KomplekIndustri dan Pergudangan Semanan Jalan Daan Mogot Km. 18 JakartaBarat 11850, Jalan Soekarno Hatta Km 5,5, Salatiga, 50736, sehingga atasPIB Nomor 048838 tanggal 9 Desember 2014, 049070 tanggal 11 Desember2014, 050245 tanggal 18 Desember 2014, 051055 tanggal 23 Desember2014, 052090 tanggal 31 Desember 2014, 000774 tanggal 7 Januari 2015,000736 tanggal 7 Januari 2015, 001116 tanggal 8 Januari 2015 dan 005551tanggal 3 Februari 2015, tidak dapat diberikan fasilitas preferential tarifdalam rangka skema

Putusan Nomor 463/B/PK/Pjk/2018PIB Nomor 050245 tanggal 18 Desember 2014, PIB Nomor 051055 tanggal23 Desember 2014, PIB Nomor 052090 tanggal 31 Desember 2014, PIBNomor 000774 tanggal 7 Januari 2015, PIB Nomor 000736 tanggal 07Januari 2015, PIB Nomor 001116 tanggal 8 Januari 2015 dan PIB Nomor005551 tanggal 3 Februari 2015, tidak dapat diberikan fasilitas preferentialtarif dalam rangka skema ACFTA, sedangkan atas PIB Nomor 051894tanggal 30 Desember 2014 dapat diberikan fasilitas preferential tarif

dalamrangka skema ACFTA, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan Kembali Tarif atas Pemberitahuan ImporBarang dengan tarif ACFTA 0% dan ditetapkan oleh Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) menjadi sebesar tarif umum(MFN) 10%, sehingga diharuskan membayar kekurangan pembayaranberupa Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp209.772.000,00,yang tidak disetujui Pemohon Banding (sekarang

Air Conditioners,ESM0O7CRDAU/ESm07CRDAIR (Pos I PIB) dan Air Conditioners, ESMO9CRDA 1 1/ESMO9CRDAIE (Pos 2 PIB), negara asal China, Bea Masuk 0% (ACFTA) denganmenggunakan Form E Nomor: F124800002060376 tanggal 24 September 2012bahwa Terbanding menetapkan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas barang impor AirConditioners, ESMO7CRDAU/ESm07CRDAIR (Pos 1 PIB) dan Air Conditioners,ESMO9CRDA11/ESMO9CRDAIE (Pos 2 PIB), Pos Tarif 8415.10.10.00 secara umum(MEN) dan menyatakan tidak mendapat preferensi tarif skema

Rules of Origin For The ASEANChina Free Trade Area;2.Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE05/BC/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang DalamRangka Skema Free Trade Agreement;3. PIB Nomor Aju: 00000000065920120927963095 tanggal 27 September 2012;4.NonNegotiable Waybill Nomor: 558134536 tanggal 24 September 2012;5.Commercial Invoice Nomor: A6181212 tanggal 19 September 2012 sebearUSD166,920.02;6.

OriginACFTA (FormE) Nomor: E124800002060376 tanggal 24 September 2012 mendapat preferensi tarifskema ACFTA dengan Tarif Bea Masuk sebesar 0%;berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pembebanan tarifbea masuk atas barang impor berupa Air Conditioners, ESMO7CRDAU/ESm07CRDAIR(Pos 1 PIB) dan Air Conditioners, ESMO9CRDA11/ESMO9CRDAIE (Pos 2 PIB), negaraasal China, Pos Tarif 8415.10.10.00, yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 399372 tanggal02 Oktober 2012 mendapat preferensi tarif skema

Dilakukan oleh Pejabat Beadan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)Nomor SPTNP005774/NOTUL/KPUT/KPU.01/2018 tanggal 27 Februari2018, atas nama PT Ultra Prima Plast, NPWP 01.996.148.1038.000, yangberalamat di Jalan Daan Mogot KM. 16, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat,dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas PIB Nomor 076655tanggal 09 Februari 2018, barang impor berupa PP Titanpro SM 398(Kopolimer Propilena), Negara asal Malaysia, mendapat preferensi tarif beamasuk skema

Putusan Nomor 180 B/PK/Pjk/2021Negara asal Malaysia, mendapat preferensi tarif bea masuk skema ATIGAsebesar 0%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masihharus dibayar adalah nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan pembebanan tarif bea masuk atas barangimpor, jenis barang berupa PP Titanpro Sm 398 (Kopolimer Propilena)yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor076955 tanggal 09 Februari 2018 melalui skema Perjanjian ATIGAdiberitahukan BM sebesar 0%, namun tidak memenuhi persyaratanfasilitas tarif preferensi maka ditetapbkan BM sebesar 10% (MFN),sehingga mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali untuk

Putusan Nomor 180 B/PK/Pjk/2021memiliki validitas hokum karena tidak dilakukan berdasarkankewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur(Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa) dalamrangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan,karena in casu didukung Form D Nomor JB201802CCF363632W005292 tanggal O07 Februari 2018, maka berhak mendapat fasilitasKepabeanan berupa preferensi tarif bea masuk skema

(yang kemudian menurut Pemohon Banding berdasarkan skema AANZFTA dengan menggunakanAANZFTA dengan kondisi "Issued Retroactively" pembebanan bea masuk tersebut menjadi 0% satas bea masuk sebesar Rp.2.631.617.000,00 tersebut dimohonkan untuk dikembalikan namun olehPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Gresik ditolak;: bahwa atas importasi barang berupa Fully Refrigerated Anhydrous Ammonia yang diberitahukan dPIB Nomor 000514 tanggal 05 Juni 2012 tidak dapat diberikan tarif bea masuk dalam

MT Fully Refrigerated Anhydrous Anegara asal Australia dan diberitahukan dengan PIB AJU 07000000128720120530000621Pendaftaran 000514 tanggal 05 Juni 2012 pada pos tarif 2814.10.00.00 dengan pembebanan bea rr(MEN) serta telah melunasi bea masuk sebesar Rp. 2.631.617.000,00.bahwa dengan surat Nomor 24/CJIAT/FX/12 tanggal 19 September 2012 Pemohon Banding mepermohonan pengembalian bea masuk berdasarkan adanya Form AANZ Nomor P23977 tanggal 32012 dengan kondisi "Issued Retroactively" karena menurut skema

AANZFTA belum ada/ belumsehingga PIB Pemohon Banding ajukan terlebih dahulu melalui mekanisme PIB bayce bahwa dengan telah diterimanya dokumen SKA dengan kondisiRetroactively" (berlaku surut) seharusnya Pemohon Banding berhak mendapatpreferensi dengan skema AANZFTA terhadap PIB yang Bea Masuknya telah dilsebelumnya.e bahwa dasar peraturan yang digunakan Pemohon Banding dalam memenuhi perskema AANZFTA yakni berupa dokumen SKA dengan kondisi "Issued Retro.adalah:e Dalam Peraturan Direktur Jenderal

Kenyataan Pada Saat Pembuatan/Penyerahan PIBbahwa pengisian PIB adalah sebagai berikut :kolom 19 (Pemenuhan Persyaratan / Fasilitas Impor) PIB pada kotak yang disediakanmencantumkan Kode Fasilitas Tarif Preferensi, yang seharusnya diisi dengan angka 58dibiarkan kosong, namun ruang dibawah kotak diisi Certificate of OrigiE12310H1525270524 tanggal 24052012.Certificate of Origin (CO) E12310H1525270524 tanggal 24052012, lazimnya nomor S.diawali dengan huruf E adalah nomor Form E yang berlaku dalam skema

ACFTA.bahwa pada saat PIB diserahkan kepada Terbanding, dokumen SKA (Surat Keterangan Asdipersyaratkan dalam skema AANZFTA belum ada / belum diterima oleh Pemohonsehingga PIB diajukan dengan membayar bea masuk sesuai tarif MFN atas pos tarif 2814sebesar 5%.3.

8901.90.24.00 khususnya menyangkut Lampiran Tarif Pos 211 yangdengan tegas menyebutkan pemberian fasilitas Bea masuk 0% atasbarang impor dari CinaBahwa Laporan Hasil Audit tanggal 22 Oktober 2012 yang menetapkankekurangan pajak/bea masuk terhadap Pemohon Banding mendasarkanauditnya pada ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Cukai NoHalaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 220/B/PK/PJK/20158.6.8.7.8.8.05/PJ/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian DokumenPemberitahuan Barang Impor dalam rangka Skema

Salah satu hal yang diatur dalam Surat Edaran No.05/PJ/2012 ini adalah menyangkut Third Country Invoicing yang hanyadiberlakukan bagi negara Asean dalam skema ACFTA, AKFTA, IJEPyang berarti tidak memberikan fasilitas Form E (0%) untuk Third PartyInvoicing atas barang yang berasal dari CinaBahwa tidak dimasukkannya pemberian fasilitas Form E untuk Third PartyInvoicing atas barang yang berasal dari Cina yang disebutkan dalamSurat Edaran No. 05/PJ/2010 tersebut nyatanyata bertentangan denganPeraturan

Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan pajak berpendapat data padaForm E Nomor : E111100319660005 tanggal 25 Januari 2012 tidaksama dengan data pada invoice Nomor : 10130 tanggal 30 November2010 yang mencantumkan jenis barang Two (2) units Deck Cargo Bargedengan total harga USD2,900,000, sehingga Majelis Hakim Judex FactiPengadilan Pajak berkesimpulan bahwa Pemberitahuan Impor Barang(PIB) Nomor : 000034 tanggal 04 Maret 2011 tidak mendapat preferensitarif skema ACFTA, dengan demikian koreksi Termohon

E111100319660005 tertanggal 25 Januari 2011 yangtelah disahkan pejabat berwenang barang Two (2) units Deck CargoBarge berasal dari Negara China;Bahwa pada saat ini terdapat 4 macam perjanjian Free Trade Areayang berlaku di Indonesia sebagai berikut: No Skema AFTA Jenis Dasar HukumSKA1 CEPTAFTA (Common Form PMK 125/PMK.010/2006 tglEfective Preferential Tariff D 15 Desember 2006 yangASEAN Free Trade Area terakhir dirubah denganPMK 247/PMK.011/2009 tgl31 Desember 20092 ACFTA (ASEAN China Form PMK 235

Saat ini hanyaberlaku untuk skema AFTA, AKFTA, dan IJEPA;Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali telahmelaksanakan ketentuan perundangundangan sebagaimana ternyatapada Rules of Origin for the ASEANChina Free Trade Area, Annex 3Rule 1 (a) jo Peraturan Menteri Keuangan No.235/PMK.011/2008tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEANCHINAFree Trade Area;Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 220/B/PK/PJK/2015(e) Bahwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim JudexFacti

Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putri (SMA); Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putra (SMA); Fotocopy Skema Pertandingan Bulutangkis antar SMA TingkatKab.

Pertandingan Futsal SMP/MTs; Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Putera O2SN SMP Tahun 2010; Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Puteri O2S5N SMP Tahun 2010; Fotocopy Skema Pertandingan Sepak Bola Mini SMP/MTs; Turunan Kuitansi tanggal 22 Maret 2010 untuk pembayaran Belanja BahanPemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SN SMA Tingkat Kab.

Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putri (SMA); Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putra (SMA); Fotocopy Skema Pertandingan Bulutangkis antar SMA Tingkat Kab.

pertandingan Bola Voli Putera dan skema pertandingan BolaVolin Puteri ; Fotocopy Hasil pertandingan Bola Voli Putera dan hasil pertandingan BolaVolin Puteri ; 252 ==Fotocopy Skema pertandingan Sepak Bola ; Fotocopy Skema Pertandingan Bulu Tangkis Putera ; Fotocopy Skema Pertandingan Bulu Tangkis Puteri ; Fotocopy Daftar Nilai/point O2SN/ usia dini 2010 cabang Atletik Tim Putera ; Fotocopy Daftar Nilai/point O2SN/usia dini 2010 cabang Atletik Tim Puteri ; Foto copy hasil pertandingan kejuaraan catur

kolom 7 atas barang impor AluminiumWheel of Motorcycle (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) lbukanlah jenisbarang yang menggunakan criteria "WO/Wholly Obtained, sehingga ditetapkan olehTerbanding dengan pembebanan tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN)sebesar 10%.bahwa PIB Nomor: 140182 tanggal 12 April 2013, Form E Nomor:E133108100071266 tanggal 30 Maret 2013.bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk secara umum (MFN)dan menyatakan tidak mendapat preferensi tarif BM dalam skema

E133108100071266tanggal 30 Maret 2013 tersebut adalah sah dan benar, dan semua material yangdigunakan dalam proses produksi seluruhnya diperoleh di China.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang imporberupa Aluminium Wheel of Motorcycle (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB),Negara asal China, Klasifikasi Pos 1 s.d. 3 PIB Pos Tarif 8714.10.9030, yangdiberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 140182 tanggal 12 April2013, mendapat preferensi tarif skema

ACFTA dengan tarif bea masuk sebesar 5%.Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis beroendapat bahwa atasbarang impor berupa A/uminium Wheel of Motorcycle (3 jenis barang sesuai lembarMemperhatikanMengingatMemutuskanlanjutan PIB), Negara asal China, Klasifikasi Pos 1 s.d. 3 PIB Pos Tarif 8714.10.9030,yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 140182 tanggal 12April 2013, mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan tarif bea masuksebesar 5% Bebas 100%.

Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan mengabulkanseluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanantarif Bea Masuk atas barang impor berupa Aluminium Wheel of Motorcycle (3 jenisbarang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, Klasifikasi Pos 1 s.d. 3PIB Pos Tarif 8714.10.9030, mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan tarifbea masuk sebesar 5% Bebas 100%.Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan PemohonBanding, hasil pemeriksaan dan pembuktian

KEP4968/KPU.01/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PTHonda Trading Indonesia Terhadap SPTNP Nomor: SPTNP007125/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masukatas barang impor berupa Aluminium Wheel of Motorcycle (3 jenis barang sesuailembar lanjutan PIB), Negara asal China, Klasifikasi Pos 1 s.d. 3 PIB Pos Tarif8714.10.9030, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor:140182 tanggal 12 April 2013 mendapat preferensi tarif skema

kolom 7 atas barang impor AluminiumWheel of Motorcycle (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) lbukanlah jenisbarang yang menggunakan criteria "WO/Wholly Obtained, sehingga ditetapkan olehTerbanding dengan pembebanan tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN)sebesar 10%.bahwa PIB Nomor: 134152 tanggal O09 April 2013, Form E Nomor:E133108100071259 tanggal 27 Maret 2013.bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk secara umum (MFN)dan menyatakan tidak mendapat preferensi tarif BM dalam skema

: E133108100071259tanggal 27 Maret 2013 tersebut adalah sah dan benar, dan semua material yangdigunakan dalam proses produksi seluruhnya diperoleh di China.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang imporberupa Aluminium Wheel of Motorcycle (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB),Negara asal China, Klasifikasi Pos 1 dan 2 PIB Pos Tarif 8714.10.9030, yangdiberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 134152 tanggal 09 April2013, mendapat preferensi tarif skema

ACFTA dengan tarif bea masuk sebesar 5%.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atasbarang impor berupa Aluminium Wheel of Motorcycle (2 jenis barang sesuai lembarlanjutan PIB), Negara asal China, Klasifikasi Pos 1 dan 2 PIB Pos Tarif8714.10.9030, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 134152tanggal 09 April 2013, mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan tarif beamasuk sebesar 5% Bebas 100%.

Bea dan Cukai Nomor: KEP4977/KPU.01/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXXTerhadap SPTNP Nomor: SPTNP006883/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 02Mei 2013, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas barang impor berupaAluminium Wheel of Motorcycle (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negaraasal China, Klasifikasi Pos 1 dan 2 PIB Pos Tarif 8714.10.9030, yangdiberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 134152 tanggal 09 April2013 mendapat preferensi tarif skema

keabsahannya,sehingga ditetapkan oleh Terbanding dengan pembebanan tarif Bea Masuk yangberlaku umum (MFN) sebagai berikut: PenetapanPos Nama TarifBarang Klasifikasi BM PPN PPh 22PPnBMCukai14 Sprayer pe 6.10.1001) 50, 1 0% 2.5% 0 056 Aluminum 8309.90.200), 10% 5% Io 0Cap 0 bahwa PIB Nomor: 317366 tanggal 14 Agustus 2013, Form E Nomor:E133333379740040 tanggal 06 Agustus 2013.bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk secara umum (MFN)dan menyatakan tidak mendapat preferensi tarif BM dalam skema

Form E Nomor:E133333379740040 tanggal 06 Agustus 2013 tersebut adalah sah dan benar, danditandatangai oleh Yang Zhuoyan.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pembebanantarif bea masuk atas barang impor berupa Sodium Carboxymethyl Cellulose PAC LVTM, negara asal China, Klasifikasi Pos 1 PIB Pos Tarif 3912.31.00.00,yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 317366 tanggal 14MenimbangMemperhatikanMengingatMemutuskanAgustus 2013 mendapat preferensi tarif skema

ACFTA dengan tarif bea masuksebesar 5% bebas 100%.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atasbarang impor berupa Sodium Carboxymethyl Cellulose PAC LV TM, Negara asalChina, Klasifikasi Pos 1 PIB Pos Tarif 3912.31.00.00, yangdiberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 317366 tanggal 14 Agustus2013, mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan tarif bea masuk sebesar5% bebas 100%.

Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnyapermohonan banding Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif BeaMasuk atas barang impor berupa Sodium Carboxymethyl Cellulose PAC LV TM,Negara asal China, Klasifikasi Pos 1 PIB Pos Tarif 3912.31.00.00mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan tarif bea masuk sebesar 5%bebas 100%.Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan PemohonBanding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulanMajelis

KPU.01/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penetapan atasKeberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea danCukai Dalam SPTNP Nomor : SPTNP013354/NOTUL/KPUTP/BD. 02/2013 tanggal20 Agustus 2013, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang imporberupa Sodium Carboxymethyl Cellulose PAC LV TM, Negara asal China,Klasifikasi Pos 1 PIB Pos Tarif 3912.31.00.00, yang diberitahukan olehPemohon Banding dalam PIB Nomor: 317366 tanggal 14 Agustus 2013 mendapatpreferensi tarif skema

bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah penetapan Terbanding atas importasi LDPEResin Titanlene LDF200GG, Negara asal Malaysia, yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 455240tanggal 09 November 2012 dengan tarif pembebanan bea masuk secara umum (MEN) sebesar 10%dengan alasan Form D Nomor: JB0212/2/22088 tanggal 31 Oktober 2012 diragukan keabsahannyakarena terdapat perbedaan tanda tangan yang tercantum dalam Form D dengan specimen tanda tangan,dan menyatakan tidak mendapat preferensi tarif skema

: 455240 tanggal 09 November 2012 denganmenggunakan Form D Nomor: JB0212/2/22088 tanggal 31 Oktober 2012, mendapat preferensi tarifskema ATIGA sebesar 10% Bebas 100%;Mbahwhangrdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa impor barang berupaLDPE Resin Titanlene LDF200GG, Negara asal Malaysia, Pos Tarif 3901.10.99.10, tarif bea masukATIGA sebesar 10% (Bebas 100%), yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor:455240 tanggal 09 November 2012 mendapat preferensi tarif skema

Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkanseluruh banding Pemohon Banding dan menetapkan tarif bea masuk atas barang impor berupa LDPEResin Titanlene LDF200GG, negara asal Singapore, klasifikasi Pos Tarif 3901.10.99.10 sebesar 10%(Bebas 100%) dengan mendapat preferensi tarif skema ATIGA;MbhgiagetUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UndangUndang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006serta peraturan perundangundangan

impor barang HaichenPowder No. asal China dengan Pemasok Copharm Trading Company (Hongkong)(sesuai invoice);Huruf iBahwa berdasarkan Form E nomor referensi E 102109000140055 tanggal 8 Januari2010, diketahui bahwa shipper dari barang diimpor adalah Yingkou Trans Import &Eksport Co Ltd (China);Huruf jBahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SEO1/BC/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian SuratKeterangan Asal (SKA) atas barang impor dalam rangka Skema

Putusan Nomor 938/B/PK/PJK/2013Huruf kBahwa Skema Free Trade Agreement yang ada saat ini adalah CEPTAFTA, CFTA,AKFTA, dan IJEPA, namun dari keempat skema tersebut berdasarkan SE01/BC/2010hanya CEPTAFTA, AKFTA dan IJEPA yang diperbolehkan untuk menggunakanThirdCountry Invoicing, sedangkan ACFTA tidak disebut sehingga penggunaanThirdCountry Invoicing pada ACFTA tidak diperbolehkan;Huruf Bahwa ThirdCountry Invoicing ini diberikan untuk memfasilitasi atas importasi denganSkema Free Trade Agreement yang

berdasarkan daftar anggota World Trade Organization, China dan Hongkongterdaftar sebagai 2 (dua) keanggotaan yang berbeda dimana China terdaftar sejak 11Desember 2001 sementara Hongkong terdaftar sejak 1 Januari 1995 sehingga tidakdapat diberlakukan sebagai sebuah Negara yang sama;Huruf nBahwa berdasarkan penelitian di atas mengacu pada Surat Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor SE01/BC/2010 terhadap Third Company Invoicing diperlakukan samadengan ThirdCountry Invoicing sehingga tidak diberlakukan dalam skema

Keputusan penolakan tersebutdidasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE01/BC/2010tanggal 15 Januari 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Surat Keterangan Asal(SKA) atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement;Bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyatakan pada butir 4 Surat Edaran tersebutuntuk SKA Form D, Form AK dan Form JIEPA diperbolehkan menggunakan ThirdCountry Invoicing.

Sedangkan ACFTA tidak disebut sehingga tidak diperbolehkanmenggunakan ThirdCountry Invoicing;Bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai menetapkan barang impor Pemohon Bandingtersebut di atas menggunakan ThirdCountry Invoicing, yang mana ThirdCompanyInvoicing diberlakukan sama dengan ThirdCountry Invoicing sehingga tidakdiperbolehkan dalam skema ACFTA;Penjelasan:Bahwa Pemohon Banding telah melaporkan harga impor pada PIB dengan Nomor07000000009320100201000106 tanggal 1 Februari 2010, berdasarkan dan sesuaidengan

economic co operation between the Association South East Asian Nations and ThePeople's Republic of China (termasuk didalamnya OperationalCertification Procedures) telah diratifikasi dengan Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2004.Berdasarkan halhal tersebut diatas, mengingat Form E Nomor :E11GDDWGWJ1500089 ~=tanggal 10 =/Maret 2011 ~~ diragukankeabsahannya, maka Form E tersebut tidak dapat diterima sebagaipersyaratan untuk dapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalamrangka skema

Putusan Nomor 1019/B/PK/PJK/201 4penelitian dokumen Form E yang dilampirkan oleh Pemohon Banding ditemukanperbedaan tanda tangan antara tanda tangan yang tertera pada Form E denganspesimen tanda tangan pejabat yang berwenang, sehingga importasi tidakdapat menggunakan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ASEANChina Free Trade Area (ACFTA) dan dikenakan tarif MFN;bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan fotokopi dokumendokumen pendukung sebagai berikut:T.1.

meyakiniadanya kesesuaian tanda tangan yang tertera pada Form E dengan specimentanda tangan yang ada;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan PemohonBanding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkasbanding, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupa Multimedia ActiveSpeaker (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalamPIB Nomor: 099022 tanggal 21 Maret 2011 dengan pos tarif 8518.29.9000 tidakmendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema

E11GDDGW4J1500089dibandingkan dengan speciment kedapatan ada kesesuaian tarikannya atasnama Zhang Lin;bahwa dengan demikian PIB Nomor: 099022 tanggal 21 Maret 2011 berhakmendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema ACFTA, sehingga sayaberpendapat untuk mengabulkan seluruhnya permononan banding PemohonBanding;ALASAN PERMOHONAN PK;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42596/PP/MIX/19/2013 yangdiucapkan tanggal 10 Januari 2013 , nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

E11GDDGWJ1500089dibandingkan dengan speciment kedapatan ada kesesuaian tarikannya atasnama Zhang Lin;bahwa dengan demikian PIB Nomor: 099022 tanggl 21 Maret 2011 berhakmendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema ACFTA, sehingga sayaberpendapat untuk mengabulkan seluruhnya pormohonan bandingPemohon Banding;bahwa bertkaitan dengan hal tersebut Pemohon Setuju dengan Pendapatdengan Hakim Ketua;Selain hal tersebut bahwa masalah pemeriksaan tandatangan ini kamiberpendapat , bahwa periksaan keaslian

sebesar Rp 15.511.000,00 yang tidak disetujuiPemohon Banding;bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP3035/KPU.01/2011tanggal 24 Juni 2011 adalah spesimen tanda tangan yang tercantum padaForm E diragukan kebenaran dan keaslian tanda tangan yang tertera diatasnya;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbandingdalam keputusan keberatan Nomor: KEP3035/KPU.01/2011 tanggal 24Juni 2011 dan pada prinsipnya berpendirian bahwa pos tarif yangPemohon Banding beritahukan adalah sesuai dengan skema

ACFTAyang terlampir di Form E;bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP3035/KPU.01/2011tanggal 24 Juni 2011, berdasarkan penelitian pada Specimen Signaturesof Official Authorized to Issue Certificate of Origin of The Peoples Republicof China dengan Form E, tanda tangan kedapatan tidak sama (CoO is notsigned by authorized official of the exporting country) sehingga Form Ediragukan keabsahannya dan atas importasi tidak dapat menggunakantarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA dan dikenakan tarif

beamasuk yang berlaku umum (ACFTA);bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbandingdalam keputusan keberatan Nomor: KEP3035/KPU.01/2011 tanggal 24Juni 2011 dan pada prinsipnya berpendirian bahwa pos tarif yangPemohon Banding beritahukan adalah sesuai dengan skema ACFTAyang terlampir di Form E;bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.01 1/2008tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka ASEANChina Free Trade Area (ACFTA) disebutkan: Pasal 1 Ayat (

8501.40.19.00 0% (ACFTA)2 Clutch Motor Parts 8452.90.99.00 0% (ACFTA) bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP1754/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret2013, berdasarkan penelitian, importasi Clutch Motor & Clutch Motor Part (2 jenisbarang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diimpor dengan PIB Nomor: 015891 tanggal 12Januari 2013 menggunakan Form E Nomor: E12470ZC39835894 tanggal 27 Desember2012 yang diragukan keabsahannya, sehingga terhadap importasi tersebut ditetapkan tarifpembebanan bea masuknya dengan skema

Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP1754/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan olehPejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP001350/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 31 Januari 2013, atas nama PT XXX dan menetapkan pembebanantarif bea masuk atas impor Clutch Motor dan Clutch Motor Part (2 jenis barang sesuailembar lanjutan PIB), Negara asal China, berdasarkan tarif bea masuk yang berlaku umum(MEN) dengan tidak mendapat preferensi tarif skema

Terdapat Over Kuota atas realisasi impor fasilitas User Specific Duty Free Scheme(USDFS).bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema UserSpecific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan AntaraRepublik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor: 31/PMK.011/2010 mengatur sebagai berikut:Pasal 5(1) Importasi barang dalam

pemberitahuan pabean impor.Pasal6(1) Dalam hal jumlah, jenis dan/atau spesifikasi barang yang diimpor tidaksesuai dengan yang tercantum dalam keputusan sebagaimana dimaksuddalam pasal 4 ayat (2), atas kelebihan jumlah dan/atau perbedaan jenisbarang dipungut bea masuk berdasarkan tarif yang berlaku umum(MFN).(2) Dalam hal jumlah, jenis dan/atau spesifikasi barang yang diimpor tidaksesuai dengan yang tercantum dalam keputusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan jenis barang yang termasuk dalam skema

77Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai Laporan Hasil Audit Nomor:LHA01/KPU.01/BD.10/KITE/2012 tanggal 2 Januari 2012 dengan kriteria:Tidak terdapat Form JIEPA/COO,Terdapat ketidaksesuaian nomor referensi form JIEPA/COO dengan PIB,Tidak tercantum nomor referensi Form JIEPA/COO pada PIB,Terdapat Over Kuota atas realisasi impor fasilitas User Specific Duty Free Scheme(USDFS).Peesebagaimana tersebut dalam Lampiran I Kertas Kerja Audit (KKA) Nomor 06dan 07, tidak mendapat preferensi tarif Bea Masuk dengan skema

Baru yang diberlakukan oleh Para Tergugattersebut Para Penggugat masingmasing dirugikan setiap minggunyaminimal sebesar Rp.720.000, (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)terhitung sejak diberlakukan Skema Baru tersebut yaitu mulai tanggal25 November 2019 s/d diajukan gugatan ini yaitu Desember 2020,maka selisin antara skema lama dengan skema baru adalah 49(empat puluh sembilan) Minggu, dengan demikian jika di hitung nilaiuangnya adalah Rp.720.000, Rp.229.800 = Rp.490.200, (empatratus sembilan puluh

Adapun perubahan skema sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugattidaklah menciptakan kerugian apapun bagi Para Penggugat karenaperubahan tersebut dilakukan oleh Tergugat secara tepat dan terukurdengan mempertimbangkan kemampuan dari para mitra pengemudi.Perubahan skema tersebut sama sekali tidak menciptakan ketimpanganhubungan atau suatu keadaan dimana para mitra pengemudi tidak lagimemungkinkan untuk mencapai hasil yang maksimal55.

Oleh karena itu, perubahan skema tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan itikad baik untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi mitrapengemudi untuk memperoleh hasil lebih maksimal.Fakta yang benar dan tidak terbantahkan adalah bahwa mitra pengemudiTergugat berjumlah ribuan orang namun hanya Para Penggugat lah yangbermasalah dengan perubahan skema Tergugat dan merasa dirugikanoleh perubahan skema tersebut.

Para Penggugat mendalilkan bahwa dengan skema lamaPara Penggugat mendapatkan pendapatan perminggu sebesar Rp. 720.000(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan dengan skema lama Para Penggugatmendapatkan pendapatan perminggu sebesar Rp. 229.800 (dua ratus duapuluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) (vide Angka 10 dan Angka 14Halaman 7 dan Halaman 8 Gugatan Para Penggugat).Para Penggugat telah menguraikan perhitungan skema lama dan skemabaru secara berturutturut untuk mendukung dalil Para Penggugat

sengketa dalam banding ini adalah tanda tangan Form ENomor: E1344202703001 84 tanggal 17 Juli 2013 diragukan keabsahannya, sehinggaditetapbkan oleh Terbanding dengan pembebanan tarif Bea Masuk yang berlakuumum (MFN) Klasifikasi Pos 1 s.d. 3 PIB Pos Tarif 9616.10.10 sebesar 10%.bahwa PIB Nomor: 303825 tanggal 24 Juli 2013, Form E Nomor: E134420270300184tanggal 17 Juli 2013.bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk secara umum (MFN)dan menyatakan tidak mendapat preferensi tarif BM dalam skema

akhir persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikanbahwa pernerbitan Form E Nomor: E134420270300184 tanggal 17 Juli 2013 tidakMenimbangMemperhatikanMengingatMemutuskansyah.bahwa berdasarkan uraian ters ebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang imporValve: MLF356,...dll (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China,yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 303825 tanggal 24Juli 2013 Klasifikasi Pos 1 s.d. 3 PIB Pos Tarif 9616.10.10, mendapat preferensitarif skema

ACFTA dengan tarif bea masuk sebesar 10% Bebas 100%.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atasbarang impor berupa Valve: MLF356, dan lainlain (3 jenis barang sesuai lembarlanjutan PIB), Negara asal China, Klasifikasi Pos 1 s.d. 3 PIB Pos Tarif9616.10.10, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 303825tanggal 24 Juli 2013 mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan pembebanantarif Bea Masuk sebesar 10% Bebas 100%.

Oleh karenanya, Majelis berkesimpulanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dan menetapkanpembebanan tarif Bea Masuk atas barang impor berupa Valve: MLF356,...dll (3 jenisbarang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, Klasifikasi Pos 1 s.d. 3PIB Pos Tarif 9616.10.10 mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan tarif beamasuk sebesar 10% Bebas 100%.Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan PemohonBanding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan

Bea dan Cukai Nomor:KEP7337/KPU.01/2013 tanggal 20 November 2013 tentang Penetapan atasKeberatan PT XXX Terhadap SPTNP Nomor:SPTNP013121/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 15 Agustus 2013, danmenetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa Valve:MLF356, dan lainlain (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asalChina, Klasifikasi Pos 1 s.d. 3 PIB Pos Tarif 9616.10.10, yang diberitahukan olehPemohon Banding dalam PIB Nomor: 303825 tanggal 24 Juli 2013 mendapatpreferensi tarif skema

Oleh karena itu, sayamenyatakan PENGUNDURAN DIRI tanpa pesangon.Disamping Surat Opsi tersebut, TERGUGAT juga menyerahkan secarik kertasyang isinya adalah skema pembayaran komponen Uang Pesangon bagiPENGGUGAT, sebagai berikut:PESANGON Pesangon Rp 8.800.000.Cuti Rp 36.667,Pensiun Rp 600.000,Transportasi Rp 550.000.Bakti Rp 350.000.Koperasi () Rp 5.180.000,Medika () Rp 500.000.TOTAL Rp 4.656.667, Pembayaran akan dibayarkan dua kaliDesember 2009 Rp 3.000.000,Januari 2010 Rp 1.656.667, 7.

Bahwamelihatkejanggalan itu, Kemudian PENGGUGAT menanyakan maksuddari Surat Opsi dan skema pembayaran Uang Pesangon tersebut, setelahmendengar penjelasan TERGUGAT yang tidak masuk akal, mengadaada danmenyakitkan hati tersebut, PENGGUGAT kemudian meminta waktu untukmempelajari Surat Opsi itu terlebih dahulu, akan tetapi TERGUGAT dengankeras MENOLAK dan/atau MELARANG PENGGUGAT untuk mempelajariSurat Opsi tersebut seraya menekankan agar Surat Opsi tersebut harusHal. 4 dari 17 hal. Put.

, karena faktanya Skema Uang Pesangon yangdicantumkan tersebut sama sekali TIDAK SESUAI dengan AturanKetenagakerjaan yang berlaku, sehingga PENGGUGAT merasa telah ditipuoleh TERGUGAT.

Kemudian PENGGUGAT berusaha menemui TERGUGATuntuk memprotes Skema Uang Pesangon yang dicantumkan oleh TERGUGATtersebut.Bahwa meski loyalitas, integritas dan jasa bakti PENGGUGAT kepadaTERGUGAT telah terbukti dan teruji selama lebih dari tujuh tahun masapengabdian, TERGUGAT tetap saja berusaha mencaricari alasan untuk dapatmemPHKkan PENGGUGAT pada hari itu juga, dan tidak lagi mau menerimaPENGGUGAT untuk masuk kembali ke dalam lingkungan Perusahaan.

Menetapkan Skema Uang Pesangon yang tidak sesuai dengan aturanUndangUndang Ketenagakerjaan dan memaksa Pekerja untukmenerimanya ;4. Tidak lagi mau menerima Pekerja untuk masuk kembali ke dalamlingkungan kerja di Perusahaan ;serta dengan5.

/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 perihal permintaan pembayaran.6. 1 (satu) lembar fc legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp 26.700.000.000,-.7. 1 (satu) lembar fc legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp97.900.000.000,-.8. 1 (satu) lembar fc legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 April 2017 sebesar Rp74.760.000.000,-.9. 1 (satu) lembar surat PT Agrawisesa Widyatama Nomor :029/AG-T/2016 tanggal 30 Nopember 2016 perihal perubahan skema

Bahwa terkait surat PT Agrawisesa Widyatama No. 029/AGT/2016 tanggal30 November 2016 mengenai perubahan skema pembayaran untukpercepatan penerbitan sertifikat, maka PT Wijaya Karya Beton Tbkmelakukan koordinasi dan merubah skema pembayaran pelunasan yangawalnya 20%, 30% dan 50% diubah menjadi 20%, 60% dan 20%Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN JKT.SELberdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Nomor: 06 tanggal 14Desember 2016 pada pasal 2.

pembayaran untukpercepatan penerbitan sertifikat, maka PT Wijaya Karya Beton Tbkmelakukan koordinasi dan merubah skema pembayaran pelunasan yangawalnya 20%, 30% dan 50% diubah menjadi 20%, 60% dan 20%berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Nomor: 06 tanggal 14Desember 2016 pada pasal 2.

Bahwa PT Agrawisesa Widyatama menyampaikan surat Nomor: 029/AG1/2016 tanggal 30 November 2016 terkait perubahan skema pembayaranpembelian lahan di Ds. Karangmukti Kec. Cipeundeuy Kab.

, maka PT Wijaya Karya Beton Tbkmelakukan koordinasi dan merubah skema pembayaran pelunasan yangawalnya 20%, 30% dan 50% diubah menjadi 20%, 60% dan 20%berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Jual Beli Nomor: 06 tanggal 14Desember 2016 pada pasal 2.

Agrawisesa Widyatama bank CIMB Niaga No.Rek.800 122 195 900 sebesar Rp.26.700.000.000, (bukti terlampir),kemudian tanggal 30 November 2016 PT.Agrawisesa Widyatamamengirimkan surat perihal : permohonan perubahan skema pembayaranpembelian lahan di desa Karang Mukti kec. Cipeundeuy Kab.Subangyang mana menurut pihak PT.

5% (Bebas 100%).bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP695/KPU.01/2013 tanggal 31Januari 2013, berdasarkan penelitian, importasi CO2 Welding Wire In Spool yangdiimpor dengan PIB Nomor: 440604 tanggal 31 Oktober 2012 menggunakan Form ENomor: E121302002800050 tanggal 15 Oktober 2012 termasuk kategori ThirdCountry Invoicing, tetapi nama penerbit invoice tidak tertulis di kolom 7 dalam FormE sesuai dengan Overleaf Notes, sehingga terhadap importasi tersebut ditetapkantarif bea masuknya dengan skema

namaperusahaan penerbit invoice dan Negara penerbit invoice, dengan demikianpenerbitan Form E Nomor: E121802002800050 tanggal 15 Oktober 2012 tidakmemenuhi ketentuan Pasal 20 Operational Certification Procedures (OCP) For TheRules Of Origin Of The AseanChina Free Trade Area dan Overleaf Notes butir 10.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat barang imporberupa CO2 Welding Wire In Spool yang diberitahukan dalam PIB Nomor 440604tanggal 31 Oktober 2012 tidak mendapat preferensi tarif skema

ACFTA.Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwabarang impor berupa CO2 Welding Wire In Spool, Negara asal China, klasifikasi postarif 7229.20.00.00, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor440604 tanggal 31 Oktober 2012 tidak mendapat preferensi tarif skema ACFTAdengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 5%.

Oleh karenanya, Majelisberkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding danmenetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa CO2 WeldingWire In Spool, Negara asal China, klasifikasi pos tarif 7229.20.00.00, yangdiberitahukan dalam PIB Nomor 440604 tanggal 31 Oktober 2012, tidak mendapatpreferensi tarif skema ACFTA dengan tarif bea masuk sebesar 5%.PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas, satu orang Hakim PengadilanPajak