Ditemukan 203 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doding doming ding daeng donny djing daing doping doang doeng
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-05-2019 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 2 April 2020 — TAUFIK HIDAYAT Vs dr. ALDICO JUNIANTO SAPARDAN Sp.OT,Dkk
589 — 478
  • Intentional wrong doing atau criminal intent (tindakan dengankesengajaan atau yang bersifat kriminal)Untuk poin 1 dan 2, malpraktik yang dilakukan bisa digugat secaraperdata dan yang murni pidana adalah kelompok 4, tetapi kelompok 3juga bisa masuk ke ranah pidana bila terbukti seorang doktermelakukan suatu tindakan secara tidak hatihati serta dibawah standarprofesi yang ditentukan mengakibatkan kecacatan atau kematian padapasien (sudah memenuhi beberapa Pasal dalam KUHP).Dengan demikian dari uraian
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-11-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 144/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 16 Desember 2016 — - RICHARD WLADISLAUS JANISZEWSKI vs - HOTEL PONDOK DUNIA LAUT / SEA WORLD CLUB HOTEL, Cs.
134 — 70
  • Desember1992 TERGUGAT IIl mengerahkan semua daya upaya supayabantuan dari seluruh dunia berdatangan dan supaya keadaancepat pulih dan membangun kembali, khususnya bantuanpembangunan dari Jerman dan dari Gereja Katolik melaluiGereja Katolik di Flores dan khususnya TERGUGAT III selakuDelegasi Sosial dari Gereja Katolik (SVD) mentransformasikonsep Raiffeisen untuk Flores menjadi konsep kooperasinasional yang sejak Konferensi pertama di Bandung tahun 1968dimana delegasi dari Maumere TERGUGAT III dan Josef Doing
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 03-02-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
PT. ASIA BAHARU
Tergugat:
1.MAURER dan WRITZ GMBH dan CO. KG
2.BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
916 — 418
  • dengansubject: Order tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31Oktober 2019, Penggugat tidak kunjung melakukan kewajibanpembayaran DP (Down Payment), padahal Tergugat telah berkalikalimemberikan peringatan kepada Penggugat agar segera melakukanpembayaran atas Produk Kosmetik Tergugat yang akan dikirimkankepada Penggugat melalui emai/ sebagai berikut:a) Email subject: Order tanggal 15 Oktober 2021 yangberisi sebagai berikut:Dear Krishna, hope you are doing well.As Martin is currently out
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Putus : 13-07-2017 — Upload : 21-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Gto
Tanggal 13 Juli 2017 — - ASNAWI PAMOLANGO alias AWI
433 — 49
  • Hornsby mengatakan,wanting, thinking and intentionally doing as an interdependent triad concepsKehendak, berpikir dengan sengaja melakukan, merupakan konsepkonsep yangsaling berhubungan;Menimbang, bahwa hal di atas juga sejalan dengan Doktrin ilmu hukumpidana, yang menyatakan bahwa unsur sengaja atau yang lebih dikenal denganistilan Opzet atau Dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harusdiketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perjanjian
Putus : 04-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 167 / PDT / 2019/ PT DPS
Tanggal 4 Nopember 2019 — 1. GO LIOK TJIOE”, dkk melawan 1. A.H.C. MANAGEMENT Pte Ltd, dkk,
374 — 1284
  • bahwa dengan mencermati surat gugatan dan buktibukti permulaandari semula Penggugat sekarang pembanding, dan jawaban dan bukti permulaan darisemula Tergugat dan Tergugat II sekarang Terbanding dan II terkait dengan choiceof yurisdiction atau in convenient forum maka terdapat faktorfaktor koneksitas(connecting factors) dalam perkara a quo yang wajib dipertimbangkan sebagai berikut :1)Bahwa sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sertasejalan dengan kemudahan berbisnis (ease of doing
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-04-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 91-K/PM II-08/AD/IV/2014
Tanggal 8 September 2014 — MATRAWI, KOPDA
101 — 51
  • Dotak lu cuma seks doing, kaloudah bosen lu buang gitu ajah. Dan kalo lagi butuh Iu baru hubungin gw. Emang gw cewapaand?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-05-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — Ir. KARYOTO, M.Si., DKK vs BUPATI WONOSOBO;
68 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 33 P/HUM/2015 Dinasminimal,dengan 2bidang27544067 Dinas dengan3 bidang1236845371 Selain itu, besaran OPD tidak hanya semata berdasarkan jumlahpegawai yang dibutuhkan, tetapi juga dipertimbangkan berdasarkanjenis fungsi/pekerjaan yang dilaksanakan oleh OPD atau unit kerja,yaitu:a) Fungsi kebijakan yang lebin banyak membutuhkan kompetensianalisis dan berfikir konseptual (thinking), akan berbeda denganjumlanh pegawai pada unit kerja/OPD yang melaksanakanfungsi/pekerjaan teknis (doing),
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2007 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408 / Pdt.G / 2007/ PN.Jkt.Pst.
Tanggal 25 Maret 2009 — RICHARD BRUCE NESS
381 — 184
  • Witoelar, the minister, said the law suit would alsocharge that they have been doing things without permits.Dalam terjemahan resmi dan disumpah ke bahasa Indonesia,pernyataanpernyataan tersebut berbunyi sebagai berikut :Putusan No.408/Pdt.G/2007/PN .Jkt.Pst. 29217.Sekitar 200 orang yang tinggal di desa Teluk Buyat, di pulauSulawesi, dan banyak lainnya mengeluh tentang berjangkitnyapenyakitpenyakit seperti sakit kepala, kesulitan bernafas, tumorkulit dan gatalgatal.
    Such denials have not stalled a parade ofaccusers as health problems continue to arise among local people,who say they have little choice but to eat fish from their bay anddrink the water from their wells despite warnings in thegovernment report that doing so may be unsafe.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tahun 2019
7538 — 9344
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  • efisien memilikiciri yaitu memiliki database elektronik tunggal yang memuat semuainformasi tentang hak jaminan yang dibebankan terhadap bendabergerak, dapat diakses publik secara real time dengan biaya yangterjangkau.EksekusiProses untuk menegakkan hak tagih atas benda bergerak ketika debiturwanprestasi terhadap kewajiban yang dijamin oleh kebendaan.Mekanisme penegakan harus memuat kemungkinan untuk melakukanpelaksanaan eksekusi di luar pengadilan.Selain itu dalam Survei Kemudahan Berusaha (Ease of Doing
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 08-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 930 / Pdt.G / 2014 / PN. Sby.
Tanggal 8 Juli 2015 — ZT HOLDING PTE. LTD., melawan 1. PT BANK RESONA PERDANIA dkk
81 — 26
  • melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundangundangan (termasuk dalam hal ini ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka ada ketentuan dalam Pasal 35.11 PerjanjianKredit (dalam hal ini Restated Restructuring Agreement atau Penegasan PerjanjianRestrukturisasi tertanggal 5 Oktober 2007) yang mengatur sebagai berikut:35.11 Notwithstanding any other provision of this Agreement or any Existing SecurityDocument, the Security Agent may refrain from doing
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 15-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
M.S. RUSLAN Bin H. MUHAMMAD JAANG ARSYAD Alm
140 — 37
  • dipertanggung jawabkan kepada siapa yang berbuat, dan tidak bisa diHalaman 91 dari 121 Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK/2018/PN Smrjatuhkan kepada orang lain, liability based on fault (orang dituntut karena atasdasar kesalahan yang diperbuatnya) ;Bahwa Ahli menjelaskan dalam teori willen en wetens (niat dan kehendak) ituharus berwujud kelakuan atau perbuatan (handeling) yang melanggar hukumini menurut van Hattum dan van Bemmelen, sehingga Itu harus dibuktikanberupa tindakan pelaku yang salah (wrong doing
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 17-04-2018 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN MAKALE Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Mak
Tanggal 26 Februari 2019 — Penggugat:
1.DARIUS KOTTO alias NE LIKA
2.MINGGU PAIRUNAN
3.MARTHA MUNDA
4.KRISTINA MUNDA
5.BENYAMIN MUNDA alias PONG EDI
6.SURTIAN MUNDA
7.MARKUS BATO
8.BENYAMIN MUNDA
9.YOSEP MUNDA
10.PITER MUDA
11.HELENA MUDA
Tergugat:
1.HERMAN MENDILA
2.HELI MENDILA
3.LEMBONG MENDILA alias MAMAK LEXI
4.YAKOBER MENDILA
5.YORAN MENDILA
6.SEPTIN MENDILA
7.SRI MARYANTI MENDILA
107 — 64
  • peneliti adat;Bahwa yang mendasari adat ukum Parandangan ada ;Bahwa Toraa artinya aturan;Bahwa awalnya dari pelaksaan aluk menjadi tradisi;Bahwa adat itu adalah pengetahuan, Tongkonan adalah sumber adat;Bahwa misa kada dipotuo pantan kada dipomate, itu maksudnyaadalah salah satu sumpah;Bahwa definisi tongkonan itu empat menyatukan peradaban setiaprumpun garis tatanan di tongkonan, menyangkut garis keturunan ;Bahwa tongkonan mempunya siri, yaitu Tondok atau kaunan talo;Bahwa Sir Tongkonan kalau doing
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-09-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA. Diwakili oleh PANDU PATRIA SJAHRIR,
Tergugat:
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
498 — 358
  • Dalam konteks inilah dalildalilTergugat menjadi suatu paradoks tersendiri jika dikaitkan dengan kebijakanOmnibus Law Pemerintah saat ini, yang satu diantaranya tujuannya adalahmemperluas kemudahan berusaha (ease of doing business), di berbagai sektor,termasuk di sektor pertambangan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2013 — Putus : 14-08-2013 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 27 /PID/Pid. Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 14 Agustus 2013 — ROZA MARFIN Alias ROZA MARPIN Bin UMAR SULAEMAN
52 — 12
  • DOING : Rp. 160.000,(seratus enam puluh ribu rupiah)tanggal 15 November 201044. AKAM : Rp. 160.000,(seratus enam puluh ribu rupiah)tanggal 15 November 201045. CARIM : Rp. 160.000,(seratus enam puluh ribu rupiah)tanggal 11 November 201046. RISAN : Rp. 160.000,(seratus enam puluh ribu rupiah)tanggal 15 November 201047. ATUS : Rp. 80.000,(delapan puluh ribu rupiah) tanggal12 November 201048. ENDAM : Rp. 160.000,(seratus enam puluh ribu rupiah)tanggal 15 November 201049.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
653 — 963
  • Penentuan apakah memang benar masih adahubungan hukum antara Pengugat dengan objek tanah yang diakui telahdibebaskan tersebut menjadi lebih krusial lagi untuk kepastian hukum ke depanbagi pihak mana pun dan stakeholder terkaittentu dalam kaitan bagaimanahukum pertanahan mampu menunjang kemajuan perekonomian nasional dalammenciptakan ease of doing bussinesskarena sebagaimana diterangkan oleh Dr.EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S, satu diantara ahli Penggugat, apabila suatulahan sudah dibebaskan maka akan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk
Tanggal 27 Oktober 2020 — SUMADI Bin ATMO DIMEJO
360 — 365
  • Akan tetapisebaiknya menggunakan audit investigatif;Bahwa nilai kepatutan itu salah satunya juga tergantung kemampuanintelektual, ditanyakan kepada ahli bagaimana struktur hukum itu yangdialami dalam kehidupannya learning by doing menjadi suatu kebiasaan dandisuatu kebiasaannya itu dia mengetahui apa yang seharusnya dia lakukanterlepas tahu substansi atau tidak tapi dalam kebiasaan kesehariannya itutahu apa yang seharusnya, ahli menyampaikan pandangannya kriteriaintelektual salah satunya learning
    by doing;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktisebagai berikut:1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 5 Tahun 2014 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 6 Tahun 2014 tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 4 Tahun 2015 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;Halaman 566 dari 696 Putusan Nomor
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-06-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 23 Juni 2014 — TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN
479 — 1325
  • 8333 He ee.. enggak, kalau cuman kemarin doing.. (tidak 00.02.57jelas) Saya deal udah nggak masalah, gitu aja.0558 Kurang kok kiloannya, gimana ini? 00.03.018333 Yah? 00.03050558 Pak, Pak Bapak sekarang dimana, Bapak 00.03.068333 Ya? 00.03.090558 Ee. Pak Haji sekarang di Rangkas atau di Jakarta 00.03.108333 Di masih di Rangkas Bu 00.03.140558 Diana? 00.03.168333 Masih di Rangkas, mau berangkat. 00.03.170558 Ee.. kesini aja, Pak, Bawa aja kalau misalnya ada 00.03.18dana, bawa aja...8333 Apaya?
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
761 — 993
  • Yangterpenting yang dilanggar itu adalah suatu kewajiban absoluteuntuk mengadakan tindakan tindakan yang membuat segalasesuatu selamat (doing something safe), untuk prinsipprinsipataupun kewajibankewajiban yang harus dilakukan seseoranguntuk menjaga keamanan.Ahli menerangkan bahwa dalam strict liability tidak perludibuktikan dan dipertimbangkan lagi unsurnya oleh hakim, cukupperbuatannya saja sudah terbukti.Ahli menerangkan bahwa sesuai SK KMA Nomor36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 dalammenerapkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-11-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 15 Nopember 2017 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.
211 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 135 PK/Pid.Sus/2017melawan suatu tatanan atau sistem dalam keteraturan organisasi yangmengindahkan hukum dan etika serta norma agama yang berasal dariindividu atau kumpulan individu yang bermasalah, yakni wrong doing(melawan hukum);Bahwa lebih lanjut beliau menegaskan Sebuah peristiwa korupsi karenaperbuatan orang yang memiliki kualitas tertentu sebagai dader tetapidalam hukum pidana kualitas tersebut dapat sebagai actor intelectualisplegen (pelaku lapangan).
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5245 — 9378
  • No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utrkekuasaan punya Tuhan, kalau saya ditentukan dengan kekuasaandikasih ke saya, lu nyemarin nama, gue tetep jadi Gubernur, lu santai aja,kalian gak perlu terlalu ini, gak usah terlalu khawatir, kalian kan beriman,beragama semua toh, saya beriman sama Tuhan sungguhsungguhberiman, maka saya gak pernah takut kehilangan jabatan bahkan nyawasaya, dan bahkan nyawa saja saya gak takut karena saya tahu kemanasaya akan pergi kalau saya mati, itu namanya iman, bukan cumangomong doing