Ditemukan 9774 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 11/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH K, SH
Terbanding/Terdakwa : BAHARUDIN Bin DARMAJI Alm
13845
  • terhadap pemidanaan itupada dasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (bothspecific to the individual offender and general to exert a deterrentinfluence on the population at large); Kedua, Rehabilitation (to reform theoffenders character, rather than frighting him into good future behaviour);Ketiga, Incapacitation (preventing the offender from committing crimes insocietynormally by locking him up, though punishment and capitalpunishment are also incapacitating penalties to which we shall
Register : 07-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN KALABAHI Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb
Tanggal 31 Januari 2022 — Pemohon:
ALBERTH NIMROD OUWPOLY, SPd., M.SI
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KALABAHI selaku PENYIDIK
17598
  • UndangundangKejaksaan memiliki kapasitas untuk melakukan penyidikan dalam adanyadugaan tindak pidana korupsi, yang dalam hal proses penyidikan tersebut dapatuntuk menetapkan subyek hukum tertentu untuk menjadi Tersangka denganmemperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang ada;Menimbang, bahwa dari sudut pandang Hukum Internasional Dalam UNGuidelines on the Role of Prosecutors ketentuan dalam pedoman peranan jaksayang sudah disepakati Negaranegara anggota PBB berbunyi = yakni.Prosecutors shall
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
154259 Berkekuatan Hukum Tetap
  • other State.Article 10 (1) Tax TreatyHowever, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which thecompany paying the dividends is a resident and according to the laws of that State,but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shallnot exceed:i 15 percent of the gross amount of the dividends if the company paying thedividends engages in an industrial undertaking ;ii 20 percent of the gross amount of the dividends in other cases.This paragraph shall
Register : 26-04-2022 — Putus : 01-09-2022 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt
Tanggal 1 September 2022 — Penuntut Umum:
1.AMRI BAYAKTA, S.H.
2.ARY PRATAMA, SH
3.EFTA MEILIANI KURDIATI, S.H.
4.NINA DININGRAT, S.H., M.H.
5.WULAN SWESTY BESLAR, SH
Terdakwa:
FIRMANSYAH, S.KOM Alias FIRMAN Bin SYOFIAN
14548
  • puluh enam) buah topi bertuliskan SYAM
  • 509 ( lima ratus Sembilan ) buah Media Informasi suara SYAM edisi 29
  • 1900 ( seribu Sembilan ratus ) Buah amplop SYAM ORGANIZER (SO)
  • 1400 (seribu empat ratus ) Buku tabungan Qurban BNI
  • 1 (satu) Buah Bener bertuliskan Qurban Peduli Syam
  • 1 (satu) Buah Bener bertuliskan Air Peduli Syam
  • 325 (tiga ratus dua puluh lima ) buah Shall
Upload : 07-01-2015
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 1318/Pdt.G/2014/PA.TL.
-
606
  • Vdd ced. ddl shall decd.111111111111111111111111111111111111111111111111111111b0711110011111111111111111111111111111111111111d0041111111111111111111111PL Ld LT Lied Lab Ladd La LL dl LT Led LT Le) Dba Ad Lek1d00411111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111a41PILI LT did iiad lid hdd Lib ITs 41160002 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111001111111111111111111111113411b000211111b071111111111111111111111111111111111111111111111d0041111111111111111111111111111VAL
Register : 25-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 16/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN.
15793
  • terhadap pemidanaan itu padadasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (both specificto the individual offender and general to exert a deterrent influence on thepopulation at large); Kedua, Rehabilitation (to reform the offenderscharacter, rather than frighting him into good future behaviour); Ketiga,Incapacitation (preventing the offender from committing crimes in societynormally by locking him up, though punishment and capital punishment arealso incapacitating penalties to which we shall
Putus : 27-01-2015 — Upload : 08-03-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 172/PDT/2014/PT.DPS
Tanggal 27 Januari 2015 — PT. MAXIMUS BALI sebagai PEMBANDING M e l a w a n ; - 1. MARKET DRAGON INTERNATIONAL LIMITED sebagai TERBANDING I 2. DESMOND HATTON sebagai TERBANDING II 3. FRANCISCO NORIEGA MALAVE sebagai TERBANDING III 4. LUCIO PAREDES CORP sebagai TERBANDING IV 5. JOHN MARK WINDERS sebagai TERBANDING V 6. TELRIT PTY LTD sebagai TERBANDING VI 7. SHAO WEI sebagai TERBANDING VII 8. COR JONGEN, sebagai TERBANDING VIII 9. ROGER GODFREY MCKIMM sebagai TERBANDING IX- 10. PROFIT POWER MANAGEMENT LIMITED sebagai TERBANDING X 11. KUFFOUR INVESTMENTS Ltd (BVI) sebagai TERBANDING XI 12. KROHGS EIENDOM AS sebagai TERBANDING XII 13. ROBERT JORGENSEN, sebagai TERBANDING XIII- 14. MICHAEL MAURICE SHEPPARD sebagai TERBANDING XIV- D a n ; 1. HANNO SOTH,sebagai TURUT TERBANDING I 2. I WAYAN RADA sebagai TURUT TERBANDING II;---- 3. I NYOMAN MADRI, sebagai TURUT TERBANDING III 4. NI NENGAH RAWA,sebagai TURUT TERBANDING IV 5. WIJANA TIRTHA ABADI sebagai TURUT TERBANDING V;- 6. I MADE WIRNATA sebagai TURUT TERBANDING VI- 7. I WAYAN SUWIDRA sebagai TURUT TERBANDING VII 8. I WAYAN MEGEG, dan/atau ahli warisnya I KETUT RANENG sebagai TURUT TERBANDING VIII
15396
  • khususnya terhadap kemungkinan timbulnya segala bentukkonsekuensi hukum yang mungkin lahir dan merugikan kepentingan dari ParaPenggugat; Bahwa sesungguhnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pengelolaan, Tergugatselaku perusahaan pengelola berkewajiban untuk menyelesaikan segala bentukkewajiban pajak yang lahir akibat dari pelaksanaan PerjanjianPengelolaan; Bahwa merujuk kepada ketentuan Perjanjian Pengelolaan yangmenyatakan:Perjanjian PengelolaanThe Parties hereto agree that the Management Company shall
    Hal mana sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (4) UUPerseroanTerbatas: 2222222 222 22 Pasal 157 ayat (4) UU Perseroan TerbatasPerseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusanpengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yangberkepentingan 1944 Bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pengelolaan, tegasditetapkan bahwa;Perjanjian PengelolaanThis agreement shall be valid as long as the First
Putus : 07-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Mei 2014 — TONY SUDJIARTO
237174 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pembayaran Security Deposit untuk 2 (dua) pesawat yakniBoeing 737400 dan Boeing 737500 sebesar USD.1.000.000 (satujuta dollar Amerika Serikat) sesuai dengan Lease of AircraftSummary Of Term (LASOT), pada bagian Security Depositdisebutkan "Lease Agreement pada point Security Depositdisebutkan : Lessee Shall Pay to Lessor a Security Deposit in Cashin Amount of US $.500.000 will be paid within one day after lessorsigning the Aircraft Purchase Agreement of the Aircraft With EastDover Limited of
Putus : 31-08-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 — I. PT PASSOKKORANG, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), DKK
224136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 14 ayat (2)International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)menyatakan, Everyone charged with a criminal offence shall have the right tobe presumed innocent until proved guilty according to law juga telah terlebihdahulu diatur dalam Pasal 11 UDHR Universal Declaration of Human Rights;Di Indonesia, prinsip universal ini kemudian diadaptasikan ke dalambeberapa aturan perundangundangan. Salah satunya adalah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 jo.
Putus : 10-11-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/PDT/2014
Tanggal 10 Nopember 2014 — I. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), I. M HUSSEYN UMAR, S.H., FCBArb; 2. Dr. FRANS HENDRA WINARTA, S.H., M.H., FCBrb, ; 3. Dr DANRIVANTO BUDHIJANTO, S.E., LLM, in IT LAW, vs. LEKOM MARAS PANGABUAN Inc,
176141 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tllk9) yang disepakati dan mengikat layaknya undangundang bagi PT Pertamina EP dan Termohon Kasasi;Pasal 12.2 EOR Contract:12.2 Disputes, if any, arising between Pertamina and contractir relatingto this contract or the interpretation and performance of any of theclauses of this contract, and which cannot be settled amicably,shall be submitted to the decision of Indonesian Board ofArbitration "BANI" (Badan Arbitrasi Nasional Indonesia)..."
Register : 27-01-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PA AMBON Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Ab
Tanggal 14 Desember 2015 — - Pemohon - Termohon
2717
  • Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA.AbTad Cus y che Ys cilai Led adh oe aly Gees 5) Shall co bees Ge GUL ali LY UUs!
Register : 08-04-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — PERKUMPULAN ASOSIASI EKSPORTIR IMPORTIR BUAH DAN SAYURAN SEGAR INDONESIA (ASEIBSSINDO) vs MENTERI PERTANIAN RI;
572233 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 16 /nternational Covenant onCivil and Political Rights menyebutkan: everyone shall havethe right to recognition everywhere as a person before thelaw,Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengatur: Setiaporang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,Halaman 48 dari 100 halaman.
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
671031538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Still, its legalrepresentatives have to approve of the treatment.With regard to patients younger than 16 and older than 12, a doctor is allowedto treat a patient without the approval of its legal representatives, if necessarywith a view to the interests and well considered wishes of the minor patient (art.7:450 par. 2 DCC).With a view to minors older than 11 that are considered not capable of evaluating its own interest reasonably, a doctor shall perform his dutieslike the duty toinform and to obtain
    its child; Ade Maman Suherman, Capacity and authority to act (Based on AgeLimit), on tort cases.Under Dutch law cases e, fand & would not have led to responsibility of another person than DefendantI; Ade Maman Suherman, Capacity and authority to act (Based on Age Limit), on compensation and tortcases.30 Perspektif Internasional isi3 fot70.indd 30 42/13/2010 9:21:35 PH.1,686970 isi3 fot70.indd 31Capacity in CourtsAccording to art. 12 par. 2 of the UN Convention of the Rights of the Child, thechild shall
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
540011447
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut :e Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him, everyone shall beentitled to the following minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him ;terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasJaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu
    :a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya.Hal 13 dari 244 Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.14e Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes :a)b)to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy,notwithstanding that the violation
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Tahun 2014
34462905
  • Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  • Article Il (3) Convention berbunyi:"The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter inrespect of which the parties have made an agreement within the meaningof this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties toarbitration, unless it finds that the said agreement is null and void,inoperative or incapable of being performed."8.
Register : 05-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
173108
  • Tte16.Each State Party to the present Covenant undertakes : a) to ensurethat any person whose rights or freedoms as herein recognized areviolated shall have and effective remedy, notwithstanding that theviolation has been committed by persons acting in an official capacity;b) To ensure that any person claiming such remedy should have hisright thereto determined by competent judicial, adminitrative or legislativeauthorities, or by any other competent authority provided for by thelegal system of the
Register : 02-09-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 2211/Pdt.G/2020/PA.Lpk
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2920
  • HilalFaturrahman, lakilaki, lahir tanggal 18 Agustus 2009 sementara denganperceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensitidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istriuntuk mengasuh anakanaka quo, maka demi kemaslahatan anak danuntuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterests of the child shall be a primary consideration)sebagaimana prinsipuniversal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 KonvensiHakhak Anak PBB
Register : 27-08-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PA SIDOARJO Nomor 2609/Pdt.G/2015/PA.Sda
Tanggal 27 April 2017 — Penggugat/Tergugat Rekonpensi & Tergugat/Penggugat Rekonpensi
255
  • Putusan No.2609/Pat.G/2015/PA.SdaCus y che Vs ceil aise als Cues jl shall Glue Gus GUI) alles poy! pls! a,Sell Gaull Guay sal le Say gl cline Sipe OY csp ot Oe Boge cy Sl Ab! cnet4talle yy ol lay aArtinya : /slam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta dianggap tidak bermanfaat laginasihat/perdamaian dan hubungan suamiistri menjadi tanpa ruh(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu suamiistri dengan penjara yang berkepanjangan.
Register : 09-11-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11025
  • Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 poin (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
Putus : 05-02-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2282 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 5 Februari 2014 — BAGOES SOEPRAYOGO, SE. Dk
14198 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bidang Perbankan dan perbuatan yang sama dibidang Perbankan danmenimbulkan kerugian Keuangan Negara, namun dengan Ratifikasi KonvensiPBB Antikorupsi Tahun 2003 dengan Undangundang Nomor 7/2006, unsurKerugian Negara (State Damage) tidak lagi merupakan unsur mutlak dari suatutindak pidana korupsi, dan perbuatan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 menjadisuatu keharusan sebagai pengakuan atas Konvensi tersebut, dan Pasal 3 Ayat(2) Konvensi PBB menegaskan For the purposes of implementing thisconvention, it shall