Ditemukan 3979 data
Ny. EPIVANA HULAU
Tergugat:
CV. DUNIA USAHA
Intervensi:
HERMAN AJANG
84 — 17
Bahwa perbuatan Penggugat d.K/Tergugat dalam Rekonvensimenyatakan sepihak membatalkan perjanjian kerjasama antara Tergugatd.K/Penggugat d.R dengan Penggugat d.K/Tergugat d.R tertanggal 12April 2013 a quo telah melangar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata,yang berbunyi;Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.
YUTINDARA MULYADI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
181 — 42
BuktiT25 Ep.1/11/2018 atas nama MAYKEL YONATHAN yang disangka melangar, Pasal 378 dan atau 372 KUHP untuk dilengkapi (P19) kepadaKapolrestabes Bandung, tanggal 30 November 2018;Foto copy Pengiriman Kembali Berkas Perkara Nomor : B / 148.a/1/ 201926. Bukti T 26 / Reskrim, tanggal 06 Januari 2019 atas nama tersangka MAYKELYONATHAN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;Foto copy Pengembalian Berkas perkara ke dua Nomor : B568 /97.
65 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
.06/2013 Tahun 2013 masih diakui sebagai peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga jelas Peraturan MenteriKeuangan adalah bukan Perundangundangan adalah penafsiran yangsangat keliru;Disamping hal tersebut di atas, bahwa proses lelang eksekusi Haktanggungan oleh Pemohon Keberatan sudah memenuhi semuapersyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku sehingga Lelang dapatdilaksanakan oleh KPKNL walaupun tidak ada peminat sah secarahukum dan tidak melangar
130 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau melanggar hukumyang berlaku, dilinat pada dasarnya para Terdakwa dihadapkan di mukapersidangan bukan dengan suatu peraturan perundangundangan yangberlaku di Indonesia, karena Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara a quo merujuk kepada dakwaan yang salah atau keliru, karena jikadilihat dari surat dakwaan sebagaimana dibacakan oleh Jaksa PenuntutUmum di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepadapara Terdakwa dengan dakwaan perbuatan para terdakwa sebagaimanadiatur dan melangar
Terbanding/Tergugat : YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I
Terbanding/Turut Tergugat : PIMPINAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I
61 — 32
Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KitabUndangUndang Hukum Perdata gugatan a quo telah melangar AsasNe Bis In Idem.
1.Muhammad Bayu Segara, SH
2.ERICHA CAHYO MARYONO,SH
Terdakwa:
FARID FIRMANSYAH ALS FARID BIN HENDI SUHENDI
46 — 6
menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalan melakukan perbuatanseperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukansuatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktafakta hukumyang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidanaseperti dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaansubsidaritas, primair melanggar pasal 374 Kitab UndangUndang Hukum Pidana,subsidair melangar
MAMIK SULIGIONO,SH.MH.,
Terdakwa:
DEDI SUPRAYOGA Als DEDI DIMAS Bin ZENAL
954 — 438
tidak mau melakukan VCS dengan Terdakwa,Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman VCS tersebutkepada orang terdekat korban, sehingga korban menuruti kemauanTerdakwa yaitu VCS; Terdakwa juga mengancam korba akan menyebarkan rekaman VCSyang telah dibuatnya kepada orang terdekat korban apabila korban tidakmau mengikitu keinginannya untuk melakukan VCS.Perbuatan Cabul sendiri secara klasik sebagaimana diatur dalamketentuan pasal 289 KUHP, oleh R Susilo dalam komentarnya adalahsegala perbuatan yang melangar
78 — 17
Agustar yang yang sejak dahulu tidak benar baik secaramateri dan prosesnya, terindikasi melangar hukum dan adat istiadat yang ada;Bahwa atas segala peristiwa hukum dan perouatan hukum yang telah dilakukan oleh ParaTERGUGAT baik berupa pembuatan dan proses lahimya surat jual beli/nhibah lale sesuaisurat keterangan tertanggal 16 januari 1995, sampai dengan dijadikannya surat a quosebagai dasar hak/alas hak oleh para TERGUGAT untuk memperoses peningkatan hakberupa permohonan sertifikat kepada TURUT
77 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut batal demi hukum (Nietig atau Nulland Void);Bahwa Tergugat dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tanggal30 Juni 2011 tidak menyesuaikan klausula baku sesuai dengan UndangUndangPerlindungan Konsumen vide Pasal 18 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen sehingga Perjanjian Kredit Batal demi hukum, makaPerjanjian Kredit tersebut Batal Demi Hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa Tergugat dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tanggal30 Juni 2011 telah melangar
112 — 40
Bahwa hal ersebut adalah perbuatan yang telah merugikan kepentingantergugat Il (pengugat rekonpensi) dan sesuai perbuatan melangar hukum yangmembawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Maka tergugat Il(pengugat rekonpensi) menuntut penggugat konvensi (tergugat rekonpensi)membayar pengantian kerugian baik materil maupu immateril kepada Tergugatll (Penggugat rekonpensi) yaitu : Materil :Halaman 46 dari53 hal.
98 — 14
Klaten, yaitu terkait dengan anggaran tes seleksi CPNSK2, Karena anggaran diajukan berdasar jumlah peserta tes;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu melangar Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
420 — 894
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) ;222nnnnnnn nnn een eens4.
1.Herni Langingi
2.Romi Ringkuangan
3.Frenly Oping
4.Rasdy Tendean
5.Yerfen Yangkau Kumendong
6.Nefri Tendean
7.Irvia Pinontoan
8.Filki Meijen Tendean
9.Merfil Kembuan
10.Rola Engka
11.Nandito Tambuwun
Tergugat:
Hukum Tua Desa Kakenturan, Kecamatan Modoinding
141 — 96
Perangkat Desa Kakantura (vide Keterangan Saksi Saksi JuandiManopo, Fetje Manaopo, dan Yeti Selti Kairupan);8.Bahwa berdasarkan bukti T4 dan T3 Tergugat dalam hal ini Penjabat Hukum Tua DesaKakenturan Kecamatan Modoinding telah mengajukan Surat Permohonan RekomendasiPengusulan Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan (Para Penggugat) kepada CamatModoinding karena Para Penggugat terlibat langsung dalam partai Politik, tidak melaksanakantugas dan tanggung jawab dengan baik dan tidak loyal sehingga melangar
142 — 64
Bahwa jika PARA PENGGUGAT merasa Surat yang dikeluarkanoleh Bupati Tangerang dengan surat Nomor 591/029/PL.DTRP,Tanggal 12 Juli 2007 melangar hukum seharusnya PARAPENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Bupati Tangerang bukankepada Gubernur Banten (TERGUGAT) karena Gubernur hanyamenetapkan Keputusan tentang Pembaharuan Penetapan LokasiPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Ruas Jalan TolCinereSerpong Nomor: 596/Kep.272Huk/2015, tanggal 1 Juni 2015,tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah
FITRI WATU PAKSI, SH
Terdakwa:
HERI HERMAWAN Bin SUMARNO
115 — 14
dengan merusak, memotong, atau memanjat ataudengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatanpalsu, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan tunggal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanayang didakwakan kepada mereka, yaitu melangar
228 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
Monas PermataPersada) yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ISDA, dasargugatan adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata),dan Perjanjian ISDA dan seluruh dokumen turunannya ternyata dibuatdengan melangar hukum, sehingga dengan demikain azas pacta suntservanda tidak berlaku dalam perkara ini;Hal. 50 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014VI.6.
1.DIDIK YOPPHIE HENDRARTO
2.INDRAWATI
Tergugat:
1.Achmad Orbari disebut juga Achmad Urbari
2.Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
66 — 12
Didik Yopphie Hendrarto denganSurat Ukur No.00344/Kiduldalem/2015 tanggal 11/06/2015 ke An.Achmad Orbari Dalam proses peralihan hak antara lain sebegai berikut :a) Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlakuatau sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b) Telah memenuhi norma kepatutan;C) Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;d) Tidak Sewenangwenang;Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Bile) Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan
YAYASAN PENOLONG KEMATIAN EKA PRALAYA
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Banyumas CQ Kecamatan Lumbir CQ Pemerintah Desa Parungkamal
175 — 20
Adanya unsur kerugian bagi korban;e Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian itu;Menimbang, bahwa pada mulanya perbuatan melawan hukum diartikanhanya sematamata perbuatan yang melawan atau melangar pasalpasal darihukum tertulis saja. Tetapi sejak tanggal 31 Januari 1919 dalam putusan Hogehalaman 47 dari 52 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN. PwtRaad perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna yaitu mencakupsalah satu dari perbuatanperbuatan sebagai berikut;a.
DARMA WANGSA
Tergugat:
kepala kantor BPN Kabupaten Pesawaran
Intervensi:
SUTOYO
288 — 199
Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan;Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1Tahun 2011 tentang Pelimpahan KewenanganPemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan PendaftaranTanah Tertentu, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 2012Telah Memenuhi Norma Kepatutan.Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian SertaTidak SewenangWenang.Tidak Melangar
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AGUSTAN alias AGUS
285 — 62
Distrik Minyambouw , KabupatenPegunungan Arfak dan Kampung Aibow , Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebutbukan lah termasuk Wilayah Pertambangan;Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw ,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat , maka kegiatan tersebuttergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar