Jumbo Power Internasional Kendari yang ditanda tangani oleh WAHIDA MAPPANGlLE sebagai Supervisor Finance Accounting tanggal 25 Maret 2015, terhadap penggelapan uang tagihan serta pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh administrasi piutang dan promosi atas nama IRMA TRI ASTUTI LAIMBO Alias IRMA dengan total kerugian sebesar Rp229.162.900.- (dua ratus dua puluh sembiIan juta seratus enam puluh dua juta sembiIan ratus rupiah); - 3 (tiga) lembar foto copy validasi palsu bank mandiri : 1 (satu

Jumbo PowerInternasional Kendari yang di tanda tangani oleh WAHIDA MAPPANGILEsebagai Supervisor Finance Accounting tanggal 25 Maret 2015, terhadappenggelapan uang tagihan serta pemalsuan dokumen yang dilakukanoleh administrasi piutang dan promosi atas nama IRMA TRI ASTUTILAIMBO Alias IRMA dengan total kerugian sebesar Rp229.162.900.

Kemudian keesokan harinya saksiChatrine Makbon datang lagi ke Kantor Koperasi Cenderawasih manokwariuntuk melakukan pembatalan pengajuan pinjaman dan mengambil kembalidokumen yang telah dimasukkan pada hari sebelumnya;e Selang waktu 3 (tiga) hari kKemudian Terdakwa di rumah kosnya yaitu diJalan Trikora Wosi Manokwari mulai membuat pemalsuan dokumen berupaKTP dan SK PNS milik Saksi Chaterin Makbon dengan menggunakan 1(Satu) unit Notebook dan 1 (Satu) unit printer;Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 71

CHATRIN MAKBON dan saat itu juga Saksi bersama managermengetahui bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen ataupun surat miliksdri. CHATRIN MAKBON;Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahul apabila dokumen ataupunsurat milik sdri.

CHATRINE MAKBON;Bahwa Pemalsuan dokumen/ surat milik sdri. CHATRIN MAKBON yangSaksi maksudkan adalah Terdakwa merubah foto dan tanda tangan padaKartu Tanda Penduduk milik sdri. CHATRINE MAKBON, serta Terdakwamerubah identitas pada surat keputusan pengangkatan Pegawai negeri sipilmilik sdri; CHTRINE MAKBON yang sebenarnya sdri.

sah apalagi Tergugat II dengan suratnyabertanggal Manado, 29 Agustus 2007 yang ditujukan kepada Samsat Tondano untukpemeriksaan keaslian BPKB mobil Suzuki APV Nomor Polisi DB4088BA tersebut danoleh pihak Samsat Tondano telah dibubuhi tanda pemeriksaan bertanggal 29 Agustus2007 dan itu berarti tidak ada masalah dengan mobil tersebut ;Bahwa pada akhir bulan April 2008 mobil Suzuki APV Nomor PolisiDB4088BA yang berada pada Penggugat telah disita oleh pihak Polres Minahasa/Tergugat V dengan alasan pemalsuan

dokumen dan pencurian dimana sampai saat inimobil tersebut masih berada dalam penguasaan Polres Minahasa/Tergugat V ;Bahwa dengan disitanya mobil tersebut dari Penggugat maka Penggugat telahkehilangan sumber hidup yang setiap bulannya berjumlah Rp 7.500.000,00 ;Bahwa apabila mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi DP4088BA berasal darihasil kejahatan (pencurian) maka dokumen antara lain BPKBnya tidak boleh diterbitkanoleh Tergugat III, namun pada kenyataannya BPKB mobil tersebut telah diserahkankepada

perkaraini ;Subsidair :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1 Gugatan Prematur ;Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan Posita halaman 2 angka 6 dikutipsebagai berikut : bahwa pada akhir bulan April 2008 Mobil Suzuki APV NomorPolisi DB4088BA yang berada pada Penggugat telah disita oleh pihak PolresMinahasa/Tergugat V dengan alasan pemalsuan

dokumen dan pencurian dimanasampai saat ini mobil tersebut masih berada dalam penguasaan Polres Minahasa/Tergugat V.

sah apalagi Tergugat II dengan suratnyabertanggal Manado, 29 Agustus 2007 yang ditujukan kepada Samsat Tondano untukpemeriksaan keaslian BPKB mobil Suzuki APV Nomor Polisi DB4088BA tersebut danoleh pihak Samsat Tondano telah dibubuhi tanda pemeriksaan bertanggal 29 Agustus2007 dan itu berarti tidak ada masalah dengan mobil tersebut ;Bahwa pada akhir bulan April 2008 mobil Suzuki APV Nomor PolisiDB4088BA yang berada pada Penggugat telah disita oleh pihak Polres Minahasa/Tergugat V dengan alasan pemalsuan

dokumen dan pencurian dimana sampai saat inimobil tersebut masih berada dalam penguasaan Polres Minahasa/Tergugat V ;Bahwa dengan disitanya mobil tersebut dari Penggugat maka Penggugat telahkehilangan sumber hidup yang setiap bulannya berjumlah Rp 7.500.000,00 ;Bahwa apabila mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi DP4088BA berasal darihasil kejahatan (pencurian) maka dokumen antara lain BPKBnya tidak boleh diterbitkanoleh Tergugat III, namun pada kenyataannya BPKB mobil tersebut telah diserahkankepada

perkaraini ;Subsidair :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1 Gugatan Prematur ;Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan Posita halaman 2 angka 6 dikutipsebagai berikut : bahwa pada akhir bulan April 2008 Mobil Suzuki APV NomorPolisi DB4088BA yang berada pada Penggugat telah disita oleh pihak PolresMinahasa/Tergugat V dengan alasan pemalsuan

dokumen dan pencurian dimanasampai saat ini mobil tersebut masih berada dalam penguasaan Polres Minahasa/Tergugat V.

1. Menyatakan terdakwa ARIEF OKTAVIANDI SUHESTRA BIN (ALM) LAMIJAN SIHOTANG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyuruh melakukan Pemalsuan Dokumen sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan

padabulan Februari tahun 2005, ternyata didapati fakta yang sangat faktual,bahwa Tergugat telah memanipulasi data beserta dokumendokumen yangdiajukannya dandijadikansyarat untuk pembuatan sertifikat hak milik, berupakwitansi pembelian tanah, surat keterangan tanah milik Penggugat danlainnya atas tanah Jalan Buntok Asam Nomor 15 RT 42/RW 05 KelurahanBuntok Kota Kabuopaten Barito Selatan untuk menjadi hak milik Tergugat I,jelas Tergugat telah melakukan tipu muslihat dengan jalan melakukanpenipuan dan pemalsuan

dokumen dokumen milik Penggugat agar seolah Hal. 3 dari 14 hal.

menanyakan kepada Tergugat seperti pointerposita gugatan Nomor 9 tersebut di atas, Tergugat beserta anaknya malahmarahmarah dan sambil mengancam akan membunuh Penggugat denganteganya, Penggugat yang adalah ibu kandungnya sendiri diusir secara paksaoleh Tergugat untuk keluar dari rumah a quo, berdasarkan hal tersebut diatas jelas perbuatan Tergugat adalah telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad), karena telah tidak beritikad baik denganmelakukan perbuatan tercela yaitu melakukan pemalsuan

dokumen dokumen atas tanah milik Penggugat sehingga diterbitkannya sertifikat hakmilik atas nama Tergugat yang didasarkan dari halhal yang palsu yangbersifat memanipulasi fakta, yang lebih mengerikan lagi perouatan Tergugat ini adalah sangat bertentangan dengan ukuran moral dan norma apa punkarena dengan teganya memperlakukan Penggugat seperti hal tersebut diatas yang adalah ibu kandungnya sendiri, berdasarkan hal tersebut di atas,maka oleh karena persertifikatan, penguasaan, penghakan dan penempatanatas

dokumen, apalagi kKenyataan pada saat uang100% itu cair pihak PT.

dokumen makayang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah pihak PanitiaPenerima dan Pemeriksa Barang karena wewenang tersebut ada padaPanitia Penerima dan Pemeriksa Barang yang membuat danmenandatangani Dokumen Berita Acara Penerimaan Barang, Berita AcaraKemajuan Pekerjaan, dan Berita Acara Pekerjaan Masa Pemeliharaanyang merupakan salah satu dokumen dasar untuk cairnya uangpengadaan blangko KTP SIAK tersebut terlepas dari tanggung jawabTerdakwa maupun Terdakwa II (putusan halaman 143 alinea

keempat) ;Tanggapan Jaksa Penuntut UmumBahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim yang menyebutkanbahwa adanya perbedaan fakta / data realisasi penerimaan blangko KTPantara kenyataan di lapangan dengan yang ada dalam daftar administrasiberupa Berita Acara Penerimaan Barang, yang menurut hemat Majelisbukanlah merupakan suatu pemalsuan dokumen, melainkan hanyamerupakan kesalahan atau kesalahan administratif belaka tersebutmenurut hemat kami juga merupakan suatu penafsiran yang keliruterhadap sebutan

dokumen, makayang paling bertanggung jawab ................ dan seterusnya ;Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana kami uraikan di atas, kami JaksaPenuntut Umum berkesimpulan dan berpendapat bahwa Putusan MajelisHakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang membebaskan Terdakwa (Drs.

dokumen, apalagi kenyataan pada saatuang 100% itu cair pihak PT.

RASYIDtersebut adalah tanda tangan Saksi yang tercantum didalam SuratKeterangan Ahli (SKA);e Bahwa Saksi mengetahui tanda tangan didalam Surat KeteranganAhli (SKA) tersebut dipalsukan setelah Saksi mendapatkan berita dariSaksi SUPRIYADI;e Bahwa kejadiannya dugaan pemalsuan dokumen yaitu datadata dantanda tangan Saksi yang ada di Surat Keterangan Ahli tersebut terjadipada bulan November 2012 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di HotelSurya Bengkalis;e Bahwa pemalsuan terhadap dokumen yang dimaksud adalah

Susanto Jaya,karena ijazah S1 milik Saksi telah dipergunakan secara diamdiam dantidak pernah meminta izin untuk mempergunakannya;e Bahwa pemalsuan dokumen yang dimaksud tersebut adalah pemalsuandatadata dan tanda tangan pembuatan sertifikat keahlian (SKA) yangditerbitkan oleh ASTTI (Asosiasi Tenaga Tekhnik Indonesia);e Bahwa Saksi tidak ada memiliki datadata ataupun tanda tangan yangdipalsukan tersebut, namun Saksi mengetahui berdasarkan pengakuanSaksi M.

RASYID tersebut adalah tanda tangan Saksi HERIYADI yangtercantum didalam Surat Keterangan Ahli (SKA);Bahwa Saksi HERIYADI mengetahui tanda tangan didalam SuratKeterangan Ahli (SKA) tersebut dipalsukan' setelah Saksimendapatkan berita dari Saksi SUPRIYADI;Bahwa kejadiannya dugaan pemalsuan dokumen yaitu datadata dantanda tangan Saksi HERIYADI yang ada di Surat Keterangan Ahlitersebut terjadi pada bulan November 2012 sekira pukul 15.00 Wibbertempat di Hotel Surya Bengkalis;e Bahwa pemalsuan terhadap

RASYID tersebut adalah tanda tangan Saksi HERIYADI yangtercantum didalam Surat Keterangan Ahli (SKA);e Bahwa Saksi HERIYADI mengetahui tanda tangan didalam SuratKeterangan Ahli (SKA) tersebut dipalsukan setelah Saksimendapatkan berita dari Saksi SUPRIYADI;e Bahwa kejadiannya dugaan pemalsuan dokumen yaitu datadata dantanda tangan Saksi yang ada di Surat Keterangan Ahli tersebut terjadipada bulan November 2012 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di HotelSurya Bengkalis;Bahwa pemalsuan terhadap dokumen

., bukan merupakan PNS pada JAIN/UIN ArRaniryBanda Aceh sebagaimana dalam perjanjian kredit dan dokumen terkaitlainnya akan tetapi adalah PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah MeuraxaKota Banda Aceh, sedangkan terkait dengan dokumendokumen dalampengajuan kredit atas nama Ernita kepada PT Bank BTPN Cabang BandaAceh sebagaimana uraian di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan caradipalsukan, kemudian atas temuan pemalsuan dokumen tersebut TimInvestigator memberitahukan kepada Saksi Novrin Suhelvin, S.E., binArmansyah

Kep., bukan merupakan PNS pada IAIN/UIN ArRaniryBanda Aceh sebagaimana dalam perjanjian kredit dan dokumen terkaitlainnya akan tetapi adalah PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah MeuraxaKota Banda Aceh, sedangkan terkait dengan dokumendokumen dalampengajuan kredit atas nama Ernita kepada PT Bank BTPN Cabang BandaAceh sebagaimana uraian di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan caradipalsukan, kemudian atas temuan pemalsuan dokumen tersebut TimInvestigator memberitahukan kepada Saksi Novrin Suhelvin, S.E.

yaitu sebagaiberikut : Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakimtidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaiberikut: Bahwa berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, makaterhadap Terdakwa berlaku ketentuan undangundang yang lebihkhusus yaitu UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 1998 tentang tentang Perbankan karena di dalamnyatelah diatur perbuatan pemalsuan

dokumen yang dilakukan pegawalbank, sehingga Terdakwa tidak dikenakan aturan yang lebih umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab UndangUndangHukum Pidana; Bahwa Tujuan undangundang perbankan antara lain adalah 1.

Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uangatau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan Pengadilanyang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;2) Pasal 87 ayat (2) huruf (e) :Calon Terpilin Anggota DPRD yang terbukti melakukan Tindak PidanaPemilu berupa Politik Uang Harus Dibuktikan dengan Salinan PutusanPengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;3) Pasal 89 ayat (1):Usul Penggantian Calon Terpilin Anggota DPRD sebagaimana dimaksudhuruf (e): yang terbukti melakukan Tindak Pidana

;Menurut ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf (6) penggantian calonterpilin apabila Calon Terpilin yang bersangkutan Terbukti Melakukan TindakPidana Pemilu berupa Politik Uang atau Pemalsuan Dokumen berdasarkanPutusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;Padahal hingga saat ini Penggugat tidak pernah diadili apalagi telahdiputuskan oleh Pengadilan dan dinyatakan bersalah yang telah mempunyaikekuatan Hukum Tetap karena terbukti melakukan tindak Pidana Pemiluberupa Politik Uang ;2.

Bahwa pemalsuan dokumen kewarisan tersebut dilakukan olehTergugat karana Tergugat dan Tergugat II bukanlah anak kandung dariAlmarhum Gusti Hartono Bin Gusti Hasan dengan Suyati binti Prawiro Sani.Sehingga untuk mendapatkan dokumen waris dilakukanlah dengan caramemalsukan dokumen kewarisan. Dalam keterangannya, Tergugat danTergugat II dari Almarhum Gusti Hartono Bin Gusti Hasan.

Achmadjidkemudian menjemput Tergugat Il saat masih bayi di rumah orang bernamaAgus Pujianto;14, Bahwa atas perbuatannya melakukan pemalsuan dokumen waristersebut, Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke Kepolisian Resort Gresik(Polres Gresik) atas dugaan melakukan tindak pidana "secara bersamasama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik"sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dengan salah satu buku yangdi

Adapun bukti P.6 hanya membuktikanadanya Laporan tentang pemalsuan dokumen yang hingga saat ini belumada tindak lanjut dari laporan tersebut, sedangkan dua orang saksi dari pihakpara Penggugat dalam keterangannya mendukung dalil posita gugatan yangmenyatakan bahwa almarhumah Samilah binti H.M.

Pasal 11 ayat (8)Undangundang Nomor 20 Tahun 1947), maka bukti surat a quo dalampemeriksaan perkara ini harus dikesampingkan sehingga tidak perlu lagidipertimbangkan;Menimbang, bahwa hakim tingkat banding sependapat denganpertimbangan hakim tingkat pertama mengenai nilai alat bukti P.6 danketerangan dua orang saksi para Penggugat tidak cukup mengalahkan buktiT.2 sebagai akta autentik, karena para Penggugat tidak dapat membuktikanadanya pemalsuan dokumen sebagaimana yang telah dilaporkan ke PolrestaPalembang

dokumen payrollgaji, gajian kecil bulan februari 2019 yaitu mengalami kerugian ataukelebihan bayar gaji sebesar Rp 51.092.800. ( lima puluh satu jutasembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah ) dari hasil audit yang telahdi lakukan oleh team OC dari MHO Medan;Bahwa karyawan payroll gaji di PT Alno Ajit ikan estate tersebut yaituTerdakwa 1 dan kawankawannya;Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa 1 tersebut dalammenginput data payroll gaji, yaitu gajian kecil bulan Februari 2019 untukpayroll

Mukomuko.Bahwa saksi mengatakan, jabatan saksi di PT Alno air ikan yaitu sebagaiMandor Divisi VII.Bahwa saksi mentakan, bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen payrollgaji dan insentive karyawan PHL PT Alno Air Ikan pada bulan februari 2019pada gajian kecil yang payroll gaji dan insentive karyawan PHLBahwa saksi mengatakan, tugas pokok Mandor divisi adalah membantuasisten dalam melaksanakan pekerjaan perkebunan dilapangan, membuatperencanaan kerja pagi, mengontrol hasil kerja kKaryawan yang di laporkanoleh

mandor dan juga mengontrol administrasi kerja seperti mengabsenkaryawan pada pagi hari kerja, dan membuat laporan hasil kerja di sorehari ( DISTRIBUSI LAPORAN KERJA ).Bahwa benar saksi mengatakan, cara pemalsuan dokumen payroll gajidan insentive karyawan PHL PT Alno Air ikan yaitu setelah tersangka LEOCANDRA dan tersangka AMRI membuat payroll gaji dan insentivekaryawan PHL tersebut contoh untuk gajian kecil pada bulan februari 2019yaitu yang di buat oleh tersangka LEO CANDRA di dalam Computer kantorPT

Bahwa benar terdakwa mengatakan, dari pemalsuan dokumen payrollgaji dan insentive jumat sabtu karyawan PHL uang yang diterima sebayak Rp13.000.000. ( tiga belas juta rupiah ).

Pasal 378 KUHPdan atau tentang Pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksudPenggugat terkait sertifikat fidusia yang dipakai sebagai dasar menarikkendaraan dari Penggugat; Sehingga oleh karena atas adanya laporandugaan tindak pidana pada kepolisian tersebut, sedangkan perkaranyasedang dalam proses penyelidikan dan sama sekali belum mendapatkanputusan pengadilan yang berkekuatan tetap,Oleh karena itu sudahsepatutnya gugatan yang demikian ditolak atau setidaknya dinyatakantidak dapat diterima.C.

Bahwa TERGUGAT V menolak dalil angka 14 gugatan PENGGUGATyang menyatakan adanya pemalsuan dokumen dan/atau tandatanganpalsu atau identitas palsu adalah dalil yang tidak berdasar.

Hal tersebutdisebabkan karena pemalsuan dokumen dan/atau tanda tangan atauidentitas adalah merupakan tindak pidana, dan yang berhak memeriksa,mengadili, dan memutuskan terkait pemalsuan dokumen dan/atau tandatangan atau identitas adalah Hakim di dalam Pengadilan Pidana,sehingga bukan Hak Penggugat untuk mendalilkan bahwa dokumendan/atau tanda tangan atau identitas terkait Obyek Sengketa perkara aquo adalah palsu;.

Pasal 378 KUHPdan atau tentang Pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud Penggugatterkait sertifikat fidusia yang dipakai sebagai dasar menarik kendaraan dariPenggugat; Sehingga oleh karena atas adanya laporan dugaan tindakpidana pada kepolisian tersebut, sedangkan perkaranya sedang dalamproses penyelidikan dan sama sekali belum mendapatkan putusanpengadilan yang berkekuatan tetap,Oleh karena itu sudah sepatutnyagugatan yang demikian ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapatditerima.EXCEPTIE PLURIUM

Pasal 378 KUHPdan atau tentang Pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud Penggugatterkait sertifikat fidusia yang dipakai sebagai dasar menarik kendaraan dariPenggugat. Sehingga oleh karena atas adanya laporan dugaan tindak pidanapada kepolisian tersebut, sedangkan perkaranya sedang dalam prosespenyelidikan dan sama sekali belum mendapatkan putusan pengadilan yangberkekuatan tetap, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan yang demikianditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

., tanggal 14 April 2014 yang dituangkan dalammemori banding tertanggal 12 September 2014 yang intinya sebagaiDerikUt 5 22 anne nnn nnn nnn nnn ncn nsec Bahwa Pembanding Il semula Terlawan Ill menolak tidak sependapatdengan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur yangmemberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara sebagai dasar danalasan mengingat proses peradilan cepat, murah dan sederhana;e Bahwa Majelis Hakim berpendapat pemalsuan dokumen harus dibuktikanterlebin dahulu maka seharusnya

Saksi DHANI CHANDRA KANG, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan denganperkara ini; Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan padaPenyidik;Bahwa saks tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita AcaraPemeriksaan tersebut; Bahwa terhadap keterangan saksi dihadapan penyidik sudah benar; Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan, karena telah terjadi tindakpidana pemalsuan dokumen PT.

IKBB;Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya dan saksi barumengetahui adanya pemalsuan dokumen tersebut pada tanggal 10Nopember 2017 bertempat di kantor saksi di PT. IKBB; Bahwa jabatan saksi adalah Direktur Utama PT. IKBB (Indo KaryaBangun Bersama) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang; Bahwa yang melakukan pemalsuan dokumen tersebut adalah dari pihakPT.Truba Jaya Engginering; Bahwa hubungan antara PT. IKBB dengan PT.

Saksi HERMAN Bin TAN, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan denganperkara ini; Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan padaPenyidik;Bahwa saks tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita AcaraPemeriksaan tersebut; Bahwa terhadap keterangan saksi dihadapan penyidik sudah benar; Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena telah terjadinya tindakpidana pemalsuan dokumen PT.

IKBB (PT.Indo Karya Bangun Bersama); Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya dan saksi baru mengetahuiadanya pemalsuan dokumen tersebut pada bulan Nopember tahun 2017;Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw Bahwa saksi mengetahui pemalsuan dokumen FI tersebut ketika saksidiminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap Field Intructions (Fl)proyek pembangunan kontruksi area PT.

Saksi RAMESH GOVINDAN, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan denganperkara ini; Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan padaPenyidik;Bahwa saks tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita AcaraPemeriksaan tersebut; Bahwa terhadap keterangan saksi dihadapan penyidik sudah benar; Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena telah terjadinya tindakpidana pemalsuan dokumen PT.

jawabanTergugat maupun jawaban Tergugat II serta jawabmenjawab darikedua belah pihak berperkara, maka yang menjadi pokok atau alasanPenggugat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat danTergugat Il, karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukanoleh Tergugat dengan tukarbeli mobil kepada Penggugat padahalmobil obyek sengketa tersebut telah dinyatakan sebagai barang buktidan telah disita dan ditahan oleh Kepolisian Daerah IstimewaYogyakarta karena adanya dugaan tindak pidana penadahan dan /atau pemalsuan

dokumen atas mobil tersebut sebagaimana dimaksuddalam pasal 480 dan pasal 263 KUH Pidana.22Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan putusan PengadilanNegeri Semarang No. 39/Pdt.G/2005/PN.Smg, tgl. 21 Juli 2005 joPutusan PT.

No. 732K/PDT/2007 Penggugat telah dihukum membayar kerugian riil kepadaTergugat Il (dahulu sebagai Penggugat) sebesar Rp. 215.000.000,(dua ratus lima belas juta rupiah) ditambah ganti rugi materiil sebesar19 cicilan x Rp. 215.000.000,x 1% = Rp. 40.850.000, akibat mobilsengketa yang dijual Penggugat (dahulu sebagai Penggugat) berasaldari tindak pidana penadahan dan / atau pemalsuan dokumen,sedangkan mobil sengketa tersebut seharusnya dikembalikan kepadaPenggugat, sehingga jelas telah merugikan Penggugat.Menimbang

terhadap adanya cacat tersembunyi dan dapat dijadikanalasan untuk pembatalan pembelian tersebut.26Menimbang, bahwa lebih dari pada itu Tergugat telahmelakukan serangkaian tindakan dengan membuat sedemikian rupadokumen atau suratsurat mobil tersebut seperti STNK dan BPKBseakanakan benar dan tidak dipalsu sehingga orang lain dapatpercaya, padahal Tergugat tidak mempunyai hak atau tidak berhakuntuk menguasai dan / atau mengalihkan atas beban apapunterhadap mobil tersebut.Menimbang, bahwa dengan adanya pemalsuan

dokumen atasmobil Honda CRV tersebut yang aslinya No.

Sungai Pinang,sehingga ada indikasi pemalsuan dokumen oleh Penggugat, oleh sebab itukami akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusanperceraian No.0284/Pdt.G/2017/PA.Mtp tanggal 24 Juli 2017 dan putusan ataspembagian harta bersama No.333/Pdt.G/2019/PA.Mtp. Serta akan menempuhjalur hukum pidana untuk menelisik dugaan pemalsuan dokumen.Menimbang, ........

Pembanding ajukan bahwa Perkawian Pembanding dan Terbandingtidak tercatat dan ada indikasi pemalsuan Buku nikah oleh Terbanding dan haltersebut baru diketahui diakhir akhir persidangan, sehingga upayaupayapembatalan perkawinan baru saja dilakukan karena berdasarkan buktibuktinyabaru diketahui, sehingga Pembanding juga akan melakukan upayakan hukumPeninjauan Kembali atas putusan perceraian dan putusan harta bersama yangtelah inkracht atas novum baru, dan melakukan upaya hukum pidana terhadapindikasi pemalsuan

dokumen buku nikah oleh Terbanding.Menimbang, bahwa karena semua dalil bantahan Tergugat telah ditolakdan sebaliknya telah terbukti objek sengketa harta bersama 1 (satu) unitmobil merk Toyota Fortuner Type G Luxury 2.7, warna putih, denganNomor Polisi AD 7837 JB sebagaimana STNK Nomor 046716779, yangdikeluarkan oleh Dirlantas Kepolisian Daerah Jawa Tengah dibeli padamasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan telahterbukti berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas

sependapat, karena dalam hal ini majelis hakim menutupmata terhadap keberadaan isteri pertama yang masih tercatat sebagai suamsiisteri yang sah vide bukti T4 dan keterangan saksi ahli dari KUA Pengaron,seharusnya isteri pertama juga dapat bagian atas harta bersama a quo,sehingga dalam hal ini kurang pihak dalam pembagian harta bersamatidak melibatkan isteri pertama, dan dapat dipertanyakan keabsahanpembagian harta bersama dengan Terbanding secara hukum perkawinannyatidak tercatat dan ada indikasi pemalsuan

dokumen Buku Nikah yangdigunakan Terbanding dalam berperkara selama ini tidak tercatat di KUASungai Pinang vide bukti T6 dan keterangan saksi ahli dari KUA SungaiPinang.

Wirya Syahputra Alias Wirya e Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan pemalsuan Dokumen KartuTanda penduduk dan Kartu Keluarga ; Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekitar jam 14.00 Wit bertempat diKel. Makassar Timur Kec.

Hasdi Amin, SH Alias Hasdi e = Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan pemalsuan Dokumen KartuTanda penduduk dan Kartu Keluarga ;e Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekitar jam 14.00 Wit bertempat di Kel.Makassar Timur Kec.

ABDUL HARIS dkk (buktiTi 2):Bahwa dalam rangka penyelidikan Tindak Pidana penyerobotantanah dan pemalsuan dokumen telah melakukan interview terhadapH.

Nomor :445/DB.153/SPPFBT/KD BRQH/IX/2018 pada tanggal 14September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa BaroqahHENDRA JAYADI, S.AP, sehingga dibuatkan Laporan Informasitertanggal 3 Mei 2019 (Bukti T 16) mengenai adanya tindak pidanakorupsi kepada Unit Tipikor Krimsus Polres Tanah Bumbu untukdilakukan pengembangan atas penanganan perkara penyorobotandan pemalsuan dokumen tersebut, dan kemudian dibuatkan suratHalaman 20 dari 70 putusan pidana nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Bin.perintah penyelidikan No

SP.Lidik/54/V/2019/Reskrim tertanggal 3Mei 2019 (Bukti T 17) dengan mempelajari berkas perkara danmemonitoring perkara yang ditangani penyidik perkara penyorobotandan pemalsuan dokumen ternyata terdapat peristiwa pidana korupsiyang disebutkan secara jelas mengenai perbuatan pidananya berupapenyalahgunaan kewenangan dengan jabatan yang terjadi padasekitar bulan Januari 2019, dari hasil penyelidikan tersebut kemudiandibuatkan laporan hasil penyelidikan (LHP) tertanggal 9 Mei 2019(Bukti T 18).Dari hasil

TAUFIK RAHMAN BinBAHRUDIN tertanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 10.00 Wita (BuktiT 22.4).Dan dari buktibukti Surat yang telah disita dari perkara penyerobotantanah dan pemalsuan dokumen yang secara jelas menyebutkannama HENDRA JAYADI dalam perkara tersebut, berupa buktibuktisebagai berikut :1) Asli 1 (Satu) lembar kwitansi harga pembayaran tanah denganukuran panjang selatan 155 M dan utara 127 M, lebar barat 122M dan Timur 144 M, luas 16.638 M2 yang terletak dijalan KaryaBersama RT.11 RW.01 Desa Barogah

merupakan tindakan sewenangwenangdan bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah tidak beralasanmenurut hukum, karena dalam melakukan penanganan terhadap tindakpidana yang dilakukan Pemohon dilakukan Termohon melalui tahapanpenyelidikan yang berawal dari penyelidikan dan penyidikan tindak pidanapenyerobotan tanah dan pemalsuan dokumen yang dilaporkan keTermohon pada tanggal 14 Nopember 2018, dimana Termohon telahmenerima pengaduan dari masyarakat (dumas) dari Seseorang yangbernama H.