Hakim perdata memutus berdasarkan sertifikat palsu;gugatan purapura dan rekayasa mafia tanah seperti kasus SHM26/1972 dan SHM 53/1972 yang baru ketahuan palsu setelah putusanperdata incrah diuji pidana/ TUN kalah.Bahwa eksekusi peradilan dipastikan cacad hukum karena obyekeksekusi tidak sesuai dengan yang diusahakan/ dikuasai oleh pelawanbaik luas/ batas letak sehingga tidak beralasan terbit penetapan sitaeksekusi karena cacad hukum dan tidak berdasar; saat berperkarapihak BPN tidak diikut sertakan

pengacara; (d) Cari tanah bukti SKT VS SHMHalaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2020/PT.BJM14.aspal/ terbang; (e) Permainan warkah oleh oknum BPN atas namaSHM sudah terbit/ meninggal/ fiktif; (f) Penerbitan buku tanah palsuoleh BPN dari warkah/ orang meninggal dan juru ukur palsu.Bahwa bukti surat SKT 140/1980 palsu tidak sinkron dengan SHM850/1983 yang tidak pernah diukur ulang BPN; BPN tidak pernahdigugat sebagai intervent dalam putusan yudex factie dan yudex juris diperdata merupakan cacad

Ali sebelah utaraberbatas dengan Suyatno, sebelah barat dengan jalan, sebelahselatan dengan tranmisi fakta di lapangan itu semua tidak benar.Jadi kesimpulan saya semua saksi tidak benar/ dikatakan saksipalsu dan saya anggap putusan pengadilan cacad hukum.Bahwa surat palsu/ kebohongan/ tipu muslihat/ di perdata bolehberbohong merupakan ciriciri adanya kepalsuan pengguna SHM850/1983 an.

Pemberian Hak untuk Muhajir,tidak ada bukti pendaftaran alas hak karena tidak memenuhi kewajibanPBB, dan lainlain sesuai pasal 7 (3) PMA No. 5/1973; cacad hukumformal tidak melalui prosedure terbit dan secara materil Muhajir bukanpemilik sebenarnya. Tegasnya SHM 850/1983 an.

Muhajir tidak cacadhukum padahal cacad hukum; keliru nyata dan palsu dengan ciricirisebagai berikut:a. SHM 850/1983 an. Muhajir adalah SHM palsu/ surat palsu/ alas hakpalsu.b. Secara fisik tidak pernah menguasai tanah tersebut karenamemegang SHM terbang.c. Secara yuridis sudah 31 tahun baru menuntut hak sejak terbit 22Nopember 1983 sampai menggugat 30 April 2014 terjadi daluarsa.d.

Bahwa, produk Sertipikat No. 129, Luas : 3.080 M2, atas nama : HajjahNurjannah Fath, SU No. 283/1994 yang berasal dari konversi Kohir No.562, Persil No. 74, Klas Ikd, Luas + 1.450 M2, adalah cacad hukum,baik secara yuridis maupun fisik, hal ini dapat diketahui sebagai berikut:a.

Dalam SU No. 283/1994, tanggal, 01 Januari 1994, tidakberpedoman pada Meeibrief No. 218, tanggal 28 Maret 1885 atauSU No. 21/SU/1980, tanggal, 18 Nopember 1980, sehingga SuratUkur No. 283/1994, tanggal, 01 Januari 1994 (cacad yuridis). b. Kohir No. 562, Persil No. 74, Klas Ild, Luas + 1.450 M2, yangdijadikan dasar dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik. No. 129,Luas: 3.080 M2, tidak sesuai luasnya, ada penggelembungan luas,sehingga menimbulkan (cacad yuridis); c.

Eigendom No. 86yang diuraikan dalam Meerbrief No. 218 tanggal 28 Maret 1885,sehingga menimbulkan (cacad fisik);Dari point a, b dan c, Sertipikat Hak Milik No. 129, Luas : 3.080 M2,atas nama : Hajjah Nurjannah Fath, SU No. 283/1994, tanggal, 01Maret 1994, karena cacad hukum, harus diperbaiki, oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Sumenep (Tergugat), hal ini sesuaidengan Pasal 106 jo Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999;.

Dari persoalan tersebut, kKemudian pihak Badan PertanahanNasional Kabupaten Sumenep (Tergugat) memberikan penjelasanterhadap keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 129 atas nama : HajjahNurjannah Fath, terletak di Desa Kertasade, Kecamatan Kalianget,Kabupaten Sumenep ada kesalahan luas dalam pengukuran, sehinggaharus direvisi, karena dalam Sertipikat Hak Milik No. 129 tersebut adacacad administrasi yaitu cacad yuridis dan cacad fisik, namunpenjelasan tersebut oleh Penggugat, direspon dengan emosi ;Halaman

Sehingga dengan adanya dalil Penggugat tersebut, mengakuiadanya Sertipikat Hak Milik No. 129 tersebut cacad yuridis dan fisik,karena tidak ada persetujuan dari para pemegang hak yangberbatasan; 29222 nnn on ne nae nn nnn nn ee ee nee.Bahwa, dalil Penggugat pada point. 22 dan 23 perlu meluruskanpemahaman Pasal 139 Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, seharusnya tidak dipahami secara kontekstual /sederhana, sebab apa

Dengan demikianpemberlakuan peraturan yang tersebut diatas yang dijadikan menjadi dasar terbitnyakeputusan Objek sengketa adalah bertentangan dengan asas larangan peraturan berlakusurut (asas larangan Retroaktif) terhadap peraturan perundang undangan danbertentangan dengan asas Kepastian Hukum dari asas asas umum pemerintahan yangMenimbang, bahwa karena Tergugat menerapkan peraturan perundang undangan secara berlaku surut dan merugikan Penggugat/Terbanding makapenerbitanobjek sengketa adalah cacad

juridis atau cacad dasar hukum ; Halaman 7 dari 9 hal.

hukum banding maupun kasasi dalamperkara ini;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pemanggilan Tergugat dan Tergugat IItelah sempurna dan sah menurut hukum jika yang bersangkutanmengabaikan panggilan Pengadilan Negeri Pontianak berarti Tergugat /Chao Chi Seng dan Tergugat II Susanto tidak mengindahkan lembagaPeradilan Umum (Pengadilan Negeri Mempawah) sehingga konsekwensihukumnya adalah putusan verstek putusan tersebut sah dan haruslahdipertahankan menurut hukum dan putusan Pengadian Negeri Mempawahtidak cacad

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukumPengadilan Tinggi pada halaman 7 alinea 3 yang sependapat denganPutusan Pengadilan Negeri Mempawah tentang penilaian surat kuasa dariChao Chi Seng alias Afei kepada Advokat Kamarussalam,SH, haruslahdilegalisir Consulat Jenderal setempat atau Kementerian Luar Negerisehingga surat kuasa yang diberikan Chao Chi Seng kepadaKamarussalam,SH, adalah cacad hukum dan tidak dapat dipergunakanapalagi surat kuasa tersebut diragukan kebenarannya, sebab

,M) berarti Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa surat kuasaChao Chi Seng kepada Advokat Kamarussalam,SH, adalah cacad hukumdan palsu atau dipalsukan;. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut hanyalah bersifat formal sajasedangkan secara material penguasaan barang berupa mesinmesinpengolah sabut kelapa yang dikirim melalui CV. Winning EnterpriseHal. 10 dari 13 hal. Put.

(vide Bukti P1; T10) yang diperlihatkam didalam persidangan asli ada pada Penggugat (Ida Thahir); hal tersebut membuktikanbahwa pemohon (Nirwan Munir) telah memberikan informasi atau keterangan secaratidak benar (kebohongan) mengenai data yuridis, menurut Majelis Hakim Tinggi1819bertentangan dengan Pasal 107 huruf h cacad hukum administrasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah : h.

Sengketa in litisadalah 44 (empat puluh empat) hari, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; Halaman 21 sampai 26 Putusan Perkara Nomor : 31/B/2014/PTTUNMDN2D,Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme Pengumuman yang dilaksanakanoleh Tergugat sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo tidaksesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah sehingga mengandung cacad

yuridis ; Menimbang, bahwa oleh karena diterbitkannya Sertifikat Hak Milik obyeksengketa didasarkan pada adanya cacad yuridis, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal106 juncto Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian DanPembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Sertifikat Hak Milik obyeksengketa a quo haruslah dibatalkan ; Menimbang, bahwa oleh sebab Sertifikat Hak Milik yang dijadikan obyekSengketa

Usaha Negara Medan Nomor : 59/G/2013/PTUNMDN. tanggal 04 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan dan haruspula dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku PengadilanTingkat Banding, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akanmengadili sendiri ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, terdapat alasan yang kuat menuruthukum untuk menyatakan penerbitan obyek sengketa mengandung cacad

Oleh karena itu) maka SuratKeputusan dari DIRJEN AGRARIA dan TRANSMIGRASI No.Peta7/D/724/1966 tanggal 2121966 yang memuat konsideransyang salah khususnya berkenaan dengan bagian MEMUTUSKANNO.PERTAMA sub c. mohon dibatalkan atau setidak tidaknyadinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku ;Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan dariDIRJEN AGRARIA yang cacad hukum sebagaimana diutarakandalam pasal 10, 11 #=dan 138, jqTergugat menerbitkanSertipikat Hak Pakai No.6/Cidadap tertanggal

14 Juli 1972dan dengan demikian berakibat Sertipikat Hak Pakaitersebut cacad hukum pula.

Bahwa Sertipikat tersebut diberikan pada tahun 1972,namun Surat Ukurnyamenggunakan Surat Ukur tanggal 2611939 No.27/1939,hal mana tidak tepat karena dalam jangka waktu sekianlama keadaan batas dapat berubah, karena kondisimaupun konstruksi tanah sering berubah.Oleh karena itu, meskipun Tergugat hanyamenerbitkan Sertipikat atasdasar Surat Keputusan DIRJEN saja, tetapi dasar hukumnyayang digunakan cacad hukum, di tambah lagi kesalahankesalahan sebagaimana diuraikan dalam a, b, c, maka jelasSertipikat

tersebut cacad hukum pula, dan dengan demikiantidak mempunyai kekuatan hukum = yang berlaku (VanRechtswege Nietig) dan Penggugat mohon agar Sertipikattersebut dibatalkan oleh Pengadilan;Bahwa karena Gugatan Penggugat didukung oleh buktiyang syah dan menyakinkan, maka adalah wajar apabilaperkara ini dapat diputus secara serta merta (Uit VoerbaarBij Vooraad) ;DALAM PROVISIKarena Penggugat telah membeli dan menguasai rumahtersebut sejak tahun 1973, Penggugat memohon = agarPengadilana.

Cacad ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa ARIF FAJAR ADI NUGROHO alias AMBON binBAMBANG EDI KUNCORO padahari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 19.30 WIB atausetidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat dirumah korban MAHFUD JAELANI di Dusun Sudikampir, RT.O01/RW.03,Desa Danupayan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung atausetidaktidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah

Cacad ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari PenuntutUmum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi danmaksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi ataukeberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannyatersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksisaksi yang masingmasing dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikanketerangan di persidangan yang pada pokoknya adalah

pemeriksaan sebagai berikut := Kesadaran : Sadar penuh=> Kepala St lokalis dengan vulnus scissum phalanxproximal + 3cm;Vulnus scissum phalanx intermediate + 2 cm;Vulnus amputant phalanx distal ;Vulnus scissum phalanx + 1 cm ;= Dada: Dalam batas normal ;= Perut : Dalam batas normal ;= AnggotaGerak =: Tidak adakelainan ;= Diagnosa : Vulnus amputant digitiIV manus dextra ;Vulnus scissum digiti & III manus dextra :Kesimpulan :=> Kejadian tersebut akibat kecelakaan ;= Kejadian tersebut telah menjadikan cacad

pemeriksaan sebagai berikut := Kesadaran : Sadar penuh= Kepala St lokalis dengan vulnus scissum phalanxproximal + 3cm;Vulnus scissum phalanx intermediate + 2 cm;Vulnus amputant phalanx distal ;Vulnus scissum phalanx + 1 cm ;= Dada: Dalam batas normal ;= Perut : Dalam batas normal ;= AnggotaGerak =: Tidak adakelainan ;= Diagnosa : Vulnus amputant digitiIV manus dextra ;Vulnus scissum digiti & Ill manus dextra :Kesimpulan :=> Kejadian tersebut akibat kecelakaan ;= Kejadian tersebut telah menjadikan cacad

pemeriksaan sebagai berikut := Kesadaran : Sadar penuh= Kepala St lokalis dengan vulnus scissum phalanxproximal + 3cm;Vulnus scissum phalanx intermediate + 2 cm;Vulnus amputant phalanx distal ;Vulnus scissum phalanx + 1 cm ;= Dada: Dalam batas normal ;= Perut : Dalam batas normal ;= AnggotaGerak =: Tidak adakelainan ;= Diagnosa : Vulnus amputant digitiIV manus dextra ;Vulnus scissum digiti & Ill manus dextra :Kesimpulan :=> Kejadian tersebut akibat kecelakaan ;=> Kejadian tersebut telah menjadikan cacad

Akhmad Wahidin adalah merupakanperbuatan melawan hak dan hukum;Menyatakan sebagai hukum surat jual beli yang dilakukan/dibuat olehAmagq Akhyar alias Haji Asari sebagai penjual dan Dyahmat alias HajiAkhmad Wahidin sebagai pembeli adalah cacad hukum dan batal demihukum;Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan olehTergugat 5 atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin adalahtidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi siapapun juga;Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat

Akhmad Wahidinadalah merupakan perbuatan melawan hak dan hukum;Menyatakan sebagai hukum surat jual beli yang dilakukan/dibuatoleh Amagq Akhyar alias Haji Asari sebagai penjual dan Dyahmatalias Haji Aknhmad Wahidin sebagai pembeli adalah cacad hukumdan batal demi hukum;Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkanoleh Tergugat 5 atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidinadalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi siapapunjuga;Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat

putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriBandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan yang Penggugat ajukan untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telan melakukan perbuatanmelawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat;Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4519/1989, tertanggal 31Agustus 1989 atas nama Rosy Rostika yang dikeluarkan oleh TergugatIll mengandung cacad

:Menyatakan segala transaksitransaksi terhadap objek sengketa berupatanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi, Nomor 2,Bandung yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il kepadapihakpihak lainnya (pihak ketiga) mengandung cacad hukum danmenjadi batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan sah dan mengikat sita jaminan (conservatoir besl/aq)terhadap bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi, Nomor 2,Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Lebak Siliwangi,

., mengajukan permohonanpensertifikatan tanpa adanya persetujuan dan jjin dari Penggugat/AyuAriani adalah merupakan rangkaian perbuatan melawan hak dan hukum,maka Sertifikat tanah yang cacad yuridis, dan batal demi hukum ;Bahwa Tergugat 5/Muhammad Naseh,SH.

Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat 5/Muhammad Naseh,SH., MH yang melakukan pensertifikatan terhadap tanah obyek sengketatanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat/Ayu Ariani dengan alas hak danbukti hak yang diajukan cacad yuridis adalah merupakan perbuatanmelawan hak dan hukum ;. Menyatakan sebagai hukum surat kwitansi pembayaran ganti rugi yangdilakukan/dibuat oleh H. Samah untuk atas nama Muhammad Naseh,SH., MH/Tergugat 5 yang diterima oleh Lalau Kamal sebagai penjualdan H.

Samah sebagai pembeli adalah cacad hukum dan batal demihukum ;. Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan olehTergugat 6 atas nama Muhammad Naseh, SH., MH adalah tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Siapapun juga ;.

Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat 5/Muhammad Naseh,SH., MH yang melakukan pensertifikatan terhadap tanah obyek sengketatanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat/Ayu Ariani dengan alas hak danbukti hak yang diajukan cacad yuridis adalah merupakan perbuatanmelawan hak dan hukum ;. Menyatakan sebagai hukum surat kwitansi pembayaran ganti rugi yangdilakukan/dibuat oleh H.

Samah sebagai pembeli adalah cacad hukum dan batal demi hukum ;. Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan olehTergugat 6 atas nama Muhammad Naseh, SH.,MH adalah tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Siapapun juga;.

Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Proyek Banjir Kanal Timur tidakmelakukan pembayaran atas obyek perkara aquo kepada PENGGUGAT,melainkan melakukan penitipan pembayaran (CONSIGNATIE) sesuai SuratPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang disebutkan di atas adalahsebagai akibat adanya pengakuan kepemilikan atas obyek yang sama dalamperkara aquo karena diakui pula oleh TERGUGAT Idan TERGUGAT IL.10.Bahwa bukti/dasar kepemilikan hak atas tanah milik Para Tergugat(TERGUGAT Idan TERGUGAT Il) adalah cacad

hukum dan/atau cacad yuridisdikarenakan halhal sebagai berikut:A.

Gani tidakmempunyai tanah yang terletak di RT. 009/011 Kelurahan Pondok Kopi yangsekarang terkena Proyek BKT (Bukti P25)18.Bahwa dengan adanya kejanggalankejanggalan tentang bukti kepemilikanTERGUGAT Idan TERGUGAT II sebagaimana yang telah dikemukakan di atasdan berdasarkan SURAT KETERANGAN dari Lurah Pondok Kopi Nomor:252/1.711.1 tertanggal 23 Agustus 2006, yang pada intinya menerangkanhalhal yang membuktikan kepemilikan hak atas tanah TERGUGAT danTERGUGAT II adalah cacad hukum sehingga lurah membatalkan

hukumdan cacad yuridis sebagaimana diterangkan dalam SURAT KETERANGANdari Lurah Pondok Kopi Nomor: 252/1.711.1 tertanggal 23 Agustus 2006 (VideBukti P24), maka sangat beralasan hukum kiranya untuk dinyatakan Putusanini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (Verzet), banding,maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad);23.Bahwa dengan adanya kenyataan hukum sebagai mana yang telahdikemukakan di atas, maka seyogyanya dinyatakan sah menurut hukum danHal 7 dari 35 Hal.

tentang Kepemilikan atas Peta Bidang 236 dan237 (bukan Peta Bidang 238), yang mana pada pokoknyamenerangkan bahwa tanda tangan dan cap stempet yangtertera datam surat pernyataan TERGUGAT I/ MarhamahBintiSaidjin Vide BuktiP 17 adalah bukan tandatangannya/ bukan stempelnya.Foto copy sesuai dengan copy : SURAT KETERANGAN dariLurah Pondok Kopi Nomor: 252/1 .711.1 tertanggal 23Agustus 2006, yang pada intinya menerangkan halhal yangmembuktikan kepemitikan hak atas tanah TERGUGAT danTERGUGAT Il adalah cacad

Berdasarkan pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/KepalaBPN RI nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak PengelolaanKeputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukumadministratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karenapermohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yangberwenang tanpa permohonan.

Selanjutnya berdasarkan pasalPutusan Perkara Nomor: 23/G/2020/P TUN.P TK Halaman 13107 Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalamfs2.38.9.Kesalahan ProSe@dull, ~~~ == = nnn nnn nnn nnn nnnKesalahan penerapan peraturan perundangundangan,KeSalanan SUDCK NAiG~ nnn nn nnn nn rnKesalahan objek hak; == 32 enn nnn nnn nnn onKResalahan Onis Hakjecasssae esse enemaKesalahan perhitungan Uas;~= ==Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau;Kesalahan lainnya

Mempawah (in casuTergugat), maka dapat dinyatakan objek sengketa yang diterbitkanterdapat cacad yuridis prosedu ral ;8. Bahwa dengan tidak terdaftarnya kepemilikan Penggugat atas tanahaquo, jelas Penggugat mengalami kerugian berupa tidak terbitnyaPutusan Perkara Nomor: 23/G/2020/P TUN.P TK Halaman 15Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana dimaksuddengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal1 angka 20 jo.

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacad formalberupa kurang pihak. Sebab, seharusnya Para Penggugatjuga menarik dan atau mengikutsertakan pihak lain selakutergugattergugat dalam gugatan aquo, antara lain: panitiapembebasan tanah.b.

Gubernur Daerah Istimewa Aceh,sekarang Gubernur Propinsi Aceh sehingga gugatan ParaPenggugat yang menuntut Tergugat untuk memberikan gantirugi mengandung cacad formal, berupa: error in persondalam bentuk: gemis aan hoedanigheid atau salah sasaransehingga gugatan Para Penggugat telah tidak dapatdipertahankan lagi.4. Petitum Tidak Berdasar Hukum.a.

Bahwa oleh karena itu, jelas dan nyata gugatan Para Penggugatmengandung cacad formil, berupa Plurium Litis Consortium yangdapat mengakibatkan persoalan hukum baru sehingga sangatberalasan dinyatakan tidak dapat diterima gugatan ParaPenggugat.11.

Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak.Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakangugatan Para Penggugat kurang pihak dengan alasan :Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacad formalberupa kurang pihak.

Gubernur Daerah Istimewa Aceh,sekarang Gubernur Propinsi Aceh sehingga gugatan ParaPenggugat yang menuntut Tergugat untuk memberikan ganti rugimengandung cacad formal, berupa: error in person dalambentuk: gemis aan hoedanigheid atau salah sasaran sehinggagugatan Para Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.D.

., (Tergugat )menandatangani Kesepakatan Perdamaian (Acta Van Dading) tertanggal 25Oktober 2017, di atas nama Asrun;Bahwa pada tahap Jawaban (Duplik) penggugat melalui Kuasa isedentilnyamengajukan keberatan atas Kesepakan Perdamaian tertanggal, 25 Oktober2017, yang pada pokoknya mengatakan:Bahwa Kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 25 Oktober 2017Adalah Cacad hukum, karena di tandatangani oleh Sumantri DJ, SH(Tergugat I) di atas nama Asrun (Tergugat );Bahwa yang mana Surat Kuasa Khusus nomor

BM tertanggal 23 Mei 2018;Bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian (Acta Van Dading) tertanggal25 Oktober 2917, Meskipun di tanda tangani oleh Penggugat, Karenaadanya Kekeliruan yang nyata yang di lakukan oleh Pihak Tergugat I, haltersebut sangat membawa kerugian kepada penggugat sekarang ini,sehingga oleh karnanya surat Kesepakatan Perdamaian ( Acta VanDading ) tertanggal 25 Oktober 2017 Haruslah di batalkan, karenamengandung Cacad Hukum, dan hal tersebut sebagaimana diatur pasal1859 KUHPerdata

Suatu sebab yang tidak di larang;Bertitik tolak Kesepakatn Perdamaian (Acta Van Dading) yang ditandatangani oleh tergugat yang tidak memiliki Kuasa Khusus untukMediasi ( vide PERMA No. 1 Tahun 2016);Lalu,Halaman 7 dari 22 hal.Put.Nomor 254/PDT/2021/PT: MTRDi hubungkan dengan maksud pasal 1320 KUHPerdata sebagaimanaterurai di atas, maka secara yuridis Kesepakatan Perdamaian tertanggal 25Oktober 2017, adalah tidak Sah /Cacad hukum, karena salah satu unsursebagaimana yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdata

Menytakan bahwa Kesepakatan perdamaian sebagiantertanggal 25 Oktober 2017 Adalah Cacad hukum;3. Menyatakan tandatangan Sumaniri DJ, SH di atas namaAsrun dalam Akta Perdamaian sebagian tertanggal 25 Oktober 2017, adalahmelanggar Hukum;4. Menyatakan batal/ tidak sah Kesepakatan Perdamaian( Acta Van Dading ) tertanggal, 25 Oktober 2017, sehingga tdk mengikatlagi terhadap Penggugat maupun terhadap segala obyek yang tertera dalamAkta Perdamaian tersebut;DAN ATAU1.

Menytakan bahwa Kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal25 Oktober 2017 Adalah Cacad hukum;Halaman 19 dari 22 hal.Put.Nomor 254/PDT/2021/PT.MTR3. Menyatakan tandatangan Sumantri DJ, SH di atas nama Asrundalam Akta Perdamaian sebagian tertanggal 25 Oktober 2017,adalah melanggar Hukum;4.

Semula yang memperoleh dari penguasa perang adalah J.B dan mengalihkan kepada B.S,kemudian Tergugat memperolehnya dari B.S dengan membayar ganti rugi berdasarkanSurat Ganti Rugi 1031972;e Memerhatikan faktafakta tersebut MA berpendapat supaya gugatan tidak mengandungCacad Plurium Litis Consertium, Penggugat harus menarik J.B dan B.S sebagai Tergugat,maka menurut pendapat Pengadilan bahwa Gugatan Penggugat tergolong kurang Pihak(Plurium Litis Consertium) sehingga terkualifikasi sebagai Gugatan yang Cacad

Formil;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tergolong kurang Pihak (PluriumLitis Consertium) sehingga terkualifikasi sebagai Gugatan yang Cacad Formil, gunaterwujudnya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yangdikehendaki dalam Pasal 2 ayat (4) Undang undang Nomor. 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, maka sebelum memeriksa materi pokok perkara, menurut pendapatPengadilan secara formal gugatan Penggugat Aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet

dibuat/ditandatangani perjanjianno.16 tanggal 5 Juni 2013 ( vide bukti P4 = bukti T.I1 )Pembanding / Penggugat bukan berstatus duda cerai tetapi masihsuami isteri dengan Rayanita binti ker , sedangkan di dalambukti P3 = bukti T.k7 untuk menandatangani perjanjian denganpola bagi hasil akta no.16 tanggal 5 Juni 2013 ( bukti P4 = buktiT.11) harus dan wajib tandatangan isteri dariPembanding/Penggugat maka dengan tidak ada tandatangandari ister Pembanding/Penggugat maka perjanjian tersebut tidaksah dan cacad

halaman 52 alinia pertama menerangkan padawaktu tandatangan akta no.16 ( bukti P4= bukti T.11) status dariPembanding / Penggugat sudah duda cerai, maka denganpertimbangan tersebut terbukti Pengadilan Negeri Banjarbarutidak membaca dan tidak menilai buktibukti dariPembanding/Penggugat khusus bukti P5, P6, P7, P8).Bahwa di dalam gugatan posita no.9 Pembanding /Penggugatmengajukan keberatan dan menyatakan akta no.17 akta notariesRanti Sylvia tanggal 5 Juni 2013 tentang pengakuan hutang tidaksah dan cacad

Juni 2013 adalah masih berstatus suami isteri denganRayinita binti Iker, semestinya juga ikut hadir danmenandatangani akta no.17 karena kalau merujuk kepada suratkonfirmasi tanggal 31 Mei 2013 no.044/SK/SKV/03/V/2013 (buktiP3=bukti T.I7) Penggugat dan Istri wajib dan harusmenandatangani semua aktaakta yang berkaitan denganpenjaminan SHM no.3194 , bahwa karena akta no.17 tidakmenjalankan isi Surat Konfirmasi no.044/SK/SKV/03/V/2013tanggal 31 Mei 2013 maka akta no.17 tanggal 5 Juni 2013 tidaksah dan cacad

hukum.Bahwa di dalam gugatan Pembanding/Penggugat pada positano.10 Pembanding/Penggugat mengajukan keberatan danmenyatakan akta no.18 akta notaries Ranti Sylvia tanggal 5 Juni2013 tentang surat kuasa membebankan hak tanggungan ( buktiP10 = bukti T.14) tidak sah dan cacad hukum namun di dalampertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banjarbaru padahalaman 51 alenia 5 ( alinia terakhir) dan halaman 52 aliniaperama pada waktu = penandatangan akta tersebutPembanding/Penggugat berstatus duda cerai sehingga

Dengan demikian ahli waris bukan hanya BuntuanginSihotang dan Banduarap Sihotang sesuai gugatan penggugat pada point2).Berdasarkan uraian di atas telah terbukti majunya Maruhum Sihotang sebagaipenggugat dalam perkara ini adalah cacad hukum atau bertentangan denganhukum yang berlaku. Oleh karenanya tergugat I menolak tegas gugatanpenggugat untuk seluruhnya, dengan alasan cacad juridis yaitu subekpenggugat salah atau cacad hukum.

sertifikat dan rumah Penggugat di jadikanjaminan hutang oleh Tergugat A kepada Tergugat B;Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Tergugat A telahmenjaminkan objek perkara kepada Tergugat B maka perbuatan Tergugat Atelah menjaminkan objek perkara kepada Tergugat B adalah perbuatanmelawan hukum dan tanpa hak;Bahwa perbuatan Tergugat B menerima begitu saja Sertifikat Hak Milikyang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat A yang bukan miliknya dan tidakatas nama Tergugat A adalah suatu perobuatan yang cacad

Sudah jelasmengandung cacad hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dantidak sah, batal demi hukum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas para Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Padang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminanatas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeritersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulusebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;2.

Pengadilan Negeri Padang telahsalah menerapkan hukum pembuktian dalam hal menilai surat buktikarena surat bukti yang diajukan oleh Termohon untuk Kasasi A, B, T.B,T.B.3, T.B.4 adalah surat bukti yang mengandung cacad hukum karenasewaktu ditandatangani oleh Pemohon untuk Kasasi 1 dan almarhumisterinya mereka dalam keadaan sakit dan dipapah membawanyakekantor Notaris tidak dibacakan isinya dan maksud dari surat tersebutdan yang ditandatangani adalah blangko kosong dan orang yang sakitdan tidak sempurna

perbuatan Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill yang berkaitan dengan proses Pilkades Passopada tanggal 18 April 2008 tersebut, adalah merupakan suatu perbuatanmelawan hukum dan perbuatan mana adalah tidak sah menurut hukumdan atau batal demi hukum;Bahwa oleh karena Tergugat yang telah mengusulkan kepadaTergugat Ill untuk melakukan pelantikan Kepala Desa Passo atas nama sar.Marthen Sarimanella, padahal proses Pilkades Passo yang dilaksanakan padatanggal 18 April 2008 tersebut, adalah terdapat cacad

Menyatakan pemilihan Kepala Desa Passo yang dilaksanakan olehTergugat Il pada tanggal 18 April 2008 adalah cacad hukum atautidak sah menurut hukum;3. Menyatakan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara jo. Berita AcaraPerhitungan Suara tanggal 18 April 2008 dari Tergugat Il adalah tidak sahHal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1851 K/Pdt/2010menurut hukum dan batal demi hukum;4.

No. 1851 K/Pdt/2010pemilihan kepala desa tersebut adalah cacad hukum atau tidak sahmenurut hukum;Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, ternyatabahwa proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Passo (yangkini jadi obyek sengketa) tidak dilaksanakan, berdasarkan PeraturanDaerah, tetapi dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon(Tergugat Ill) No. 207 tahun 2003 tanggal 16 Juli 2003, jo.

Pasal 47ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, maka menurut hukumTergugat Il tidak diberi kewenangan untuk melaksanakan pemilihan KepalaDesa dan konsekwensi yuridis, segala perbuatan yang telah dilakukan olehTergugat Il adalah batal demi hukum atau harus dianggap tidak pernahterjadi atau dibekukan;Dengan demikian dalam perkara a quo, haruslah dianggap tidak pernahterjadi proses pemilihan Kepala Desa, atau setidaknya haruslah dianggapproses pemilihan Kepala Desa Passo tersebut memiliki cacad

Arsiwan Sarbin tersebut untuk dibagi dua dengan Penggugat ; - Menyatakan Akta Jual Beli No.294/VI/KLT/2000 atas Tanah Sengketa I adalah cacad hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum ;- Menghukum Para Tergugat atau siapapun saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, bila perlu menggunakan aparat keamanan negara atau Polisi ;- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara

Suriya berarti sawah yang dikuasaipenggugat ikut terjual dalam akte tersebut, yang seharusnya berbatasan dengan sawahpenggugat ;bahwa akte jual beli yang demikian adalah cacad hokum oleh karenanya batal demi hokum ;Bahwa pernah penggugat memusyawarahkan persoalan ini lewat desa Gumuk Sari ( turuttergugat I ) maupun lewat camat kalisat (turut tergugat II ) akan tetapi tidak berhasil, akhirnyapenggugat memilih penyelesaian lewat Pengadilan Negeri Jember ;bahwa agar gugatan dalam perkara ini tidak menjadi

Menyatakan cacad hokum oleh karenanya batal demi hokum akte jual beli No.294/VI/KLT/2000 atas tanah sengketa I yang dilakukan oleh tergugat I dengan P. Arsiwan Sabinkarena dilakukan dengan orang yang sudah meninggal dunia ,serta bats dan luasnya tidaksesuai dengan fakta hokum yang ada ;9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa (Conservatoir beslag);10.

Suriya ;Bahwa dari batasbatas tersebut diatas ternyata tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas2.400 M2, dengan demikian tanah yang menjadi hak Penggugat ikut terjual, dengandemikian Akte Jual Beli tersebut cacad hukum oleh karenanya batal demi hukum ;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telahmenolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak