Ditemukan 8530 data
48 — 6
Negara harus berusaha agar dirinyaditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untukmemerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkanpembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaanwarisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untukmengganti biaya, kerugian dan bunga;21.Bahwa berkaitan dengan dalildalil dalam poin (19) di atas, dasar hukumPenggugat untuk menggunakan hak atas warisan / peninggalan Istanto(almarhum) terutama
ERNA MAGDALENA MANUPUTTY
Tergugat:
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA C.Q BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI MALUKU
127 — 33
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
- Menyatakan Tindakan Penyitaan dan Penyegelan oleh Tergugat adalah Tidak Berdasar dan Tidak Memilikki Kekuatan Hukum Mengikat
- Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan harta benda milik Penggugat yang telah disita Tergugat yang tidak terkait dengan tindak pidana yang disangkakan kepada
Terbanding/Tergugat : PT. PLN (Persero)cq. UIW SULUTGO, Cq UP3 MANADO cq ULP PLN PANIKI
98 — 47
Bahwa komponen dalam penyusunan Pembayaran P2TLlainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas disusunberdasarkan rumusan yang tertuang dalam Pasal 15 Peraturan DireksiPT PLN (Persero) No.088Z.P/DIR/2016 tentang PenertibanPemakaian Tenaga Listrik (P2TL).Bagian KeduaBiaya P2TLPasal 15(1) Pembayaran Biaya P2TL lainnya sebagaimana dimaksud padaPasal 14 ayat (1 ) huruf d dan Pasal 14 ayat (2) huruf cmeliputi :a. bea meterai;b. biaya penyegelan kembali.c. biaya penggantian material dan pemasangan atas
Terbanding/Penggugat I : ROHANA SITUMORANG
Terbanding/Penggugat II : TUALANG SITUMORANG, DRS
Terbanding/Penggugat III : ROSWITHA DAME DEBORAH, SE
Terbanding/Penggugat IV : SAUR LETICIA SITUMORANG, B.BA
Turut Terbanding/Tergugat I : LISBETH SITUMORANG
Turut Terbanding/Tergugat III : RUDI HARTO SITUMORANG
237 — 101
SAGINAH br.NAPITUPULU maka masingmasing ahli waris mendapatkan dan ataumemperoleh bagian yang sama sebesar 1/7 (satu pertujuh) bagian dari hartawarisan tersebut.Bahwa mengingat adanya penyegelan dan penghentian operasi usaha FirmaVIAT SING oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Utara(P24) dikarena sudah berakhirnya ijin resmi dari Pemerintah Negara RepublikIndonesia dan tidak diurusnya perpanjangan ijin dan atau penerbitan ijin yangbaru, maka sejumlah uang yang terdapat pada Rekening
H. MASLI USIN
Tergugat:
1.Walikota Kota Palangka Raya Cq Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Cq Puskesmas Kereng Bangkirai
2.Kelurahan Kereng Bangkirai
97 — 23
Bahwa tanah saksi berbatas dengan Gereja Betesda karenadahulu tanah Gereja Betesda adalah tanah milik saksi; Bahwa saksi mendapatkan asal tanah sebelum dibangun GerejaBetesda dari orang tua saksi; Bahwa Puskesmas direhap sekitar 2 kali; Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada keberatandari Penggugat untuk meminta tanah untuk dikembalikan; Bahwa saksi baru sekarang mengetahui tanah Puskesmas digugatoleh Penggugat karena merasa tanah Puskesmas milik Penggugat, dansaksi tidak tahu ada penyegelan
1.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
2.EFRIZA LASYERSI, SH
Terdakwa:
BOBBY MARDA AFRIA Bin MARTA AFRIZAL panggilan BOBY
104 — 54
PjMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap berkasperkara terdapat surat permintaan penetapan persetujuan penyitaan barangbukti Nomor B/12.a/VII/RES.4.2/2019 atas nama Terdakwa Bobby Marda AfriaBin Marta Afrizal panggilan Boby dengan melampirkan Berita Acara Penyitaanyang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan Saksi Rozi Herman danKetua Pemuda yang menyaksikan langsung ditemukakannya barang buktidalam proses penggeledahan saksi Ridwan Mustafa serta Berita AcaraPembungkusan dan/atau penyegelan
98 — 52
peraturan pelaksanaan dariPeraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif dan / atauberupa : a Peringatan tertulis ; b Pembatasan kegiatan pembangunan ; c Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaanpembangunan ; d Penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatanbangunan ; e.Pembekuan.....e Pembekuan IMB ; f Denda administratif paling banyak Rp.50.000.000, (Lima puluhjuta rupiah) ; g Pencabutan IMB ; h Pembekuan sertifikat laik fungsi ; 39i Pencabutan sertifikat laik fungsi ; j Penyegelan
ISMAN
Tergugat:
1.LUTFIN, S.Sos
2.Panitia Pemilihan Kepala Desa Marana
3.Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Donggala
137 — 66
sebagai berikut:1) Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 telah terjadi aksi demonstrasi ratusanmassa yang menuntut agar segera dilakukan pelantikan Kepala Desa TerpilihLUTFIN, S.Sos. dan menolak adanya Penjabat Kepala Desa (caretakaer)baru.Halaman28dari47 PutusanGugatan Nomor33/Pat.G/2019/PN Dglpara KM HAI HA IIf 2)3)4)=)Bahwa massa demonstran tersebut juga menuntut untuk menurunkan BPDMarana dan Camat Sindue BENNY, S.Sos mundur dari jabatannya.Bahwa aksi demonstrasi tersebut dibarengi dengan aksi penyegelan
58 — 20
ojek yang setiao hari menunggu, mencari penumpang tempat mangkalnya didepan obyek sengketa ; Bahwa Ibu Endang sering naik ojek saksi; Bahwa Ibu Endang (Penggugat) pernah cerita kepada saksi yang punyaobjek sengketa adalah Penggugat; Bahwa saksi tau ada pembongkaran objek sengketa yang dilakukan olehTergugat; Bahwa saksi tidak tau kenapa objek sengketa dibongkar, katanya tidak adaiin mendirikan bangunan ; Bahwa pembongkaran objek sengketa dilakukan oleh Tergugat, P2BKecamatan Kemayoran melakukan Penyegelan
571 — 509
Dalam berkas perkara hendaklahdilampirkan tembusan laporan penyitaan yang ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.Surat perintah penyidikan/penyegelan juga dilampirkan dalam berkas perkara ataumengirimkannya kepada Kejaksaan bila berkas perkara telah dikirimkan terlebihdahulu (Makehjapol Tahun 1984)Terhadap barang bukti yang diserahkan secara sukarela oleh saksi/tersangka kepadapenyidik maka dalam berkas perkara hendaklah dilampirkan beritaacara penerimaan barang
105 — 38
Setelah pengusaha menerima SPPBTPB yang telah diberi catatan penutupan pos BC 1.1 lalu menyerahkankepada pejabat bea cukai yang mengawasi pengeluaran untuk dicocokandata dokumen dengan nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kKemasanatau peti kemas yang bersangkutan dan melakukan penyegelan sertamencatat identitas sarana pengangkut, nomor dan segel pada SPPBTPByang akan digunakan oleh Pengusaha untuk melindungi pengeluaranbarang dari kawasan pabean;Bahwa terkait penggunaan dokumen BC 2.3 yang disalah
109 — 64
Madrasah, yang kedua menyewarumah warga ; Bahwa tidak ada warga yang datang langsung ke kantor desamengajukan keberatan; Bahwa jeda waktu setelah penjualan beras dengan keberatan wargacukup lama ; Bahwa uang hasil penjualan beras raskin tidak ada dibagibagi ; Bahwa uang penjualan beras pernah dilaporkan oleh Kepala Desa, tetapiSaksi tidak pernah menerima secara ril, Saksi menerima dalam bentukkwitansi ; Bahwa Kepala Desa melaporkan kalau tidak salah akhir bulan September2012; Bahwa benar, pernah ada penyegelan
terhadap kantor desa yangdilakukan oleh warga Dusun Menemeng tetapi hanya 1 (satu) kali ; Bahwa waktu rapat BPD tidak hadir, Saksi tidak mendengar denganjelas apa yang dibahas dalam rapat tersebut ; Bahwa penyegelan kantor desa tersebut minta supaya Kepala Desadinonaktifkan;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkansemua;7.
328 — 297
tanah yang menjadi sengketatersebut;Bahwa pada saat terjadi OTT oleh KPK perkara ini belum putus, rencanaakan diputus Hari Senin dan persidangan dimulai lagi dari awal, beritaacara dibacakan dari awal, Saksi dan bukti juga ditanyakan kembaliapakah ada yang ditambahkan, tetapi sebentar sekali persidangan dankemudian ditunda untuk putusan karena para pihak tidak mengajukanapaapa lagi;Bahwa pada saat terjadi OTT oleh KPK, Saksi ada dikantor, tapi Saksitidak melihat waktu penangkapan, tetapi pada saat penyegelan
Saksimelihnat karena ruangan yang disegel ada disebelah ruangan Saksidilantai Il, yang disegel ruangan Terdakwa dan Pak Yuferi sedangkanruangan Saksi tidak disegel, kalau penyegelan dilantai Ill Saksi tidakmelihat;Bahwa tidak ada intervensi terhadap perkara 426/Pdr.G/2017/PN Tngyang Saksi lanjutkan, perkara tersebut kami putus berdasarkan Saksidan alat bukti yang ada ;Bahwa OTT oleh KPK terjadi pada Hari Senin, pada saat itu Saksi baruselesai sidang dengan bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
108 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan diperiksa sebagai saksi atau sebagaitersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidangPerdagangan; e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaandengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; f. meneliti, mencari, danmengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidangPerdagangan; g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadianperkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukanpenyitaan dan/atau penyegelan
- Tentang : REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBARUI (Het Herziene Indonesisch Reglement.)
(RO. 137a; S. 1936160.)Pasal 235.(1)Jika ada orang hilang atau meninggalkan tempat diamnya tanpa mengurus pemeliharaan hartabendanya, maka setiap bawahan polisi wajib, setiap orang yang berkepentingan berhak untukmemberitahukan hal itu kepada pengadilan negeri, ketua itu wajib pergi dengan segerabersamasama dengan orang yang memberitahukan itu ke rumah orang yang hilang atau tidakada itu, dan menjaga dengan penyegelan atau dengan cara lain yang patut, supaya jangansatu pun dari budel yang tidak dipelihara
83 — 39
;Gugatan obscuur libel karena yang Peraturan Daerah KabupatenKlaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sama sekali tidakmewajibkan PENGAMANAN termasuk teknis penyegelan danpenguncian
MUHAMAD S MAE, S.H
Terdakwa:
1.HENDRIK HITIFIUW Anak Dari HITIFIUW
2.BANG NCAU Anak Dari NCAU JUK
3.GUNAWAN DING Alias GUN DING Anak Dari DING USAT
4.KULEH IBAN Anak Dari IBAN
5.NUH. UDAU Anak Dari UDAU LIHAN
6.ROBEN SON JAYA Alias ROBEN Anak Dari JAYA NCAU
7.USAT INGAN Anak Dari INGAN APOI
131 — 51
perusahaan tidak beroperasi;Bahwa Terdakwa menjelaskan seingat terdakwa bahwa terdakwa melakukanpenahanan alat berat tersebut sudah berjalan 4 ( empat ) bulan dari sebelumterdakwa melakukan pengerusakan terhadap Tanaman kelapa Sawit tersebut;Bahwa yang terdakwa segel seingat terdakwa ada 3 ( tiga ) Exca yang kamisegel namun 2 ( dua ) Exca yang berada di samping Pos Securty yang telah disegel sudah tidak berada di tempatnya jadi hanya satu saja yang kamiamankan di Desa;Bahwa masyarakat lain melakukan penyegelan
1.STEVEN KAMEA, S.H., M.H.
2.OLIVIA PANGEMANAN.SH
3.I DEWA GEDE SAPUTRA VALENTINO PUJANA, S.H.
Terdakwa:
FERNANDO GILANG KEVIN ROGI
61 — 25
yang Saksi lakukan terhadap petikemasSPNU2965933 saat itu. dilakukan Sesuai dengan kewenangan PejabatBea Cukai yang diberikan oleh UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007tentang Perubahan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 tentangHalaman 14 dari 47 Putusan No.82/Pid.B/2021/PN BirCukai, yaitu pada Pasal 33 ayat 1 huruf (a) dan (c) yang berbunyi,mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/ataubarang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupapenghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan
MOH. RIVANI
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo Cq. Satuan Reserse Narkoba Parimo
71 — 19
./2018/Res Narkoba tanggal 26 November 2018 diberitanda bukti P52;Surat ketetapan prekusor narkotika Nomor : Print924/R.2.15/Euh.1/11/2018 tanggal 26 November 2018 diberi tanda buktiP53;Berita acara penimbangan barang bukti tanggal 21 November 2018 diberitanda bukti P54;Berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti tanggal 23November 2018 diberi tanda bukti P55;Surat bantuan pemeriksaan laboratorium NomorB/1733/XI/Res.4.2.2/2018/Res Parimo tanggal 24 November 2018 diberitanda bukti P56;Berita
37 — 42
Bahwa prosedur dalam pengiriman barang bukti dari LaboratorikKriminalistik Nomor: Lab.1358/NNF/2016, penyidik tidak wajibmenyelenggarakan berita acara pengambilan urine dan darah yangditanda tangani oleh Tersangka maupun berita acara pembungkusandan atau penyegelan barang bukti. Karena berdasarkan keteranganKompol Imam Mukti,S.Si,M.Si.