No. 5 Cibinong berdasarkan Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat Talabumi LeuwiliangNomor : 44 tanggal 29 Juni 2009 dan berdasarkan keputusan rapat tersebutdisepakati bahwa PT. BPR Talabuni Leuwiliang dirubah menjadi PT. BPRNATURE PRIMADANA CAPITAL (NPC) mempunyai tugas dan wewenanguntuk menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan yaituHal. 2 dari 39 hal. Put. No. 997 K/Pid/2012a.

No. 5 Cibinong berdasarkan Rapat Umum Luar BiasaPemegang Sahara (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat Talabumi LeuwiliangNomor 44 tanggal 29 Juni 2009 dan berdasarkan keputusan rapat tersebutdisepakati bahwa PT. BPR Talabuni Leuwiliang dirubah menjadi PT. BPRNATURE PRIMADANA CAPITAL (NPC) mempunyai tugas dan wewenanguntuk menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan yaitua. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dantabungan;b.

No. 5 Cibinong berdasarkan Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat Talabumi LeuwiliangNomor 44 tanggal 29 Juni 2009 dan berdasarkan keputusan rapat tersebutdisepakati bahwa PT. BPR Talabuni Leuwiliang dirubah menjadi PT. BPRNATURE PRIMADANA CAPITAL (NPC) mempunyai tugas dan wewenanguntuk menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan yaitua. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dantabungan;b.

No. 5 Cibinong berdasarkan Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat Talabumi LeuwiliangNomor 44 tanggal 29 Juni 2009 dan berdasarkan keputusan rapat tersebutdisepakati bahwa PT. BPR Talabuni Leuwiliang dirubah menjadi PT.

No. 997 K/Pid/2012Bahwa benar Terdakwa ADIL HUTAGALUNG memproses pengajuankredit fiktip sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan diketahui pada hari Senintanggal 16 Agustus 2010 setelah dilakukan rapat umum pemegang sahsm(RUPS) oleh Komisaris tanggal 16 Agustus 2010 yang di tindak lanjuti dengandilaksanakan pertemuan antara Tim Pemeriksa Bank Indonesia yangberanggotakan Ny. M.A. INDIAH B.

kedua yang menerangkan bahwa Gugatan Penggugat adalahKekurangan Pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa pertimbangan judex facti yang demikian itu adalah tidak tepat dantidak patut dipertahankan mengingat kedudukan Tergugat tersebut adalahsebagai pemilik hak yang sah atas 25 % saham perseroan yang menjadiobjek jualbeli, sehingga jualbeli yang demikian itu secara yuridis haruslahdinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum dan merupakan kewajibanTergugat dan Tergugat II melaksanakan RUPS

jugaseharusnya menyatakan telah melakukan perbuatan hukum yang nyata yangdilakukan Tergugat dan Tergugat II karena tidak melakukan suatuperaturan perseroan maupun Peraturan Perundangundangan PerseroanTerbatas Nomor 1 Tahun 1995 terutama Pasal 43 ayat 1 yaitu perseroanwajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham di antaranyanama dan alamat, jumlah saham dan perolehannya sebagaimana diatur puladalam Pasal 27 ayat 1 UU No. 1/1995 a quo;Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II tidak melaksanakan RUPS

Adanya suatu kesalahan, artinya Tergugat telah nyata malakukan halhal yang melanggar peraturan hukum dan peraturan perseroan tersebutyaitu tidak melaksanakan RUPS untuk mengizinkan dan mengesahkanperistiwa hukum berupa jual beli 25 % saham yang dilakukan Tergugat dengan Penggugat, bahkan telah nyata Tergugat dan Tergugat II telahbersekongkol menjual lagi atas 25 % saham perseroan tersebut kepadapihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat tersebut artinyasesudah RUPS tanggal 20 Juni 1994 dengan

Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian, artinya karenaterjadi kesalahan yang dilakukan para Tergugat mengenai kewajibankewajiban yang diatur dalam perseroan maupun UndangUndangPerseroan tersebut, maka timbulah suatu kerugian berupa 25 % sahamtidak disahkan dalam daftar pemegang saham perseroan yang jumlahsaat itu bernilai Rp 512.500.000, tersebut;Bahwa mengapa Tergugat dan Tergugat Il sebagai pemegang sahamperseroan tersebut tidak melaksanakan RUPS untuk mengizinkan danpengesahan jual

Ajidarma Duta Medika melalui hasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 23 Maret 2017 yangdilakukan oleh Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill) tentangPembubaran dan Likuidasi PT. Ajidarma Duta Medika dihnadapan TurutTergugat ;13. Manyatakan batal dan dan tidak berkekuatan hukum Akta Nomor:130 tanggal 24 Maret 201/7tentang Pembubaran PT. Ajidarma DutaMedika yang dibuat Turut Tergugat beserta seluruh turunannya;14.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) tanggal 23 Maret 2017 tentang Pembubaran danLikuidasi PT. Ajidarma Duta Medika;8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pembubaran PT.Ajidarma Duta Medika Nomor 130 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuatoleh dan dihadapan Cut Riany, SH,.MKn. Notaris di Kota Bekasi;9. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pembagian Asset PT.Ajidarma Duta Medika Nomor 33 tanggal 10 April 2017 yang dibuat olehdan dihadapan Cut Riany, SH,.MKn.

Ajidarma Duta Medika melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 23 Maret 2017 yangdilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;Manyatakan tidak sah dan dan tidak berkekuatan hukum Akta Nomor:130 tanggal 24 Maret 2017 tentang Pembubaran PT. Ajidarma DutaMedika beserta seluruh turunannya;Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan seluruh kerugian PT.Ajidarma Duta Medika sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belasHalaman 10 dari 13 hal. Put.

., tanggal 24 Oktober 2002, yangmemberi ijin kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Soehardjo Gondo) mengadakan RUPS PT. SML diSurabaya, serta semua RUPS yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali 1! selaku Direktur Utama PT. SML,dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum apapun;2). Sehubungan dengan dalil tersebut, Termohon PeninjauanKembali selaku Para Penggugat dalam perkara termaksud,menuntutantara lain:a).

No. 490 PK/Pdt/2014 oleh karena itu aset tersebut hanya dapat dibagi harusberdasarkan Keputusan RUPS; Oleh karena belum ada keputusan RUPS maka tuntutanpembagian aset PT.

SML (Soehardjo Gondo)mengadakan RUPS di Surabaya adalah sah menuruthukum (wettig/geldig, lawful);2).

Semua RUPS dan keputusan RUPS yang diambil dalamRUPS tersebut serta rapatrapat dan keputusankeputusan lain juga aktaakta dan berita acara rapat yangdilakukan atau terbit setelah adanya PenetapanPengadilan Negeri Surabaya Nomor 923/Pdt.P/2002/PN.Sby., tanggal 24 Oktober 2002, adalah eksis, /egaldan valid serta mengikat kepada Para pihak yang terlibatdalam perkara Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal19 Maret 2013 tersebut;3). PT.

SML oleh Lie Thien Pingtanpa melalui RUPS PT. SML;5.3.3. Begitu lebar jurang saling pertentangan yang terdapat dalamkedua putusan Peninjauan Kembali tersebut, sehingga sangatbertentangan dengan asas keadilan umum (general justiceHal. 37 dari 45 Hal. Put.

Bank Ratu(Dalam Likuidasi) belum dibubarkan dalam RUPS sebagaimana ketentuanyang berlaku. Dan gugatan ini diajukan sebagai tindak lanjut putusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 229/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Seltanggal 27 Desember 2012, yang menyatakan gugatan kurang pihak yaituPT.

Nomor 1599 K/Pdt/2016tanggal 30 April 2004 Nomor 31, berupa hasil Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Ratu (DL) bahwa Tim Likuidasi PTBank Ratu dibentuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 30 April 2004 menyetujui pembubaran badan hukum PTBank Ratu, berkedudukan di Jakarta dan membentuk Tim Likuidasi PT BankRatu... ...

Tugas dan wewenang Tim Likuidasi PTBank Ratu (DL) baru dinyatakan berakhir atau selesai ketika RUPS telahdilaksanakan pada akhir pelaksanaan likuidasi, dan mengumumkan danHalaman 52 dari 79 hal.Put. Nomor 1599 K/Pdt/2016mendaftarkan berakhirnya likuidasi bank (pasal 25 ayat (1) huruf k danm Kepdir BI No 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999);.

Dalam hal Neraca AkhirLikuidasi disetujui oleh Bank Indonesia dan pertanggungjawaban TimLikuidasi diterima dalam RUPS, maka RUPS meminta Tim Likuidasimengumumkan berakhirnya likuidasi, dan RUPS membubarkan TimLikuidasi;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 2 PP 25 tahun 1999juncto pasal 25 ayat 1 huruf m SK Dir BI Nomor 32/53/Kep/Dir tanggal14 Mei 1999 tersebut, maka pelaksanaan likuidasi belum berakhir sebabbelum ada pengumuman bahwa likuidasi berakhir sebagaimana perintahRUPS.

Selama belum diumumkan berakhirnya likuidasiberdasarkan RUPS maka proses likuidasi atau pemberesan masihtetap berlangsung.

Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS) diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;

MASS) dianggap menyetujui seluruh hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS) sepanjang tentang penjualan atau pengalihan saham milik Pemohon meskipun tanpa kehadiran Para Termohon dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS);

JAYA PERKASA INVESTAMA* dari Notaris/ PPAT Tangerang, MOYARI DEWATA,SH. pasal 11 ayat 3 dengan tegasmenyatakan "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk Jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannyasewaktu waktu.Berdasar hal tersebut masa kepengurusan Direksi adalah 5 (Lima) tahun,dalam hal ini Direksi Agus Triharto diangkat sebagai direksi pada tanggal 3Agustus 2009, maka berakhir pada tanggal 3 Agustus 2014 ; bahwa karenasekarang tahun 2017, maka pemberi kuasa

JAYA PERKASAINVESTAMA* dari Notaris / PPAT Tangerang, MOYARI DEWATA,SH.Bahwa dalam pasal 11 ayat 3 akta tersebut dengan tegas menyatakanAnggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk Jangka waktu 5 ( lima )tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannyasewaktu waktuBahwa Direktur Agus Triharto diangkat sebagai Direktur pada tanggal 3Agustus 2009 sebagimana Akta No.03 tanggal 3 Agustus 2009, masakepengurusan Agus Triharto sebagai Direktur berdasar Akta No.3 tanggal3 Agustus 2009 pasal 11

MERDEKA GRAHA INDO* yang ddibuat NotarisSemarang TANTY HERAWATI, SH. tanggal 21 September 2010, masaberlakunya kepengurusan Perseroan khususnya Komisaris telah habis.Berdasar Pasal 14 ayat (8 ) Anggaran Dasar menyatakan AnggotaDewan komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahundengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktuwaktu.Bahwa berdasarkan hal tersebut Komisaris diangkat berdasarkan AktaNo.32 tahun 2010 dengan masa kepengurusan 5 (lima) tahun, sekarangtahun 2017

JAYA PERKASA INVESTAMA yangdibuat dan ditandatangani dihadapan MOYARI DEWATA, SH, Notaris diTangerang, dalam pasal 11 ayat ( 3 ), secara tegas menyatakan AnggotaDireksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dengantidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktuwaktu .Dari uraian tersebut diatas, masa kepengurusan Direksi adalah 5 ( lima )tahun, dalam hal ini Direksi AGUS TIHARTO diangkat sebagai Direksi padatanggal 3 Agustus 2009, maka jabatan tersebut demi hukum telah berakhirsejak

untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahundengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktuwaktu ;Menimbang bahwa jika diperhatikan dalam Anggaran Dasar pasal 20angka 2, AGUS TRIHARTO diangkat sebagai Direktur sesuai Akte PendirianPerseroan Terbatas PT Jaya Perkasa Investama, tanggal 3 Agustus 2009,masa jabatan pengurus / jangka waktu kewenangan Direksi dibatasi,selama 5Halaman 47 dari 49, Putusan Nomor 382/Pdt/2018/PT SMG(lima) tahun diatur secara tegas, sehingga seharusnya masa jabatan

Nomor 04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 2009

Mulya nomor 9 tanggal 15 Desember 2008

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972) Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10tanggal 15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24tanggal 20 Maret 2013Halaman 10 dari 117 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Wno74) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42tanggal 25 April 201475) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14tanggal 8 Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9tanggal

Hak untuk meminta kepada ketua Pengadilan Negeri, yang dalamdaerah hukum tempat kedudukan perseroan, agar diijinkan untukmenyelenggarakan RUPS.2. Hak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri terhadapanggota direksi dan/atau dewan komisaris yang menimbulkan kerugianbagi perseroan dan tindakan tersebut disebabkan karena salah ataulalainya anggota direksi dan/atau dewan komisaris.3.

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972) Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10 tanggal15 Agustus 201173) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24 tanggal20 Maret 2013Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Wno74) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42 tanggal25 April 201475) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14 tanggal 8Mei 201576) Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9 tanggal

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972)Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10 tanggal15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24 tanggal20 Maret 201374)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42 tanggal25 April 201475)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14 tanggal 8Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9 tanggal 15Desember 200877)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972)Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10tanggal 15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24tanggal 20 Maret 201374)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42tanggal 25 April 201475)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14tanggal 8 Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9 tanggal15 Desember 200877)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka

28). Fotocopy legalisir akta :berita acara RUPS tahunan PT. Tiga Piar Sejahtera Food Tbk, Nomor 76 tanggal 28 Juni 2011.

29). Fotocopy surat Direjn AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-24349, tanggal 28 Juli 2011 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

30). Fotocopy legalisir akta ; berita acara RUPS luar biasa PT. Tiga Pilar Sejahtera Foof Tbk Nomor : 101 tanggal 30 Agustus 2013.

(lampiran) satu bundel laporan presentasi financial performancedalam board or diredtor meeting, Desember 2017.Fotocopy legalisir akta :berita acara RUPS tahunan PT. Tiga PiarSejahtera Food Tbk, Nomor 76 tanggal 28 Juni 2011.Fotocopy surat Direjn AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHUAH.01.1024349, tanggal 28 Juli 2011 perihal penerimaanpemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar SejahteraFood Tbk.Fotocopy legalisir akta ; berita acara RUPS luar biasa PT.

Bahwa dari Januari sampai Desember 2018 saksi tahu permasalahan diperusahaan itu antara Pemegang Saham, RUPS tidak setuju; Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberi tanggapan sebagaiberikut :Terdakwal =: laporan keuangan, disiapkan kepada Terdakwa yangsudah jadi, hal ini dibenarkan oleh saksi ke5;Terdakwa II: tidak ada pertanyaan;6.

Bahwa setelah menghadiri RUPS Tahunan pada tanggal 27 Juli 2018,saksi sebagai Auditor baru mengetahui adanya informasi bahwa atasenam debitur yang tercantum dalam Laporan Keuangan (Akun PiutangUsaha) merupakan pihak berelasi, yaitu. bentuk Pertanyaan dariPemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham yang bernama Sadr.

Fotocopy legalisir akta :berita acara RUPS tahunan PT. TigaPiar Sejahtera Food Tbk, Nomor 76 tanggal 28 Juni 2011.Halaman 102 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL29. Fotocopy surat Direjm AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor :AHUAH.01.1024349, tanggal 28 Juli 2011 perihal penerimaanpemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera FoodTbk.30. Fotocopy legalisir akta ; berita acara RUPS luar biasa PT. TigaPilar Sejahtera Foof Tok Nomor : 101 tanggal 30 Agustus 2013.31.

Menyatakan Sah Surat Berita Acara RUPS CB PT Mentawai Surak Wisata tanggal 31 Oktober 2008 akta NO.39 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Satria Darma, SH Notaris di Padang, SK Menteri Hukum dan Ham, RI No.

Begitujuga dengan penggugat I , sebabnya penguguat Iikut sebagai para pihak dalam perkara ini adalahkarena tanah pulau siloinak sebagai mana dimaksuddalam sertifikat HM no.08, SUno.09/katurai/2007, tangal 27 Maret 2007 adalahmerupakan~ milik PT MENTAWAI SURAK WISATA yangsebagi Direkturnya adalah penggugat I (Vide Suratbukti berita acara RUPS tanggal 31 oktober 2008,akta no.39, surat keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republuk Indonesia tentangpersetujuan akta perubahan anggaran dasarperseroan

, adapun sepadannya adalah sebagaiberikut:sebelah Utara: berbatas dengan Lautsebelah Selatan: berbatas dengan Lautsebelah Timur: berbatas dengan Lautsebelah Barat: berbatas dengan Laut.Bahwa karena itulah diadakan beberapa kali RUPS,adapun RUPS pertama kali diadakan tanggal 7 Juli 2008.Bahwa sebabnya terjadi beberapa kali RUPS adalahdisebabkan sulitnya pengurusan mendapatkan pengesahanperubahan anggaran dasar perseroan terbatas (SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia),hingga terakhir

tepatnya tgl 31 oktober 2008 diadakanlagi RUPS, dengan acara dalam rapat sama dengan RUPSsebelumnya adalah untuk memperoleh' persetujuan dariRapat Umum Pemegang Saham mengenai:a.

Perubahan susunan pemegang saham Perseroansehubungan dengan terjadinya pemindahan hak atassaham milik persero ROBI MAYERSYA( TERGUGAT 1)kepada PENGGUGAT I dst, sebagaimana dimaksuddalam akta no. 39, tgl 31 oktober 2008 = yangdibuat dan ditandatangani dihadapan SATRIADARMA,SH notraris di Padang (vide surat buktiP.VIII), sehingga baru RUPS tgl 31 oktober 2008keluar pengesahaan dari MENKUMdan HAM pada tahun2009.Bahwa sebenarnya jauh sebelum sertifikat atas tanAh disiloinak ditebitkan oleh tergugat II

Mentawai SurakWisata dikarenakan~ tidak ~ berjalan sebagaimana mestinyayang ditetapkan seorang Direksi dengan tugas dankewajibannya maka berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sebagaimana dituangkan dalam berita acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) No:39 tanggal 31 Oktober 2008.yag dibuat dan ditandatangani oleh Satria Darma, SH.Notaris di Padang telah diganti Direksi PT.

yangsebelumnya ditempatkan oleh Penggugat di Perseroan tidak dizinkanmeninggalkan areal Perseroan, yang mana peristiwa tersebut pada saatini sedang dalam penyidikan pihak yang berwajib (bukti P10), dan haltersebut menunjukkan bahwa Tergugat merupakan pemegang kendalidalam Perseroan;.Bahwa oleh karena Tergugat merasa sebagai pemegang kendaliPerseroan sebagaimana dijelaskan dalam angka 9 di atas, makaPenggugat sangat sulit meminta kepada tTergugat untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) baiktahunan ataupun luar biasa dimana seharusnya salah satu agendaRUPS adalah pertanggungjawaban keuangan oleh Tergugat selakuDirektur Utama berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yaitu AktaNomor 34 Pasal 8 ayat 3 dan 4, Direksi diwajibkan untuk menyampaikanLaporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS, dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPSberarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris ataspengurusan

Nomor 1840 K/Pdt/2016Pasal 92 Undang Undang PT:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yangditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar;Bahwa setelah ditutupnya RUPS Perseroan pada tanggal 26 September 2011,yang bertindak sebagai Direksi Perseroan adalah Nico Lieke, hal ini

berdasarkanPasal 94 ayat (6) Undang Undang PT yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 94 ayat (6) Undang Undang PT:Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlakusejak ditutupnya RUPS;Berdasarkan ketentuan ini maka Handi Putranto Wilamarta telah sahdiberhentikan sebagai Direktur Utama dan diangkat menjadi KomisarisPerseroan sejak ditutupnya RUPS Perseroan

Harahap di dalam bukunya mengenai Hukum Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa direksi wajib menjalankan pengurusan sesuai dengankebijakan yang dianggap tepat yang artinya bahwa suatu kebijakan ataudiskresi yang dianggap tepat menurut hukum adalah kebijakan pengurusanyang mesti berada dalam batasbatas yang ditentukan oleh Anggaran DasarPerseroan dan Undangundang PT Pasal 92 ayat (2) UUPT menyatakanbahwa kedudukan direksi adalah mandiri, tidak tunduk pada RUPS danKomisaris, yang terpenting bahwa tindakan

Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalildalil gugatan Penggugatuntuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannyaKronologis Perkara :1.3.Bahwa perlu Para Tergugat meceritakan kembali kronologis kejadian ataufakta hukumnya, sebelum kami menjawab dalildalil gugatan Penggugat,bahwa pada awal mulanya permasalahan hukum ini terjadi pada tanggal 21Oktober 2009 dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS PT.Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS). Hasil RUPS PT.

Dalam gugatanaquo didalilkan antara lain bahwa saham Tergugat hanya 2.775 (dua ributujuh ratus tujuh puluh lima) lembar dan saham Hendra Tandi hanya 975(sembilan ratus tujuh puluh lima) lembar, dengan dalil itu Karim TanoTjandra hendak membangun opini bahwa RUPS PT. RAS tanggal 21Oktober 2009 tersebut tertuang dalam Akta Risalan RUPS PT. RAS NO. 20tanggal 21 Oktober 2009 oleh Nursyirwan Koto, S.Mkn.

Data palu berupa pengurangan jumlah sahamtersebut diragukan sebagai dalil dalam naskah gugatan mengenai tidaktercapainya korum dengan maksud agar RUPS PT.

Riau Anugrah Sentosa (RAS);Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Penggugat telah dilaporkan padaPolisi;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya RUPS Luar Biasa pada PT.RAS;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penggunaan hak jawab olehPenggugat;.

RAS sebesar 3.000 sahamnilai nominal Rp. 3.000.000.000, (vide bukti P14);Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Tergugat dalam Jawabannya,Penggugat menggunakan data yang dipalsukan tentang jumlah saham tersebutdalam gugatannya sebagai dalil tentang tidak tercapainya quorum dengan maksudagar RUPS PT.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Para Termohon I, II, III, IV, V dan VI yang telah dipanggil Secara sah dan Patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Para Termohon I, II, III, IV, V dan VI (Verstek);
3. Menetapkanuntuk memberikan ijin kepada PARA PEMOHON dan / atau Kuasanya, untuk melakukan sendiri Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Liebe Green Standard

GIHON MAJU JAYA telah diadakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dari RUPS tersebut di hasilkankeputusan adanya pengalihan saham dari sdr. ADITYA VIRTUS kepada sdr. IrjenPol (Purn) ALPINER SINAGA,; "0220220222222 2220 22+ Selanjutnya tercatat adanya perubahan kepengurusan susunan direksi yaitu IrjenPol (Purn) ALPINER SINAGA menjabat selaku DIREKTUR, TRI LESTARImenjabat selaku KOMISARIS.

GIHON MAJU JAYA telah diadakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan dari RUPS tersebut di hasilkan keputusanadanya pengalihan saham dari sdr. ADITYA VIRTUS kepada sdr. Irjen Pol (Purn)ALPINER SINAGA 5~2 2202 no nnn nnn nn nn nnn nner rnc nnn nnn nnn tenn nnnnsSelanjutnya tercatat adanya perubahan kepengurusan susunan direksi yaitu Irjen Pol(Purn) ALPINER SINAGA menjabat selaku DIREKTUR, TRI LESTARI menjabat selakuKOMISARIS.

Sedangkan Tergugat adalahDirekturnya pada PT Infrajaya Multi Usaha Bakti tersebut di atas;:Bahwa selama 1,5 tahun Tergugat sebagai direktur, perusahaan mengalamikerugian terus, maka sering terjadi perselisinan dengan Dewan Komisaris,akhirnya hasil RUPS tanggal 12 Desember 1996 menyatakan DewanKomisaris sepakat membubarkan/dilikuidasi perseroan dan memintapertanggungjawaban Tergugat selaku direktur untuk membuat laporankeuangan per Desember 1996;Sebelum perusahaan dilikuidasi/bangkrut, Tergugat membujuk

Menelantarkan 30 orang karyawan;11.Menguasai aset mobil Daihatsu Classy untuk kepentingan istrinya;Sebagai Komisaris, Penggugat melaksanakan tugas dan tanggung jawabyaitu melakukan pengawasan atas berjalannya perseroan yang semakinkacau dibawah kepengurusan Para Tergugat, maka beberapa kaliPengugat mengirimkan Surat Undangan, Surat Panggilan terhadapTergugat untuk RUPS mengenai kelangsungan perseroan, namunTergugat 1 selalu menyepelekan Surat Undangan dan Surat Panggilan dantidak pernah memberikan

Nomor 98 PK/Pdt/2017Tindakan ini melanggar Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor40 Pasal 92 ayat (2) dan Anggaran Dasar Pasal 10.2: Tanpamemakai tata cara pembagian tugas dan tata cara pengangkatan,penggantian dan pemberhentian anggota Direksi melalui RUPS danatas persetujuan komisaris:Tergugat , Tergugat II, Tergugat III menguasai aset piutang tagihansebesar Rp1.191.198.399,00 (satu miliar serratus sembilan puluhsatu juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilanpuluh sembilan rupiah

Membuat Risalah Rapat RUPS;c. Membuat laporan tentang jalannya perseroan dan hasilhasilyang telah dicapai;d. Membuat laporan keuangan;Halaman 8 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/201711.11.11.12.11.13.e. Membuat neraca dan perhitungan laba rugi;f.

Membuat Risalah Rapat RUPS;c. Membuat laporan tentang jalannya perseroan dan hasilhasilyang telah dicapai;d. Membuat Laporan Keuangan;e. Membuat Neraca dan perhitungan laba rugi;f.

SNETINDONESIA berdasarkan pengangkatan atau penunjukan dari PT.GNETSystem Inc. yang bermarkas di Korea untuk terdakwa bekerja di PT.SNET INDONESIA, dan diangkat berdasarkan hasil RUPS AktaPendirian yang dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HamRI No. AHU66950.AH.01.01. tahun 2008 tentang Pengesahan BadanHukum Perseroan Terbatas, dimana terdapat dalam Pasal 20 KetentuanPenutup AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT.

SNET INDONESIA dan diangkat berdasarkan hasil RUPS AktaPendirian yang dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HamRI No. AHU66950.AH.01.01. tahun 2008 tentang Pengesahan BadanHukum Perseroan Terbatas, dimana terdapat dalam Pasal 20 KetentuanPenutup AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SNETHalaman 17 dari 88 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Jkt.PstINDONESIA Nomor: 56 yang disusun oleh NOTARIS ROSLIANA, SHalamat Ruko Kalimalang Commercial Center Blok C1 No. 7, Jl.

) karena PerseroanTerbatas pada dasarnya merupakan perjanjian, sesuai Anggaran Dasar(AD) yang ditentukan dan kuorumnya;Bagi Perusahaan yang berstatus PMA memiliki kepentingan sehinggamenempatkan Presiden Direktur orang tertentu melalui RUPS;Bahwa tujuan mendirikan Perseroan Terbatas adalah mendapatkankeuntungan, sehingga dapat dilihat perusahaan ini mendapatkankeuntungan;Bahwa Direksi sudah melakukan apa yang merupakan kewajibannyamaka terlepas dari tanggungjawabnya, maka meskipun LaporanKeuangan

sehingga dikemudian hari RUPS dapatmenentukan apakah memberhentikan atau tidak,atau kedua, jika Direksisudah tidak menjabat, maka menimbulkan 2 ekses, yaitu pertamaapabila dia diberhentikan dengan diberikan a quit et de charge dandengan tidak diberikan a quit et de charge;Bahwa Ahli menerangkan a quit et de charge tidak dikenal dalamUndangUndang Perseroan Terbatas akan tetapi dalam praktekdiberikan, dan disini ada 2 penafsiran, dimana penafsiran pertama jikamengacu dari bahasa Perancis diarikan

,dan jika gaji dan tunjangan tidak ditentukan dalam RUPS, dan bilaperusahaan asing menentukan, maka penetuan besarnya gaji dantunjangan tersebut harus melalui RUPS;bahwa menurut Ahli, gaji dan tunjagan yang dibahas dalam RUPS tidakdi jabarkan (breakdown) dalam RUPS tetapi dibuat secara underlying;bahwa Ahli berpendapat, Pasal 92 ayat (2) UndangUndang PerseroanTerbatas memberikan ruang bagi Direksi untuk membuatkebijakan untukkepentingan perseroan;bahwa Direksi dipercaya untuk menjalankan perusahaan

merupakan juga perseroan yang memegang kekuasaan tertinggidalam perseroan pada tanggal 7 Agustus 2014 dengan Akta Notaris Nomor19, lalu diikuti oleh perubahan anggaran dasar dan dengan diangkatnyaTermohon Peninjauan Kembali menjadi Direktur maka status hubungan kerjabukan lagi sebagai pekerja tetapi sebagai para anggota Direksi yang wajibmenjalankan tugas untuk kepentingan dan perseroan Pasal 92 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007; Bahwa pada tanggal 25 November 2015 Pemohon Peninjauan Kembalimelalui RUPS

Rabik Bangun Pertiwi melalui RUPS; Bahwa masa kerja Termohon Peninjauan Kembali sebagai pekerja dimulaitanggal 23 Oktober 2002 sampai dengan 7 Agustus 2014 yaitu 11 tahun 10bulan dengan upah sebesar Rp10.500.000,00 sehingga pesangon dalam PHKmenjadi hak Termohon Peninjauan Kembali adalah:Uang Pesangon 2 x 9 x Rp10.500.000,00 = Rp189.000.000,00UPMK 4x Rp10.500.000,00 = Rp 42.000.000,00Jumlah = Rp231.000.000,00UPH 15 % x Rp231.000.000,00 = Rp 34.650.000,00Total = Rp265.650.000,00(dua ratus enam puluh

Hal ini bertentangan denganketentuan Pasal 82 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang mensyaratkan jangka waktu minimal 14 hari untukpemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan pelaksanaanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) nya, sehingga cacat hukum dandinyatakan batal demi hukum;Bahwa dalam perkara a quo, Dewan Komisaris lebih dari 1 orangsehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sendiri tanpa persetujuanDewan Komisaris yang lain bertentangan dengan Pasal

50.000.000, (lima puluh juta rupiah), untuk biaya konsultasibisnis sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), dan untuk keperluanseharihari terdakwa bersama keluarganya.Bahwa terdakwa mengeluarkan Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020,tanggal 6 Maret 2020 dan memindahkan uang hasil penjualan perusahaanyang dibayar tunai oleh customer tersebut ke rekening pribadi terdakwa tanpasepengetahuan dari pemegang saham lainnya, yaitu saksi JACKIE HARAPANdan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Bahwa seharusnya keuntungan Perseroan atau hasil operasionalperusahaan masuk Ke rekening Perusahaan itu merupakan keuntunganperusahaan, disamping itu setiap perbuatan yang berkaitan dengan asetperusahaan pemindahannya melalui RUPS bukan dilakukan secarapribadi.Menimbang, bahwa Terdakwa SUHARTONO di persidangan telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa PT.

AR(Account Receivable) dari Komisaris Utama, tembusan Direktur, perihalPemindahan Uang Keuntungan Perusahaan Perkenaan dengan inidisampaikan bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan untukmemperlancar operasional perusahaan yang mengharuskan adanyapemindahan uang, maka bersama ini terdakwa sampaikan jumlah uang yangdipindahkan adalah Rp. 2.700.000.000, dan dipindahkan ke Rek KomisarisUtama, BCA a/n Suhartono 5270705555Bahwa keputusan dalam Inter Office Memo tidak melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

SumberJaya, The Flow Pererenan, The Wave Canggu, Tino Mart, Cening BagusSingapadu dan Sandi Wijaya; Bahwa keputusan dalam Inter Office Memo tidak melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), melainkan hanya keputusan atau kesepakatanantara terdakwa selaku Komisaris Utama dengan KOMANG BUDISANTAJAYA selaku Direktur. Bahwa terdakwa melakukan pengembalian ke PT.

Yang seharusnyasetiap pemindahan atau pengguna asetaset perusahaan harus diketahui olehpemegang saham lainya atau setidaknya dilakukan RUPS. Berdasarkanpertimbangan tersebut maka unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawanhukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,telah terbukti;Ad. 3.

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaksanakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT. GANODERMA MITRA TANINDO, dengan acara rapat:

• Pembahasan laporan keuangan periode tahun 2022;
• Evaluasi dan pembahasan kondisi operasional perusahaan;
• Penambahan modal PT.