti dapat menjadi bahan untukmenyusun Rencana Tekhnis Rehabilitasi Hutan danLahan, yaitu :Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DaerahAliran Sungai (RTKRHLDAS)Halaman 23 dari 219 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2014.

/PN.PdgSehingga kegiatan survey lokasi yang dilakukan oleh saksi Eldis,SP tidakdilaksanakan dengan benar, dan hanya dilaporkan dalam bentuk laporanperjalanan dinas (tertanggal 23 Maret 2012) tanpa dilengkapi laporan bersifattekhnis atau pertimbanganpertimbangan tekhnis, kemudian TerdakwaYulinazra, SP.

Sedangkan tentang formatspesifikasi tekhnis Saksi contoh dari format spesifikasi tekhnis programPembuatan Hutan Rakyat tahuntahun sebelumnya;Bahwa garis besar tahapan yang harus dilaksanakan untuk suatu kegiatanpenghijauan pantai atau Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada umumnyaadalah::Dimulai dengan Perencanaan, yaitu melakukan orientasi lapangan, yaitu untukmenentukan bakal calon lokasi penghijauan pantai, kriterianya pada lahantersebut sedikit ditemukan tanaman pantai, yaitu apabila populasi tanamanpantai

terhadap setiaplokasi, baik dari aspek social budaya, aspek geografis, maupun kajian garis sempadanpantai, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2)Peraturan MenteriKehutanan Nomor : P70 / Menhut II / 2008 tentang Pedoman Tekhnis RehabilitasiHutan dan Lahan khususnya tentang Perencanaan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarangyang berwenang memeriksa dan mengadili, yang secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut :e Mula mula berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum dan EnergiSumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/189/2009 tentang penunjukanPimpinan Program/Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan, PengawasLapangan, Staf Teknik Dan Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kegiatan APBD Tahun 2009 tanggal 26Pebruari 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan EnergiSumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/256/2010 tentang penunjukanPimpinan Program/Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PengawasLapangan, Staf Teknik dan Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kegiatan

tanggal 25 November 2020telah mengajukan secara lisan pencabutan gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PNDpu dengan alasan Gugatan Penggugat kurang sempurna sehingga diperlukanperubahan /perbaikan posita dan petitum gugatan;Menimbang, bahwa Rbg Staatblad 1941 Nomor 44 tidak mengaturtentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasarkan processDoelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelisberpedoman pada pasal 271 RV dan pasal 272 RV yang juga dikemukankandalam Buku Il tentang Pedoman tekhnis

Administrasi dan tekhnis PeradilantePerdata Umum yang menegaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secarasepihak apabaila tergugat belum memberikan jawaban, sehingga dengandemikian pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpamemerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan dicabut, selanjutnya MajelisHakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara Gugatanyang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Dompu dengan registerNomor

Fakhrulselaku Konsultan Lapangan yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjaNomor 037/SPK/CMCLS5NTT/VI/ 2012 tanggal 01 Juni 2012 antaraDirektur Proyek PT Miskat Alam Konsultan dengan FAKHRUL, S.T. untukmelaksanakan tugas pendampingan di Unit Sekolah Baru SekolahMenengah Pertama Negeri (USB SMPN) 6 Lambaleda Tahun 2012 danbertanggung jawab melakukan pendampingan baik secara administrasimaupun tekhnis sampai dengan pekerjaan pembangunan Unit SekolahBaru Sekolah Menengah Pertama Negeri (USB SMPN)

No. 2156 K/Pid.Sus/2015(USB SMPN) 6 Lambaleda Tahun 2012 oleh Direktorat JenderalPendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan kemudianpihak Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah MenengahPertama Negeri (USB SMPN) 6 Lambaleda menyampaikan proposaltekhnis dan biaya sebesar Rp2.045.247.000,00 (dua milyar empat puluhlima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada DirektoratPembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kementrian Pendidikandan Kebudayaan, dan terhadap proposal tekhnis

dan biaya tersebutpihak Kemenirian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan klarifikasiterhadap rencana pelaksanaan secara tekhnis dan pengecekan terhadapusulan biaya dan dari hasil klarifikasi terhadap proposal tekhnis dan biayatersebut pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar KementrianPendidikan dan Kebudayaan akhirnya menyetujui bantuan untukpembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri(USB SMPN) 6 Lambaleda Tahun 2012 sebesar Rp1.994.319.000,00(satu milyar sembilan ratus sembilan

ABDUL WAHAB NASUTION,SH tidak ada melakukan perhitungan analisa kerja alat berat berupaExavator dari petunjuk tekhnis maupun literatur lainnya serta fakta17pekerjaan sebenarnya di lapangan untuk alat berat tersebut hanyamengacu pada hasil perencanaan tekhnis yang dilakukan oleh konsultanperencana ; Bahwa dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk item pekerjaanpembersihan lahan dengan pengupasan akar dan disimpuk sebesar Rp.3.546 (tiga ribu lima ratus empat puluh enam) per M? x 615.000 M?

ABDUL WAHAB NASUTION,29SH tidak ada melakukan perhitungan analisa kerja alat berat berupaExavator dari petunjuk tekhnis maupun literatur lainnya serta faktapekerjaan sebenarnya di lapangan untuk alat berat tersebut hanyamengacu pada hasil perencanaan tekhnis yang dilakukan oleh konsultanperencana ; Bahwa dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk item pekerjaanpembersihan lahan dengan pengupasan akar dan disimpuk sebesar Rp.3.546 (tiga ribu lima ratus empat puluh enam) per M? x 615.000 M?

Kapuas program kegiatan sarana dan prasarana perhubungankegiatan perencanaan tekhnis land clearing sebesar Rp. 92.500.000,yang tercantum dalam DPPA Dishubkominfo Kab.

Rp. 2.026.023.000,Volume menurut Tenaga Ahli Tekhnis 2.412,2 M2 dibulatkan 2.412 M2.Harga satuan per M2 menurut Ahli Tekhnis Rp. 839,97 dibulatkan Rp. 840,Pembayaran yang seharusnya :Rp. 840, x 615.000 M2 = Rp. 516.600.000,Terdapat Selisin Pembayaran yaitu:e Jumlah biaya dalam kontrak.............. Rp. 2.026.023.000,e Pembayaran seharusnya................. Rp. 516.600.000.Selisin pembayaran..............:::6ceeeeeeees Rp. 1.560.255.000,Pajak Penghasilan yang dipungult.........

No. 015/T/Bt/1995 tentang petunjuk tekhnis analisa biaya dan harga satuan pekerjaan jalankabupaten yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Bina183184Marga dapat juga dipergunakan untuk menentukan analisa pada alat berat berupaExapator tergantung dari pada kondisi dan tekstur lahan/tanah yang akandikerjakan sesuai dengan perencanaan tekhnis pekerjaannya yang kemudianmenyimpulkan :1.

Kebakaran Kabupaten Tangerang ; 11. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor : 364.1/01-MPK/Kep/UPTK/2003 tanggal 4 Agustus 2003 Tentang Pembentukan Unsur Organisasi Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Hydraulic (sky lift) Tahun 2003;12. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor : 364.1

dan Mobil Tangga Tahun Anggaran 2003 ;14. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor : 364.1/08-Keg.MPK/UPTK tanggal 7 Agustus 2003, Perihal Surat Permintaan Penawaran Harga, yang ditujukan kepada PT.

Alam Rimbun Semesta untuk Mengadakan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Hydraulick ; 19. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perjanjian Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Hydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang dengan PT.

Alam Rimbun Semesta ; 21. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perjanjian Pembayaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Hydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang dengan PT.

Alam Rimbun Semesta ; Nomor : 367.1/08-Keg.MPK/UPTK/2004021/ARS/I/2004Tanggal 14 Januari 200422. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perjanjian Pelunasan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Hydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang dengan PT.

Mobil Pemadam Kebakarandan Mobil tangga Tahun Anggaran 2003.1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan KepalaUnit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor :364.1/03Keg.MPK/Kep/UPTK/2003 tanggal 4 Agustus 2003 TentangPenunjukan Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan KegiatanPengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga TahunAnggaran 2003.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Kepala UnitPelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor364.1

Alam Rimbun Semesta. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat PerjanjianPembayaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil TanggaHydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran KabupatenTangerang dengan PT. Alam Rimbun Semesta ;Nomor : 367.1/08Keg.

Alam Rimbun Semesta.1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat PerjanjianPembayaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil TanggaHydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran KabupatenTangerang dengan PT.

Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran danMobil tangga Tahun Anggaran 2008 ;1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan KepalaUnit Pelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor :364.1/03Keg.MPK/Kep/UPTK/2003 tanggal 4 Agustus 2003 TentangPenunjukan Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan Kegiatan PengadaanMobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangga Tahun Anggaran 2003 ;1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Kepala UnitPelaksana Tekhnis Kebakaran Kabupaten Tangerang

Alam Rimbun Semesta ; 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat PerjanjianPembayaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil TanggaHydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran KabupatenTangerang dengan PT.

M.Pd. selaku KepalaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton KabupatenPasuruan dan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan pada kurun waktu antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulanAgustus 2012 atau setidaktidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2012bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan atau setidaktidaknyapada tempattempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabayaberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, masingmasing sekolah penerima dana bantuan rehabilitasiruang kelas dan meubeler di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tersebutmenyisinkan dana sebesar + 5 % (lima persen) dan dikoordinir melaluiKoordinator Kepala Sekolah Dasar di tingkat masingmasing Kecamatandana sebesar + 5 % (lima persen) tersebut ada yang diberikan kepadaTerdakwa Drs.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua ForumKomunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubelair tersebut, oleh Terdakwa Drs HERIPURNOMO, MM maupun oleh Drs H.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;8.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubelair tersebut, oleh Terdakwa Drs HERIPURNOMO,MM maupun oleh Drs H.