Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 08-12-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Tim
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.PAULINUS YAROK
2.DAVID BABNOCHEM
3.URIAS SIMAGAE
4.PAULUS MANEWOP
Tergugat:
1.JOEL DANIEL LUHUKAY,SE
2.MICHAEL AMAPIYAWAU
3.ALEXANDER OMALENG
4.SEBASTIANUS MAPAREYAU
Turut Tergugat:
1.WENS MITORO Kepala Distrik Iwaka
2.ANTONIUS ALOMANG
3.KLETUS KEMONG
218 — 55
  • adalah jugabidang Tanah Sengketa oleh Tergugat IV terhadap turut Tergugat III tanpahak dan cacat hukum maka perbuatan Tergugat IV dan turut Tergugat IIIadalah perbuatan melanggar hak dan melangar hukum. onrecht maatigedaad lihat pasal 1365 KUH Perdata.12.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 10/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. FAAHRUL ANUGRAH RAZVITA
Termohon:
Bupati Morowali
359 — 205
  • ada padanya untukHalaman 24 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 10/P/FP/2021/PTUN.PLkepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggar aturan peraturanperundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanBahwaAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif,dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan PN MASOHI Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
1.Yance Wurlianty
2.Jonas Wurlianty, SH
3.Ir. Barnabas Wurlianty, MSI
Tergugat:
1.Saniri Negeri Watludan
2.Matarumah Amrosila
194 — 142
  • PETITUM1.2.Mengabulan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Perbuatan Tergugat (Saniri Negeri Watludan) dan Tergugat II(Matarumah Amrosila) dalam Tahapan Proses Pembuatan Peraturan NegeriWatludan Tentang Penentuan Matarumah/Keturunan yang berHak menjadiKepala Pemerintahan Negeri Watludan telah Bertentangan dengan HukumAdat Negeri Watludan;Menyatakan Perbuatan Tergugat (Saniri Negeri Watludan) adalahPerbuatan Melangar Hukum Adat;Menghukum Tergugat (Saniri Negeri Watludan) Untuk Menetapkan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penipuan
Putus : 11-02-2014 — Upload : 21-03-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 223/PID.B/2013.PN.GTLO
Tanggal 11 Februari 2014 — MARYAM BIYA
58 — 14
  • berita acara persidangandianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusanini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksiSsaksi,keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barangbarang buktiyang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebutdipandang terbukti atau tidak terhadap diri terdakwa; Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwadengan dakwaan Pertama Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP Atau Kedua Melangar
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 21/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
Ahmad H. Batalipu
Tergugat:
BUPATI BUOL
170 — 58
  • Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 18, angka 19 angka20, dan angka 22 yang menyatakan pokoknya bahwa dalam penerbitanObjek Sengketa, Tergugat telah melangar prosedur dengan tanpa usulan dariPyB (Pejabat yang Berwenang), adalah dalil gugatan yang tidak benar,disebabkan karena penerbitan Objek Sengketa telah mendasarkan adanyausulan saran dari Pejabat yang Berwenang i.c.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
Terdakwa:
1.Joniar M. Nainggolan
2.Benni Eduward Hsb
476 — 317
  • Nainggolan dan TerdakwaIi Benni Eduward Hsb telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama Melanggar Pasal 45 A ayat 2UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun2008 tentang ITE atau Kedua Melanggar Pasal 45 ayat 3 dari UU RI nomor 19tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITEatau Ketiga Melangar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 TentangPeraturan Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata Tanah
Register : 08-10-2010 — Putus : 17-03-2011 — Upload : 25-03-2015
Putusan PN ATAMBUA Nomor 15/Pdt.G/2010/PN.Atb
Tanggal 17 Maret 2011 — - SISILIA LUAN LAKA - DKK Lawan - APLONIA SMALELO LUANLAKA -DKK
106 — 51
  • waris kepada ahli warisnya yang tidak dibantah yaituPenggugat I sampai dengan Penggugat XII dan Tergugat I serta Tergugat II, maka beralasanhukum apabila petitum gugatan Para Penggugat angka 3 untuk dikabulkan =;61Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi hukum bahwa tanah obyek sengketa telahditetapkan sebagai harta warisan Markus Luanlaka dan Juliana Goru Mali sebagaimanapetitum angka 3 diatas, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat I yang ingin menguasaitanah sengketa secara sendiri adalah telah melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-01-2014 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519 K/TUN/2013
Tanggal 27 Januari 2014 — KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG VS 1. ISMIRYADI., 2. DRS. H. ABU BAKAR, MM
90 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • April 2013, Para Penggugat telah melaporkan Tergugat keDewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) sesuai denganpengaduan Nomor 75/IP/LDKPP/2013 tertangal 8 April 2013 dan Tergugattelah dipanggil dan disidangkan sebanyak 2 kali yakni pada Tanggal 23April 2013 dan 30 April 2013 di DKPP;Bahwa DKPP dalam putusannya yang dibacakan pada Tanggal 16 Mei2013 telah memecat Ketua (Riwan Nevo Setiyawan, S.Sos) dan 2komisioner (lvan Fikri, SH dan Saiful Karim, Amd) KPU KotaPangkalpinang, karena telah terbukti melangar
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-10-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 604/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 1 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : ROBERTUS MANURUNG, S.H., M.H., C.L.A
Terbanding/Tergugat I : PT. ORIX Indonesia Finance
Terbanding/Tergugat II : TAKEHISA KANEDA
Terbanding/Tergugat III : LUKMAN BOENJAMIN
Terbanding/Turut Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN
186 — 105
  • (a) Adanya perbuatan yang bersifat melangar hukum, yang menurutyurisprudensi tetap adalah :(i) Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengankewajiban hukum si pembuat; atau(ii) Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang melanggar haksubyektif orang lain; atau(iil) Perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) yang melanggar kaidah tatasusila; atau(iv) Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan denganasas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yang seharusnya
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 29-11-2012 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 16-10-2013
Putusan PN TARUTUNG Nomor 206 /Pid.B/2012/PN.Trt.
Tanggal 10 April 2013 — PIDANA - Dr. TIMBANG MANUASA SIMANJUNTAK, Sp.B alias OP. MAKARIOS
496 — 208
  • Bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah kami bacakan padapersidangan terdahulu melangar pasal 266 ayat (2) KUHP atau melanggar pasal263 ayat (1) KUHP dan dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan didepanpersidangan dengan membuktikan pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana telahkami uraikan pada surat tuntutan yang pada intinya kami bukan mendakwakanatas perbuatan terdakwa atas terbitnya sertifikat 591 atau sertifikat 609melainkan mendakwakan atas perbuatan terdakwa terhadap penandatangananoleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2830 K/Pdt./2015
Tanggal 16 Februari 2016 — FAUSTA SUSIATI, DKK VS ADE ILLAWATI, DK
103 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ade Illawati, namunapakah dalam memperoleh Akta Kelahiran itu, mekanisme danpersyaratannya sudah benar dan tidak melangar hukum;Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah memberi pertimbanganhukum untuk mengetahui asalusul seseorang dengan memakaiPasal 55 (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, PengadilanTinggi Semarang lupa atau meniadakan pembahasan pasal atau ayatberikutnya, yaitu Pasal 55 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, yang menyatakan: Bila Akta Kelahiran tersebut dalam ayat (1)pasal ini tidak
Pengadilan PN SELONG Perdata
Register : 18-05-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN SELONG Nomor 33 /Pdt.G/2011/PN.SEL
Tanggal 12 Januari 2012 — LALU MUHAMMAD, S. Pt MELAWAN H.L. MAHRIP, DKK
37 — 21
  • Pebruari 2011, Desa Dasan Lekong, KecamatanSukamulia, Kabupaten Lombok Timur atas nama tergugat I adalahperbuatan melawan hukum dan atau melanggar hukum danberakibat menimbulkan kerugian bagi penggugat dan negarasebesar Rp. 225.000.000,(dua ratus dua puluh lima juta rupiah).1130.31,32.33,Bahwa karena sertifikat hak milik No.2370, luas 606 M2 tertanggal28 Pebruari 2011, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia,Kabupaten Lombok Timur atas nama tergugat I diterbitkan atasperbuatan melawan hukum dan/atau melangar
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 11/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Trisuma Atika Jaya
Termohon:
Bupati Morowali
172 — 105
  • dalam hal iniTermohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakan keweananganyang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yangmelanggar aturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakandengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidakDiskriminatif, dimana Termohon tidak membedakan antara pemegangIUP satu dengan pemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-12-2009 — Putus : 13-10-2010 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 490/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Oktober 2010 — Y. HARYO UNGGUL ,Cs >< Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Menteri Pertahanan Republik Indonesia
98 — 67
  • TNI AD telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum .Bahwa untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melangar hukumharus memenuhi unsur unsur perbuatan melanggar hukum yaitu :a Perbuatan Melawan Hukumb. Adanya KerugianCc Adanya Kesalahand Hubungan kausal antara perbuatan dankerugian Ad. a.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
I NYOMAN ADIWIJAYA, S.SOS.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
137 — 55
  • Bahwa demikian pula terhadapdijadikannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu dasar hukummengigat dalam obyek sengketa sudah tepat dan benar, karena padasaat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yaitu pada tanggal 29April 2019 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 2huruf c angka 3) yang intinya menyatakan bahwa berlaku surutnya obyeksengketa telah melangar pasal
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 10-06-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Tjb
Tanggal 8 Juni 2017 — - GUNAWAN ALIAS SIGUN
37 — 9
  • sebagaimana dakwaan yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu alternatif kKesatu melanggar Pasal 114ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga melanggar Pasal 113ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika atau kKeempat melangar
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 15-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Kdr
Tanggal 15 Desember 2015 — HERDIANTO SIGIT WIBOWO, direktur HUTAMA PT HUTAMA WAHYU KARYA,dkk
lawan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kediri

66 — 17
  • batal demi hukum (Nietig atau Nulland Void);Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181tanggal 30 Juni 2011 tidak menyesuaikan klausula baku sesuai dengan UndangUndang Perlindungan Konsumen Vide Pasal 18 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen sehingga Perjanjian Kredit Batal demi hukum,maka Perjanjian Kredit tersebut Batal Demi Hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181tanggal 30 Juni 2011 telah melangar
    di mukapengadilan, baik sebagai penggugat dan Penggugat sendiri berhak menentukansiapa saja yang akan di gugat sebagai pihak materiil, karena mereka mempunyaikepentingan langsung di dalam perkara, sehingga penggugat adalah orang yangmerasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggarhaknya itu sebagai para Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim.Perkataan merasa dan dirasa dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, olehkarena belum tentu yang bersangkutan sesungguhsungguhnya melangar
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-07-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Spn
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
PAHMI, SH.
Terdakwa:
INDRA SETIAWAN Bin BURHAN
56 — 8
  • . : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua: melanggar Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga :melangar Pasal 127 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebin dahulu dakwaanalternatif
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 12-03-2012 — Upload : 06-02-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 16/Pdt.G/2011/PN-MGL
Tanggal 12 Maret 2012 — CHANDRA HARTONO, SH lawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Lampung Cq. Kepala Kepolisian Resort Tulang Bawang
65 — 33
  • Satria tidak dilakukan penahanan olehTergugat.10.Bahwa PENGGUGAT datang ke Polres Tulang Bawang (TERGUGAT) untuk klarifikasimengenai adik kandung yang ditahan oleh PENGGUGAT (Polres Tulang Bawang)berikut barang bukti 1 unit kendaraan dan minyak solar, minyak tanah yang termasukdalam poin tersebut diatas . tibatiba PENGGUGAT langsung diperiksa dan dikeluarkansurat penangkapan serta surat penahanan tanpa jelasnya duduk permasalahannya,TERGUGAT langsung menuduh PENGGUGAT telah melangar pasal 53,Pasal
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Pencurian
Upload : 13-11-2014
Putusan PN MASOHI Nomor 34/Pid.B/2014/PN.MSH
Jaksa Penuntut: ROBERT O.DAMANIK, SH. Terdakwa: FAJRI ROLOBESSY ALIAS AYAH ALIAS ARI
38 — 19
  • terpisahkan dariputusan ini ; Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebutharuslah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal yang didakwakankepadanya ; Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melangar