Ditemukan 1366 data
155 — 88
;Bahwa dengan terbitnya SKPKB terdapat piutang Negara dan bukankerugian Negara ;Bahwa perbuatan seorang yang diduga melakukan pemalsuan dokumen,maka segala sangsinya juga harus didakwakan sesuai dengan undangundang tersebut ;Bahwa dengan restitusi pajak yang telah dibayarkan kepada wajib pajaktidak merupakan kerugian Negara, tetapi sebagai kewajiban Negara bilaundangundang mengaturnya ;Bahwa saksi sangat setuju dan sependapat atas tulisan Hadi Purnomodengan pernyataannya dalam surat kabar yang dibacakan
HENDRA SAHPUTRA, S.H., M.H.Hum.
Terdakwa:
Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT
160 — 29
Surat Penyerahan Lahan;Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Pemilik Lahan yang disaksikan olehketua RT dan Lurah;Menimbang, bahwa benar Terdakwa menyetujul membuat PengajuanPencairan Dana untuk pembayaran yang dibuat tanggal 10 Oktober 2012 namunatas permintaan bagian keuangan maka Surat Pengajuan Pencairan Dana dibuatseolaholah tanggal 9 OKtober 2012 sehingga terjadi pemalsuan dokumen;Menimbang, bahwa Walikota Bontang telah menerbitkan Surat KeputusanWalikota Bontang Nomor 160 Tahun 2012 tentang
77 — 30
tidak benar akan menimbulkan subsidiyang tidak benar dan saksi tidak mengetahui apa indikasi penjualan yangtidak benar tersebut;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada tidaknya penjualan yang tidakbenar tersebut;Bahwa saksi hanya membahasakan tentang kata kata jaminan terhadapdokumen yang disampaikan para cabang dasarnya hanya melihat dokumendan saksi tidak melihat adanya duplikasi terhadap dokumen;Bahwa dalam sertifikasi benih saksi mengetahui tidak ada duplikasidokumen;220Bahwa di 6 KR tidak ada pemalsuan
dokumen;Bahwa RKAP yang tersusun adalah kesepakatan rencana kerja yang akandilaksanakan baik oleh kantor pusat, KR dan kantor cabang/ satgas,kesepakatan kontrak management antara Direksi dengan GM dankesepakatan ini adalah untuk melaksanakan RKAP;Bahwa KR sanggup melaksanakan RKAP yang sudah disepakati;Bahwa yang menentukan jenis varietas dan volume adalah Direktur produksibaik untuk subsidi dan non subsidi;Bahwa harga kontrak antara kementrian dan PT.
103 — 68
TRIJAYA setelahmenjadi saksi di kepolisian;Bahwa, permasalahannya adalah pemalsuan dokumen bahwapada saat saksi menjabat Kabag Administrasi Kredit (ADK) KantorCabang Khusus (KCK) dokumen kredit telah lengkap MAK, PTK,identitas dan legalitas, namun untuk keabsahan dokumen bukankewenangan saksi. Tetapi kewenangan Pejabat Kredit Lini (PKL)yaitu :RM terdiri dari Account Officer, Kabag PMK, dan Pincasus.Bahwa, Kronologis pengajuan kredit oleh CV. TRI JAYA :1.
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
NI LUH RAI KRISTIANTI
182 — 113
Bahwa pada saat itu tidak dilakukan rapat untuk membahas pinjaman keLPD Desa Adat Pecatu dan LPD Desa Adat Sading, sehingga akhirnyadilakukan pemalsuan dokumen dalam hal ini saksi tidak tahu alasanKepala LPD Drs. MADE LADRA saat itu, namun pada saat itu saksipernah menyampaikan kepada Drs. MADE LADRA, bahwa prosesHal. 79 dari 201 halaman Putusan Nomor 8/Pid.SusTPk/2019/PN.
75 — 9
dalam proses pengadaan, berlaku sanksi yang diatur di dalamaturan kepegawaian yang diberikan oleh pihak yang mempunyaikewenangan menerbitkan sanksi, seperti teguran, penundaan kenaikanpangkat, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian, sesuai ketentuanperaturan kepegawaian.Dalam konteks pengadaan barang/jasa para pihak dapat mengambil jalurhukum dengan membuat laporan secara pidana kepada pihak yangberwenang, jika diduga terjadinya peristiwa pidana dalam pelaksanaanpengadaan barang/jasa, seperti pemalsuan
dokumen, praktik KKN, danperbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara ;Bahwa dalam kontrak pembangunan Revitalisasi Pasar Wado pada DinasKoperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah,Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015. sanksi pengalihan kontrakberdasarkan SSKK kontrak tersebut seharusnya PPK melakukanpemutusan kontrak ;Bahwa ketika terjadi keadaan Kahar, sepanjang pihak Penyedia Jasa tidakmengajukan permohonan untuk penghentian sementara waktu pelaksanaanPekerjaan
104 — 43
HNW benarbenar tidak mampumenyelesaikan pekerjaan yaitu menyalurkan benih kepada kelompoktani penerima bahkan terdapat pemalsuan dokumen persyaratanpencairan dana BLBU yang dilakukan oleh saksi Sutrisno dan saksiMahfudi Husodo, sehingga Negara Cq Kementerian Pertanian RIHal. 13 dari 202 halaman, Putusan No : 80/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PSTmengeluarkan uang tidak setimpal dengan prestasi yang dikerjakanoleh PT.
148 — 1468
Ada niat jahat yang terbukti dari sipelaku untuk mewujudkan perbuatannyaseperti : melakukan pemalsuan dokumen= atau kesengajaanmenyalahgunakan wewenang, sebab setelah kontrak diputus oleh PPK,pada tanggal 30 Desember 2013 terdakwa oleh PPK.1. Dinyatakan Wanprestasi sebab volume pekerjaan kurang 2,10%, hal initelah dipenuhi oleh terdakwa dengan membayar sebesar Rp.535.895.000, (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilanpuluh lima ribu rupiah) ;2.
58 — 22
dalamproses pengadaan, berlaku sanksi yang diatur di dalam aturan kepegawaianyang diberikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menerbitkan sanksi,seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, danpemberhentian, sesuai ketentuan peraturan kepegawaian.Dalam konteks pengadaan barang/jasa para pihak dapat mengambil jalur hukumdengan membuat laporan secara pidana kepada pihak yang berwenang, jikadiduga terjadinya peristiwa pidana dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa,seperti pemalsuan
dokumen, praktik KKN, dan perbuatan melawan hukum yangdapat merugikan keuangan negara ;Bahwa dalam kontrak pembangunan Revitalisasi Pasar Wado pada DinasKoperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah,Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015. sanksi pengalihan kontrakberdasarkan SSKK kontrak tersebut seharusnya PPK melakukan pemutusankontrak ;Bahwa ketika terjadi kKeadaan Kahar, sepanjang pihak Penyedia Jasa tidakmengajukan permohonan untuk penghentian sementara waktu pelaksanaanPekerjaan
152 — 92
JON LEI dengan Sdra RING TOHalaman 95 dari 246 Putusan Nomor 155/Pid.B/2017/PN Tbkbahwa ada pemalsuan dokumen berkas payment Voucher Invoice(taginan) 3 (tiga) vendor / PT. JAKMASTER MEDIA CYBERINDO, PT.SOLUSI ECOMMERCE GLOBAL, PT. DARTA MEDIA INDONESI,kemudian saksi mendengar Sdra.
ARIO WAHYU HAPSORO, SH, MH
Terdakwa:
1.Drs. PURWANTO bin DARMAN SARTONO
2.Drs.KINTORON, MM bin DANAWI
3.MAS,UD EFASA bin MOCH. SADUN
204 — 259
Nasional
- Foto-foto survey tanah Bapangsari
- Foto-foto penandatanganan cessie antara Yakkap I dengan PT SBP
- 1 (satu) bendel Laporan legal fact investigasi terhadap dugaan pelanggaran s.o.p dalam kegiatan investasi land banking Yakkap I Tahun 2016 di Desa Bapangsari, Bagelan, Purworejo, Jawa Tengah dan pemalsuan dokumen surat, tanggal Juni 2017.
251 — 78
Panotari Raja, dalam hal ini saksi baru mengetahui adanyapemalsuan pada saat pemeriksaan, dan Setelah saksi mengetahuipada pemeriksaan adanya pemalsuan dokumen Laporan PengujianNomor : 100/NL.24/LP/IX/2012 tertanggal 11 Oktober 2012, PT.Panotari tidak layak ditetapbkan sebagai pemenang lelang;Bahwa saksi selaku panitia pengadaan pada saat pembuktiankualifikasi ada meminta rekaman seluruh dokumen yang di uploadtermasuk Laporan Pengujian Nomor: 100/NL.24/LP/IX/201 2 tertanggal11 Oktober 2012 kepada
352 — 137
percakapanmengenai permintaan uang dari pihak tertentu kepada pihak keluargaSAIPUL JAMIL;Bahwa Terdakwa sering melakukan percakapan telpon denganBERTHANATALIA RURUK KARIMAN dan SAMSUL HIDAYATULLAH;Bahwa dalam menangani perkara SAIPUL JAMIL, Terdakwa belummendapat fee lawer karena kesepakatannya fee lawyer dibayar diakhir;Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari SAMSULHIDAYATULLAH sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)sebagai uang operasional Terdakwa karena Terdakwa membuatlaporan mengenai pemalsuan
dokumen usia korban ke Polda MetroJaya;Bahwa Terdakwa kenal IFA SUDEWI sebagai Ketua Majelis Hakimyang menyidangkan perkara SAIPUL JAMIL;Bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara SAIPUL JAMIL ada5 (lima) orang, tetapi Terdakwa tidak ingat nama anggota majelisHakim;Bahwa Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara SAIPUL JAMILadalah DOLLY SIREGAR;Bahwa setiap sidang perkara SAIPUL JAMIL di Pengadilan NegeriJakarta Utara, BERTHANATALIA RURUK KARIMAN datang lebihdahulu dibanding anggota Tim Penasihat
ARIO WAHYU HAPSORO, SH, MH
Terdakwa:
Drs. AGUNG SOENARYO bin HARJO
406 — 59
Nasional,
- Foto-foto survey tanah Bapangsari,
- Foto-foto penandatanganan cessie antara Yakkap I dengan PT SBP,
- 1 (satu) bendel Laporan legal fact investigasi terhadap dugaan pelanggaran s.o.p dalam kegiatan investasi land banking Yakkap I Tahun 2016 di Desa Bapangsari, Bagelan, Purworejo, Jawa Tengah dan pemalsuan dokumen surat, tanggal Juni 2017,
- 1 (satu) bendel Rekap Data Sertifikat Tanah seluas 15 Ha,
- 1 (satu) bendel Rekap Data Sertifikat Tanah
88 — 31
Pengabaian terhadap ayat ini menyebabkan calonpenyedia dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang,dimasukkan dalam daftar hitam sekurangkurangnya 2 (dua) tahun, dantidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, sertadiancam dituntut secara perdata dan pidana.Jika prosedur evaluasi penawaran hingga penetapan pemenangdilakukan sesuai ketentuan, maka seawal mungkin dapat diketahuiadanya pemalsuan dokumen sehingga kesalahan penetapan pemenangdapat dicegah.e Bahwa dalam pelaksanaan
443 — 552 — Berkekuatan Hukum Tetap
cummulatie van straffen atau penumpukanhukumanhukuman yang telah diancamkan terhadap tindakantindakanyang bersangkutan, akan tetapi bukan dalam bentuk Zuiverecurnmulatie atau penumpukan yang bersifat murni melainkan dalambentuk gernatigde cummulatie atau penumpukan yang bersifat sedang,dalam arti bahwa penumpukan hukumanhukuman itu tidak bolehterlalu berat;Bahwa menurut Wakil Jaksa Agung Darmono dalam wawancaranya diMerdeka.com (Reporter Dedi Rahmadi), menjelaskan sebagai berikutTerpidana kasus Korupsi, pemalsuan
dokumen, penyuapan danpencucian uang.
49 — 22
IR. 1yang diberikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menerbitkan sanksi,seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, danpemberhentian, sesuai ketentuan peraturan kepegawaian.Dalam konteks pengadaan barang/jasa para pihak dapat mengambil jalur hukumdengan membuat laporan secara pidana kepada pihak yang berwenang, jikadiduga terjadinya peristiwa pidana dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa,seperti pemalsuan dokumen, praktik KKN, dan perbuatan melawan hukum yangdapat merugikan
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN
233 — 99
negarayang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagaikejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime); Perbuatan Terdakwa sangat merugikan hak social dan ekonomi masyarakatIbu Kota Kecamatan (IKK) lle Boleng, Kabupaten Flores Timur, NusaTenggara Timur, yang sangat membutuhkan air bersih untuk keberlangsunganhidupnya Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya, didasari adanyaniatberbuat jahat, yaitu dengan adanya pemalsuan
dokumen dan keterangan ahlipalsu dalam dokumen sebagai konsultan perencanaan;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa bersikap sopan;Halaman 319 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg@YES Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan istridan anakanakMenimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan danmeringankan Terdakwa tersebut, Majelis memandang bahwa pidana penjara yangdijatuhnkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut
DODY SUKMONO, SH
Terdakwa:
TARMIZI, SH., MH
218 — 120
- 1 (satu) bundel printout Kronologis Pemalsuan Dokumen oleh EJPS/PT EJ Indonesia.
- 4 (empat) lembar printout electronic mail From : Dawne Lim dawne@fedsin.com.sg; Sent : 31 Juli 2015 8:04; To : Rachmadi S Permana; Subject : RE : Meeting MoM-EJFS and AMDI @ Harborfront 16/06/15; beserta lampirannya.
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
161 — 88
Pasal 36:Pihakpihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikan dari hargasebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih)dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian negarayang diderita oleh negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakanyang dilakukan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 tahun 2005tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN.1.