Ditemukan 6388 data
60 — 14
yang telah ditentukan, bilamana dalamkontrak dipilin atau ditentukan jenis kontrak Lumpsum, makatidak boleh terjadi CCO/pekerjaan tambah kurang Bahwa rencana Kerja dan SyaratSyarat (RKS) merupakansalah satu bagian dari Dokumen Pelelangan yang dijadikanacuan oleh Panitia dalam melaksanakan proses pelelangan.Dan RKS tersebut merupakan specifikasi Teknis yang harusdilaksanakan dalam pelaksanaan pekerjaan.RKS dibuat oleh Perencana (Gambar, RAB, SpesifikasiTeknis).229RKS tidak boleh bertentangan dengan Keppres
52 — 108
Geonet Indonesiadinyatakan lengkap dengan nilai penawaran Rp.550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah);Bahwa kelengkapan dokumen semua sudah Saksi penuhidiantaranya : Surat Penawaran, RAB, Jaminan Penawaran,Lampiran Spesifikasi Tekhnis, Surat Pernyataan SanggupTunduk pada Keppres 80/2003, Surat Pernyataan JaminanKualitas Barang, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, SuratPernyataan Tidak Dalam Daftar Hitam, Surat PernyataanKesanggupan Menanggung Konsekuensi Biaya Atas HakCipta / Hak Paten Produk
125 — 52
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang PengadaanBarang/JJasa Pemerintah jo Keppres Nomor 54 Tahun 2010tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan' Barang/JasaPemerintah.k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.e Bahwa pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dalam UUD 45pasal 23 diamanatkan untuk diatur dalam suatu UU tersendiri.
1.ARJELY PONGBANNY, SH
2.RICHARD C.B LAWALATA, SH
3.SUDARMONO TUHULELE
4.TAUFIK EKA PURWANTO, SH
Terdakwa:
SIMON UNMEHOPA Alias MON
160 — 123
pelaku tindak pidana korupsi,yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yangmelekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untukmengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuantentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelakutindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
156 — 113
Beragam peraturan perundangundangan, mulai dari UU yangdikeluarkan DPR dengan Pemerintah (eksekutif), PP, KEPPRES, KEPMEN danditambah dengan segala bentuk PD (Peraturan Daerah) yang dikeluarkan DaerahTingkat dan Il. Apa yang sudah diketahui oleh masyarakat maupun Hakim secaraumum, tidak perlu dibuktikan lagi (otdir feiten). Kalau halangan itu sudah bisadiduga atau sepatutnya sudah diperhitungkan oleh debitur, semua itu harusditanggung oleh debitur (vide Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata).
53 — 18
ASTIAN ARLOND maupun Ir.ANDRIYANTO,MT, tidak berhak untuk mengajukan dan menerima pembayaran tersebut karenadilakukan tidak berdasarkan dokumen pembayaran yang sah dan benar,sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah :Pasal 36 ayat (1) setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai denganyang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaansecara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.Peraturan
37 — 11
Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 Tahun2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PendidikanTahun 2009 dan Suwardi. bersama Kepala Dinas Tarminta (Terdakwa) sudahmensosialisakannya, ditentukan bahwa pelaksanaan pengadaan meubelair harus dilakukandengan cara swakelola oleh Kepala Sekolah sendiri bersama Komite dengan membentuk panitiapelaksana, selain itu juga yang dimaksudkan pengerjaan dengan cara swakelola disebutkan padaPasal 39 Keppres
69 — 32
untuk suatu dokumenpenawran adalah :e Akte pendirian perusahaane SIUPe SITUe Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)e lsian kualifikasie Surat dukungan, surat jaminan mutu, surat garansi dan suratjaminan purna jual serta brosur dari dealere Fiskal daerahe Surat rekomendasi Inspektorate Dokumen yang berkaitan dengan pajak dalam 3 (tiga) bulanterakhire Pengalaman kerjae Surat pernyataan yang berkaitan dengan tidak pailit, tidak sedangmasuk dalam daftar, menggunakan produk dalam negeri, tundukdan taat kepada Keppres
51 — 10
Saksi menyesuaikan dengan peraturanpelaksanaan pengadaan barang/jasa yaitu KEPPRES No. 54 tahun 2010Bahwa Saksi menetapkan besaran Nominal Jaminan Penawaran dankurang lebih dari nilai pagu anggaran pengadaan sesuai dengan KeppresNo.54 Tahun 2010Bahwa Saksi ada menerima Surat Perintah Tugas untuk melaksanakanPelelangan pada Kantor Lingungan Hidup Kab. Serdang Bedagai dariKepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yaitu Bapak Drs.
92 — 76
SIMATUPANG, dimuka persidangan padapokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :Hal 82 dari 175 Hal Putusan No. 62/Pid.B/2017/PN.Jkt.SelBenar sehat jasmani dan rohani.Benar bersedia memberikan keterangan.Benar pernah diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya dan dibuatkanBAP.Bahwa keterangan dalam BAP adalah benar keterangan yangdiberikan.Benar belum pernah dihukum.Benar saat ini Terdakwa adalah Anggota DPR RI aktif, menjadiAnggota DPR RI sejak bulan Oktober 2014 dengan masa bakti 20142019 berdasarkan Keppres
54 — 17
terdakwa tersebut berdasarkanfaktafakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dalam perkara ini ;Menimbang , bahwa terhadap nota pembelaan dari Tim Penasehat Hukumterdakwa tersebut , setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama denganmempertimbangkan berdasarkan keterangan saksisaksi , ahli dan terdakwa serta Barangbukti , pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil dalil PenasehatHukum yang menyatakan bahwa Kewenangan BPKP sebagai Pemeriksa sudah tidakada lagi semenjak diterbitkannya Keppres
293 — 112
Apabila PLN melaksanakan pengadaanbarang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dari danaAPBN/APBD yang dilaksanakan sebelum tanggal 1Januari 2004 dasar hukumnya adalah Keppres No. 18Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Instansi Pemerintah dan perubahannya.2; Apablia PLN melaksanakan pengadaanbarang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dari danaAPBN/APBD yang dilaksanakan setelah tanggal 1Januari 2004 dasar hukumnya adalah Keppres No. 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang
52 — 13
diadakan tiap lokal, tapi tiap lokalbiayanya sama yaitu Rp. 25.000.000,Bahwa setiap lokal terdisi dari Meja siswa, kursi siswa, meja guru, kursiGuru, Tiang bendara, masingmasing mempunyai pagu tersendiri, bukandisatukan.Bahwa dalam penentuan Pemenang lelang langsung diproses oleh KetuaPanitia Lelang Sdr.Gigih.Bahwa, seingat saksi pemenang lelang ada 30 perusahaan, karena itu ada35 kontrak yang saksi tanda tangani.Bahwa menurut saksi Proses pengadaan meubeler untuk SMA dan SMKini tidak sesuai dengan Keppres
89 — 216
lain, penyalahgunaan wewenangberkaitan dengan proses dan tujuan di dalam penggunaan keuangan daerah,sampai pada batasnya, batasnya adalah tujuan kewenangan yang diberikandalam jabatan itu, dalam Negara hukum ada asas kebal hukum yaitu asaslegalitas, yang dimaksud dengan asas legalitas adalah APBD khususnya yangberkaitan dengan tujuan dari kewenangan artinya machturanis kewenangan,kalau dalam pengadaan barang/jasa ada yang sah memungkinkan adanyapermintaan, APBD yang mana ada ada normanya yaitu Keppres
158 — 29
terkait236UndangUndang No. 28 tahun 1999 ;UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan peraturan perundangundangan lain ;UU No. 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara;UU No. 15 tahun 2004 tantang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara; 237e Peraturan perundanganundangan lain yang terkait dengan pengadaanMenimbang, bahwa Perpres No. 65 tahun 2006 secara herarki dibawahUndangUndang dan hanya sebagai acuan serta pedoman dalam pelaksanaanpengadaan tanah bagi pemerintah (sama halnya dengan Keppres
73 — 25
syaratsyarat umum kontrak (SSUkK); Bahwa saksi mengetahui rapat antara saksi Husaini dengan PPTKnamun hasilnya juga saksi tahu, tetapi paket tidak tahu waktu dirubah; Bahwa setahu saksi, addendum terhadap nama paket adalahkapasitasnya Dinas Cipta Karya Aceh dan yang berubah dalamaddendum adalahspesifikasi tehnis dan SLI dari tahun 2002, lalu datapendukung sesuai dengan yang di tawar dan brosur; Bahwa setahu saksi panitia dapat merubah nilai kontrak karenaMenurut KPA bisa dipandang perlu dan tercantum di Keppres
73 — 15
rupiah);Demikian juga Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaantertanggal 11 September 2017 disampaikan pada persidangan hari Senintanggal 11 September 2017 pada pokoknya menyatakan, bahwa kami tidaksependapat apabila hasil pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa ataskeuntungan tidak diakui oleh Jaksa PU hanya membenarkan dari keterangandari ahli BPKP Parluhutan Sinaga ada Peraturan Kepala BPKP Tahun 2012Keuntungan bila ada perbuatan melawan hukum tidak diakui, sedangkan BPKPdibentuk dengan Keppres
155 — 36
saksi menempati Rumah dinas membayar sewa yang dipotongsetiap bulan dari gaji saksi sebesar Rp. 175, (seratus tujuh puluh limarupiah);Bahwa saksi bekerja sebagai Perakit tata usaha bagian keuangan;Bahwa uang sewa yang dipotong diserahkan kemana saksi tidak tahu;Bahwa Surat Penunjukan Rumah yang asli ada pada saksi;Saksi bekerja di Batu Bara dan tinggal di Batu Api berjarak kurang lebih100 meter;Rumah Dinas dengan Rel Kereta Api jaman dahulu kurang lebih 200Meter;Bahwa saksi tidak tahu kalau ada Keppres
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
Keppres RIS No. 33 Tahun Pasal 11950 tentang Persetudjuan Dalam arti peraturan ini jang disebut dewasa ialah merekaPerihal Pembagian War jang berumur delapan belas tahun penuh atau jang telahganegara. kawin lebih dahulu. Djika telah terlangsung pemutusanLampiran, LN. 19502 pertalian kawin sebelum mereka berumur delapan belas tahunpenuh maka mereka itu tetap dewasa.4.
89 — 13
pembelaannyahalaman 26 menyatakan bahwa Oleh sebab itu jelas lah bahwa Badan PemeriksaKeuangan (BPK) adalah lembaga yang berwenang dalam melakukan pemeriksaanpengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sementara Badan PemeriksaKeuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak diberikan wewenang untuk itu;Menimbang, menanggapi nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebutbahwa kewenangan BPKP dan BPK masingmasing telah diatur secara jelas dalamperaturan perundangundangan, yaitu BPKP diatur dalam Keppres
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 52 Keppres No. 103 Tahun 2001 :BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlakuPasal 1 angka 4 PP No. 60 Tahun 2008 :Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP,adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsungkepada