Jessindo Prakarsa, dengan rincian sebagai berikut : Faktur Nomor: 00001/01/FP/2002/BE00117 atas nama TOKORATNA sebesar Rp. 70.754.040, Faktur Nomor: 00001/01/FP/2002/BI00553 atas nama TOKOPURNAMA JAYA 2 sebesar Rp.54.318.460, Faktur Nomor: 00001/01/FP/2002/BI00597 atas nama TOKOPURNAMA JAYA 2 sebesar Rp.15.681.200, Faktur Nomor: 00001/01/FP/2002/BX00295 atas nama TOKORAJAWALI sebesar Rp.62.837.600, Faktur Nomor: 00001/01/FP/2002/BI00555 atas nama PT RAMAINDO GLOBAL sebesar Rp.133.499.512, namun di

Jessindo Prakarsa, adapun faktur yang disalangunakan oleh terdakwarinciannya adalah sebagai berikut : Faktur Nomor: 00001/01/FP/2002/BE00117 atas nama TOKORATNA sebesar Rp.70.754.040, Faktur Nomor: 00001/01/FP/2002/BI00553 atas nama TOKOPURNAMA JAYA 2 sebesar Rp.54.318.460,Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2020/PN.Bgr Faktur Nomor: 00001/01/FP/2002/BI00597 atas nama TOKOPURNAMA JAYA 2 sebesar Rp.15.681.200, Faktur Nomor: 00001/01/FP/2002/BX00295 atas nama TOKORAJAWALI sebesar Rp.62.837.600

Rama Indo Global sebesar Rp 133.499.512, Faktur penjualannomor: 00001/01/FPI2002/BI00556 atas nama Toko Sen Jaya sebesar Rp34.778.240, Faktur penjualan nomor : 00001/01/FPI2002/BE00117 atas namaToko Ratna sebesar Rp /70.754.040, Faktur penjualan nomor:00001/01/FPI2002/BI00553 atas nama Toko Pumama Jaya Il sebesar Rp54.318.460, Faktur penjualan nomor: 00001/01FPI2002/BX00295 atas namaToko Rajawali/ Kho Akhwang sebesar Rp 62.837.600, adalah faktur yangterdakwa buat seolah tokotoko tersebut memesan

Jessindo Prakarsa,adapun faktur yang disalahgunakan oleh terdakwa rinciannya adalah sebagaiberikut : Faktur Nomor: 00001/01/FP/2002/BE00117 atas nama TOKO RATNAsebesar Rp.70.754.040, Faktur Nomor: 00001/01/FP/2002/BI00553 atas nama TOKO PURNAMAJAYA 2 sebesar Rp.54.318.460, Faktur Nomor: 00001/01/FP/2002/BI00597 atas nama TOKO PURNAMAJAYA 2 sebesar Rp.15.681.200, Faktur Nomor: 00001/01/FP/2002/BX00295 atas nama TOKO RAJAWALIsebesar Rp.62.837.600, Faktur Nomor: 00001/01/FP/2002/BI00555 atas nama PT

September 2004,Nomor : 00001/307/04/812/08 tanggal 8 Januari 2008diterbitkan oleh Kantor PelayananPajak Madya Makassar berdasarkan Laporan Pemeriksaan PajakNomor : LAP01/WPJ.15/KP.0605/2008 tanggal 7 Januari 2008dengan perhitungansebagai berikut rain Cim.

Dengandemikian, SKPKBTPPN Nomor : 00001/307/04/812/08 tanggal 8 Januari 2008 yangditerbitkan olehTergugat cacat hukum (tidak sah) ;Bahwa fakta fakta hukum yang menunjukkan SKPKBTtersebut cacathukum adalah sebagai berikutBahwa Keputusan Tergugat Nomor : KEP556/PJ.07/2008tanggal 22 Oktober 2008 tersebut, cacat hukumkarena didasarkan danmempertahankan pada SKPKBT Nomor : 00001/307/04/812/08tanggal8 Januari 2008 yang memiliki cacat hukum ;Bahwa SKPKBT Nomor : 00001/307/04/812/08 tanggal 8Januari 2008tidak

Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKPKBT PPN,membatalkanSKPKBT PPN Nomor : 00001/307/04/812/08, dan menghapuskansanksi administrasi berupa kenaikan yang tercantum dalamSKPKBT PPN Nomor : 00001/307/04/812/08 ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan PeninjauanKembali tersebutMahkamah Agung berpendapatBahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak sudah benar dan sesuaidengan peraturan perundang undangan yang berlaku' karenapengajuan gugatan Penggugat lewat waktu30

Menyatakan Surat lin Perumahan No: 1n.5.02/00001/11.92, tanggal 15Desember 1989 jo. No: Tn.5.02/00001/11.95, tanggal 24 Desember 1992 jo.No: Tn.5.02/00001/11.98, tanggal 1 Mei 1996 jo. No: Tn.5.02/00001/11.01,tanggal 16 April 1999 jo. No: Tn.5.02/00001/11.04, tanggal 13 Januari 2004jo. No: Tn.5.02/00001/11.07, tanggal 18 Oktober 2005 atas nama Tergugat Ilbatal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;5.

TN/5.02/00001/11.92tanggal 15 Desember 1989 jo. No. TN.5.02/00001/11.95 tanggal 24Desember 1992 jo. No. TN.5.02/00001/11.98 tanggal 1 Mei 1996 jo.No. TN.5.02/00001/11.01 tanggal 16 April 1999 jo. No. TN.5.02/00001/11.07 tanggal 18 Oktober 2005 atas nama Tergugat Ill(sekarang Pemohon Kasasi Il) atas nama Pemohon Kasasi Ilterhadap ruangan di JIn.

TN/5.02/00001/11.92 tanggal 15 Desember 1989 jo.No. TN.5.02/00001/11.95 tanggal 24 Desember 1992 jo.No. TN.5.02/00001/11.98 tanggal 1 Mei 1996 jo. No. TN.5.02/00001/11.01 tanggal 16 April 1999 jo. No. TN.5.02/00001/11.07Hal. 16 dari 31 hal. Put.

TN/5.02/00001/11.92 tanggal 15 Desember 1989 jo.No. TN.5.02/00001/11.95 tanggal 24 Desember 1992 jo. No.TN.5.02/00001/11.98 tanggal 1 Mei 1996 jo. No. 1N.5.02/00001/11.01 tanggal 16 April 1999 jo. No.

.: 1TN.5.02/00001/11.92, tertanggal 15 Desember 1989 jo. No.: TN.5.02/00001/11.95, tertanggal 24 Desember 1992 jo. No.: TN.5.02/00001/11.98, tertanggal 1 Mei 1996 jo. No.: TN.5.02/00001/11.01,tertanggal 16 April 1999 jo. No.: TN.5.02/00001/11.04, tertanggal 13Januari 2004 jo.

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Tergugat :MenurutPenggugatMenurut MajelisPut.56874/PP/M.ITA/99/2014Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan SuraKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2007 Nomor:00001/201/07/417/13 tanggal 31 Desember 2013;bahwa Tergugat berpendapat Penerbitan SKPKB PPh Pasal 21 Nomor 00001/201/07/417telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang NomorTahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Keuan:Republik Indonesia No.145/PMK.03/2012 tanggal 10 September 2012 tanggal 10 Septerr2012 tentang Tata Cara Penerbitan surat ketetapan pajak;bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 20(Nomor: 00001/201/07/417/13 tanggal 31 Desember 2013 telah diterbitkan tanpapembahasan akhir dan melampaui daluwarsa

penetapan untuk Masa Pajak, Bagian TahurPajak, atau Tahun Pajak 2007;bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 20(Nomor: 00001/201/07/417/13 tanggal 31 Desember 2013 diterbitkan oleh Kantor PelayaiPajak (KPP) Pratama Cilegon;bahwa atas Surat Ketetapan Pajak a quo, Penggugat dengan surat nomor 01/Gugatan/I/2tanggal 25 Januari 2014 mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf d UndUndang Nomor 6

Majelis berkeyakinan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2Nomor: 00001/201/07/417/13 tanggal 31 Desember 2013 a quo dikirim oleh Terbanc(KPP Pratama Cilegon) tanggal 2 Januari 2014;bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat daluwarsa penetapan SKPKB P:Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2007 Nomor: 00001/201/07/417/13 terhitung sitanggal dikirim oleh Tergugat yakni tanggal 2 Januari 2014;bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan penerbitan SKPKB Pajak PenghasPasal 21 Tahun Pajak

untukmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SKPKB Pajak PenghasilaPasal 21 Tahun Pajak 2007 Nomor: 00001/201/07/417/13 tanggal 31 Desember 2013;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundaundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkar:inl;Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan Surat KetetaPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2007 Nomor:00001/201/07

Selanjutnyadidalilkan bahwa almarhun Ali Yislam meninggalkan harta warisan berupatanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00001 KelurahanSokanegara Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas;2. Dalil tersebut menunjukan bahwa Penggugat sedang mendalilkan bahwaia mempunyai kepentingan atas SHM No. 00001 Kel. Sokanegara tersebut;3.

Yang benar bahwa sebelum dijual lelang SHM No.00001 Kel. Sokanegara Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas seluas1.028 m2 adalah milik Tergugat II. Setelah dijual lelang oleh Tergugat IIImelalui Tergugat dan kemudian dibeli olen Tergugat IV sekarng SHM No.00001 tersebut telah menjadi atas nama Sugiarto (Tergugat IV);5. Untuk Posita 3 Tergugat III dan IV tidak mengetahui bagaimana caranyaPenggugat mengetahui kalau obyek SHM 00001 telah terjua lelang;6.

Bahwa proses pelelangan terhadap SHM No. 00001 Kel. SokanegaraKec.

Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat II Rekonvensi melakukanperbuatan melawan hukum karena tidak mau menerima pengembalian sisahasil lelang SHM No. 00001 Kel. Sokanegara;3.

Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum; Bahwa jika status Penggugat sebagai ahli Waris dari alm AlliYislam belum jelas begitupun jika obyek tanah SHM No. 00001 Kel.Sokanegara Kec.

US.1.04/00001/01.05 tanggal 6 Maret2002, serta Penetapan Harga Sewa No. HS.035 UP/DKI/I/1983 tanggal4 Januari 1983 dan No. HS.036 UP/DKI/II/1983 tanggal 4 Pebruari. Bahwa terhadap rumah sengketa adalah rumah ber SIP (Surat jinPerumahan) No.

US.1.04/00001/01.05 tertanggal 6 Maret 2002 dinyatakan tidaksah dan tidak berlaku, dan penghunian Penggugat atas rumah di Jl.Pasar Baru No. 37 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar,Jakarta Pusat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;.

US.1.04/00001/01.05 tertanggal 6 Maret 2002 (obyek gugatan)telah dinyatakan batal dan tidak berlaku, dan memerintahkan kepadaDinas Perumahan DKI Jakarta untuk melakukan pembatalan terhadapSurat Ijin Perumahan (SIP) No. TS.1.04/00003/01.05 tertanggal 4 Maret2002 dan Surat ljin Perumahan (SIP) No. US.1.04/00001/01.05tertanggal 6 Maret 2002 tersebut ;7. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2587 K/Pdt/2009 tanggal 25 September 2012 jo.

US.1.04/00001/01.05 tertanggal 6 Maret 2002 ;. Dengan demikian maka pencabutan No.

US.1.04/00001/01.05 tertanggal 6 Maret 2002diberikan / dibuat dengan cara memanipulasi data, yaitu denganHalaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUNJKTPAGEmenyebutkan Nama Pemilik tidak diketahui, sedangkan dalam SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta No. HS.035 UP/DKI/I/1983 tanggal 4 Januari 1983 dan No.

XIA/99/2014Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Permohonangugatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/01 1/13 tanggal 28 Oktober 2013;bahwa dalam surat gugatan disebutkan salah satu dasar hukum gugatan yaitu Pasal 23 ay:(2) huruf b UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata CPerpajakan, yang menyatakan bahwa "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajakterhadap:

(b) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan perpajakan, selaiyang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;bahwa Penggugat mengajukan permohonan agar SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2003Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013, yang memutuskan PPh dapatterutang atas keuntungan karena pembebasan utang yang diperoleh pada tahun pajak 200tetapi ditetapkan sebagai objek PPh tahun pajak 2003, harus dibatalkan atau setidaknyadinyatakan batal;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis

Permohonan penundaan penagihan pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar P:Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Okt2013;Menurut Tergugat :bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat menyatakan Penagihan pajak atas SKFtersebut di atas dinyatakan ditunda sampai ada putusan Pengadilan Pajak, (berdasatketentuan Pasal 43 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentPengadilan Pajak).

Gugatan Penggugat atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BaTahun Pajak 2003 Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013 tidak d:diterima;2.

Menolak pemohonan penundaan penagihan pajak atas Surat Ketetapan Pajak KuBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/011/13 tans28 Oktober 2013;mengingatMemutuskanUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal

Menyatakan barang bukti berupa :

Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 00001, Desa Pakuku Jaya tanggal 20 Mei 2019, Surat Ukur Nomor : 00001/Pakuku Jaya/2019 tanggal 14 Mei 2019, luas 26.320 M2, atas nama Raisi Hunow;

No. 82 GS. 00001/1997. atas nama NgakanKetut Seririt, Penggugat telah sering mengajak Ngakan Ketut Seririt untukmenyelesaikan administrasi secara tuntas agar Sertifikat Hak Milik.

No. 82 GS. 00001/1997 atasnama Ngakan Ketut Seririt yang dapat merugikan Penggugat, mohondiletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) ;Bahwa karena Para Tergugat bukan sebagai pemilik tanahsebagai obyek transaksi jual beli dan tanah menjadi hak milik Penggugat,maka Para Tergugat wajid menyerahkan Sertifikat Hak Milik.

No. 82 GS.00001/1997 atas nama Ngakan Ketut Seririt sebagai dokumen kepemilikanhak kepada Penggugat secara sukarela bilamana perlu dengan bantuanalat Negara;Bahwa Turut Tergugat sebagai Lembaga yang memilikikewenangan untuk menerbitkan setifikat Sehubungan dengan telahHalaman 3 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bliterjadinya transaksi jualbeli yang sah, sesuai dengan gugatan poin 2 dan 5maka Turut Tergugat wajib menerbitkan Sertifikat Hak Milik.

No. 82GS. 00001/1997 terletak di Subak Tunggakalas Tempek Kuning, DusunKuning Desa Tamanbali, Kecamatan dan Kabupaten Bangli, dilakukansecara Adat yang bersifat rill dan kontan adalah sah dengan segala akibathukumnya ;3. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan terhadap SertifikatHak Milik. No. 82 GS. 00001/1997 atas nama Ngakan Ketut Seririt adalahsah dan berharga ;4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik.

No. 82GS. 00001/1997 atas nama Ngakan Ketut Seririt kepada Penggugat secarasukarela bilamana perlu dengan bantuan alat Negara ;5. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenBangli sebagaiTurut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik. No. 82GS. 00001/1997 yang semula atas nama Ngakan Ketut Seririt menjadi atasnama Ngakan Putu Perasi Lugera sebagai Penggugat ;6.

Bahwa berdasarkan Surat Jawaban dari Terbanding Nomor : S31/WPJ.09/KP.0106/2004 perihal penjelasan atau koreksi yangmenjadi dasar terbitnya SKPKBT PPh Pasal 2 Nomor :00001/3803/99/428/03 angka 2 dan 3 (fotokopi surat terlampir),dinyatakan bahwa SKPKBT diterbitkan karena adanyarekomendasi dari Tim Pemeriksa Inspektorat JenderalDepartemen Keuangan yang sedang melakukan pemeriksaanHal 2 dari 28 hal. Put.

No. 69 B/PK/PJK/2006Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP87.B/WPJ.09/BD.0303/2004 tanggal 16Agustus 2004 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 1999 Nomor: 00001/303/99/428/03 tanggal 16 Juli 2003, atas nama : PT.

;Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak pernahmempermasalahkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP013/WPJ.07/KP.1306/2001 tanggal 8 Juni 2001, khususnyaterhadap Termohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak dapatdiketahui apakah Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP013/WPJ.07/KP.1306/2001 tanggal 8 Juni 2001 benarbenarmerupakan dasar diterbikannya SKPKBT PPh Pasal 23 Tahun1999 Nomor : 00001/303/99/428/03 tanggal 16 Juli 2003;Bahwa dengan memperhatikan tahun kalender daripada LaporanPemeriksaan

Put:06800/PP/M.V/12/2005 tertanggal 30 November 2005 yangdiucapkan tanggal 25 Oktober 2005, telah menunjukkan bahwaMajelis Hakim telah mengetahui dasar penerbitan SKPKB PPhPasal 23 Tahun 1999 Nomor : 00028/203/99/428/01 tanggal 9 Juli2001 dan juga dasar penerbitan SKPKBT PPh Pasal 23 Tahun1999 Nomor : 00001/303/99/428/03 tanggal 16 Juli 2003;Hal 15 dari 28 hal. Put.

No. 69 B/PK/PJK/2006penerbitan SKPKBT PPh Pasal 23 Tahun 1999 Nomor : 00001/303/99/428/03 tanggal 16 Juli 2003 benarbenar didasarkan padadata yang semula belum terungkap;Bahwa untuk menguji apakah penerbitan SKPKBT PPh Pasal 23Tahun 1999 Nomor : 00001/303/99/428/03 tanggal 16 Juli 2003didasarkan pada data yang belum terungkap, Majelis Hakim hanyamendasarkannya pada rincian Laporan Keuangan, termasukmengenai biayabiaya yang dilaporkannya, dan dengan tidakdilakukannya pemeriksaan, pengujian dan penilaian

SKPKB PPh Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Jun 2013;b. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;c. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013;d. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;e. SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 275/C/PK/PJK/2015f. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;g.

SKPLB PPh Nomor 00001/406/08/081/13 tanggal12 Jun 2013:ii. SKPKB PPh Pasal 21 Nomor 00001/201/08/081/13 tanggal12Juni 2013;iii SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal12Juni 2013;iv. SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;v. SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13tanggal12 Juni 2013;vii SKPKB PPh Pasali5 Final Nomor 00001/241/08/081/13tanggal12 Juni 2013;Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 275/C/PK/PJK/2015vi.

Pos Indonesia (Persero) dan mendapatkan copyresi, dimana pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)PPh Pasal15 Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2008 Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 berdasarkanCopy Resi dimaksud yaitu pada tanggal 18 Juni 2013 pukul 11:13;5.

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.47718/PP/M.1I/99/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang menyatakan:Gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)PPh Pasal 15 Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013, atas nama PT.

Desember2008 Nomor 00001/241/081/13 tanggal 12 Juni 2013 atas nama Penggugat,NPWP 02.190.774.6081.000, adalah sudan tepat dan benar denganpertimbangan:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentangkoreksi dalam perkara a quo berupa penerbitan Keputusan Tergugat atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 15 Final Masa Pajak Januaris.d.

Nomor 00001/Kedungwuluh/2002, tanggal 11 Januari 2002), dan Sertipikat Hak MilikHal. 9 dari 28 hal. Put. No. 761 K/Pdt/2013.Nomor 185, milik Penggugat tersebut dan setelah diketahuinya terdapatAkta Wasiat tertanggal 02 Agustus 2006, Notaris Gati Sudardjo SH.

(diganti menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 02007,SU.No.00001/ Kedungwuluh/2002, tanggal 11 Januari 2002)melalui PPAT Gati Sudardjo SH. (Turut Tergugat II);3. Akta Jual Beli No. 597/2006 atas Sertipikat Hak Milik Nomor185 melalui PPAT Gati Sudardjo SH.

No. 00001/Kedungwuluh/2002,tanggal 11 Januari 2002), yang dilakukan oleh Notaris/PPATGati Sudardjo SH. (Turut Tergugat Il) di Purwokerto, denganHal. 12 dari 28 hal. Put.

No. 00001/Kedungwuluh/2002, tanggal11 Januari 2002), yang dilakukan oleh Notaris/PPAT Gati SudardjoHal. 13 dari 28 hal. Put. No. 761 K/Pdt/2013.SH. (Turut Tergugat II) di Purwokerto, dengan Akta Jual Beli No.1340/XII/Pwt/2005 pada tanggal 26 Desember 2005;3.

No.00001/Kedungwuluh/2002, tanggal 11Januari 2002) Sertipikat Hak Milik Nomor 185, dan ditambah ganti rugiimateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

SKPKB PPh Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013;Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 277/C/PK/PJK/2015b. SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13tanggal 12 Juni 2013:c. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;d. SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13tanggal 12 Juni 2013;e. SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;f.

SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal12 Juni 2013;g. SKPN PPN Masa Juli 2008 Nomor 00002/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013:h. SKPN PPN Masa Agustus 2008 Nomor SEM00006/507/08/081/13tanpa tanggal;i. SKPN PPN Masa September 2008 Nomor 00004/507/08/081/13tanggal 12 Juni 2013;j. SKPN PPN Masa Oktober 2008 Nomor 00005/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013:k.

Putusan Nomor 277/C/PK/PJK/2015Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47717/PP/M.1I/99/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2008 Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,atas nama: PT.

SKPLB PPh Nomor 00001/406/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;i. SKPKB PPh Pasal 21 Nomor 00001/201/08/081/13tanggal 12 Juni 2013:ili, SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/244/08/081/13tanggal 12 Juni 2013:iv. SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/08/081/13tanggal 12 Juni 2013:v. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13tanggal 12 Juni 2013:vi. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Nomor00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013:vi.

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.47717/PP/M.II/99/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yangmenyatakan:Gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2008 Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni2013, atas nama PT.

Putusan Nomor 720/B/PK/PJK/2011.Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP09/WPJ.04/KP.1003/2010 tanggal 4 Maret 2010tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan NilaiNomor : 00001/507/07/017/10 tanggal 28 Januari 2010 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2007, atas nama : BUT Apexindo Offshore Pte Ltd.,NPWP : 02.837.776.0017.000, alamat : Gedung Medco Lantai 2, JI.

yang dilakukan olehDirektur Jenderal Pajak terhadap SKPN PPN Tahun Pajak 2007 Nomor:00001/507/07/017/10 yang dituangkan dalam surat keputusan pembetulanNomor : KEP09/WPJ.04/KP.1003/2010 tanggal 4 Maret 2010 adalah tidakbenar atau cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperpajakan yang berlaku seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1)UU KUP.Atas Pembetulan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yangtertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP09/

Putusan Nomor 720/B/PK/PJK/2011.Nomor: 00001/507/07/017/10 Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 yangtidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku khususnya Pasal 16ayat (1) UU KUP itu sendiri maka atas Pembetulan yang keliru (cacat hukum)tersebut diajukan gugatan oleh Pemohon melalui Pasal 23 ayat (2) huruf bUU KUP.Dengan memperhatikan kronologi pemeriksaan dari awal sampai dengandilakukannya penelitian ulang, Direktur Jenderal Pajak tidak mempunyaidasar yang kuat untuk melakukan pembetulan

atas SKP Nihil PPN Nomor :00001/507/07/017/10 tanggal 28 Januari 2010 Tahun Pajak 2007 denganmengacu kepada Pasal 16 ayat (1) UU KUP karena pada kenyataannya tidakterdapat kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan atas peneribatan SKP Nihil PPN tahun2007 yang telah dikeluarkan oleh pihak Pemeriksa.

berikut : Uraian SKP Nihil Surat KeputusanNo. 00001/507/07/017/10Kep09/WPJ.04/KP.1003/10 Penyerahan yang terutang PPN319.680.825.880,319.680.825.880, Pajak Keluaran31.968.082.588,31.968.082.588, Kredit PPN 31.968.082.588, 0,Pajak yang tidak/kurang dibayar 0, 31.968.082.588,Sanksi Administrasi 0, 15.344.679.642,Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0, 47.312.762.230, Halaman 7 dari 10 halaman.

Memberikan ijin kepada Pemohon (Sri Yunita) sebagai wali dari anak Pemohon yang masih belum dewasa, bernama Achmad Dalvin Septiansyah, Muhamad Delvin Septiansyah, Qirana Pramudita, khusus untuk mewakili, mengurus dan menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan Proses Peralihan Hak atas sebidang tanah perumahan terletak di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1540/Desa Genteng Kulon, Surat Ukur Tanggal 03-01-2008 Nomor 00001

Lahirdi Banyuwangi, 26 Nopember 2014, umur 3 tahun 6 bulan ; Bahwa anak Pemohon tersebut yang menurut hukum dianggap belumdewasa yang saat ini hidup satu rumah dengan Pemohon, dan Pemohonbermaksud untuk pembagian hak bersama untuk diri sendiri ataupunkepada orang lain atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor :1540/Gentengkulon, Surat Ukur Tanggal 03012008, Nomor 00001/2018,Luas 230 M2, tertulis atas nama 1. Sri Rahayu, 2. Achmad DalvinSeptiansyah, 3. Muhamad Delvin Septiansyah, 4.

Lahirdi Banyuwangi, 26 Nopember 2014, umur 3 tahun 6 bulan ;Untuk melakukan peralinan hak bersama baik selurunya atau sebagian atasSertipikat Hak Milik Nomor : 1540/Gentengkulon, Surat Ukur Tanggal 03012008, Nomor 00001/2018, Luas 230 M2, tertulis atas nama 1. Sri Rahayu, 2.Achmad Dalvin Septiansyah, 3. Muhamad Delvin Septiansyah, 4. QiranaPramudita, terletak di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, KabupatenBanyuwangi untuk diri Sendiri ataupun orang lain ;3.

Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1540/Desa Genteng Kulon, Surat UkurTanggal 03012008 Nomor 00001/2008 Luas 230 M2 atas nama Sri Rahayu,Achmad Dalvin Septiansyah, Muhamad Delvin Seeptiansyah, QiranaPramudita, Bukti P 6;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P 1 sampai dengan P 6adalah fotocopy bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok;Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orangsaksi bernama: 1.

KecamatanGenteng, Kabupaten Banyuwangi ; Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sawahan RT 07, RW 04, DesaGenteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi; Bahwa saksi mempunyai 4 (empat) orang anak bernama Sri Yunita( Pemohon) Eko, Desiana, Sri Rahayu; Bahwa saksi mempunyai sebidang tanah perumahan yang merupakan hartapeninggalan dan akan diatas namakan Sri Rahayu; Bahwa sebidang tanah perumahan dan telah mempunyai Sertifikat Nomor1540/Desa Genteng Kulon, Surat Ukur Tanggal 03012008 Nomor 00001

Banyuwangi ; Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sawahan RT 07, RW 04, DesaGenteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi; Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lakilaki bernama Putro RizkiUtomo sekarang berada di Batam; Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Achmad DalvinSeptiansyah, Muhamad Delvin Septiansyah, Qirana Pramudita; Bahwa orang tua pemohon mempunyai sebidang tanah perumahan denganSertifikat Nomor 1540/Desa Genteng Kulon, Surat Ukur Tanggal 03012008Nomor 00001

Bahwa sebelum tanggal 7 Maret 2010 dengan akal liciknyaTergugat IItelah mengalinkan dan membaliknama SIP atas nama Tergugat Iltersebut kepada Tergugat Ill (Ali Harris) sesuai dengan SuratPernyataan Penyerahan Hak Huni Rumah dan Pengosongan tanggal 9September 2009 yang juga telah disetujui oleh Tergugat denganterbitnya SIP Nomor TS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009 atasnama Ali Harris (Tergugat Ill); Bahwa mengenai pengalihan sertaterbitnya SIP Nomor TS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009

Nomor 685 K/Pdt/2017Menyatakan SIP Nomor TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret2007 atas nama Tergugat II (Maureen Mawengkang) adalah tidaksah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat; Angka 5 petitum gugatan Penggugat:Menyatakan SIP Nomor TS. 1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober2009 atas nama Tergugat Ill (Ali Harris) adalah tidak sah secarahukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";Bahwa halhal yang diuraikan dan dijelaskan oleh Penggugat dalamPosita serta Petitum sebagaimana

Nomor 685 K/Pdt/2017a) Bahwa (i) SIP Nomor TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret2007 atas nama Maureen Mawengkang (Tergugat Il); dan (ii) SIPNomor TS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009 atas namaAli Harris (Tergugat Ill), yang dikeluarkan Tergugat dandipersoalkan dalam perkara ini adalah suatu penetapan yangjelas dan nyata secara substansi dan isinya diwujudkan secaratertulis;b) Bahwa: (i) SIP Nomor TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret2007 atas nama Maureen Mawengkang (Tergugat Il); dan (ii) SIPNomor

TS. 1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009 atas namaAli Harris (Tergugat Ill), yang dikeluarkan Tergugat dandipersoalkan dalam perkara ini adalah jelas dan nyatadikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal iniadalahTergugat I, selaku organ administrasi Negara, yakni DinasPerumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta;Cc) Bahwa (i) SIP Nomor TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret2007 atas nama Maureen Mawengkang (Tergugat Il); dan (ii) SIPNomor TS. 1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009

Menyatakan SIP Nomor TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret 2007 atasnama Tergugat Il Maureen Mawengkang tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;4. Menyatakan SIP Nomor TS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009 atasnama Tergugat III Ali Harris dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Hunitanggal 9 September 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5. Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patutterhadap putusan ini;6.

XII/99/2013 Jenis Pajak :GugatanTahun Pajak :2009Pokok Sengketa :bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penolakan terhadap permohonan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor :00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 karena tidak memenuhi ketentuan formal, dengan SurKeputusan Tergugat Nomor: S00139/WPJ.07/ KP.0303/2012 tanggal 30 Juli 2012; Menurut Tergugat:bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajak

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan,tanggal kirim Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan adalah 24 April 2012sedangkan tanggal pengajuan keberatan adalah tanggal 26 Juli 2012 (cap pos) sehingga pengajuankeberatan Penggugat lebih dari jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak KBayar Pajak Penghasilan Badan dan tidak dapat dipertimbangkan; Menurut Penggugat:bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor:00001

pada tanggal27 April 2012;bahwa dalam pemasukan dan pengajuan Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayaPenghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor : ABBSI/VII/006/2012 tanggal24 Juli 2012, telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; Menurut Majelis :berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap sengketa gugatan yang diajukan oleh Penggugat secarakronologis dapat diuraikan sebagai berikut :bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009: 00001

/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012, telatdengan ketentuan perpajakan yang berlaku;bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan oleh TergugPenggugat dalam persidangan berupa bukti kirim Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBPenghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor : 00001/206/09/055/12 tanggal13 April 2012, dan bukti pengiriman Surat Keberatan Nomor : ABBSI/VII/006/2012 tanggal24 Juli 2012 berupa tanda terima pos melalui TIKI, diketahui sebagai berikut :1.

Jika dihitung sejak tanggal pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor : 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012dikirim melalui pos tercatat tanggal 24 April 2012, sampai dengan tanggal Surat KeberatanABBSI/VII/006/2012 tanggal 24 Juli 2012 diterima oleh Tergugat pada tanggal 24 Juli 2012dengan bukti yang disampaikan Penggugat berupa tanda terima pos melalui TIKI, telah rjangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan;bahwa sesuai Pasal 25 ayat

SKPKB PPh Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Jun 2013,b. SKPKB PPh Pasal 22 Final Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Juni2013,c. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,d. SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,e. SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,f. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni2013,Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 274/C/PK/Pjk/2015g.

Putusan Nomor 274/C/PK/Pjk/2015Vi.vil.viii.Xi.Xil.Pengembalian Berkas dari Pemeriksa Bukti Permulaan tanggal 20Mei 2013;Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP52/WPJ.06/KP.1105/2013 tanggal 21 Mei 2013;Berita Acara Pergantian Rincian Ilkhtisar Hasil Pembahasan Akhirtanggal 10 Juni 2013;Surat Ketetapan Pajak yang Penggugat terima pada tanggal 20 Juni2013 (Cap POS), antara lain:SKPKB PPh Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Jun 2013,SKPKB PPh Pasal 22 Final Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal12 Juni

2013,SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,SKPN PPN Masa Juli 2008 Nomor 00002/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,SKPN PPN Masa Agustus 2008 Nomor SEM00006/507/08/081/13tanpa tanggal,SKPN PPN Masa September 2008 Nomor 00004/507/08/081/13tanggal 12 Juni 2013,SKPN PPN

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melakukankonfirmasi kepada PT Pos Indonesia (Persero) dan mendapatkan copy resi,dimana pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 22 final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2008 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 berdasarkan copyresi dimaksud yaitu pada tanggal 1806.2013 puluk 11.13;5.

Pasal 22 Final Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2008 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 atasnama Penggugat NPWP 02.190.774.6081.000, sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.

Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000;B. Gi). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/ 091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakJanuari s.d. Desember 2000;(ii) Surat Paksa Nomor SP00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27Desember 2010;C. G) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203/00/ 091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakJanuari s.d.

Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26Oktober 2010 atas Pajak Pengasilan Masa Pajak 2000;B. (i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00001/201/00/ 091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakJanuari s.d. Desember 2000.(ii) Surat Paksa Nomor SP00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27Desember 2010.C. (i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00001/203/00/ 091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakJanuari s.d.

2000;(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00001/201/00/091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakJanuari s.d.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Tergugat:A.Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Nomor 00001/506/00/ 091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000;(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/091/10 tanggal26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2000;(ii) Surat Paksa Nomor SP00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27Desember 2010;(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203