, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 24 Januari2014 dan diregister dengan Nomor 7 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonankeberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Republik IndonesiaNomor 33/MIND/PER/7/2013, tentang Pengembangan Produksi Kendaraan BermotorRoda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau, dengan dalildalil yang padapokoknya sebagai berikut:I KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1. Bahwasanya Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengujiPeraturan Perundangundangan di bawah UndangUndang terhadapUndangUndang sebagaimana yang telah di tentukan pada Pasal 20UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman dan Pasal 31 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung;2.

KTUN OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO TIDAKTERMASUK PEMBATASAN PENGAJUAN KASASI BERDASARKANPASAL 45 A UU MAHKAMAH AGUNG1.Bahwa dalam UU Mahkamah Agung dikenal adanya pembatasanpengajuan upaya hukum Kasasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 45 A ayat (1) UU Mahkamah Agung yang berbunyi:Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yangmemenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang olehundangundang ini dibatasi pengajuannya;Bahwa pembatasan pengajuan upaya hukum Kasasi tersebut

ZULKIFLI DJAFAR bukan hanyaseorang yang bernama RAHENDRA.Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung1. Putusan MARI No. 2438.K/Sip/1980 yang menyatakan ; Gugatanharus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turutsebagai pihak (Tergugat) dalam perkara .2.

AGUNG1 . 4000 m Rp.157.000.000,00PVC @ 2" S10 PERMAIPengadaan Pipa CV. SURYA ALAM2 . 5000 m Rp. 196.200.000,00PVC @ 2" S10 PERMAIPengadaan Pipa CV. AGUNG3 . 1000 m Rp. 39.150.000,00PVC @ 2" S10 PERMAIPengadaan Pipa CV. KARYA4 . 1500 m Rp. 181.800.000,00PVC @ 4" S10 MANDIRIPengadaan Pipa5 . 900 m Rp. 172.480.000,00 CV. SARI AGUNGPVC @ 6" S10Pengadaan Pipa6 . 3000 m Rp. 117.600.000,00 CV.KARYA MANDIRIPVC @ 2" S107 Pengadaan Pipa 680 m Rp. 105.550.000,00 CV.

AGUNG1 Pipa PVC 2" 4000 m Rp. 157.000.000,00PERMAI$10Pengadaan. CV. SURYA ALAM2 Pipa PVC 2" 5000 m Rp. 196.200.000,00PERMAI$10Pengadaan. CV. AGUNG8 Pipa PVC 2" 1000 m Rp. 39.150.000,00PERMAI$10Pengadaan. CV. KARYA4 Pipa PVC 4" 1500 m Rp. 181.800.000,00MANDIRI$105 Pengadaan 900 m Rp. 172.480.000,00 CV.

Terdakwaterdakwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan paraterdakwa dari penahanan tersebut, maka oleh karena itu penahanan itu haruslahtetap dipertahankan;Hal 62 dari 73 halaman No. 1410/Pid.Sus/2015/PN.Bks.Menimbang, bahwa terhadap barangbarang bukti dalam perkara iniMajelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yakni barangbarang buktiberupa: 1 (satu) lembar surat nomor: 1071/SEK/KU.01/052015 tanggal 5 Mei 2015perihal undangan rapat koordinasi yang diterbitkan oleh SekretariatMahkamah Agung1

Eka 45.000 12.359 57.359 34.359 23.000Wijaya9 00204 CBD DP 680.000 411 680.411 411 680.000Suwat1 00234 Ngk Nym 11.000.000 40.431 11.040.431 13.040.431 (2.000.000)0 Tinggal1 00259 Ngk Putu 5.272.000 267.771 5.539.771 13.771 5.526.0001 Bagus A.1 00266 I Made Gita 8.000.000 8.000.000 988.621 7.011.3792 Susun1 00268 Ni Nym 81.000 721 81.721 74.721 7.0003 Sutarmi1 00296 Dewa Made 13.000.000 19.495) 13.019.495 19.495 13.000.0004 Agung1 00335 Ni Kadek 20.000.000 20.000.000 18.854.962 1.145.0385 Larmini1

45.000 12.359 57.359 34.359 23.0003 Wijaya Hal 26 dari 164 halaman Putusan Tipikor Nomor 04/Pid.SusTPK/2017/PN Dps 9 0020 CBD DP 680.000 411 680.411 411 680.0004 Suwat1 0023 Ngk Nym 11.000.000 40.431) 11.040.431 13.040.431 (2.000.000)0 4 Tinggal1 0025 Ngk Putu 5.272.000 267.77 5.539.771 13.771 5.526.0001/9 Bagus A. 11 0026 I Made Gita 8.000.000 8.000.000 988.621 7.011.3792/6 Susun1 0026 Ni Nym 81.000 721 81.721 74.721 7.0003 8 Sutarmi1 0029 Dewa Made 13.000.000 19.495 13.019.495 19.495 13.000.000416 Agung1

Objek Permohonan Bukan Kewenangan Mahkamah Agung1.Kewenangan Mahkamah Agung secara eksplisit telah tertuangdalam Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasimenguji peraturan perundangundangan di bawah undangundangterhadap undangundang, di bawah undangundang terhadapundangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikanoleh undangundang";Lebih lanjut dalam kewenangan tersebut diatur lebih detail dalamPasal 31 ayat (2) UU MA yang

Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, paraTerdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanperbuatan tindak pidana korupsi, hal mana telah kami uraikandalam nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwaterdahulu, dan untuk itu mohon dianggap bagian yang takterpisahkan dari memori kasasi ini;bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung1 Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum;Bahwa alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum

TERGUGAT Dan TERGUGAT II Memasukkan AKTA SESAT SebagaiBukti Dalam Perkara No. 447/PDT.G/2012/PN.JKT.UT, Perkara No.570/PDT/2014/PT.DKI, dan Tidak Mau Mengkoreksinya HinggaPengajuan Kasasi Di Mahkamah Agung1.Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri JakartaUtara Perkara Nomor 447/Pdt/G/2012/PN.Jkt.Ut (selanjutnyadisebut Putusan PN yang Tersesat) (Bukti P12), TERGUGAT (Sdr. Hartono Tanuwidjaja) selaku penasehat hukum dariTERGUGAT II (Sdr.

Alasan Ketiga Peninjauan KembaliJudex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukankekeliruan menerima peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum hanyauntuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung1.Bahwa judex juris dalam PK Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbanganputusannya halaman 42 menyatakan :"Menimbang, bahwa untuk memelihara keseragaman putusan MahkamahAgung (consistency in court decision), maka Mahkamah Agung dalammemeriksa dan mengadili perkara peninjauan

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1. Bahwa, ketentuan Pasal 24A UndangUndang Dasar Negara RI Tahun1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung antara lain memilikikewenangan untuk menguji peraturan perundangundangan di bawahundangundang terhadap undangundang;2.

Kewenangan Mahkamah Agung1.Pasal 24 A ayat 1 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945, menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadilipada tingkat kasasi, menguji peraturan peundangundangan di bawahundangundang, terhadap undangundang.UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,yang diubah dengan UndangUndang 5 Tahun 2004, dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009.

Jaya Erlang Agung1 (satu) mapPT. Kasturi Indo Widuri1 (Satu) map59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.110PT. Gerbang Sentosa Karya1 (satu) mapPT. Dwi Randu Cipta1 (satu) mapPT. Janur Hakam Sejati1 (satu) mapPT. Pania Berkat Jaya1 (satu) mapPT. Laksana Praga Indo1 (satu) mapPT. Sukamulya Perkasa Dana1 (satu) mapPT. Harta Kembang Persadai (satu) mapPT. Haroro Buana Nusantara1 (satu) mapPT. Humala Persada Jaya1 (satu) mapPT.

Sendang Agung1 Karang Anom 2,000 Ps.86215. Tani Maju 2 Gading 1,000 Ps.86216. Makmur 1 Majenang 2,000 Ps.862We Tani Maju 1 Gading 3,000 Ps.86218. Sido Luhur Mondokan 91,000 Ps.86219. Ngudi Mulyo 2 Ngrombo 9,000 Ps.86220. Ngudi Rahayu 2 Baleharjo 2,000 Ps.86221. Subur Makmur 3 Slendro 2,000 Ps.86222. Sri Rejeki 1 Slendro 1,000 Ps.88123. Tani Maju Mojo Puro 3,000 Ps.86224. Sido Luhur 2 Srawung 10,000 Ps.86225. Marsudi Tani 1 Slendro 3,000 Ps.86226. Ngudi Makmur 4 Srawung 4,000 Ps.86227.

AGUNG1 Go s10 4000m Rp. 157.000.000,00 BERMAIPengadaan Pipa PVC CV. SURYA ALAMS Bacio 5000m Rp. 196.200.000,00 SEMAPengadaan Pipa PVC CV. AGUNG3 Go s10 1000m Rp. 39.150.000,00 BERMAIPengadaan Pipa PVC CV. KARYA4 Ba s10 1500m Rp. 181.800.000,00 ANDIRI5 aoe PipaPVC 900m Rp. 172.480.000,00 CV. SARIAGUNG6 oe PipaPVC 3000m Rp. 117.600.000,00 CV.KARYA MANDIRIPengadaan Pipa PVC7 lose" 10" S128 680m Rp. 105.550.000,00 CV.

AGUNG1 PVC @ 2" S10 4000 m Rp. 157.000.000,00 PERMAIPengadaan Pipa CV. SURYA ALAM2 PVC @ 2" S10 5000 m Rp. 196.200.000,00 PERMAIPengadaan Pipa CV. AGUNG3 PVC @ 2" S10 1000 m Rp. 39.150.000,00 PERMAIPengadaan Pipa CV. KARYA4 PVC @ 4" S10 1500 m Rp. 181.800.000,00 MANDIRIPengadaan Pipa5 PVC @ 6" S10 900 m Rp. 172.480.000,00 CV. SARIAGUNGPengadaan Pipa CV.KARYA6 PVC @ 2" S10 3000 m Rp. 117.600.000,00 MANDIRIPengadaan Pipa7 PVC @3",8", 10 680 m Rp. 105.550.000,00 CV.

Uraian Jumlah / Satuan Keterangan AGUNG1. PT SURYA CITRA MULTIMEDIA Financial 1 (satu) set Fotokopi Managing PartnerStatement December, 31 2016 and Kantor AkuntanIndependent Auditor Report Publik ARMAN2. PT BEST DENKI INDONESIA Financial 1 (Satu) set FotokopiEDDYStatements December, 31 2015 and. FERDINAND &Independent Auditors Report (tanpapo REKANlembar opini)3.

sebagai Credit Officer DSP Ps Kebon Agung efektif 10 s/d 31 Juli 2012. (1 halaman)SPPJ dari Account Officer DSP Kebon Agung menjadi CreditOfficer DSP Kebon Agung efektif Agustus 2012. (1 halaman)2 (dua) bendel berkas pengajuan kredit di PT Bank DanamonUnit DSP Kebonagung Cluster Pasuruan yaitu :e 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit atas nama Lely Yulianti CIFnomor 9980435, unit PS Kebon Agunge 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit atas nama Nanang Syahrian CIFnomor 10033508, unit PS Kebon Agung1

Wahyu Santoso menjadi pemenang pengadaan ProgramSubsidi Hadrware software pembelajaran SMP tahun 2011, DinasPendidikan Kabupaten Wonogiri memenangkan 6 sekolah yaitu SMPKanisius Senopati Tirtomoyo, SMP PGRI 16 Tirtomoyo, SMP Sultan Agung1 Tirtomoyo, SMP Muhammadiyah 2 Baturetno., SMP MuhammadiyahBerwawasan Khusus Giriwoyo dan SMP Gajah Mungkur 6 Ngadirojo ;Bahwa sebenarnya CV.

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung yang diatur dalam peraturanperundangundangan adalah menguji peraturan perundangundangan diHalaman 123 dari 245 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2019bawah undangundang terhadap undangundang.