Tidak adanya Surat Pemberitauan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) di dalam SuratPerintah Penangkapan dan Penahanan, padahal Setelah diterbitkan Sprindikberdasarkan laporan polisi selanjutnya yaitu dibuat SPDP sebagaimana ketentuandalam Pasal 13 ayat (2) Perkap 6/2019.

SPDP tersebut dikirimkan kepadapenuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)hari setelah diterbitkan Sprindik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1)Perkap 6/2019, namun ternyata SPDP tidak diterima oleh terlapor, padahalSPDP merupakan dasar atau awal bagi penyidik mencari bukti untukmenetapkan tersangka.

Han / 189 / X / 2021 / Reskrimatas nama RISWANDI BUTON ALIAS RIS Tidak sah dan mengikat sebab tidakdidasari / diawali dengan Surat Pemberitauan dimulainya Penyidikan ( SPDP );. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 233 / VII / 2021 /Reskrim dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 189 / X / 2021 / Reskrimatas nama RISWANDI BUTON ALIAS RIS Tidak sah dan mengikat sebab tidakadanya Surat Penetapan Tersangka;.

Sidik/149/V1/2021/ Reskrim,tanggal 11 Juni 2021, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor : SPDP/151/V1/2021/Reskrim tanggal 15 Juni 2021, dan telah dikirimkan kePenuntut Umum;e. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut TERMOHON telahmelakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi.

)Nomor : SPDP/151/VI/2021/Reskrim tanggal 15 Juni 2021 tidak mencantumkanidentitas Tersangka karena sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) Perkap 6Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana /dentitas tersangka sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf d tidak perlu dicantumkan dalam SPDP., bila penyidikbelum dapat menetapkan Tersangka, Frasa ini Sesuai perkara a quo karena SuratPerintah Penangkapan yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 8 Juli 2021baru mencantumkan Identitas PEMOHON.

Bahwa dalam kaitan terbitnya Surat Perintah Penyidikan, Termohontidak menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yangdisampaikan kepada Pemohon selaku Terlapor, Penuntut Umum danKorban/Pelapor, sehingga kewajiban Termohon dalam hal penerbitanSurat Perintah Penyidikan tidak dilakukan sebagaimana hukumnya,akibatnya Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada diri Pemohonsecara nyata dilanggar oleh Termohon;4.

Bahwasanya terkait Penyidikan, Termohon semestinya mendasarkanpada pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana(Perkap 14/2012), dimana dasar dilakukannya suatu penyidikanadalah harus memenuhi halhal sebagai berikut secara komulatif,yaitu:laporan polisi/pengaduan;Surat perintah tugas;laporan hasil penyelidikan (LHP);Surat perintah penyidikan; danao fF wn Prsurat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)..

Bahwasanya terkait Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP),Termohon sebelum melakukan penyidikan pada suatu peristiwa tindakpidana, maka Termohon wajib memberitahukan dan menyerahkanSurat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PenunututUmum, Terlapor, dan Korban/Pelapor, dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.

Berdasarkan alasan tersebut, maka tindak pidanayang disangkakan Termohon pada Pemohon dalam melarikanHalaman 4 dari 7 Penetapan 05/Pid.Pra/2019/PN Bywperempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya tidakdidukung dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalampasal 184 KUHAP;10.Bahwa berdasarkan itu Ssemuanya, Penyidikan yang dilakukan olehTermohon tidak ada SPDP kepada Pemohon, Penuntut Umum danKorban/Pelapor sebagaimana kewajibannya Termohon, penetapanTersangka tidak mendasarkan

TENTANG PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKABahwa menindaklanjuti hasil Gelar perkara hari Jumat tanggal 15 Mei 2020tersebut, kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: SPSidik/245/V/Res.1.10/2020/Reskrim, tanggal 18 Mei 2020 danmenerbitkan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor: SPDP/266/V/Res.1.10/2020/Reskrim, tanggal 20 Mei 2020ke Kajari Labuhanbatu.

Nomor: 130/PUU/XIII/2015 tersebut dapat mengakibatkan kekacauan hukum, sebabbagaimana mungkin terhadap perkara pencurian dengan kekerasan(curas) yang dikenal juga dengan istilan Perampok, terhadappelakunya disampaikan SPDP sebelumpelakunyatertangkap,tentunya pelaku akan mengucapkan terimakasih kepada petugas yangmemberikan/menyerahkan SPDP tersebut dan kemudian pelakumelarikan diri, apabila tindakan tersebut diketahui korban, tentunyakorban merasa keberatan.

Bahwa untuk memenuhi putusanMahkamah Konsitusi tersebut, Termohon selaku penyidikmensiasatinya dengan memberikan tembusan SPDP apabilapelakunya telah ditangkap dan jika pelakunya dipanggil seperti ParaPemohon, maka tembusan SPDP tersebut diserahkan apabilatersangka yang dipanggil menghadiri panggilan.

pelakunya disampaikan SPDPsebelum pelakunya tertangkap, tentunya pelaku akan mengucapkanterimakasih kepada petugas yang menyerahkan SPDP tersebut dan kemudianpelaku melarikan diri, apabila tindakan tersebut diketahui korban, tentunyakorban merasa keberatan.

Bahwa untuk memenuhi Putusan MahkamahKonsitusi tersebut, Termohon selaku penyidik mensiasatinya denganmemberikan tembusan SPDP apabila pelakunya telah ditangkap dan jikapelakunya dipanggil seperti Para Pemohon, maka tembusan SPDP diserahkanapabila tersangka yang dipanggil menghadiri panggilan.

SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP)NOMOR: B / 40 / I / RES.1.11/ 2020 / Reskrim TANGGAL14 JANUARI 2020 TERSEBUT DISAMPAIKAN KEPADA PEMOHONBERBARENGAN DENGAN SURAT PANGGILAN KE2 NOMOR:ATAS DIRI PEMOHON DENGAN STATUS SEBAGAI TERSANGKATANGGAL 14 DESEMBER 2020;a.

ALDO JOE, SH,.MHtertanggal 6 Januari 2020;Bahwa, tertundanya atau tidak di Sampaikan, dan di serhkannya SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/ 40 / /RES.1.11 / 2020 / Reskrim tertanggal 24 Januari 2020 kepada pihakPEMOHON / Keluarganya oleh TERMOHON bukan = sajamenimbulkan ketidak pastian hukum,tetapi sudah merugikan HAKKONSTITUSIONAL PEMOHON, untuk itu. penting bagi MKmenyatakan pemberian SPDP tidak hanya di wajiobkan untuk JaksaPenuntut Umum, tapi juga di wajibkan terhadap TERLAPOR

Tap/49/IX/RES.1.11/2020/Reskrim tentang peralihan status, Surat pemberitahuandimulainya penyidikan (SPDP) Nomor B/40/I/Res.1.11/ 2020/Reskrimtanggal 24 Januari 2020, dengan demikian PEMOHON mempertanyakanstatus sebagai Tersangka terhadap dirinya karena tidak dilakukan melaluiproses penyelidikan atas dasar Laporan Polisi : LP/07/K/1/2020/PMJ/Resju tanggal 6 Januari 2020;Bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor :B/40/I/RES.1.11/2020/Reskrim tanggal 14 Januari 2020 disampaikankepada

SUTANDY SETIAWAN NGUI, sehingga saat pengiriman SPDPkepada Penuntut Umum, terhadap PEMOHON tidak dikirimi tembusanmengingat alamat PEMOHON yang tidak diketahui dan baru TERMOHONketahui setelah PEMOHON dimintai keterangan sebagai saksi pada bulanMei 2020, hal lain SPDP yang dipermasalahkan PEMOHON bukanlahmerupakan objek praperadilan, dan dalam KUHAP tidak diatur secarategas sehingga tidak ada kewajiban hukum PEMOHON harus diberitembusan saat pengiriman SPDP kepada Penuntut Umum, hal ini sesuaibunyi

ialah tata tertiod administratif dan bukan syarat formil seorangditetapkan Tersangka;Bahwa syarat formil Sesuatu ditetapbkan Tersangka tetap 2 (dua) alat bukti,SPDP dalam sidang Kivlan Zein dan Habib Rizik Sihab, Ahli juga hadirsebagai Ahli dipertanyakan apa dampak hukumnya itu ada di Putusan MK(Mahkamah Konstitusi) Nomor 130 tahun 2015, yang salah satupertimbangan hukumnya bahwa tidak diberikannya SPDP itu adalah domaindari Institusi pengawas atau kode etik, tetapi tidak membatalkan produkhukum

;Bahwa TERMOHON tidak pernah memberikan/menyampaikan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap diri PEMOHONatau Kuasanya seharusnya disampaikan oleh TERMOHON kepadaPEMOHON selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya SuratPerintah Penyidikan;Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak memberikan SPDP kepadaPEMOHON selaku Terlapor dan/atau Tersangka selambatlambatnya 7(tujuh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan telahmenimbulkan ketidakpastian hukum dan juga telah merugikan

Bahwa Pemohon tidak pernah menerima tembusan Surat PerintahDimulai Penyidikan (SPDP) dari pihak Termohon;4.

109 Ayat (1) KUHAP yang telah dimaknaidengan pemaknaan baru oleh Mahkamah Konstitusi, maka terdapatpelanggaran dalam kaitannya dengan prosedur penyidikan terhadap Pemohonin casu Termohon tidak menyerahkan SPDP kepada Pemohon;Menimbang, bahwa terkait dengan SPDP Ahli yang diajukan Pemohonberpendapat bahwa konsekwensi apabila SPDP tersebut tidak disampaikankepada terlapor dan pelapor adalah penyidikan un prosedur karena tidakmengikuti mekanisme penyidikan;Menimbang, bahwa di dalam KUHAP maupun Putusan

Mahkamahkonstitusi Nomor 130/PUUXIII/2015 tidak terdapat ketentuan yang mengatursecara spesifik tentang konsekuensi yuridis dari tidak disampaikannya SPDPkepada Terlapor, oleh karena itu Hakim Praperadilan akan meninjaunya, dariaspek tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari subyek yang diberikan SPDPmaka, tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut sebagai berikut:1.

Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada Penuntut Umum, makadapat dimaknai bahwa pemberitahuan SPDP tersebut sebagai upayakoordinasi diantara instansi penegak hukum untuk mewujudkan adanyamekanisme pengawasan atau check and balance yang mana haltersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap HAM dalamsistem peradilan pidana;2.Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada korban/pelaporpemberitahuan SPDP tersebut merupakan momentum bagikorban/pelapor untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yangdiperlukan

Tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangaka pada tanggal 21Juni 2019, tetapi pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka barudilakukan peda tanggal 25 Juni 2019, sehingga berdasarkan haltersebut diatas Tentang Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) No.

Bahwa pada saat PPNS BBPOM di Semarang menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor SPPN/08/BBPOM/VI/2019/PPNS tanggal 18 Juni 2019(Vide Bukti T1) kemudian diterbitkan juga Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) Nomor SPDP/08/BBPOM/VI/2019/PPNS tanggal 18 Juni2019 (Vide Bukti T14) sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) PerkaPolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS.28.

Bahwa dengan demikian anggapan Pemohon yang menyatakan dalampermohonannya tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan olehPPNS Balai Besar POM di Semarang tanpa didampingi oleh PenyidikKepolisian adalah tidak sah, hal tersebut sangat keliru dan tidak berdasarkanalas hak yang jelas.MENGENAI PENERBITAN SURAT PERINTAH DIMULAI PENYIDIKAN (SPDP)51.

Bahwa PEMOHON di dalam permohonannya menyatakan bahwa penerbitanSPDP oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku karena dalam SPDP yangditerbikan TERMOHON sudah menyebutkan Tersangka sedangkanTERMOHON belum mendapatkan buktibukti untuk menetapkan Pemohonsebagai tersangka.52.

Bahwa PEMOHON keliru atau tidak cermat dalam membaca SPDP yangditerbitkan oleh PPNS BBPOM di Semarang NomorSPDP/08/BBPOM/VI/2019/PPNS tanggal 18 Juni 2019 PerihalPeemberitahuan dimulainya Penyidikan atas Nama Terlapor OEI MIN GIEbin OE! GJING KIAT (Vide Bukti T14).53. Bahwa SPDP yang diterbitkan oleh PPNS BBPOM di Semarang NomorSPDP/08/BBPOM/VI/2019/PPNS tanggal 18 Juni 2019 PerihalPemberitahuan dimulainya Penyidikan atas Nama Terlapor OE!

Photocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B / 248 / XI /2019 / Sat Reskrim, tanggal 01 November 2019, diberi tanda T18;19.Photocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP), Nomor:SPDP / 60 / XI 2019 / Sat Reskrim, tanggal 01 November 2019, diberi tanda T19:20.Photocopy Surat Ekspedisi Pemberitahuan Penetapan Tersangka danTembusan SPDP, diberi tanda T20;21.Photocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/57/XI/2019 Reskrim,tanggal 01 November 2019, diberi tanda T21;22.Photocopy

) tertanggal 1 November 2019;Bahwa Saksi juga pernah memberikan keterangan Saksi pada tanggal 1November 2019 dan Saksi bersama pengacara Saksi serta Saksi Suryati;Bahwa Saksi tidak mengetahui sewaktu adanya Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan itu (SPDP) apakah telah ada nama tersangkanyaatau tidak;.

Apakah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan suratpemberitahuan penetapan tersangka yang disampaikan Termohon tidaksecara langsung kepada Pemohon berakibat penetapan tersangka terhadapPemohon tidak sah menurut hukum,;Menimbang, bahwa dengan inti persoalan hukum dalam permohonanPraperadilan sebagaimana konstruksi tersebut diatas maka Hakimmempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;.

) yang ditujukan kepada Kepala KejaksaanNegeri Parigi Moutong tertanggal 01 November 2019; Bahwa benar Termohon menyampaikan Surat Pemberitahuan PenetapanTersangka maupun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)tersebut diatas sebagai tembusannya kepada Pemohon yang disampaikanmelalui Saksi Moh.

Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) dan surat pemberitahuan penetapan tersangkaMenimbang, bahwa apakah surat pemberitahuan dimulainya penyidikanHalaman 33 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Prg(SPDP) dan surat pemberitahuan penetapan tersangka yang tidak disampaikanlangsung kepada tersangka dapat mengakibatkan penetapan tersangka atas diriPemohon menjadi tidak sah, menjadi pokok persoalan yang dipertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa secara limitatif, Putusan

Terhadap SPRINDIK tersebut Termohonmenerbitkan SPDP Nomor: SPDP.01/PHP4/PPNS/2019tanggal 18 Januari 2019.

Pemohonseharusnya paham bahwa SPDP dan Surat PenetapanTersangka adalah dua dokumen yang berbeda.2) Dalam SPDP Nomor: SPDP.01/PHP4/PPNS/2019tanggal 18 Januari 2019 kolom Terlapor belum ditulis34nama Terlapor, dan dinyatakan tersangka masih dalamproses penyidikan.3) Dalam perkara a quo Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan, Termohon tidak pernah menyebutPemohon sebagai Tersangka sebagaimana didalilkanoleh Pemohon yang menyatakan Pemohon = sudahdinyatakan sebagai tersangka dalam SPDP.4) Nama Pemohon

sebagai Tersangka dapat ditemukandi dalam angka 2 Surat Penetapan Tersangka Nomor:S.104/PHP4/PPNS/2019 tanggal 8 Februari 2019.5) Terhadap SPDP pada angka 2 di atas, sesuai denganPutusan MK Nomor 130/PUUXIII/2015, Termohon sudahmenyampaikan SPDP dimaksud kepada Jaksa Agungcq Jaksa Agung Muda Pidana Umum tanggal 23Januari 2019 atau 5 (lima) hari setelah Sprindikditerbitkan dan kepada Pelapor pada hari yang samadikeluarkan SPDP yakni pada tanggal 18 Januari 2019.6) Pemohon menerima SPDP bersamaan

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak jelasdengan alasan sebagai berikut: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ada di dalamPosita dan Petitum tetapi penjelasan Posita bukan tentang SPDP.

Padahal dokumen SPDP tidak menyebutdemikian. Sebutan Pemohon sebagai tersangka tercantum di dalamSurat Penetapan Tersangka, bukan di dalam SPDP.2.

Bahwa karena yang dilaporkan tersebut jelas merupakan suatu tindakpidana tetapi Termohon belum mengirimkan, surat pemberitahuandimulainya penyedikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Kab. Ngawi . Danhal itu menyimpang dari putusan Mahkamah Konstitusi no. 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yaitu penyidik wajib memberitahukan danmenyerahkan surat perintah dimulai penyidikan kepada penuntut umum, Hal 1 dari 14 hal Put.

No: 2/Pid.Pra/2019/PN.Ngw6.Bahwa Termohon setelan menerima laporan Polisi dari Pemohonselanjutnya Termohon menindaklanjutinya dengan membuat admisnistrasipenyidikan berupa Surat tugas, Surat Perintah Penyidikan, RencanaPenyidikan, SPDP, Surat Panggilan terhadap saksi saksi Sdri. BintiNurcahyani, Sdr. Tri Wahyuni, Sdri. LIRPRADNYA PARAMITHA YATHIN,Sdr. Suyanto, Sdr. ACHMAD ROY ROZANO S.Sp, untuk di mintaiketerangan .

Foto Copy SPDP No. B/4/II/2019/Reskrim, diberi tanda P.2 ;3. Foto Copy Peraturan Bupati No. 9 tahun 2018 Tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 9 tahun 2016Tentang Perangkat Desa, diberi tanda P.3 ;4. Foto Copy Surat balasan dari Kepala Desa Jatipuro No.900/200/404.316.10/2018 tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda P.4 ;5. Foto Copy Putusan Praperadilan dari PN.

, tanggal 13 Februari 2019, diberi tanda T.3 ;Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/4/II/2019/Reskrim, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.4 ;Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/04/I/2019/Reskrim,tanggal 18 Januari 2019, diberi tanda T.5 ;Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/04/II/2019/Reskrim,tanggal 4 Februari 2019, diberi tanda T.6 ;Foto Copy Rencana Penyidikan tanggal 4 Februari 2019, diberi tanda T.7 ;Foto Copy Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/4/II/2019/Reskrim, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.8 ;Foto Copy Surat Panggilan BINT NURCAHYANI Nomor : S.Pgl/5/II/2019/Reskrim, tanggal 5 Februari 2019, diberi tanda T.9 ;Foto Copy Surat Panggilan TRI WAHYUNI, Nomor:S.Pgl/15 /III/2019/Reskrim, tanggal 22 Maret 2019, diberi tanda T.10 ;Foto Copy Surat Panggilan LIRPRADNYA PY, Nomor:S.Pgl/16 /III/2019/Reskrim, tanggal 22 Maret 2019, diberi tanda T.11 ;Foto Copy Surat Panggilan SUYANTO, Nomor: S.Pgl

dilakukansejak 24 Januari 2014 hingga tahapan penyidikan gelar perkarapada tanggal 3 Desember 2014, SPDP perkara Sdr.

12 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Rappaksa hingga pemeriksaan secara BAP terhadap saksisaksitanggal 24 Januari hingga 26 Mei 2014, SPDP yang diperuntukankepada Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat tidak diterbitkanPARA TERMOHON ;Bahwa pengiriman SPDP merupakan tahapan ke2 (dua) dari 9(sembilan) tahapan penyidikan, sebagaimana diatur pada Pasal15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, namun faktanya, penghentianpenyidikan yang merupakan tahapan

penyidikan ke9 dilakukanoleh PARA TERMOHON tanpa melakukan pengiriman SPDP keKepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat yang merupakan tahapanpenyidikan ke2 ;Bahwa tahapan penyidikan, yakni, upaya paksa, pemeriksaan,gelar perkara, hingga penghentian penyidikan atas perkaratersangka Sdr.

:SPSidik/86.a/IX/2014/Reskrim, tanggal 25 September 2014, serta SuratPemeberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:SPDP/07/V/2014/Reskrim, tanggal 15 Januari 2014 dimana upayapenyidikan yang dilakukan oleh Termohon WV adalah melakukanpemeriksaan terhadap Pelapor (Pemohon) dan saksisaksi yangberkaitan dengan perkara tersebut, antara lain :1. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor LAMHOT JULIHERSITORUS (Pemohon) pada tanggal 13 Januari 2014 ;2.

e lampiran Keputusanbersama Mahkejapol, adalah dalil yang keliru dan salah, sebabTermohon IV atas nama Termohon Ill telah menerbitkan SuratPemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:SPDP/07/V/2014/Reskrim, tanggal 15 Januari 2014 danMahkejapol bukanlah sumber hukum serta adapun sebabnyamaka SPDP tersebut tidak dikirimkan kepada Kejaksaan NegeriRantauprapat, adalah oleh karena berdasarkan hasil penyidikantidak didapat bukti yang cukup bahwa Terlapor ALI USMANHARAHAP, SH telah melakukan tindak

) dari Termohon, di mana dalam Putusan MahkamahKonstitusi RI No. 130 / PUUXIII / 2015 tanggal 9 Januari 2017, telahmemasukkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)sebagai obyek praperadilan, dimana mengatur, Penyidik wajibmemberitahukan dan menyerahkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapordan korban / Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) harisetelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan ;Termohon menerbitkan Surat Penetapan Penyidikan

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan ke pengadilan;12.Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130 / PUUXIII / 2015tanggal 9 Januari 2017, telah memasukkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai obyek praperadilan, dimanamengatur, Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PenuntutUmum, Terlapor dan korban/Pelapor dalam waktu

Bahwa Penetapan Pemohon sebagai TERSANGKA adalah tidak sahdisebabkan karena Pemohon sebagai Terlapor tidak pernahmendapatkan tembusan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) dari Termohon, di mana dalam Putusan MahkamahKonstitusi RI No. 130 / PUUXIII / 2015 tanggal 9 Januari 2017, telahmemasukkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)sebagai obyek praperadilan, dimana mengatur, Penyidik wajyibmemberitahukan = dan = menyerahkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada

B / 46 / Vil / 2017 / Reskrim, tanggal 3 Juli 2017 (vide T11), menurut Hakim, penyampaian surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan(SPDP) adalah bersifat administrasi saja karena sampai dengan sekarangpenyidikan terhadap perkara tersebut masih berlangsung, dan Pemohonsebagai Terlapor dan sekarang statusnya sebagai Tersangka telahHalaman 39 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Kdsdiberitahukan SPDP ke Alamat Pemohon sesuai KTP Pemohon sebagaimanabukti T41 dan berdasarkan bukti P13

ternyata Pemberitahuan SPDP kepadaPemohon sebagai Terlapor telah diterima oleh pihak Pemohon, sehinggapemberitahuan SPDP kepada Pemohon telah dilakukan oleh Termohon, namunPemohon tidak pernah ada respon, apakah Pemohon masih beralamat sesuaidengan KTP ataukah sudah pindah alamat;Menimbang bahwa oleh karena dalam permohonan gugatanPraperadilan aquo alamat Pemohon sebagaimana dalam surat PermohonanPraperadilan mempunyai banyak alamat tempat tinggal, namun sesuai KartuTanda Penduduk yang dilampirkan

Menyatakan tindakan termohon, yang hanya memberikan suratPemberitahuan dimulainya penyidikan(SPDP), kepada 1 (satu) orangterlapor bernama Pemohon II, dan/atau tidak diberikan kepada 6(enam)tersangka lainnya, dalam waktu melewati dari 7 (tujuh) hari setelah suratperintah dimulai penyidikan yaitu pada tanggal 16 Agustus 2018,Dengan demikian, termohon telah melanggar Putusan MahkamahKonstitusi No : 130/RUUVIII 2015.Halaman 7 dari 30 Putusan 3/Pid.Prap/2018/PN.Gns7.

Bahwa dalam rangka proses penyidikan Termohon telah menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/108/VIII/2018/Reskrim tertanggal 16Agustus 2018 guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut,Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi, Ahli Pidana, AhliPerdata Selanjutnya Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuandimulainya Penyidikan/SPDP kepada Kepala Kejaksaan Negeri LampungTengah..

Esensi dari diberitahukannya SPDP kepada Terlaporsebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah untukmemberi kesempatan kepada Terlapor untuk mempersiapkan bahanbahanpembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum untukmendampinginya Yang mana terkait dengan hal tersebut, seorang Terlaportetap dapat menggunakan hakhaknya tersebut, meskipun tanpa adanyapemberitahuan SPDP.

Atau dengan uangkapan yang lebih konkrit, apakahtepat dan adil untuk melepaskan Tersangka dari proses penyidikan, hanyaatas alasan bahwa pemberitahuan SPDP belum diberikan kepadanya danpenyidik melanggar asa due process of law? Pandangan tentangpendekatan perlindungan kepentingan umum diperkuat lagi dengan alasanantara lain sebagai berikut: 1. Penerapan hukum acara terlalu teknis, bisamengingkari keadilan (justice denied on a technicality); 2.

Alat bukti surat berupa SPDP atas nama Pemohon Iluntuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P12.13. Alat bukti surat berupa Surat Panggilan tersangka atas nama YusnaniarSyolihinuntuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P1314. Alat bukti surat berupa Pemberitahuan Penahanan atas nama Sukijanuntuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P14.Menimbang, bahwa di samping bukti suratsurat tersebut, Pemohon jugatelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor:SP.Gil/O1/I/RES.2.5./2020/Reskrim tertanggal 7 Januari 2020tersebut, maka Pemohon baru mengetahui ternyata Pemohontelah ditetapbkan sebagai Tersangka, tanpa pernah menerimaSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dariTermohon;3.7.

./2020/Reskrim tertanggal 7 Januari 2020 danTermohon tidak mencantumkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) sebagai dasar dibuatnya surat panggilantersebut.3.8. Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan di atas, makaterbukti Termohon tidak pernah memberikan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon, sehinggapenyidikan yang dilakukan oleh termohon tidak sesuai denganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUUXIII/2015Tertanggal 11 Januari 2017;3.9.

kepadaTersangka selaku PEMOHON PRAPERADILAN, dalam hal iniTERMOHON PRAPERADILAN bukan tidak memberikan SPDP kepadatersangka selaku PEMOHON PRAPERADILAN namun TERMOHONPRAPERADILAN terlambat mengirimkan SPDP kepada Tersangkaselaku PEMOHON PRAPERADILAN ( berdasarkan surat tanda terimatertanggal 24 Januari 2020 ( melebihi 7 hari sesuai dengan Putusanmahkamah Konstitusi nomor : 130 / PUUXIII/2015/tertanggal 11 Januari2017 ).Dan yang perlu PEMOHON PRAPERADILAN ketahui bahwa tidak adaundangundang yang

mengatur secara tegas, bahwasannya syarat untukmenentukan atau menetapkan seseorang menjadi tersangka adalahdengan memberikan SPDP kepada tersangka, dengan demikian tanpamemberikan SPDP kepada tersangka, tidak menggugurkan statusseseorang sebagai Tersangka, sehingga dalildalil PEMOHONPRAPERADILAN yang menyatakan bahwa penetapan tersangka yangdilakukan oleh TERMOHON PRAPERADILAN kepada PEMOHONPRAPERADILAN tidak sah adalah mengadangada dan tidakberdasar, kami ulangi bahwa dalil PEMOHON PRAPERADILAN

Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor : SPDP/57/X/RES.2.5/2019, tertanggal 29 Oktober 2019, yangselanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;7.

MK mengabulkan Pasal 109 ayat(1) KUHAP yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang suratperintah dimulainya penyidikan (SPDP) wajib diserahkan penyidikkepada para pihak paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintahpenyidikan.

Menurut Mahkamah, penyampaian SPDP kepadajaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untukmenyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehinggaproses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntutumum dan pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Mahkamahberpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepadajaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum,tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dankorban/pelapor.

AlasanMahkamah didasarkan pertimbangan bahwa terhadap terlapor yangtelah mendapatkan SPDP, yang bersangkutan dapat mempersiapkanbahanbahan pembelaan dan dapat menunjuk penasihat hukumnya.Faktanya, yang terjadi selama ini kadangkala SPDP baru disampaikansetelah penyidikan berlangsung lama.

MK menyebutkan bahwa waktupaling lambat 7 hari dipandang cukup bagi penyidik untukmempersiapkan atau menyelesaikan SPDP sebelum disampaikankepada Jaksa Penuntut Umum.

Bahwaberdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi No.130/PUUXIII/2015 tanggal11 Januari 2017 pasal 109 ayat 1 dan terpenuhinya asas peradilan yangcepat;Bagimana pendapat ahli tetang SPDP apakah penyidik harus melakukanSPDP?

Bahwa Penetapan Tersangka didasarkan pada ProsesPenyidikan yang Tidak Sah karena Tidak didahului denganPengiriman Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaPemohon selaku Terlapor/ Tersangka. Berdasarkan Pasal 109 ayat(1) KUHAP jo. Pasal 13 ayat (3) jo.

Bahwa tindakan Termohon yang TIDAK PERNAHmenyampaikan SPDP kepada Pemohon (i.c. dahulu Terlapor saatini Tersangka) secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 109ayat (1) KUHAP jo. Pasal 13 ayat (3) jo. Pasal 14 ayat (1)Perkapolri Penyidikan Tindak Pidana jo.

Dokumen di atas memberikan fakta penting: SuratPerintah Penyidikan diterbitkan 21 (dua puluh satu) hari setelahpenerbitan SPDP. Dengan kata lain SPDP jauh lebih dahuluditerbitkan sebelum penerbitan Surat Perintah Penyidikan. Haltersebut tentu bertentangan dengan tahapan/ proses penyidikansebagaimana telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 13Perkapolri Penyidikan Tindak Pidana, dimana penerbitan SuratPerintah Penyidikan seharusnya dilakukan SEBELUMditerbitkannya SPDP.Al.

Pemohon tidak pernah mendapatkan SPDP dariTermohon, sehingga melanggar ketentuan Pasal 109 ayat (1)KUHAP jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri ManajemenPenyidikan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU/XIII/2015 tertanggal 11 Januari 2017. Hal inimengakibatkan seluruh proses penyidikan yang dilakukansetelah terbitnya SPDP yang cacat hukum tersebut adalahcacat hukum juga.

Konsekuensi logisnya, PenetapanTersangka yang didahului oleh penyidikan tanpapemberitahuan SPDP adalah batal demi hukum;c. Selain itu, SPDP ternyata diketahui telah dahulu terbitsebelum SPRINDIK diterbitkan, dimana Surat PerintahPenyidikan diterbitkan 21 (dua puluh satu) hari setelahpenerbitan SPDP. Hal ini bertentangan dengan Pasal 13Peraturan Kapolri Manajemen Penyidikan, yang berartimengandung konsekuensi batalnya Penetapan Tersangkayang didasarkan pada penyidikan yang tidak sah tersebut;d.

terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF UBRUS BINUBIT dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan,dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintahterdakwa tetap ditahan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang/ tempat penyimpanan milik terdakwa MUHAMMADYUSUF UBRUS BIN UBIT dan tersisa gula pasir sebanyak 43 (empatpuluh tiga) sak dalam karung warna putih corak white sugar.halaman 5 dari 10 Perkara Pidana, Nomor. 160/Pid/2017/PT.BNADipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26Mei 2017 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara AZHARI. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara FAISAL.Dilampirkan dalam berkas perkara.4.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang/ tempat penyimpanan milik terdakwa MUHAMMADYUSUF UBRUS BIN UBIT dan tersisa gula pasir sebanyak 43 (empatpuluh tiga) sak dalam karung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26Mei 2017 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara AZHARI. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara FAISAL.Dilampirkan dalam berkas perkara.5.

Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit gudang/ tempat penyimpanan milik terdakwa MUHAMMADYUSUF UBRUS BIN UBIT dan tersisa gula pasir sebanyak 43 (empatpuluh tiga) sak dalam karung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara AZHARI. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara FAISAL.Dilampirkan

Bahwa mulai dari Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan diperiksa olehTermohon sebagai Tersangka, ternyata Termohon tidak pernah mengirim SuratPerintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penunut Umum, kepadaPemohon selaku Terlapor dan kepada Korban / Pelapor, pada hal merupakankewajiban Termohon untuk mengirim SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum danmemberikan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (1)UndangUndang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang HukumAcara Pidana

Adanya keterlambatan mengirim SPDP dari Penyidik kepada JaksaPenuntut Umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuandimulainya Penyidikan itu harus, tetapi juga merugikan hak KonstitusionalTerlapor dan Korban / Pelapor, oleh karena itu penting bagi Mahkamah untukmenyatakan bahwa Pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap JaksaPenuntut Umum, akan tetapi juga terhadap Terlapor dan korban / Pelapor.Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadapTerlapor yang telah

Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan rangkaian kegiatanpenyidikan dengan didahului pengiriman SPDP ke Kepala Kejaksaan Tingg!Maluku sesuai Surat Nomor : SPDP/86/X/2020/Ditreskrimum, tanggal 5Oktober 2020. dan kepada Pelapor dan Terlapor.g.

T10 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/86/X/2020/DitReskrimum tanggal 5 Oktober 2020;11. T11 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban JEFRI OHENTOROAlias AGUAN (saksi korban) tanggal 1 Oktober 2020;12. T12 Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANTHON NAHUWAE tanggal 2Oktober 2020;13. T13 Berita Acara Pemeriksaan Saksi JOSEPHUS RICHARDMATITAPUTTY, tanggal 5 Oktober 2020;14. T14 Berita Acara Pemeriksaan Saksi HETTY VALENCIA DAGA,tanggal 2 Oktober 2020;15.

T45 Foto Penyerahan SPDP kepada Pemohon;46.

SPDP tanggal 27 Oktober 2017, foto copi tanpa asli, diberi tanda P1112. Surat panggilan tanggal, 26 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya, diberitanda P12;13. Surat panggilan tanggal, 29 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya, diberitanda P13;Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid. Prap/2018/PN. Bit14.15.16.17.18.19.20.21.Tanda terima surat, tanggal 31 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya,diberi tanda P14;Surat keterangan Rumah Sakit Mitra Kebayoran Jakarta, tanggal 29Oktober 2018, an.

), T5foto copi sesuai asli yang diberi tandaLaporan Hasil Gelar Perkara, foto copi sesuai asli yang T6diberi tandaEkspedisi SPDP, foto copi sesuai asli yang diberi tanda T7Ekspedisi Surat Panggilan Tersangka MELISA NUR, T8Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN.

SPDP;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 25 Ayat (1) PeraturanKepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 TentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa SPDP, dibuat dandikirim setelah terbit Surat perintah penyidikan jo Pasal 6 Ayat (1) PeraturanKepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun2014 Tentang Standar Operasional Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana,menyatakan bahwa SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainyapenyidikan dari

Kuda Laut 01 (bukti P11(vide T5), T18, T19,T20);Menimbang, bahwa apakah SPDP tersebut benar telah diberikankepada Pemohon dalam hal ini pemilik kapal kuda laut 01, yang didugamelakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Perkap Nomor:14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 25 ayat (1) disebutkan SPDPdibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan; ayat (2)menyebutkan SPDP sekurangkurangnya memuat:a.

Identitas pejabat yang menandatangani SPDP;Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan diatas maka SPDP(bukti P11 sama dengan bukti T 5) dikaitkan dengan bukti T7 berupaekspedisi SPDP, yang diterima dan di tanda tangani oleh Yanti tertanggal 31Oktober 2017, maka dapat disimpulkan dari bukti surat T1A,T5,T7,T18,T19,T20, yang saling berhubungan, bahwa Surat Perintah DimulainyaPenyidikan telah diberikan kepada Pemohon 6(enam) hari setelahdikeluarkannya Perintah Penyidikan; bahwa surat perintah dimulainyapenyidikan

memperluas atau menambah Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai Objek Praperadilan denganmenegaskan bahwa sifat wajib tersebut harus dimaknai bahwa bukanhanya dalam kaitannya dengan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapijuga dalam kaitannya dengan Terlapor dan Korban/Pelapor, dimanaSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidkkan (SPDP) "tersebut wajibdisampaikan dalam batasan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik);6.

) dengan rincian sebagai berikut :* SPDP Nomor : ND04 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara TindakPidana Korupsi atas nama YANO ASBHI WALI (Bukti T30)* SPDP Nomor : ND02/R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara TindakPidana Korupsi atas nama PETRUS TITIT (Bukti T31)= SPDP Nomor : ND03 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara TindakPidana

Korupsi atas nama OKTOVIANUS BOFRA (Bukti T32)= SPDP Nomor : ND05 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara TindakPidana Korupsi atas nama KAMARUDDIN KASIM (Bukti T33) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebutbeserta Penjelasannya sepanjang mengenai Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) tidak ditentukan jangka waktu berapalama dan/atau kapan (SPDP) tersebut wajib diserahkan oleh Penyidikbaik kepada Penuntut Umum maupun

Fotocopy SPDP Nomor : ND04 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak PidanaKorupsi atas nama YANO ASBHI WALI, selanjutnya diberi tanda T30;31. Fotocopy SPDP Nomor : ND02/R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak PidanaKorupsi atas nama PETRUS TITIT, selanjutnya diberi tanda T31;32.

Fotocopy SPDP Nomor : ND03 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak PidanaKorupsi atas nama OKTAVIANUS BOFRA, selanjutnya diberi tanda T32;33. Fotocopy SPDP Nomor : ND05 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak PidanaKorupsi atas nama KAMARUDDIN KASIM, selanjutnya diberi tanda T33;34.

(diberi tanda bukti T22) ;SPDP Nomor : SPDP/168/IX/2013/Satreskrim tgl.3092013, an. dr. Yuni Suryadi, M.Kes. (diberitanda bukti T23.A) ;SPDP Nomor : SPDP/169/X/2013/Satreskrim tgl.3092013, an. Drs. Kusnowo, Apt. (diberi tandabukti T23.B) ;Surat panggilan Nomor: S.Pgl / 190/X/2013/Satreskrim tgl 16102013 a.n. Sdr. M. ELIdris. (diberi tanda bukti T24.A) ;BAP saksi a.n. Sdr. M. EL Idris. tgl 31102013Surat panggilan Nomor: S.Pgl / 215 /XI / 2013 /Satreskrim tgl 21112013 a.n. Sdr.

,S.Sos.Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Copy dari(SPDP) Nomor: SPDP/58/IV/2015/Satreskrim, tgl 2 copy42015 a.n. Tsk Sdr. Budi Waskito, B.E., S.Sos;(diberi tanda bukti T39.A) ;Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Copy dari asli(SPDP) Nomor: SPDP/59/IV/2015/Satreskrim, tgl 242015 a.n. Tsk Sdr. drg. Priyo Langgeng Tribinuko,M.M. (diberi tanda bukti T39.B) ;Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Sesuai(SPDP) Nomor: SPDP/60/IV/2015/Satreskrim, tgl2 dengan asili42015 a.n. Tsk dr.

Praminto Nugroho, Sp.M; (diberitanda bukti T39.C) ;Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Sesuai(SPDP) Nomor: SPDP/61/IV/2015/Satreskrim, tgl2 dengan asili42015 a.n. Tsk Sdr. Dewanto Eko Putro, M.M.(diberi tanda bukti T39.D) ;Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Sesuai(SPDP) Nomor: SPDP/62/IV/2015/Satreskrim, tgl 2 dengan asili42015 a.n. Tsk Sdr.

atas nama dr.Yuni Suryadi, dan Drs Kusnowo A.pt telah dikeluarkan( surat bukti T23 a dan 23 b) sedangkan SPDP untuk tersangka BUDIWASKITO,B.E.S.Sos. ( Surat Bukti T 38a), SPDP atas nama Tersangka PriyoLanggeng Tribinuko, M.M.

, dengan keluarnya SPDP itu makapenydik wajid memberitahukan kepada JPU ,dan berdasarkan putusan MKbahwa SPDP itu menentukan kepada penyidik wajib diberitahukan kepadaJPU ;Menimbang bahwa oleh karena dalam putusan Mahkamh Konstitus!