tersebut, pada intinya bahwa I GustiKomang Wirata dan istrinya Putu Suratmi sepakat menjual 2 (dua) obyek tanah yangberlokasi di Tabanan kepada Siti Nurjanah selaku pihak pembelie Bahwa saksi selaku Notaris/PPAT ada meminta kepada rekan Notaris/PPAT atasnama I Nyoman Sumardhika untuk melakukan pengecekan terhadap fisik sertifikathak mllik yang dijadikan obyek jual beli dan dari pengecekan tersebut dan BPNsendiri menyatakan tidak bermasalah yaitu dalam keadaan tidak bersengketa, tidakmenjadi obyek barang

sitaan dan tidak dalam kondisi sertifikat palsu dan tidakdijaminkan hutang dan untuk transaksi pada tanggal 20 Februari 2012 untuk obyektanah SHM Nomor 4376/Kel, Bongan Tabanan dengan luas tanah 1650 M2 tersebutjuga dilakukan pengurusan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang pada waktupengukurannya meftbatkan petugas dan BPN turun ke fokasi Obyek Tanah tersebutbersama dengan Notaris/PPAT atas nama I Nyoman Sumardika dan Putu Suratmie Bahwa SHM yang menjadi obyek transaksi jual beli tersebut

bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap danselanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yangtelah djalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untukmenangguhkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahananterhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetapditahan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) linting ganjaberdasarkan Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotika yang dikeluarkanoleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum An.

., bin ABDUL RAHMAN, dibawah sumpahyang pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik ; Bahwa Ahli membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAPpemeriksaan di penyidik ; Bahwa yang Ahli ketahui sehingga dijadikan sebagai Ahli dalam perkaraini sehubungan Ahli telah melakukan pemeriksaan dan pengukuranterhadap kayu olahan barang sitaan Polsek Gunung Bintang Awai karenatidak dilengkapi dengan SKSHHK ; Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

Menetapkan status barang sitaan (barang bukti) berupa:1. 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan jenis Ganja kering yang berbungkusdengan lakban warna coklat dengan berat 4,6 (empat koma enam)Gram;2. 1 (Satu ) buah toples kecil merek PLATONIC;Dirampas untuk dimusnahkan;8.

., dan Luluk Muljani, pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal PolriPusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pada tanggal 20Oktober 2011, maka barang bukti berupa kristal warna putih yang dibawa oleh saksiEndang Kuspriyanti adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)nomor urut 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Halaman 33 dari 42 halaman34e Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika

tersebut telah disita secara sah menurut hukumdan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksisaksi dipersidangan, dan khusus terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket NarkotikaGolongan I jenis sabusabu seberat 1 (satu) gram, 2 (dua) butir Narkotika Golongan IHal. 19 dari 36 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PN Mrjjenis Inex telah pula ditetapkan statusnya untuk kepentingan pembuktian perkara olehKepala Kejaksaan Negeri Pulau Punjung selaku Penuntut Umum melalui SuratKetetapan Status Barang

Sitaan Narkotika Nomor : B928/N.3.24/Epp.3/11/2015tertanggal 12 November 2015 sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 91UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga barangbarangbukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini; Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 16.30 WIB.bertempat di Korong Tanjung Limau Jorong Pulau Punjung Nagari IV KotoPulau Punjung Kec.

Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdatapada hal. 339, Pengertian sita jaminan atau conservatoir beslagyang di atur dalam Pasal 227 ayat (1) HIT, Pasal 261 ayat (1) RBGatau Pasal 720 Rv yaitu: Menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusandalam perkara tersebut; Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan ataudiasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsungsehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasanpembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi,dengan jalan menjual barang

sitaan itu;Dengan demikian secara sederhana telah terbukti bahwa ParaPenggugat mengakui bahwa lahan yang dimohonkan untuk disita(conservatoir beslag)/yang menjadi objek gugatan ParaPenggugat adalah bukan lahan Para Penggugat melainkan lahanmilik Tergugat.

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilinat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelan menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganHalaman 28 dari 34 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2019/PN Btmpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan danpelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat

Kekhususan itu, terutama terletak padaobjek barang sitaan dan kedudukan Penggugat atas barang itu:Halaman 28 dari 44 halamanPutusan Nomor 57/Padt.G/2020/PN Pwra. Hanya terbatas barang bergerak yang ada ditangan oranglain (Tergugat)b. Barang itu berada ditangan orang lain tanpa hak,c.

Permohonan Lelang kepada TERGUGAT II untuk melakukanpelelangan umum berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan, sesuaiketentuan yang diatur Pasal 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor:4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sebagai berikut :"Apabila debitor cidera janji, pernegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari basil penjualan tersebut";Bahwa berdasarkan Pasal 200 HIR (1) Penjualan barang

sitaan dilakukandengan perantaraan kantor lelang atau, menurut pertimbangan ketua ataskeadaan, oleh juru sita itu atau orang yang cakap dan dapat dipercaya,ditunjuk oleh ketua dan tinggal di tempat penjualan itu atau di sekitartempat itu serta berdasarkan Pasal 224 HIR menyebtitkan Grosse dari aktahipotek dan Surat utang yang, dibuat di hadapan notaris di Indonesia danyang kepalanya berbunyi "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yangMaha Esa" berkekuatan sama dengan keputusan Hakim.Bahwa pelelangan

Hal tersebutsekaligus membantah dalil posita angka 12 halaman 6 gugatankarena tidak berdasarkan hukum dan sepatutnya untuk ditolakoleh Majelis Hakim.Bahwa dengan adanya surat permohonan eksekusi lelang dankelengkapan dokumen tersebut, maka Tergugat Ilmenindaklanjuti peaksanaan lelang eksekusi sebagaimana telahdiatur dalam ketentuan Pasal 200 (1) HIR juncto Pasal 6 hurufb dan Pasal 13 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 (PMK Lelang),sebagaimana dikutip:Pasal 200 (1) HIR: Penjualan barang sitaan dilakukan denganperantaraan

b. Satu lembar surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Sleman Nomor : B-334/0.4.14/Euh.l/01/2015, tanggal 16 Januari 2015.

c. Satu lembar penetapan dari Pengadilan Negeri Klas 1 B Sleman Nomor : 38/Pen.Pid/2015/PN.Smn, tanggal 19 Januari 2015.

d. Dua lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/074/C.3, tanggal 12 Januari 2015 terhadap barang bukti sisa shabu yang disita dari Sdr.

Bahwa Termohon Prapradilan dalam setiap tindakannyatetap menyebutkan sebagai Penyidik, tetapi dalam menguasai hakorang lain di buat hanya berupa Surat Tanda Penerimaan yangtidak diatur dalam hukum acara pidana Indonesia, sehinggakeberadaan barangbarang milik Pemohon Prapradilan yangdirampas aquo hingga permohonan diajukan tidak diketahuiapakah masih dapat dipergunakan atau tidak, karena dalampengawasan pihak yang tidak mempunyai pengetahuan untukmerawat barang sitaan atau rampasan,C.

Praperadilan dalam setiap tindakannya tetapmenyebutkan sebagai Penyidik, tetapi dalam menguasai hak oranglain di buat hanya berupa Surat Tanda Penerimaan yang tidak diaturdalam hukum acara pidana Indonesia, sehingga keberadaan barangbarang milik Pemohon Praperadilan yang dirampas aquo hinggaHalaman 18 dari 78, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Idi5.permohonan diajukan tidak diketahui apakah masih dapatdipergunakan atau tidak, karena dalam pengawasan pihak yang tidakmempunyai pengetahuan untuk merawat barang

sitaan ataurampasan,c.

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bukti T8 : Berita Acara tanggal 9 juni 2015 isinyaPengembalian barang sitaan atas nama OKTAVIANUS ARRANG (sesuaidengan asili).. Bukti T9 : Berita Acara tanggal 9 Juni 2015 isinyaPengembalian barang sitaan atas nama HAMZAH AHMAD (sesuai denganasli).10. Bukti T10 : Surat Nomor R651/2023/06/2015 isinyapembukaan Blokir rekening atas nama tersangka ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN dan HENGKY WIDJAYA.

Putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal3 September 2013sejumlahRp 32.000.000.000, (tiga puluh duamilyarrupiah), padahalsesuai dengan nilaiappraisal dariTERGUGAT II saat akan dilakukanlelang sebelumhibahdilaksanakan sebesar Rp 42.000.000.000, (empat puluh dua milyar);Halaman 12 dari 124 Putusan Sela Nomor 340/Pdt.G/2019/PN SktKesalahan ketiga PARA TERGUGAT terkhusus TERGUGAT II adalahtidak melakukan lelang atas barang sitaan milik PARA

Terlebih sejatinya PENGGUGAT jugatelahmenindaklanjuti fatwa mahkamahagung RepublikIndonesia tersebut, dengan mengajukan permohonaneksekusitertanggal 26 Desember 2019 atas beberapa aset guna menutupiuang pengganti dan denda yang bersumber dari : Hasil lelang barang sitaan sementara Rp .759.842.000, Uang tunai hasil sitaan : (Rp. 7.749.488.600,) + (USD.14,637) +(SGD 3.062) + (THB.20) + (SAR.1) Hasil rekening penampungan SPBU dari bulan Januari 2013sampai dengan bulan Desember 2019 , pada rekening BNI

Putusan PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 3 September 2013sejumlahRp 32.000.000.000, (tiga puluh dua milyarrupiah), padahalsesuaidengan nilai appraisal dari TERGUGAT II saat akan dilakukanlelangsebelum hibah dilaksanakan sebesar Ro 42.000.000.000, (empat puluhdua milyar);Kesalahan ketiga PARA TERGUGAT terkhusus TERGUGAT Il adalahtidakmelakukan lelang atas barang sitaan milik PARA PENGGUGATyang telah dirampas oleh negara sesuai Putusan

Sarana Sijoro Pratama tanggal 22 Juli 2019 tersebut, KapalTongkang Barlian 3311 sejak tanggal 03 Agustus 2018 menjadi barangHalaman 14 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Ptksitaan Ditpolair Polda Kalbar atas tindak pidana pelayaran oleh AhmadMuhadi (Tergugat II), Kemudian barang sitaan Kejaksaan Negeri Pontianaksampai dengan persidangan perkara pidana Nomor:1192/Pid.B/2018/PN.Ptk Jo. Nomor: 47/PID.SUS/2019/PT PTK Jo.

Sarana Sijori Pratama (Pemohon Intervensi) sebelummembeli Kapal Tongkang Barlian 3311 tidak mengetahui kapal tongkangtersebut menjadi barang sitaan di Ditpolair Polda Kalbar, Kejaksaan NegeriPontianak, Pengadilan Negeri Pontianak dan obyek sengketa keperdataandi Pengadilan Negeri Batam, oleh karena itu menurut hemat Penggugatdalildalil permohonan Intervensi Pemohon (PT.

Saat kapal tongkang Barlian 3311 yangdigandeng dengan Tug Boat Lotus 2001 berada di Muara Jungkat, TurutTergugat II langsung melakukan penangkapan dan penyitaan ternadap TergugatIl beserta kapal tongkang Barlian 3311 dan Tug Boat Lotus 2001, selanjutnyadiproses hukum oleh Turut Tergugat III sampai ke persidangan di PengadilanNegeri Pontianak dan tongkang Barlian 3311 menjadi barang sitaan dan barangbukti dalam perkara tindak pidana pelayaran atas nama Terdakwa AhmadMuhadi (Tergugat II) dan terhadap

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaanbarang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian NegaraRepublik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hariwajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotikatersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan danpelatihan,dan/ataudimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkandengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika danPrekursor Narkotika dapat

Perjanjian Fasilitas mengenai Definisi TanggalPembayaran Kembali dan sebagaimana diatur dalam Pasal 7Perjanjian Fasilitas, dan Penggugat juga terhalang hak nya untukmelakukan penjualan atas objek jaminan yang berada didalamfasilitas kredit dikarenakan telah menjadi barang sitaan oleh KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam perkara pidana Tergugat Ilberdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Januari 2014 Jo. putusanPengadilan Tinggi Jakarta

tujuh ributiga ratus sepuluh poin empat US dollar) dengan perhitungan jumlahpokok pinjaman USD. 14.400.000, (empat belas juta empat ratus USdollar) secara keseluruhan dikurangi pembayaran kembali yang telahdilakukan Tergugat sebanyak USD. 1.042.689,60 (satu juta empat puluhdua ribu enam ratus delapan puluh sembilan ratus enam puluh US dollar),dan ditambah pula Penggugat juga terhalang hak nya untuk melakukanpenjualan atas objek jaminan yang berada didalam fasilitas kreditdikarenakan telah menjadi barang

sitaan oleh KPK (KomisiPemberantasan Korupsi) dalam tindak pidana yang dilakukan olehTergugat II menambah pula tindak wanprestasi dari Para Tergugat kepadaPenggugat;Bahwa disamping itu kerugian atas tidak terbayarnya jumlah pokokpinjaman sebagaimana diatas, Penggugat juga mengalami kerugian akibattidak dibayarkannya bunga pinjaman oleh Tergugat I, dimana kerugiantersebut terjadi karena Penggugat telah mengeluarkan dana investasiuntuk memproduksi lembaran alumunium pesanan Tergugat denganjumlah investasi