Bahwa selain melakukan pungutan retribusi kepelabuhanan beruparetribusi tanda masuk kenderaan sepeda motor, tanda masukkenderaan mobil, tanda masuk penumpang dan pengunjung yangmasuk ada juga dilakukan pungutan non manifest terhadap barangbarang yang masuk dipelabuhan rakyat dilakukan oleh TerdakwaEDISON KARUBUI dan Sdr.

Bahwa selama pungutan yang dilakukan tersebut tidak sesuai atautidak diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Sorong maka menurutSaksi pungutan tersebut tidak dibenarkan, dan Saksi selaku Pit.Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong juga sudah pernahmengingatkan semua staf yang melakukan pungutan retrisbuisupaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sorong yang berlaku,dan apabila tidak sesuai atau tidak diatur oleh Peraturan DaerahKota Sorong supaya jangan dilakukan. Bahwa Saksi selaku Plt.

Bahwa barangbarang yang dikenai pungutan retribusi yaitu barangbarang sembako, barangbarang toko, dan barangbarangbangunan.

Bahwa jenis pungutan retribusi yang ada pelabuhan rakyat kotaSorong yaitu Pungutan retribusi tanda masuk kenderaan bermotor,pungutan retribusi tanda masuk penumpang atau pengunjung yangmasuk dipelabuhan rakyat yang dalam pelaksanaannya saksimelakukan pungutan retribusi tersebut dengan menggunakan karcisyang dicetak oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Sorong yangkemudian didistribusikan melalui Dinas Perhubungan Kota Sorongyang mempunyai dasar hukumnya yaitu Perda Kota Sorong Nomor 2Tahun 2011 tentang

Bahwa selain pungutan retribusi tanda masuk kenderaan bermotor,retribusi tanda masuk penumpang dan pengunjung yang masukkepelabuhan rakyat, ada juga dilakukan pungutan retribusi untuk jasabarang berupa jasa dermaga non manifest / non dokumen yangdilakukan oleh Terdakwa EDISON KARUBUI. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan pungutan retribusi untukjasa barang berupa jJasa dermaga non manifest / non dokumen mulaidilakukan oleh Terdakwa EDISON KARUBUI dengan menggunakankertas non manifest.

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalam Pasal (11)mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi dalam halterdapat kekurangan pembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16)mengatur mengenai pengajuan keberatan dalam hal tidak setujuatas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan UndangUndang dan Peraturan Pemerintahserta Peraturan Menteri Keuangan yang merupakanpelaksanaannya sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahuibahwa Pungutan Ekspor

No. 136/C/PK/PJK/2008.Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan No. : 130/PMK.010/2005tanggal 23 Desember 2005 dinyatakan bahwa Pungutan Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuaidengan Tarif Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.Berdasarkan lampiran tersebut tercantum jenisjenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasuk kategori PNBP.Namun dalam lampiran tersebut jelas tidak tercantum jenis hasilBatubara, sehingga Pungutan Ekspor atas komoditi pertambanganBatubara

bukan termasuk kategori Pungutan Ekspor yangmerupakan PNBP ;7.4 Kesimpulan atas Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali antara lain : 1) Bahwa secara Ketentuan Perundangundangan yang diuraikandiatas, sangatlah jelas bahwa tidak terjadinya keterlambatanpembayaran atas Pungutan Ekspor, namun terjadinya penundaanyang didasari dengan Ketentuan SE10/BC/2006 tanggal 10Hal. 18 dari 22 hal.

No. 136/C/PK/PJK/2008.ketentuan yang menyatakan hasil komoditi Pertambangan Batubaramerupakan Pungutan Ekspor tertentu yang merupakan PendapatanNegara Bukan Pajak (PNBP).

terhadap para pedagang di daerahtersebut yaitu terdakwa dan temanteman secara bergantian setiap harinyameminta kepada pedagang pungutan uang dengan rincian untuk lapak jualanbesar sebesar Rp 5.000, (Lima Ribu Rupiah) dan untuk lapak kecil sebesarRp 2.000, (Dua Ribu Rupiah) setelah terkumpul kemudian uang tersebutdiserahkan kepada saksi FACHRUDIN Als ACIL IPAH, lalu dari uang yangterkumpul tersebut sebagian untuk saksi FACHRUDIN Als ACIL IPAH dansebagian lagi untuk teman yang telah melakukan pungutan

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya terdakwabersama terdakwa EDWIN Als ERWIN dan terdakwa SYAHRONI Als RONIyang sedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada didaerah tersebut.

liartehadap para pedagang di daerah tersebut; Bahwa cara melakukan pungutan terhadap para pedagang di daerahtersebut yaitu saksi dan temanteman secara bergantian setiap harinyameminta kepada pedagang pungutan uang dengan rincian untuk lapak jualanbesar sebesar Rp 5.000, (Lima Ribu Rupiah) dan untuk lapak kecil sebesarRp 2.000, (Dua Ribu Rupiah) setelah terkumpul kemudian uang tersebutdiserahkan kepada Terdakwa FACHRUDIN Als ACIL IPAH, lalu dari uangyang terkumpul tersebut sebagian untuk Terdakwa

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya saya bersamasaudara RAHMAT RIFAI Als AMAD, dan saudara EDWIN Als ERWIN yangsedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada di daerahtersebut.

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya saya bersamasaudara RAHMAT RIFAI Als AMAD, dan saudara SYAHRONI Als RONI yangsedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada didaerah tersebut.

Menteri Keuangan selanjutnya menerbitkan PMK Nomor95/PMK.02/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara,yang dalam Pasal 2 PMK tersebut menyatakan bahwaterhadap Batubara dikenakan Pungutan Ekspor;6.

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalamPasal (11) mengatur mengenai pengenaan sanksiadministrasi dalam hal terdapat kekuranganpembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16) mengaturmengenai pengajuan keberatan dalam hal tidaksetuju. atas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan UndangUndang dan PeraturanPemerintah serta Peraturan Menteri Keuangan yangmerupakan pelaksanaannya sebagaimana diuraikandiatas, dapat diketahui bahwa Pungutan Eksportermasuk

No.136/C/PK/PJK/2008.22Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentang PenetapanTarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) sesuai dengan Tarif Pungutan Ekspor atasBarang Ekspor ' Tertentu.

Berdasarkan lampirantersebut tercantum = jenis jenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasukkategori PNBP.

Saat itu dihadiri juga perangkat desa;Bahwa uang pungutan itu katanya digunakan untuk pembangunan desa7.

pungutan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sayamerasa kecewa dan keberatan.10.

Jombang;Bahwa penyampaian untuk pungutan 3% waktunya bulan April2008 pertemuan tersebut dilaksanakandi Balai Desa Pucangsimoyang menyampaikan langsung pungutan 3% tersebut KadesPucangsimo dan Sekdes Pucangsimo yang hadir saat itu11.

merasa tidak dipaksa karena pungutan 3% akandipergunakan untuk pembangunan Balai Desa Pucangsimo namunkarena nyatanya pungutan tersebut tidak dipergunakansebagaimana mestinya saya merasa kecewa dan keberatan,16.

;Bahwa Jumlah uang pungutan seluruhnya sekitar Rp. 75.000.000, (tujuhpuluh lima juta rupiah), untuk pungutan yang dilakukan pada tahap Iterkumpul sebesar Rp. 67.000.000,;Bahwa untuk pungutan tahap I awalnya uang tersebut dipegang oleh sdr.Irfan Yudianto (Sekdes Pucangsimo) setelah itu uang tersebut diserahkankepada saya, demikian juga untuk uang hasil pungutan tahap selanjutnyayaitu tahap II s/d tahap V juga uang diserahkan kepada saya oleh sdr.

,(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.Bahwa terdakwa melakukan pungutan uang kepada para pedangan ataupenjual tersebut, tanpa disertai Surat tugas dari dinas atau instansi terkait yangberwenang untuk melakukan penarikan Retribusi / pajak, dan uang hasilpungutan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya,hingga akhirnya terdakwa tertangkap oleh aparat kepolisian pada polres Gowapada hari minggu tanggal 27 Mei 2018, sekitar pukul 09.00 WITA, di depanMasjid Agung Syekh Yusuf Jl

Muhammad Nur Dg Pasang bin Tayeb Dg Sanrang, disumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi diajukan ke persidanagn terkait masalah pungutan liar yangdiduga dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa Saksi tahu jika ada pungutan liar yang diduga dilakukan olehTerdakwa setelah ada panggilan dari kantor polisi ;Bahwa Saksi adalah pengawas pertamanan di wilayah Gowa;Bahwa Saksi bekerja secara pribadi tetapi Saksi mempunyai kerjasamadengan pemerintah daerah Gowa ;Bahwa Saksi bekerja sama dengan pemerintah

terhadappenjual lapak di acara car free day;Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pungutan sejak 1 tahun yang lalu;Bahwa Saksi tidak tahu berapa besaran pungutan yang Terdakwa ambil daripedagang ;Bahwa tujuan Terdakwa memungut uang setelah selesai acara car free daykarena kadangkadang banyak sampah, sehingga kebanyakan penjualmemberi uang kepada Terdakwa agar sampahsampah tersebut dibersihkan ;Bahwa sepengetahuan Saksi, membersihkan sampah setelah acara car freeday adalah tugas para penjual itu

Bahwa Saksi Syamsurizal mengetahui dariinformasi para pedagang lapak jika setiap acara car free day Terdakwa seringmelakukan pungutan liar sehingga Saksi Syamsurizal Bin Syamsuddinkemudian memantau semua kegiatan Terdakwa dan melihat Terdakwamelakukan pungutan kepada para pedagang lapak ;Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN SgmMenimbang, bahwa Saksi Syamsurizal Bin Syamsuddin melihat padasaat di lapak mainan anakanak Terdakwa marahmarah karena penjual mainantersebut sudah 2 minggu tidak

Bahwa Terdakwa memungut dari pedagang biaya untuk mengaturlapak maupun membersihkan lapak setelah selesai kegiatan car free daydengan jumlah pungutan yang bervariasi yaitu antara Rp5.000,00 (lima riburupiah) hingga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk tiap lapak.

1. Uang sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Uang sejumlah Rp.997.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
3. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanan gandar 0 s/d 2 ton, dengan pungutan Rp.2.000,00
4. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanan gandar 2 s/d 5 Ton, dengan pungutan Rp.2.500,00
5. 5 (lima) bonggol sisa bukti pembayaran

   retribusi truk tekanan gandar 5 s/d 8 Ton, dengan pungutan Rp.4.000,00

6. 2 (dua) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanan gandar 8 Ton ke atas, dengan pungutan Rp.6.000,00
7. 1 (satu) lembar kertas buram catatan hasil pemungutan retribusi.

   Uang sejumlah Rp. 997.000, (Sembilan ratus sembilanpuluh tujuh ribu rupiah);3. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truktekanan gandar O s/d 2 ton, dengan pungutan Rp. 2.000,4. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truktekanan gandar 2 s/d 5 Ton, dengan pungutan Rp 2.500,5. 5 (lima) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truktekanan gandar 5 s/d 8 Ton, dengan pungutan Rp 4.000,6. 2 (dua) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanangandar 8 Ton ke atas, dengan pungutan

   Karcis berwarna biru, merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar2s/d 5ton dengan tarif pungutan Rp. 2.500, di dalam laporan ke bendaharasebayak 12 lembar, padahal memang tidak dipergunakan sama sekali sebanyak12 lembar tersebut.

   181 lembar.Karcis berwarna biru, merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar2s/d5ton dengan tarif pungutan Rp. 2.500, di dalam laporan ke bendaharasebayak 12 lembar, padahal memang tidak dipergunakan sama sekali sebanyak12 lembar tersebut.Karcis berwarna putih,merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar0 s/d 2 ton dengan tarif pungutan Rp. 2.000, di dalam laporan ke bendaharasebayak 32 lembar, padahal memang tidak dipergunakan sama sekali sebanyak32 lembar tersebut.dan sisanya

   gandar2 s/d 5 ton dengan tarif pungutan Rp. 2.500, yang dilaporkan ke bendaharasebayak 12 lembar padahal tidak dipergunakan sama sekali.4) Karcis berwarna putih,merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar0 s/d 2 ton dengan tarif pungutan Rp. 2.000, yang dilaporkan ke bendaharasebayak 32 lembar, padahal tidak dipergunakan sama sekali.10.

benar terhadap pungutan tersebut menurut saksi tidak benar, karena di dalamJuklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkan kepadaDindikpora Kab.

pungutan sebesar 5 % tersebut tidak benar, karena didalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkankepada Dindikpora Kab.

menurut saksi atas pungutan sebesar 5 % tersebut tidak benar, karena didalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkankepada Dindikpora Kab.

benar terhadap pungutan sebesar 5 % dari dana rehab, menurut saksi tidakbenar, karena di dalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehabuntuk disetorkan kepada Dindikpora Kab.

Bahwa benar total pengembalian atas uang pungutan 5% sejumlahRp.652.094.252..

RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada

saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi

mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara

Sudirman dan Pasar Kunden yang dipinjamkan dari pungutan ilegal listrik pedagang Pasar Godong.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.

Yani 9.071.000,16 Disetorkan ke Kas Daerah Pemkab Grobogan 32. 089.840,Bahwa penggunaan uang hasil pungutan tidak resmi listrik dari parapedagang Pasar Umum Godong Kab.

Yani 9.071.000,16 Disetorkan ke Kas Daerah Pemkab Grobogan ; 32.089.840,> Bahwa penggunaan uang hasil pungutan tidak resmi listrik dari parapedagang Pasar Umum Godong Kab.

FAJAR, yangkemudian hasil uang pungutan listrik dari para pedagang tersebutdiserahkan kepada Sdr. DARJA selaku Staf UPTD Pasar Godong, untukselanjutnya oleh Sdr. DARJA uang pungutan listrik dari para pedagangPasar Godong tersebut disetorkan kepada Bendahara DinasPerindagtamben Kab. Grobogan (waktu itu yang menerima adalah Sar.MUJI dan kemudian digantikan oleh Sdr. IGN.

Yani yang dipinjamkandari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS)pungutan iuran listrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke KasDaerah.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPu/ bukti pengembalianpungutan ilegal iuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yangditalangi dana pribadi Drs. H. Moh.

Yani yang dipinjamkandari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.18.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS)pungutan iuran listrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke KasDaerah.19.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/ bukti pengembalianpungutan ilegal iuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yangditalangi dana pribadi Drs. H. Moh.

BP/71/VI/2019/Reskrim tetanggal 14 Juni 2019 adalah sebagaiberikut :Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira jam 14.00 Wib AnggotaPolres Bengkulu. telah mengamankan para pelaku yang didugamelakukan pungutan liar Retribusi Parkir di kawasan Wisata LenteraMerah Pulau Baai Kel.Sumber Jaya Kec.

Retribusi Parkir di lokasi Wisata Lentera Merah pada harikamis tanggal 06 Juni 2019 sebesar Rp.1.600.000, (Satu juta enam ratusribu rupiah).Hasil pungutan Retribusi Parkir di lokasi Wisata Lentera Merah pada hariJumat tanggal 07 Juni 2019 sebesar Rp.1.900.000, (Satu juta sembilanratus ribu rupiah).Setelah uang hasil retribusi parkir di lokasi Wisata Lentera Merah tersebutterkumpul, uangnya dibagi dua yaitu 50% disetorkan setorkan kepadasdra ISTIN JOYO sedangkan 50% lagi dibagi tiga untuk ketiga

pelakusebagai upah pemungutan retribusi parkir tersebut, untuk bagian yangdidapatkan oleh ketiga pelaku dipergunakan untuk memenuhi kebutuhanseharihari.Ketiga pelaku yaitu sdra INTOH PARIAS MOJO Alias INTO Bin ISTINJOYO bersamasama dengan sdra AKRAMAN Als AKRAM Bin YUNAN(Alm) dan sdra RIKA PUSPITA SARI Als RIKA Binti EKA PURWANDAmaupun sdra ISTIN JOYO (DPO) yang menyuruh ketiga pelaku untukmelakukan pungutan Retribusi Parkir di Lokasi Wisata Lentera Merahtersebut tidak memiliki izin ataupun Surat

Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu yang melakukanpenangkapan terhadap pelaku pungutan liar terhadap INTOH PARIASMOJO alias INTO dan AKRAMAN alian AKRAM dan RIKA PUSPITAalias RIKA); Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dipersidangan tidakmengajukan saksi yang meringankan;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Akraman alias Akram binYunan (alm), Terdakwa Rika Puspita Sari alias Rika binti Eka Purwanda,Terdakwa Akraman

;Hal 6 dari 12 Hal Putusan Perkara Nomor : 28/Pid.C/2019/PN BglBahwa pungutan liar Retribusi Parkir tersebut dilakukan para Terdakwaperintah lisan sdra ISTIN JOYO (DPO) dengan cara Terdakwa INTOHPARIAS MOJO bersamasama dengan Terdakwa AKRAMAN danterdakwa RIKA PUSPITA SARI menunggu di pos jaga pintu masukkawasan wisata Lentera Merah Pulau Baai kemudian kendaraan yangdatang ke lokasi Lentera Merah tersebut baik sepeda motor maupun mobilberhenti dahulu karena pada pintu masuk lokasi Lentera Merah sudah

Perbuatan tersebut dilakukan olehpara terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada tanggal 16 Juni 2016, saksi Drs.Ahmad Mursidi adadidatangi oleh para terdakwa dengan mengatakan ada temuan nihtentang pungutan dana sub rayon kemudian dijawab oleh saksiDrs.Ahmad Mursidi pungutan apa ? lalu terdakwa mengatakan bahwadirinya telah mendapatkan kwintansi biasa yang isinya tentang pungutandari sub rayon . Lalu dijawab oleh saksi Drs.

liar yang dilakukansaksi H.Wahyudi,S.Pd dan pengurus sub rayon 01 untuk biaya ujiansekolah kepada setiap kepala sekolah swasta yang ada di LingkunganSub Rayon dimana terdakwa mengatakan ada temuan pungutan danasub rayon per siswa Rp.98.000, (Sembilan puluh delapan ribu rupiah),sama ada kwintansi iuran siswa, inikan sudah berlangsung lama pakwajar kalo saya minta uang sebesar dua puluh lima juta selanjutnyaterdakwa Il mengatakan ya sudah pak kalau gitu saya akan laporkan inike kejaksaan dan walikota

ya udah dibungkus aja kasusnya,10 % dari kasus;Bahwa saksi merasa takut, tidak tenang / terancam dengan ucapanterdakwa Sumidar Samosir yang mengatakan bahwa pungutan inimelekat pada jabatan saksi sebagai Ketua Sub Rayon 1 membuat saksimenghubungi terdakwa Patan Sinurat dan menanyakan 10% nya ituberapa?

Bahwa pihak Sub Rayon 1 Bekasi yaitu oleh Drs.Ahmad Mursidi,Supardal, S,Pd., M.Pd, H.Wahyudi, S.Pd telah menyatakan kepada ParaTerdakwa bahwa pungutan uang dari orangitua siswa tersebut adalahtidak benar;8.

., M.Pd, H.Wahyudi, S.Pd dandengan nada mengancam maka Para Saksi merasa ketakutan bahwapersoalan pungutan uang tersebut diketahui oleh Walikota, PenegakHukum sehingga takut dipecat atau diproses hukum, maka Para Saksimemberikan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp.3.053.000, (tigajuta lima puluh tiga ribu rupiah);Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2016/PN Bks9.

Cikurubuk memberikan uang dengansenang hati tidak terpaksa memberikan pungutan uang tersebut atas kesepakatan antara pedagangkaki lima dengan HPKDPC;Bahwa Sdr.

YAYA dan sdr ROHMAN menyetorkan uang hasil pungutannya tersebut kepada sdrDENI WIDODO selaku bendahara HPKDPC;Bahwa sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota dan pengurus mekanisme pungutan uangtersebut yaitu sekira jam 06.30 Wib sdr YAYA dan sdr ROHMAN melakukan pungutan kepadapara pedagang lapak di pasar Cikurubuk dan juga melakukan pemungutan uang kepadakendaraan yang akan bongkar muat di Pasar Cikurubuk sore hari sekitar jam 17.30 wib sdrYAYA dan sdr ROHMAN menyetorkan/menyerahkan uang hasil

pungutan tersebut kepada sdrDENI selaku bendahara du HPKDPC dan kemudian uang tersebut oleh sdr DENI di Simpan dibank Danamon pasar Cikurubuk dan hal tersebut terus berulangulang;Bahwa sdr.

uangdengan senang hati tidak terpaksa memberikan pungutan uang tersebut atas kesepakatan antarapedagang kaki lima dengan HPKDPC;Bahwa, benar Saksi.

Halmana telah pula dibenarkan oleh saksi YAYA SUNARYA BinIDING SETIADI dans aksiROHMAN SULAEMAN yang menerangkan benar para saksi melakukan pungutan uang atassuruhan terdakwa dan uang hasil pungutan tersebut diberikan kepada terdakwa selaku KetuaHPKDPC dimana keterangan para saksi tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa;Dengan demikian unsur dengan sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan yangditujukan terhadap orang itu sendiri telah terpenuhi;Ad.d.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu yang mana dalam halHalaman 3 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PT SMGpersyaratan perijinan perumahan adalah kewenangan Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boyolalibaik dalam hal penerbitan ijin dan pungutan atau restribusinya sehinggabukan kewenangan dari pemerintah desa melakukan pungutan tersebutdalam hal ini Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Desa hanyamemberikan

Bahwa Peraturan Desa (PERDES) Nomor 10/2008/IV/2017tentang Pengelolaan Pungutan Desa, Kontribusi dan Bantuan PihakKetiga Desa Teras yang dijadikan dasar Terdakwa selaku Kepala Desauntuk memungut pembayaran kepada PT ADI PROPERTINDO tersebutbelum pernah di evaluasi oleh Bupati padahal khusus untuk PeraturanDesa (PERDES) mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (RAPBDES), Pungutan Tata Ruang dan Organisasi PemerintahDesa harus mendapatkan evaluasi Bupati karena hal tersebut berpotensiberbenturan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu yang manadalam hal persyaratan perijinan perumahan adalah kewenanganDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Boyolali baik dalam hal penerbitan jindan pungutan atau restribusinya sehingga bukan kewenangan daripemerintah desa melakukan pungutan tersebut dalam hal ini IjinMendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Desa hanya memberikanrekomendasi pengajuan perijinannya.3.

PERDES ( Peraturan Desa ) nomor : 10 / 2008 / IV / 2017 tentangpengelolaan pungutan desa,kontribusi dan bantuan pihak ketiga ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.8. Uang tunai sebasar Rp.39.300.000, (tiga pulun sembilan juta tigaratus ribu rupiah) sisa pembayaran pungutan Rp.57.800.000, (lima puluhtujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;9.

itu bukan karena paksaantetap merupakan sumbangan yang diberikan kepada pemerintah desa melaluikepala desa, karena PT ADI PROPERTINDO belum menyediakan fasilitassosial seperti pemakaman, jalan yang layak, termasuk pengelolaan sampah;Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangansebagaimana keterangan saksi saksi, juga dari perangkat desa serta anggotaBPD, serta pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa pungutan ini tidak adadasar Perdesnya, khususnya pada pungutan pertama November

Aksi Pungutan Liar dimaksud telah terjadi berulangkali dengan korban beberapa para Sopir Truk yang melintasi tempat kejadianperkara, masingmasing dari Sopir Truk itu pula telah dipungut Uangnya antaraRp.10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.20.000, (Dua Puluh RibuRupiah) perTruk dengan Pembagian Tugas yakni, terdakwa selaku KetuaSERIKAT MERAH KUNING yang mempunyai peran sebagai Pengawas danPenerima Uang hasil Pungutan Liar, sedangkan terdakwa Il bersama denganterdakwa Ill bertugas sebagai

Orang yang menghentikan laju Sopir Truk agar Trukpara Sopir Angkutan Batubara berhenti dan memberikan ancaman kekerasanserta menarik Uang Pungutan Liar untuk diserahkan kepada terdakwa , kemudianterdakwa IV mempunyai tugas sebagai pencatat Nomor Plat Kendaraan Truk yangtelah menyetorkan Uang Pungutan Liar tersebut dan juga sebagai orang yangmenempelkan Stiker MERAH KUNING di salah satu bagian Truk yang ikut dalampenyetoran kepada para terdakwa itu.

Pendapatan atas pungutan liar yangdilakukan oleh para terdakwa itu berkisar Rp.350.000, (Tiga Ratus Lima PuluhRibu Rupiah) sampai dengan Rp.400.000, (Empat Ratus Ribu Rupiah) permalamnya, dengan pembagian hasil yaitu 30% (Tiga Puluh Persen) dari hasilPungutan Liar itu dibagikan kepada terdakwa Il, terdakwa Ill, dan terdakwa IV, lalu20% (Dua Puluh Persen) dari hasil itu mereka pergunakan untuk membelikannyaHalaman 6 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN Mremakanan, dan minuman, dan sisa dari Uang

Pungutan Liar tersebut sebanyak50% (Lima Puluh Persen)nya diambil oleh terdakwa selaku Pemimpin dariSERIKAT MERAH KUNING tersebut.

Sampai pada akhirnya perbuatan yang tidakpantas dilakukan oleh para terdakwa tersebut pun berakhir sewaktu saksi FAJRINASROR Bin KAMIRO bersamasama dengan saksi FERLINZA Bin ZULKIPNI,saksi SONI ARSON Bin AMIR HUSIN, sdr.GUNTUR ALAM, sdr.AWANG, dan jugasdr.RIKl, yang kesemuanya adalah Anggota Kepolisian Mapolres Muara Enimyang juga selaku Satuan SABER PUNGLI (Sapu Bersih Pungutan Liar) dari pihakMapolres Muara Enim melakukan Observasi atas Pungutan Liar dimaksud lalumengutus saksi FERLINZA Bin ZULKIPNI

, dengan rincian setiap bulannya adalah sebagai berikut: No Bulan dan Tahun Pungutan yang dikenakan kepada pemilik media pembawa impor ataukuasa yang ditunjuk (PPJK)PNBP Yang Berlaku Pada Tambahan Pungutan di luar JumlahDepartemen Pertanian PNBP Yang Berlaku Pada Pungutan(Rp) Departemen Pertanian (Rp)(Rp)1 2 4 51.

;Bahwa benaruang pungutan yang masuk baik uang pungutan KT2 sertauang dari PT. SLI dan PT.

di luar PNBP serta pungutan yang disebut setoran dariPT.

Tidak mungkin saya meloncat memerintahkanlangsung kepada staf karena berarti meloncati 2 jenjang jabatan dalamstruktur organisasi.Dari paparan ini jelas bahwa ada dua macam pungutan yakni dariperusahaan (PT. SU dan PT OBL) dan pungutan dari pengguna jasa saatmau mengambil Sertifikat KT2.

dan karyawan bertiga dan yangdiuntungkan adalah seluruh karyawan* Pungutan ini sudah lama terjadi pada periode saya mulai Agustus2011 s/d Desember 2012* Sebenarnya sudah mulai dari tahun 2002(2) Pungutan pengambilan sertifikat KT2 Dipungut dari pemakai jasa atau perusahaan PPJK Pungutan antara Rp 100.000 s/d 300.000,* Dipungutdi loket oleh petugas loket danHal. 58 dari 74 hal.

loket pelayanan, dengan rincianpengumpulan terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulanOktober 2012, dengan rincian setiap bulannya adalah sebagai berikut : No bulan dan Tahun Pungutan yang dikenakan kepada pemilik media pembawa imporatau kuasa yang ditunjuk (PPJk) PNBP yang berlaku Tambahan Pungutan Jumlah Pungutan pada Departemen di luarRPertanian (Rp)PNBP yang berlaku(Rp) pada DepartemenPertanian(Rp)1 2 3 4 5 Januari 2011102.918.911,00132.155.202,00235.074.113,00 2.

No. 143 PK/PidSus/2015tumbuhan dapat melakukan pungutan jasa karantina dan sesuai denganketentuan dalam Pasal 77 juncto Pasal 78 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan,pungutan jasa karantina tumbuhan adalah merupakan Penerimaan NegaraBukan Pajak;Bahwa Terdakwa Ir.

dan Tumbuhan tersebut menunjukkanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sepakat dengan perbuatanpidana penyuapan dan Pemohon Peninjauan Kembali bermaksud untukmelakukan tindakan pencegahan dan pelarangan terhadap pungutan liartersebut, tidak ada niat sekalipun dari Pemohon Peninjauan Kembali untukmelakukan pungutan liar.

Apakah Pemohon Peninjauan Kembali yang sendirian menerima uanghasil pungutan liar tersebut?3. Siapa yang memberikan Pemohon Peninjauan Kembali uang pungutanliar ?Kapan Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang pungutan liar?Dimana Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang pungutan liar?Bagaimana cara Pemohon Peninjauan Kembali menerima pungutanliar?

Hal ini membuktikanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah meminta pungutan liarmaupun memerintahkan kepada bawahan untuk menerima pungutan liarjustru Pemohon Peninjauan Kembali yang berusaha melarang bawahanuntuk menerima pungutan liar di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) dengan mengeluarkan Surat Nomor 1993/HM.110/L.3.B/07/201 1tanggal 27 Juli 2011 perihal Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhanyang dijadikan sebagai novum dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini,akan tetapi jikalau memang

Saksi Syafrizal panggilan Zal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara inisehubungan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksiadalah korbannya;Bahwa pekerjaan Saksi adalah sopir;Bahwa pungutan liar yang Saksi maksud adalah pungutan yang dilakukanoleh Terdakwa dan temantemannya terhadap para sopir termasuk Saksi,Zulharmen panggilan Men dan saksi Zendra Zen panggilan Zen dengan carameminta uang di jalan

Saksi Zendra panggilan Zen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara inisehubungan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh Terdakwa danHalaman 8 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Swlkorbannya adalah saksi Syafrizal panggilan Zal dan Zulharmen panggilanMen;Bahwa pekerjaan Saksi adalah sopir;Bahwa pungutan liar yang Saksi maksud adalah pungutan dengan carameminta uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan temantemannya

AIC yang membuatnya, dan Saksi tidak ingat siapa orangyang meminta uang tersebut;Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN SwiBahwa benar sopir perusahaan pernah tidak membayar pungutan yangdimintakan tersebut dan mobil yang dikendarai sopir tersebut di berhentikandan tidak boleh melanjutkan perjalanan;Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar hukumnya pungutan tersebut karena jalanyang dilewati oleh sopir adalah jalan yang dibuat oleh PT.

ada menyetor uang pungutan kepada kasPemuda;Bahwa setahu Saksi, jalan tersebut adalah punya PT.

AIC;Bahwa di jalan tersebut ada mobil lain yang lewat namun tidak dipungutseperti mobil pasir, tapi sopirnya saja yang memberinya uang;Bahwa pungutan tersebut awalnya karena ada keluhan dari mayarakat jalanrusak, maka timbul inisiatif pemuda untuk merawat jalan tersebut dengancara minta uang kepada Truk yang melintas di jalan itu;Bahwa Saat ini tidak ada pungutan uang lagi di jalan;Bahwa pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalahtermasuk pungutan liar dan Wali Nagari telah melarang

Rois;Bahwa pungutan sebesar 5 % tersebut diberikan kepada UPTD untuk operasional,kebersihan dan PAD;Bahwa pungutan tersebut berjalan selama 6 bulan dari Januari s/d Juni 2011 dankarena bermasalah lalu dihentikan;Bahwa pungutan tersebut berjalan sejak Januari s/d Maret 2011 saat kepalaUPTDnya adalah Marcello;Bahwa sejak Januari s/d Mei 2011 pungutan tersebut berjalan lancar tetapi sejakbulan Juni 2011 mulai macet pungutan tersebut tetapi tetap ada catatan pemasukanpada bulan Juni 2011 dan bulan Juli

tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 2%2 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika

tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 22 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika

tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jjin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 2%2 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika

Bahwa uang hasil pungutan yang diserahkan oleh Saksi KOSIM Bin Hi.