Rupiah dinyatakan tidakberlaku.e Tingkat Kedalaman Investigasi yang kami lakukan dalam penyusunanlaporan penilaian ini dalam tingkat kedalaman memadai dan bebasdari pembatasan dalam melakukan inspeksi, penelahaan,penghitungan dan analisis.e Sifat dan Sumber Informasi menyatakan opini Nilai Pasar atas objekpenilaian dengan Kepentingan Transaksi Jual Beli ini dapatdiandalkan, karena informasi perkiraan dan pendapat yang kamiperoleh dari berbagai Sumber seperti infomiasi yang dipublikasikandan data riset

SUTAN BHATOEGANA, MM, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan T erdakwa;Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;Bahwa pada tahun 2013 Saksi menjabat sebagai Anggota DPR RI di KomisiVII, yang membidangi masalah energi, riset dan tekhnologi, lingkungan hidup;Bahwa mitra kerja Komisi VII antara lain adalah Kementerian ESDM;Bahwa Saksi pernah menelepon Terdakwa, sebelum diadakan rapat kerjaantara ESDM

Penggerakan berbeda dengan menyuruh melakukan,karena dibatasi dengan sarana, sarananya yang terbatas disanadengan janji, penyalahgunaan martabat, dengan kekerasan, ancamankekerasan, dan seterusnya;Bahwa Pasal 56 KUHP berbicara tentang bentuk penyertaan dalambentuk yang lain yaitu perbantuan, orang yang membantu pihak lainuntuk melakukan tindak pidana;Bahwa pengalaman dari beberapa riset yang dilakukan, kadangkadang memang ada kesulitan bagi temanteman Penuntut Umumuntuk memilin satu jenis bentuk

diskusipublik dengan tema sosialisasi kenaikan harga BBM di Indonesia yangdiselenggarakan di Jakarta oleh CV CARLINDA ABADI dengan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) No. 127157Y/019/110 tgl. 04/07/2012 sejumlahRp.88.021.818,00, Surat Perintah Membayar (SPM) No. 02169/ESDM/SJHH/2012 tgl. 18/06/2012 sejumlah Rp.88.021.818,00 atas Surat PerintahKerja No. 40/SPK/P2K.P/PL.S/SJH/III/2012 tgl. 27/03/2012 sejumlahRp.98.800.000,00 dan dokumen pendukungnya. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan sosialisasi riset

Andi Maal Latif.M.T. dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Politeknik NageriUjung Pandang tanggal 22 September 2015;Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISRA MUIN, S.E. di persidangantelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa benar Terdakwa dalam pekerjaan Tahap Pembangunan Jalan NgadeSone (Lanjutan) Kel. Kasturian oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA.2014 Terdakwa adalah rekanan atau pelaksana dalam pembangunan tersebutdengan memijam bendera PT.

pelaksanaan KajiUlang/evaluasi Rencana Bisnis Bank secara berkala.Mempersiapkan data untuk keperluan Rapat UmumPemegang Saham.Merumuskan, mengembangkan serta mengelolaOrganisasi dan Tata Kerja.Merumuskan, mengembangkan serta mengelola klasifikasiCabang dan Cabang Pembantu.Merumuskan, mengembangkan serta mengelola StaffingModel/Formasi Pegawai.Mempersiapkan data untuk pelaksanaan negosiasi GoalSetting sasaran bisnis antara Direksi dengan Kepala UnitKerja (Kepala Divisi dan Pemimpin Cabang).Melakukan riset

perjalanan dinas ke Jakarta, Kalimantan, Jogjakarta,Semarang; Bahwa pada tahun 2008 saksi melakukan perjalanan dinas menggunakanpesawat Lion Air dan Sriwijaya Air; Bahwa biaya perjalanan dinas yang Saksi terima bersumber dari APBDpropinsi Gorontalo, dimana saksi menerima biaya perjalanan dinas dariBendahara atau pendamping, dan ada tanda terima dari Bendahara; Bahwa saksi mengetahui adanya perjalanan dinas ke daerah sebagaiberikut : Tanggal 3 Fabruari 2008 kunjungan ke departemen pertanian, PU,Menteri Riset

Andi Maal Latif,M.T. dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Politeknik NegeriUjung Pandang tanggal 22 September 2015;147Menimbang, bahwa Terdakwa SYAHRUDDIN MILE, S.T. di persidangan telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 adalah PNS pada Dinas Pekerjaan UmumKota Ternate sampai dengan sekarang;Bahwa benar pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA. 2014melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kel.Kasturian

., M.H;Bahwa bidang keilmuan yang ahli kuasai berkenaan dengan HukumAgraria yang dapat diketahui dari bidang pengajaran dan riset ahli, yaitu :(1) Hukum Pertanahan (2) Pengadaan Tanah (3) Pendaftaran Tanah (4)Landreform dan Tataguna Tanah (5) Tanah sebagai Jaminan Hutang (6)Halaman 232 dari 285 halaman Putusan Nomor 72/Pid.SusTPK/2020/PN MdnPerbandingan Hukum Tanah (7) Rumah Susun (condominium) dan (8)Politik Hukum Agraria.Bahwa Hukum Pertanahan adalah bidang atau cabang dari ilmu hukumyang mempelajari

, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 57325/MPK.A/KU.04.00/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Udayana Tanggal 26 Agustus 2021;
58. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 88892/MPK.A/KU.04.00/2021 Tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Udayana Tanggal 13 Desember 2021;
59. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Udayana Nomor 2/UN14/HK/2021 Tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pengeluaran Pembantu Satker Universitas Udayana Tanggal 02 Januari 2019 beserta lampirannya;
66. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Udayana Nomor 7/UN14/HK/2019 Tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Anggota Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker Universitas Udayana Tanggal 01 Maret 2019 beserta lampirannya;
67. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 117/M/KPT/2018 Tentang Pejabat Perbendaharaan pada

Universitas Udayana Tanggal 16 Mei 2018;
68. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 185/M/KPT/2018 Tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Udayana Tanggal 18 September 2018;
69. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Udayana Nomor 10/UN14/HK/2018 Tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Satker Universitas Udayana Tanggal 02 Januari 2018 beserta

, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Udayana November 2019;
86. 1 (satu) buku Proposal Usulan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2020 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Udayana Desember 2018;
87. 1 (satu) buku Proposal Usulan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2019 Universitas Udayana Bagian Perencanaan 2017;
88. 1 (satu)

(ASLI)
340. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 26616/MPK.A/KU.04.00/2022 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Udayana Tanggal 19 April 2022. (ASLI)
341. 1 (satu) rangkap surat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 4064/A4.1/HK/2018 Tanggal 24 September 2018 Hal Penyampaian Salinan Keputusan.

Mediator Lembaga Penyelesaian Sengketa PengadaanBarang/Jasa;Pemerintah (LPS PBJ) yang diterbitkan oleh LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)Republik Indonesia, 2017;Asesor Kompetensi yang diterbitkan oleh Badan NasionalSertifikasi;Profesi (BNSP) Republik Indonesia, 2017;Dosen yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2013;Bahwa Ahli telah beberapa kali memberikan keterangan sebagaiAhli di depan penyidik maupun di depan sidang pengadilan

Yang Ahli mau terangkanadalah secara teori dalam filsafat hukum, adanya pengurangan limitative hukumandalam suatu pasal adalah adanya kebebasan Hakim dalam menentukan pidana.Berdasarkan riset ilmiah kepada hakim yang menganut kebebasan pemidanaan diAmerika, 70% lebin mempertimbangkan dari aspekaspek di luar hukum sepertilatar belakang dan sejarah hidup Terdakwa. Sedangkan teori yang satu lagiadalah memberikan hakim kebebasan mutlak untuk menentukan besar kecilnyahukuman.

Pst.mengajukan TOR (Term Of Reference) untuk riset sebanyak 6kegiatan, lalu di ajukan kepada Kapuslitbang yang saat itu dijabatoleh terdakwa, kemudian usulan tersebut di bahas oleh tim, dan pada26 Pebruari 2014 saksi mengetahui ke enam kegiatan tersebutmasuk DIPA BMKG.

SUBYANTO, M.Hum. tidak pernah melakukan risetformal, tapi riset informal ketika Ahli Prof. Dr. SUBYANTO, M.Hum.memberikan penjelasan kepada penyidik tidak sekedar mendengarkaninformasi dari penyidik sebagai dasar Ahli Prof. Dr. SUBYANTO, M.Hum.membuat pernyataan tapi dengan mendengarkan banyak berita bahkanmegakses dari beberapa youtube terkait dengan pemberitaan KeratonAgung Sejagat (KAS) itu sebagai bagian koleksi informasi sebelummemberikan pernyataan, setelah Ahli Prof. Dr.

Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat WadoKabupaten Sumedang dari Kementrian Riset Teknologi dan PendidikanPoliteknik Negeri Bandung.139. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Auditor.Tetap terlampir dalam berkas perkara.7.

keahlian yang Ahli miliki adalah:a.Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan olehLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP) Republik Indonesia, 2016;Mediator Lembaga Penyelesaian Sengketa PengadaanBarang/Jasa;Pemerintah (LPS PBJ) yang diterbitkan oleh LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)Republik Indonesia, 2017;Asesor Kompetensi yang diterbitkan oleh Badan NasionalSertifikasi;Profesi (BNSP) Republik Indonesia, 2017;Dosen yang diterbitkan oleh Kementerian Riset

dekomposisi demineralisasi sehingga bahan organik terakumulasi sehingga untuk kembali normal butuh waktu lama dan butuh kondisi pengelolaan air haru dangkal airnya ;Bahwa dengan terjadinya kebakaran gambut pasti ada kerusakan alam,biota tanah sudah pasti mati tapi mikroba akan kembali lagi maka mikro fauna akan pulih juga;Bahwa ada penambahan abu akan lebih subur tapi sementara jika ada hujan maka akan terjadi pencucian dan pelarutan hasilnya PH akan kembali lagi dalam waktu + 45 bulan itu hasil riset

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP) Republik Indonesia, 2016;Mediator Lembaga Penyelesaian Sengketa PengadaanBarang/Jasa;Pemerintah (LPS PBJ) yang diterbitkan oleh LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)Republik Indonesia, 2017;Asesor Kompetensi yang diterbitkan oleh Badan NasionalSertifikasi;Profesi (BNSP) Republik Indonesia, 2017;Dosen yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2013;Bahwa Ahli telah beberapa

1 (satu) buku Rencana Strategis Universitas Udayana Tahun 2020-2024;

55. 1 (satu) rangkap Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Proposi Anggaran Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Universitas Udayana Tanggal 26 Februari 2018;

56. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022;

57. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset

, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 57325/MPK.A/KU.04.00/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Udayana Tanggal 26 Agustus 2021;

58. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 88892/MPK.A/KU.04.00/2021 Tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Udayana Tanggal 13 Desember 2021;

59. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Udayana Nomor 2/UN14/HK

Pengeluaran Pembantu dan Anggota Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker Universitas Udayana Tanggal 02 Januari 2019 beserta lampirannya;

66. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Udayana Nomor 7/UN14/HK/2019 Tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Anggota Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker Universitas Udayana Tanggal 01 Maret 2019 beserta lampirannya;

67. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

1 (satu) buku Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern 31 Desember 2021;

84. 1 (satu) buku Proposal Usulan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2022 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Udayana Desember 2020;

85. 1 (satu) buku Proposal Usulan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2021 Kementerian Riset

(ASLI);

340. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 26616/MPK.A/KU.04.00/2022 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Udayana Tanggal 19 April 2022. (ASLI);

341. 1 (satu) rangkap surat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 4064/A4.1/HK/2018 Tanggal 24 September 2018 Hal Penyampaian Salinan Keputusan.

Akan Pemohon PeninjauanKembali kumpulkan bahanbahan itu sebagai bahan riset untukdisampaikan kepada Pemerintah untuk revisi UndangUndang KomisiPemberantasan Korupsi, demi Keadilan untuk semua;Yang tertangkap adalah Gerry sebagai advokat yang disumpah dia mestimengetahui resiko perbuatannya. Katakanlah Pemohon PeninjauanKembali lalai memperingatkan atau Pemohon Peninjauan Kembali telahmemperingatkan tapi Gerry tetap nekad.

CV TRI PURNAMA Sosialisasi riset olmiah tentang /98.810.000,00ABADI sumber daya alam di energi diJakarta Selatan39. CV KATANA PRIMA) Diskusi publik tema konversi 98.800.000,00BBM ke BBG solusipenghematan energi untuknegeri di Jakarta40. CV JALLA RAYA Sosialisasi subsidi tepat sasaran 97.675.000,00ABADI antara harapan dan tantangan diUNPAM41. PT TRICIPTA Seminar subsidi BBM Si (Apa)? 97.850.000,00KREASI di SurabayaMEDIATAMA42.

Dosen Hukum Administrasi Keuangan Negara pada Balai Pendidikandan Pelatihan Keuangan Makassar, Departemen Keuangan.Anggota Tim ahli keuangan: DPRD Kota Makassar, DPRD ProvinsiSulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Polmas dan PemerintahKabupaten Boalemo.Kepala Bidang Riset Keuangan Daerah, Lembaga Manajemen PatriaArtha Makassar.e Bahwa beberapa kasus yang AHLI tangani untuk memberikan keterangan ahli dibidang keuangan negara antara lain :a.b.Tindak pidana Korupsi di Bagian Umum Satuan Kerja PerangkatDaerah