Ditemukan 1647 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 27-K/PMT.III/AD/XI/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — WIRAWAN YANUARTONO, S.Sos, Letkol Arh, NRP 11940030730173
172 — 71
172 — 71
JemberPada pokoknya Saksi11 menerangkan sebagai berikut :1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mulai masukdi Kodim 0824/Jember menjadi Pasi Ter pada bulan Desember2013 dalam hubungan dinas' antara atasan dan bawahannamun tidak ada hubungan keluarga maupun family.Bahwa Tugas pokok Saksi sebagai Pasi Ter adalahmelaksanakan kegiatan Geo, Demo dan Komsos di wilayahKodim 0824/Jember yang mencakup koramilkoramil sertamemberikan wawasan kedalam, dalam hal ini Koramil danBabinsa agar dapat meningkatkan
Register : 22-12-2010 — Putus : 06-12-2011 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 566/PDT.G/2010/PN.JKT.PST Tanggal 6 Desember 2011 — PT.KUSUMA RAYA UTAMA,Cs >< Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kepala Badan Pertanahan Nasional Rl, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta,Cs
212 — 484
212 — 484
., Advokat dan Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Wawasan Nusantara yangberalamat di Jalan Ciujung No.8 Cideng Barat, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari2011, Selanjutnya disebut Penggugat Intervensi;PENGADILAN NEGERI tersebut;02ceeoseeooe+Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan sertasegala suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak;Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidanganpersidangan atas perkara ini;
Register : 19-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 18 Februari 2016 — SUKAHARDIMAN Bin LA TANDI (Terdakwa)
53 — 20
53 — 20
diproseslebih lanjut.Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanyakesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalampembinaan dan peningkatan karier.Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis,pedoman dan petunjuk teknis serta bahanbahan lainnya yang berhubungan denganBagian Persidangan dan Perundangundangan secara rutin maupun berkala untukpengembangan wawasan
Register : 15-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
M.S. RUSLAN Bin H. MUHAMMAD JAANG ARSYAD Alm
130 — 37
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
M.S. RUSLAN Bin H. MUHAMMAD JAANG ARSYAD Alm
130 — 37
Bupati Mahakam Ulu,penuh bersahaja dan tidak nekoneko kepada masyarakat, apalagi pada saatitu masyarakat pedalaman penuh dengan ketertinggalan dalam segala hal,tugas yang sangat berat itu dibutuhkan pemimpin yang punya wawasan yangluas serta dedikasi untuk dapat mengejar ketertinggalan yang dirasakan olehmasyarakat pedalaman ; Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan uraian unsurPegawai Negeri Sipil menerima pemberian yang ada dalam surat tuntutanJaksa Penuntut Umum, karena Jaksa Penuntut
Register : 18-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/TUN/2017 Tanggal 20 Juni 2017 — PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) SEKARANG PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK VS I. JOKO PRIANTO, DKK., II. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;
470 — 333 — Berkekuatan Hukum Tetap
470 — 333 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Lampiran7g);Berita Tertanggal 23 Nopember 2016, beritajatim.com denganjudul berita Alat Penangkap Debu di Pabrik Semen RembangPaling Cangih,(http://beritajatim.com/ekonomi/283131/alatpenangkap debudi pabrik semen rembang paling canggih.html), yang inti beritanya menyatakan: Sigit Wahono menambahkan, dalammenjalankan roda perusahaan Semen Indonesia selalumengedepankan wawasan lingkungan (Green Industry).
Putus : 18-06-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 11/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR.BNA Tanggal 18 Juni 2012 — HERIYANI, S.Sos.
39 — 12
39 — 12
Putusan No. 11/Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA60Daerah serta membentuk wawasan kebangsaan kepada seluruh Masyarakat diProvinst NAD dari seluruh pelosok daerah, dan dltunjuknya LPP TVRIStasiun Banda Aceh dikarenakan TVRI Stasiun Banda Aceh yangmempunyai jaringan paling luas di Prov NAD selain itu LPP TVRI BandaAceh adalah sebuah Lembaga Penyiaran Publik milik Pemerintahan Pusatyang memiliki dana operasional tersendiri didalam Pemerintahan Pusatsehingga memudahkan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yangdilaksanakannya
Putus : 21-02-2013 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 79/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Tanggal 21 Februari 2013 — H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin SULHAM
46 — 11
46 — 11
penawaran yang masuk.Mengusulkan talon pemenang.Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepadapengguna barang / jasa.Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang / jasa dimulai.e Bahwa yang menjadi pedoman atau dasar dalammelaksanakan tugas dan wewenang Panitia Lelang adalahSurat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Batang Nomor : 050/1550/2007 tanggal 29Desember 2007;e Bahwa seingat saksi proses pelelangan sudah diumumkandi koran Media Indonesia dan Koran Wawasan
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 — DIDIN, DKK VS PRESIDEN RI;
110 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Termohon dibidang hukum tidak mempunyai wawasan InstrumenHak Asasi Manusia, dan tidak memperhatikan tata urutan Perundangundangan secara luas, serta tidak memperhatikan materi yang harusdimuat dalam suatu) Perundangundangan, sebagaimana dalamPermohonan diatur secara jelas dan tegas pada Pasal 4, Pasal 5 ayat(3), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 26,Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40, Pasal
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 325/Pdt.G/2014/PN Tng Tanggal 15 Juni 2015 — PT. HALMAHERA SHIPPING Lawan 1. PT. BANK PERMATA, Tbk 2. PT. BANK PERMATA, Tbk KANTOR CABANG MENARA JAMSOSTEK 3. PT. BANK PERMATA, Tbk, DIVISI CONSUMER LOAN COLLECTION 4. PT. BALAI LELANG PRATAMA 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG 6. JUNIATI TEDJAPUTERA, SH
170 — 57
170 — 57
tunggakan angsuran,apakah bisa dieksekusi, jika tidak bisa maka bisa hancur negara ini, karenadalam perjanjian biasanya sudah ditentukan antara lain adanya tunggakanangsuran (1 kali atau 2 kali atau 3 kali), maka kreditur sudah berhak menagihpiutangnya kepada debitur secara sekaligus, tanpa menunggu jatuh tempo kredit;Bahwa Ahli akan mejelaskan secara imparsial dan objektif bahkan memikirkansegala sesuatu dan kepentingan orang banyak yang ahli sampaikan iniberdasarkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan
Register : 28-11-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN PADANG Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg Tanggal 25 Maret 2015 — Drs.FIRDAUS ILYAS,MM
92 — 28
92 — 28
Bidang kepemudaan mempunyai fungsi mengkoordinasikan, merumus kan,menyusun program, menyusun rencana anggaran dan melaksana kankebijakan atau kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi keimananketakwaan wawasan, kreatifitas, dan kepemimpin an Pemuda.
Register : 24-07-2014 — Putus : 31-12-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 31 Desember 2014 — 1.BAHRI,2.BASYID GALIH PATIH GEMULUNG,dkk;I.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,II. II. PT. SUPREME ENERGY RAJABASA
506 — 281
506 — 281
SupremeEnergy Rajabasa tidak pernah membicarakan Analisis Dampak Lingkungan(AMDAL), tidak pernah menjelaskan dampak dan penanggulangan dampak yangakan timbul dengan adanya proyek pembangunan Pembangkit Listrik TenagaPanas Bumi (PLTP) atau dampakdampak teknis pembangunan proyek tersebutsehingga masyarakat memiliki wawasan atau memahami baik buruknyapembangunan proyek dimaksud; Bahwa, PT.
Register : 23-02-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lsm Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.SAIFUDDIN, SH.,MH
2.AL MUHAJIR, SH
Terdakwa:
EDDY SYAWAL BIN SOFYAN MUHAMMAD alias EDI PUTEH
120 — 47
1.SAIFUDDIN, SH.,MH
2.AL MUHAJIR, SH
Terdakwa:
EDDY SYAWAL BIN SOFYAN MUHAMMAD alias EDI PUTEH
120 — 47
- 1 (satu) buah Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Laporan Pelaksanaan Visit nomor LPK-7/WPJ.25/KP.0209/2019 tanggal 09 September 2019
- 1 (satu) buah Dokumen Salinan sesuai dengan aslinya Surat Kuasa nomor: 035/BJU/II/2017 Soufyan Usman yang memberikan kuasa kepada Eddy Syawal
- 1 (satu) buah Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Profil Wajib Pajak PT WAWASAN
FERTA JAYA NPWP 76.144.271.4-102.000
- 1 (satu) buah Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT WAWASAN FERTA JAYA NPWP 76.144.271.4-102.000 masa pajak Oktober 2019
- 1 (satu) buah Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Profil Wajib Pajak PT RIZAL PRATAMA MEUTUAH NPWP 02.122.269.0-102.000
- 1 (satu) buah Dokumen
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Dengan katalain hukum acara pidana terlalu berorientasi kepada pemberian kewenanganaparat penegak hukum sehingga mengesampingkan perlunya perlindunganhukum terhadap pihak tersangka dan terdakwa.Munculnya KUHAP sebagai hukum acara pidana untuk menggantikanHIR dilatarbelakangi oleh isu sentral mengenai wawasan perlindungan hakasasi manusia untuk mengimbangi kewenangan besar yang dimiliki olen aparatpenegak hukum pidana, sebagaimana dapat dibaca dalam bagian PenjelasanUmum KUHAP bahwa: Untuk mendapatkan
oleh sebabitu saya membalas chat di group WhatsApp SDN2 GTM;Bahwa saksi mengatakan kepada Saksi Nur Wahit bahwaada kalender, ada gambar caleg;Bahwa Seharusnya saksi sebagai Pengawas PemiluKelurahan Guntung Payung memberitahukanpelanggaran tersebut kepada Pengawas' PemiluKelurahan Guntung Manggis;Bahwa Seharusnya jika ada pelanggaran harusmelaporkan secara resmi dan dan dirapatkan dalamrapat pleno bukan menghubungi secara pribadi;Bahwa saksi sebagai Pengawas Pemilu KelurahanGuntung Payung dibekali wawasan
mengatakan kepada Saksi Nur Wahit bahwa ada kalender, adagambar caleg;Bahwa seharusnya saksi sebagai Pengawas Pemilu Kelurahan GuntungPayung memberitahukan pelanggaran tersebut kepada Pengawas PemiluKelurahan Guntung Manggis; Putusan Perkara Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Bjb Halaman 64 dari 116Bahwa seharusnya jika ada pelanggaran harus melaporkan secara resmidan dirapatkan dalam rapat pleno bukan menghubungi secara pribadi;Bahwa saksi sebagai Pengawas Pemilu Kelurahan Guntung Payungdibekali wawasan
Pemantapan wawasan kebangsaan; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengabaikan dan tidakmempertimbangkan fakta yang muncul di persidangan, dimana dalampembuktian saksi Johanis Sipahelut, S.Sos. sebagai petugas dariDinas Sosial Provinsi Maluku, membuktikan bahwa sesuai denganaturan teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, untukmembuktikan pengungsi yang berhak menerima bantuan sosialdimintakan persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluargadan Surat Nikah yang harus ditunjukkan
Masyarakat Hukum Adat ; Esensi dan eksistensi lainnya ditemukan dalam Pasal 33 ayat (4)UUDNKRI yang berbunyi : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasiekonomi dengan oprinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta dengan menjagakeseimbangan keamajuan dan kesatuan ekonomi nasional ; Hak menguasai oleh Negara berkaitan erat dengan Prinsip yangtertera dalam Pasal 33 ayat (4), knususnya berkenaan dengan Prinsipkebersamaan, keberlanjutan dan wawasan
kesalahan prosedur yang dilakukan olehJudex facti (Pengadilan Negeri) yang memeriksa dan mengadili suatuperkara khususnya perkara tindak pidana memiliki loyalitas danpertanggungjawaban yang tinggi tidak hanya secara horizontal (terhadaphukum, subyek hukum dan atau para pencari keadilan) akan tetapi jugasecara vertical, sehingga setiap subyek hukum dan atau para pencarikeadilan, para Hakim yang tergabung dalam Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili suatu perkara memiliki pemahaman, kecermatan, wawasan
usaha yang dilakukan oleh Panitia Pelatihan UsahaMandiri bagi Kaum Muda adalah pelatihan usaha bagi kaum muda, agar kaummuda dapatmemiliki usaha sendiri di bidang olahan hasil pertanian ;e Bahwa materi yang disampaikan saksi adalah gambaran tentang kaummuda harus bisa membaca peluang usaha, kemudian dilanjutkan praktekpraktek di bidang pertanian yaitu antara lain pembuatan susu kedelai,pembuatan dodol buah, danbandeng crispy oleh para narasumber lainnya ;e Bahwa materi yang disampaikan saksi adalah wawasan
MATER MUATAN PERATURANPEMERINTAHSebagai Jawaban terhadap Permohonan Keberatan terhadap PP Nomor50 Tahun 2005, Pemerintah mengajukan Jawaban berdasarkan dalildalil yangdiajukan Pemohon yang menjadi landasan dalam mengajukan argumenmenyangkut pandangan hukum Pemohon, kedudukan hukum Pemohon dariKPI, hasil dari pada penafsiran sepihak saja.Persoalan yang dijabarkan Pemohon tidak lain hanyalah menyangkutkewenangan KPI, yang menurut pandangannya harus berperan baik sebagaiA wawasan yang lebih luas pada
Putusan Mahkamah KonstitusiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014
5412 — 3560Register : 16-01-2019 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 31-01-2019Putusan PN BANJARBARU Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD BUDI MUKLISH, SH, S.Hum
Terdakwa:
RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI
159 — 85Register : 16-01-2019 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 31-01-2019Putusan PN BANJARBARU Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD BUDI MUKLISH, SH, S.Hum
Terdakwa:
NURDIN, S.Pd.I Bin SANI
146 — 195Putus : 19-10-2017 — Upload : 02-07-2018Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950 K/PDT/2016
Tanggal 19 Oktober 2017 — MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT (MENKO KESRA. RI) VS HIBANI, dkk.
450 — 337 — Berkekuatan Hukum TetapRegister : 15-06-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 01-12-2015Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT DAYAK MANGKALAPI HATIâÃÂÃÂIF;1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,2. PT. BORNEO INDOBARA
190 — 72Putus : 09-12-2013 — Upload : 12-08-2014Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1887 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG
112 — 56 — Berkekuatan Hukum TetapPutus : 30-09-2011 — Upload : 13-03-2014Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus/2011/PN.Sby
Tanggal 30 September 2011 — SYAHRIL MUBAROK, ST M. ANAS FAKHRUDIN, S.Th., MSi BINTI AQIDA, S.Pd
106 — 28Putus : 19-04-2007 — Upload : 06-01-2009Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18P/HUM/2006
Tanggal 19 April 2007 — S. Sinansari Encip (Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia)
139 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap