Ditemukan 205190 data
70 — 24
PT.BIMA PUTRA BANGSA,;KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ;MELAWANKEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN PROVINSIKALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan AchmadHal. 1 dari 9 hal. Put. No.13/B/2012/PT.TUN.JKTSood No. 6 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa No. 694/HK.0202/BWSK.1/2011 tanggal 23 September 2011 dalamhal ini memberi kuasa kepada :1. TIT! KARTIKA SARI, S.H., M.Kn.; 2. HIKMAD BATARA REZA, S.H., M.H.;3. MILA KAYANTI, S.H.; 4. DEWI NUR ASTUTI, S.H.; 5. ARIEF BUDI YULIANTO, S.H.; 6.
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Termohon:
Yuni Susanti
32 — 0
Pemohon:
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Termohon:
Yuni Susanti
Terbanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI PROVINSI MALUKU
40 — 19
Pembanding/Penggugat : HENGKI SERHALAWAN
Terbanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI PROVINSI MALUKUBalai Wilayah Sungai Provinsi Maluku;yang beralamat di JIn. Mr. Chr. Soplanit No. 4 RumahTiga Ambon, selanjutnya disebut : TERBNDING,semula TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut :Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 09 Agustus 2019,Nomor 40/PDT/2019/PT.AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2. Berkas perkara tanggal 20 Juni 2019, Nomor 139/Pdt.G/2017/PN.
Gugatan Kabur (Obscure libel)Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelasatau Obscure libel karena :=" Bahwa gugatan ditujukan kepada subjek Hukum yang tidak benaryakni Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku.e Bahwa hal mana dijelaskan tidak benar oleh karena KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat JendralSumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku tidak bisa diajukansebagi subjek hukum selaku
Tergugat, karena KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat JendralSumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku merupakan InstitusiNegara yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimanadiatur dalam ketentuan peraturan mentri pekerjaan umum tentangOrganisasi dan Tata kerja Balai Wilayah Sungai.e Bahwa Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Malukudibentuk sebagai suatu lembaga Instansi pemerintah pada tahunHalama 11 dari
34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.2006, dengan lingkup kerja pada Balai Wilayah Sungai mencakuppekerjaan irigasl.Bahwa pelaksanaan proyek pembangunan irigasi itu. sendirisebelum masuk dalam tahapan kerja irigasi, ada tahapantahapanawal yang harus dilaksanakan diantaranya tahapan pembebasanlahan untuk pembangunan proyek irigasi.Bahwa tahapan pembebasan lahan bagi pembanguna irigasi itutelah selesai dilaksanakan pada tahun 19981999, oleh KementrianPekerjaan Umum Propinsi Maluku .Bahwa apabila
Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah SungaiMaluku, dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Tergugat yangharus bertanggungjawab untuk tahapan pembebasaan lahan bagipembangunan irigasi tersebut sangat keliru dan tidak berdasar,maka dengan demikian gugatan penggugat yang memasukanKementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DirektoratJendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku sebagaiTergugat dalam perkara ini merupakan gugatan yang
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Didi Supriadi
82 — 29
Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Didi Supriadi
18 — 3
RENGKI WULANDARI BIN JUNAIDI DESA PENANDINGAN KEC SUNGAI ROTAN KAB MUARA ENIM
175 — 66
Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrimal Btr, tertanggal 14 Maret 2022 untuk seluruhnya.
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Tergugat.
Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrimal Btr, tertanggal 14 Maret 2022.
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt.
Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrimal Btr, tertanggal 14 Maret 2022.
- Mewajibkan Tergugat untuk melakukan proses ulang mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong Tanjung Babolik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
WALI NAGARI SUNGAI AUA
182 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
KELOMPOK TANI BOSA ADAT SUNGAI AUR, DK.
RIRIS ROSARI SIMANULLANG
Tergugat:
KEPALA DESA SUNGAI RAYA
167 — 144
Penggugat:
RIRIS ROSARI SIMANULLANG
Tergugat:
KEPALA DESA SUNGAI RAYATENTANG OBJEK GUGATAN:Keputusan Kepala Sungai Raya, Nomor 140/257/KDS/TAHUN 2019, tentangPemberhentian Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Sungai Raya,Kecamatan Siempat Nempu Hulu, atas Nama RIRIS) ROSARASISIMANULLANG, pada tanggal 16 April 2019 ;ll.
Bahwa Penggugat pada mulanya adalah Perangkat Desa Sungai Raya,Kecamatan Siempat Nempu Hulu,Kabupaten Dairi dengan jabatan KepalaUrusan Umum dan Perencanaan yang di angkat atau di tetapkan berdasarkanSurat Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Nomor : 140/01/KD/TAHUN 2017Tertanggal 03 Januari 2017 Tentang pengangkatan Perangkat Desa SungaiRaya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu tahun 2017;2.
Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Nomor140/257/KDS/TAHUN 2019, Tentang Pemberhentian PerangkatDesa di Lingkungan Pemerintah Desa Sungai Raya, KecamatanSiempat Nempu Hulu atas Nama Riris Rosarasi Simanullangpada tanggal 16 April 2019, (Foto Copy dari Copy) bermeteraicukup. Selanjutnya diberi tanda P 1;2.
Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Nomor140/01/KDS/TAHUN 2017, Tentang Pengangkatan PerangkatPutusan No. 203/G/2019/PTUNMDN him. 27Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, padatahun 2017, atas Nama Riris Rosarasi Simanullang padatanggal 03 Januari 2017, Potocopy yang sesuai dengan aslinyabermeterai cukup Selanjutnya diberi tanda P 2;3.
Foto Copy Objek Sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Sungai RayaNomor : 140/257/KDS/TAHUN 2019, Tentang PemberhentianPerangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Sungai Raya,Kecamatan Siempat Nempu Hulu atas Nama Riris RosarasiSimanullang pada tanggal 16 April 2019, Potocopy asli ada padaPenggugat telah diberi meterai yang cukup Selanjutnya diberitandaT7;8.
Terbanding/Penggugat : HARTINI Diwakili Oleh : Yusuf, SH
121 — 10
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Spn, tanggal 6 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut yang amar selengkapnya sebagai berikut;
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA<
adalah sah hak milik Penggugat;
- Menyatakan Tergugat tidak berhak atas Tanah Objek Perkara;
- Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai Tanah Objek Perkara dengan mendirikan bangunan/gedung Puskesmas Pembantu diatas Tanah Hak Milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk menghapus bangunan/gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) yang didirikan oleh Tergugat di atas tanah Hak Milik Penggugat sebagai aset Pemerintahan Kota Sungai
Pembanding/Tergugat : WALIKOTA SUNGAI PENUH Cq DINAS KESEHATAN KOTA SUNGAI PENUH Diwakili Oleh : Dr. Adithiya Diar, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat : HARTINI Diwakili Oleh : Yusuf, SH
327 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Afrijol bin Ali Sabar; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
481 — 443
M E N G A D I L I Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa, Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang atas nama Badarudin dan Munah S.Pd.I tanggal 5 Mei 2017; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa, Desa Sungai
PENGGUGAT : BADARUDIN LAWAN TERGUGAT : KEPALA DESA SUNGAI ULAR KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT,
Ular Kecamatan Secanggang Nomor : 15 tahun2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa Sungai UlarKec.
Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Nomor:15 tahun 2017 Sah;3.
.Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang,Kabupaten Langkat, Nomor : 14103/SK/SU/2013, tentangPengangkatan Kaur Kesra Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang,Kabupaten Langkat, atas nama MUNAH, S.Pd.l tertanggal 27 Pebruari2017 (Bukti P 15);16.Foto copy Lampiran Keputusan Kepala Desa Sungai Ular, Nompor : 10, Tahun2016, Tentang Penghunjukan Pelaksana Teknis PengelolaanKeuangan Desa (PTPKD) Desa Sungai Ular, tahun anggaran 2016 (Bukti P 16) ;17.Foto copy Surat Pernyataan
A MIL, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Lakilaki, Tempat/tanggallahir, Sungai Ular 15 April 1963, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempattinggal Dusun V Sungai Ular, Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang,Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangketerangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangantanggal 16 Oktober 2017;2.
ZUBAIDAH, S.Pd.I, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan ,Tempat/tanggal lahir, Sungai Ular 28 Desember 1990, Agama Islam, PekerjaanPerangkat Desa, Tempat tinggal Dusun Il Sungai Ular, Desa Sungai Ular,Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalamBerita Acara Persidangan tanggal 23 Oktober 2017;3.
Tergugat:
Kodam XIV Hasanuddin
37 — 20
Sungai Tangka Sejahtera
Tergugat:
Kodam XIV Hasanuddin
47 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ; Zalmi, SH bin Abdul Munir
19 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ; Hj. KHADIJAH binti MAT UDIN
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
45 — 52
PERKEBUNAN NUSANTARA I Regional 7 Kebun Sungai Lengi
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
43 — 42
PERKEBUNAN NUSANTARA I Regional 7 Kebun Sungai Lengi
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
52 — 89
PERKEBUNAN NUSANTARA I Regional 7 Kebun Sungai Lengi
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
43 — 5
EGA SUGANDANI LAWAN KEPALA BALAI PSDA Wilayah Sungai Citarum, DKK
Bahwa objek tanah dalam perkara aquo adalah merupakan tanah bekassungai (ex kali mati) yang mana berdasarkan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, DaerahManfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai DanSungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekassungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara yang berada dibawahpembinaan Direktur Jendral atas nama Menter i", Oleh sebab itu apa yangdidalilkan oleh Penggugat yang menyatakan
,Daerah Manfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan BekasSungai Dan Sungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1)55Lahan bekas sungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara yangberada dibawah pembinaan Direktur Jendral atas nama Menter';Bahwa Tergugat tidak pernah mengambil tanah milik Penggugatdan berdasarkan atas Pasal 41 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran
dan IV,dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa objek tanah dalam perkara aquo adalah bukan hak milikPenggugat, akan tetapi merupakan tanah bekas sungai (ex kali mati)Cipamokolan, yang mana berdasarkan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, DaerahManfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai DanSungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekassungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara yang beradadibawah pembinaan Direktur
(ex kali mati) yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, Daerah Manfaat SungaiDaerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai Dan Sungai, dalam Pasal 17ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekas sungai merupakan inventaris64kekayaan milik Negara yang berada dibawah pembinaan Direktur Jendral atasnama Menteri;Menimbang, bahwa menurut saksi Asep Sudarma Adjie, saksi TatangAditya dan saksi H.Muhamad Maya Maryana, dibawah sumpah menerangkanpada pokonya
tanah tersebut dikuasai oleh negara yang dalam hal ini adalah DinasPekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Barat sesuai dengan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai,Daerah Manfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai DanSungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekas sungalmerupakan inventaris kekayaan milik Negara yang berada dibawah pembinaanDirektur Jendral atas nama Menteri;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Erlina Sari
90 — 54
Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Erlina Sari
ZULNA YOSEPHA,SH
Terdakwa:
SUNGAI YORDAN PAPALIA
29 — 23
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa SUNGAI YORDAN PAPALIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
Penuntut Umum:
ZULNA YOSEPHA,SH
Terdakwa:
SUNGAI YORDAN PAPALIANama lengkap : Sungai Yordan Papalia2. Tempat lahir : Batam3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 1 Juni 19994. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Perumahan Happy Garden Blok A No. 158 Kec.Lubuk Baja Kota Batam7. Agama : Katholik8. Pekerjaan : Tidak AdaTerdakwa Sungai Yordan Papalia ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019Terdakwa Sungai Yordan Papalia ditahan dalam tahanan rutan oleh:2.
Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019sampai dengan tanggal 18 Mei 2019Terdakwa Sungai Yordan Papalia ditahan dalam tahanan rutan oleh:3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni2019Terdakwa Sungai Yordan Papalia ditahan dalam tahanan rutan oleh:4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal20 Juni 2019Terdakwa Sungai Yordan Papalia ditahan dalam tahanan rutan oleh:5.
Menyatakan terdakwa SUNGAI YORDAN PAPALIA bersalah melakukantindak pidana PENCURIAN, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 362KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNGAI YORDAN PAPALIAdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.3.
Perbuatan terdakwa SUNGAI YORDAN PAPALIA mengakibatkan saksiILYAS KIKI HANDIKA mengalami kerugian + Rp. 12.000.000,(dua belasjuta rupiah).Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Menyatakan Terdakwa SUNGAI YORDAN PAPALIA telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (Satu) tahun;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;5.