PUTUSANNo. 1240 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AMAR HAMZAH ;Tempat lahir : Padang Sidempuan;Umur/Tanggallahir : 29 tahun/01 Maret 1984 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Simpang V Pasar Il Jalan Mesjid GangSedulur, Kelurahan Helvetia, KecamatanMedan Helvetia, Kotamadya Medan;Agama : Islam ;Pekerjaan

Mohamad Askin, S.H., dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehHal. 31 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd./Dr.

Oleh karennya patut untuk ditolak atau dikesampingkan olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, karena Hakim yangmengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Jantho (Judex Factie) telahtepat dan benar dalam menyimpulkan perkara ini dengan mencermati faktafakta, mempertimbangkan buktibukti dan saksisaksi.2.

mengajukanpembuktian dalam perkara a quo.14.Bahwa oleh karena judex factie dalam memutuskan perkara telahmenerapkan hukum dan/atau telah menerapkan hukum sebagaimanamestinya, maka mohon kepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/TipikorBanda Aceh berkenan menguatkan putusan Pengadilan Negeri JanthoNomor 4/Pdt.G/2019/PNJth, tanggal tanggal 28 Agustus 2019, yangdimohonkan Banding tersebut;Berdasarkan alasanalasan yang telah Terbanding kemukakan di atas,maka mohon kepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor

Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.TUNTUTAN : Penuntut Umum telah mengajukan danmembacakan Tuntutannya terhadap Terdakwa dipersidangan,sebagaimana surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.NO.REG.PERKARA : PDS02/RP9/Ft.1/01/2016, tertanggal 11April 2016, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal danhari itu juga yang pada pokoknya memohon kepada MajelisHakim Tipikor

Tipikor/2015/PN.Kdi:TuntutanHal. 25 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/20161. Menyatakan Terdakwa Drs.

PUTUSANNO. 24/PID.SUS/2012/P.TIPIKORBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Acehyang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraperkara pidana pada pengadilantingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ADMAN, SH.M.Si;Tempat lahir : Pidie;Umur atau tanggal lahir : 51 tahun/ 07 Agustus 1960;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Gampong Cot Rheng Kec.

PRINT490/N.1.12/Fd.2/09/2012 dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 13 September 2012 sampaidengan 02 Oktober 2012;5 Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, tanggal 19 September 2012 No.24/Pen.Pid. Sus/2012/PNBNA, dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 19September 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012;Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya H.

Tabungan : 0282909545 atas namaNARTO, KTP: 1208162407740002 Dusun DrokiyoRT/RW. 01/05 Glagah, telahmendapatkan ijin Penyitaan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 17 Desember 2010, 1 (satu) berkas yang terdiri dari Pengajuan Proposal DokumenPencairan dana dan Laporan Pertanggungan Jawaban, telah mendapatkan ijin PenyitaanKetua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Pebruari 2011;Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti tersebut telah di lakukan penyitaanoleh

Penyidik sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan (3) KUHAP,dan telah mendapatkan ijin Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya,sehingga dapat dipergunakan sebagai barang obukti'~ di persidangan;Menimbang, bahwa setelah tidak ada halhal lagi yang disampaikan baik oleh JaksaPenuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa, maka pemeriksaanperkara ini dinyatakan ditutup, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil putusanakhir ;Menimbang, bahwa

Kegiatan (PPTK) dalam Program KegiatanPelatihan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) dengan Surat KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun nomor028/01/402.112/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 , pada Dinas Sosial Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Madiun tahun anggaran 2010 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun atau setidaktidaknyadi tempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tipikor

Memori banding tertanggal 9 Mei 2014, yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum ....55Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Mei 2014, telah diserahkan salinanresminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan NegeriMadiun dengan surat pengantar Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya tertanggal 12 Mei 2014 Nomor W.14.1/ 1157/Hk.07/V/2014 ;.

MH.masing masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari KAMIS tanggal 12 MARET 2015 oleh Ketua Majelis Hakimtersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu MASKURUN, SH.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwamaupun Penasihat Hukum Terdakwa ; HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,ttd. ttd.1. H.M. TARID PALIMARI, SH. MH. HERI SUKEMI, SH. MH.ttd.2. DICKY RISMAN, SH.

Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatandan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai PNS (foto kopi dari foto kopi) ; Foto kopi surat Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3 Desember2018 Perihal : Penyampaian Data Pegawai NegeriSipil Yang Belum Diberhentikan Karena MelakukanTindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan (foto kopi sesuaidengan aslinya) ; Foto kopi Daftar PNS Yang Terlibat Tipikor

kenaikanpangkat, penerimaan CPNS, ujian dinas, pengangkatan dalam jabatan ;Bahwa terkait pemberhentian PNS tidak ada hubungan dengan tupoksiSaksi sebagai Asisten Ill, karena pengangkatan dan pemberhentianPNS adalah kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)dalam hal ini Bupati ; Bahwa Badan Kepegawaian Daerah yang menangani dan langsung diproses ke Badan Kepegawaian Daerah ; Bahwa tidak ada surat keputusan pemberhentian sementara setelahada putusan pidana dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR

) ; Bahwa Saksi berkoordinasi langsung dengan Badan KepegawaianDaerah sehingga Saksi tahu tidak ada penerbitan surat keputusanpemberhentian sementara untuk Penggugat ; Bahwa ada surat pengangkatan kembali sebagai PNS setelah Penggugat menjalani semua proses hukum ;Bahwa Saksi menduduki jabatan sebagai Asisten Ill sejak tanggal 29Desember 2017 ; Bahwa tidak ada surat keputusan pemberhentian sementara dari Bupatisetelah ada putusan pidana dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR) untuk Penggugat

Yang ada adalah antara lain :Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga,Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tipikor, PengadilanMiliter;Bahwa tidak tepat dan keliru amar Putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 7 alinea 1, yaituMenimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian eksepsiTergugat/Pembanding tentang kompetensi absolut telah terbukti secarasah dan meyakinkan, karena mana haruslah dikabulkan; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan

;Adapun kekeliruan dalam penerapan hukum unsur pidanamemaksa sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf e UU Tipikor,yaitu:1) Pada pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding,paragraf kedua halaman 166Putusan Nomor62/Pid.Sus.Tpk/2016/ PT.Mks., yang menyebutkan:Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksiyaitu Muslim Salam bahwa sebelum izin permohonan explorasidiajukan pada tanggal 25 Juli 2012, pada kunjungan WakilMenteri Perhubungan ke Pelabuhan Gorongkang dilanjutkandengan makan siang

No. 603 K/Pid.Sus/2017Undang Tipikor adalah perbuatan dengan menekankehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendakorang yang ditekan itu. sendiri.

(ahli hukumpidana bidang Tindak Pidana Korupsi) yang keterangannyadibacakan dipersidangan berpendapat bahwa yangdimaksud untuk membayar dalam pasal 12 huruf e UndangUndang Tipikor artinya menyerahkan sejumlah uang untuksuatu tujuan tertentu, baik dengan menyerahkan suratberharga (cek, giro dan sebagainya), atau denganmenyerahkan bendanya yaitu uang;Hal. 63 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017> Selanjutnya Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.

bahwa AndiCitta Mariogi adalah merupakan istri Terdakwa, danAndi Mirza Riogi adalah anak Terdakwa;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kKemukakan kembaliuntuk mempertegas beberapa hal yang pandang keliru dalampertimbangan Judex Facti pada tingkat Pengadilan Tinggitersebut sebagai berikut:1.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang telah memutusperkara ini, di dalam putusannya halaman 164 telahmenilai bahwa dari beberapa unsur yang merupakanbestanddeel delict dari ketentuan Pasal 12 huruf eUndangUndang Tipikor

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah cukup terbukti, dan putusanJudex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Makassar) yang menyatakanHal. 79 dari 94 hal. Put.

Perpanjangan penahanan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 11 April 2015 s/d tanggal 10 Mei2015;4. Perpanjangan penahanan II (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d tanggal 09 Juni2015; Halaman 1 dari 132 Putusan No. 54/Pid.SusT PK/2015/PN.KPG5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni2015;6.

Perpanjangan penahanan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 28 Juni 2015 s/d tanggal27 Juli2015;7. Perpanjangan penahanan II (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 26Agustus 2015;8. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;9.

Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang seja tanggal20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015 ;10. Perpanjangan tahap pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikorpada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 18 Desember 2015 ;11.

Perpanjangan tahap kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengantanggal 17 Januari 2016;Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum bernamaNeil Aldrin E. Foeh. S.H.,M.H dan A Luis Balun, S.H beralamat di Kantor hukumNEIL ALDRIN & PARTNERS Law Firm berdasarkan surat kuasa khusus tanggal11 Februari 2015 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;Setelah membaca :1.

Pdg juncto Nomor8/TIPIKOR/2016/PT. PDG tanggal 23 September 2016;Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang kepada Terdakwa Nomor 3/Pid.SusTPK/2016/PN Pdg juncto Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.

Bahwa menurut terori penghukuman, hukuman terhadap pelakukejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu : Sebagai pembelajaran bagi pelaku agar pelaku menjadi jera daninsyaf dan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya/kejahatanyang sama; Melindungi masyarakat dari kejahatan yang menimpa mereka daripelaku kejahatan;Bahwa dari kedua teori tersebut dihubungkan dengan Putusan BandingTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor8/TIPIKOR/2016/PT.Pdg tanggal O06 September 2016

Bahwa Judex Factie Telah Keliru Dalam Menerapkan Hukum;Bahwa putusan Judex Facti yang memeriksa perkara aquo, terdapatkekeliruan dan kehilafan dalam menerapkan hukum yang nyata, hal initampak secara jelas yaitu;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya:Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor8/TIPIKOR/2016/PT.Pdgtanggal 23 Juni 2016;Menimbang, bahwa dakwaan Primair, Penuntut Umum menyatakanPerbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 yang telah diubah dan

Dengan demikian, tidak terpenuhinya unsur setiap orangdalam diri Terdakwa seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaanprimair dan subsidair;Bahwa lebih lanjut, terdapat kekeliruan dan ketidakcermatan dalampertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Nomor8/TIPIKOR/2016/PT.Pdg dalam mempertimbangkan unsur setiap orangsebagaimana pertimbangan hukum dalam halaman 103 sampai dengan104 yang menyatakan bahwa :Menimbang

Nomor 302 K/Pid.Sus/2017Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 06September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg tanggal23 Juni 2016;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama;2.

. ; Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 30 Oktober Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 31Oktober 2013 sampai dengan 29 Desember 2013 ; Hal 1 dari 149 hal Putusan No. 23/Pid. Sus/2014/P.TPkor.

Yk Perpanjangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 30 Desember2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014; Perpanjangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 29 Januari2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014; Terdak wa didampingi penasehat hukumnya, bernama : ; 1. HM. BIMAS ARIYANTA, SE.SH.CN 322552. MUSLIH H. RAHMAN, SH.;Kesemuanya adalahAdvokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan FirmaHukum B & Partners, berkantor di JIn.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 1 Oktober 2013Nomor : 23/Pen.Pid.Sus/2013/P.TPikor. YK tentang penunjukan Majelis Hakimyang mengadili perkara ini; ; 3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 7 Oktober 2013 Nomor :23/Pid.Sus/2013/P.TPikor. YK tentang penetapan hari sidang; 4.

MAWARDI, S.H, M.H = selaku Hakim Ketua Sidang, RINALISTYOWATI, S.H Hakim Ad Hoc Tipikor dan SAMSUL HADI,S.H. M.Se HakimAd Hoc Tipikor masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkanpada hari Senin, 3 Pebruari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh MajelisHakim tersebut, dengan dibantu oleh Y. SUSETYO, Panitera Pengganti padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tersebut dan dihadiri oleh DIDIKHal 148 dari 149 hal Putusan No.23/Pid. Sus/2014/P.TPkor.

tanggallahir : 51 tahun/ 15 Agustus 1961.Jenis Kelamin > Laki Jaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Perumahan Sakura Regency Blok T No. 1 Jati AsihBekasi.Agama : Islam.pekerjaan : PNS Pemda Kota Bekasi.Terdakwa ditahan dengan status Penahanan Kota oleh :e Penyidik tidak dilakukan penahanan ;e Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d tanggal 03 Februari 2013 ;e Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 04Pebruari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013 ;e Hakim Pengadilan Tipikor

Bandung, sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d tanggal29 Maret 2013 ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 30 Maret2013 s/d tanggal 28 Mei 2013 ;e Perpanjangan I.

Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat, sejak tanggal 29Mei 2013 s.d 27 Juni 2013 ;e Perpanjangan II. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat, sejak tanggal 28Juni 2013 s/d 27 Juli 2013 ;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama HENKIROZA,SH. Advokat dari Kantor Hukum Henki Roza,SH & Rekan, beralamat di Jalan/ Pengadilan ............ 2.Anugerah Raya No.34 Jaticempaka, Jatiwaringin P.

lingkungan Dinas Binamarga dan Tata Air Kota Bekasitahun 2010 bermasalah karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudahditentukan; Bahwa kaitan Pengadaan Pompa Air tersebut dengan Saksi oleh karena adanyakerugian negara dan Saksi pada saat itu menjabat sebagai Inspektur Pembantupada Inspektorat Kota bekasi pernah melakukan pemeriksaan atas perintahatasan; Bahwa pemeriksaan yang telah Saksi lakukan berkaitan dengan kegiatanpembangunan Pompa Air Rawa Tembaga di Kota Bekasi tahun 2010 adadugaan Tipikor

(Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi) selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tipikor Bandung Nomor : 14/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tanggal 28 Pebruari2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dan putusan inidiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari RABU, TANGGAL 17JULI 2013, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu olehRAYENDRA SONETATILSH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi tersebut, dihadapan DEVIY ANTI

Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 29 Nopember2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011.3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 29Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012.4. Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Pertama sejak tanggal 27Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernamaH. BK. EDI PRAJITNO, SH, Advokat dari Kantor Hukum BK.

EDI PRAJITNO &REKAN yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Nomor 11 Telp. (0282) 231301 Garut,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2011.Pengadilan Tipikor tersebut.Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa.Telah memperhatikan semua alat bukti yang diajukan didepan persidangan.Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitoirnya yangdibacakan di depan persidangan Nomor.

Garut(yang dilakukan penuntutan secara terpisah yang perkaranya telah diputus olehPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bandung No.Put 24/Pid.sus/TPK/2011/PN.Bdg tanggal 11 Agustus 2011), bersamasama dengan saksi AsepSuhendi Bin Oli Suhandi selaku PPTK, dan Saksi Hj. Wati Laswati selaku KasubidPerbendaharaan BPRSU dr Slamet Garut (yang dilakukan penuntutan secaraterpisah), baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanperbuatan.

Slamet Garut dengan Koperasi.Bahwa yang saksi tahu Dodi Mulyadi bertugas sebagai BendaharaPengeluaran.Bahwa saksi tidak tahu peran Terdakwa dalam pengadaan ATK.Percetakan dan Alat Kebersihan.Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya terdakwa sehingga disidangkan diPengadilan Tipikor Bandung ini.Bahwa mekanisme permintaan barang yang saksi tahu yaitu dari bendaharapenerimaan pernah mengajukan permintaa ATK yang ditujukan kebendahara barang, kalau barangnya ada langsung dikirim kalau tidak ada,menunggu.Bahwa

RAMLAN COMEL, SH danISKANDAR HARUN, SH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai hakimhakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Tanggalbeeeeees 2011 Nomor : 94/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, Untuk memeriksa danmengadili perkara pada tingkat pertama dan putusan ini diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 oleh Ketua MajelisHakim dengan didampingi hakimhakim anggota tersebut, serta dibantu olehSAMSUDIN, SH sebagai Panitera Pengganti pada

Bahwa Majelis Hakimtelah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam mengadili perkaraterdakwa yaitu Majelis hakim hanya mempertimbangkan fakta perbuatanterdakwa yang menggunakan ganja/ narkotika bagi diri sendiri semata,sedangkan fakta persidangan perbuatan terdakwa yang membeli,menguasai dan memiliki narkotika/ ganja tidak dipertimbangkan sama sekalioleh Majelis Hakim.Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim PengadilanTinggi/ Tipikor Banda Aceh menerima permohonan banding dari

Putusan Nomor 39 k/Pid.Sus/2019tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat tepat diterapkan pada perbuatan dan kesalahan Terdakwa, oleh karena ituputusan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Medan yangmembebaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum tidakdapat dipertahankan dan haruslah di batalkan dan dengan mengadilisendiri Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidakmempertimbangkan adanya pemeriksaan Tim Tipikor Polda Kaltengterhadap PT. Sari Borneo Yufanda (PT. SBY) Sub KontraktorPT.Puspita Alam Kurnia (PT. PAK); 2. Adanya hasil audit BPKP perwakilan Kalimantan Selatan diBanjarbarutentang kontribusi jalan dan landing site eks. Pertamina; 3. PT.

Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

,MH, Tempat/Tgl.Lahir; Pauh Kambar/1 Maret1962, Jenis Kelamin lakilaki, pekerjaan Hakim Tipikor, Agama Islam,Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir S3, KewarganegaraanIndonesia, alamat JI. Gatot Subrota No. 50 E Pekanbaru (Komp.Pengadilan Tinggi Pekanbaru).Dalam hal ini bertindak selaku anggotakaum dari MARIFMAN tersebut diatas;Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.4.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (Ssepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 18 November2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama dan berlanjut;2. Menghukum Terdakwa dr.

Iskandar, M.Kes sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru No. 33/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 26 Februari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 17/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR tanggal 18 November 2013;Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan Kota;Membebankan biaya perkara

menurutketentuan UndangUndang, dan apakahPengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndangNo.8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa namun dengan demikian salah seorang Hakim Ad.Hoc Tipikor

Hoc Tipikor padaMahkamah Agung/Prof. Dr.