Ditemukan 196 data
76 — 161
keuangan/perekonomian negaraMenimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 kata dapatsebelum frasamerugikan keuangan negaraatauperekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsimerupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengandipenuhinya unsurunsur perobuatan yang sudah dirumuskan bukan denganakibatnya.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuanganNegara secara harfian
67 — 9
Pada delik formiel tidak perlu dicarihubungan kausal (conditio sine quanon) antara akibat dengan perbuatan,yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuanganNegara secara harfian adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalamPenjelasan Umum UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan
78 — 15
Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segalakeadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa secara harfian kata menguntungkan berartiterdakwa melakukan suatu perbuatan yang hal itu berakibat keuntungan bagiterdakwa sendiri atau orang lain atau kepada suatu korporasi; Menimbang bahwa R.
155 — 78
Unsur Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasiBahwa secara harfian memperkaya artinya menjadikanbertambah kaya.
HENDRA SAHPUTRA, S.H., M.H.Hum.
Terdakwa:
Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT
174 — 29
Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negaraMenimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua elemen yang sifatnyaalternatif oleh karenanya apabila salah satunya sudah terbukti maka unsur inidinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuanganNegara secara harfian adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnyakeuangan Negara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalamPenjelasan Umum UndangUndang RI Nomor 31 Tahun
1.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
2.RONY KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
ZULKANI Bin HAMZAH
108 — 29
ayat (1)undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dinubungkan dengan pasal 28 Undangundang Nomor 31 tahun 1999yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangantentang sumber kekayaan sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidakseimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapatdigunakan untuk memperkuat keterangan telah melakukan tindak pidanakorupsi,dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penafsiran artimemperkaya secara harfian
219 — 357
Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasiMenimbang, bahwa secara harfiah dengan tyuan secara harfian samaartinya dengan maksud atau kehendak (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring EdisilL Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,Kementerian Pendidikan danKebudayaan).Menimbang, bahwa didalam Doktrin Hukum Pidana niat atau kehendakuntuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan staafbaar felt (perouatan pidana)jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai
INDRA HARVIANTO SALEH,SH.MH.
Terdakwa:
Drs. MADE SUTEJA
202 — 30
Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang LainAtau Suatu KorporasiMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalahperbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) artinya menjadikanbertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai harta atau uang dansebagainya (vide W.J.S Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia,cetakan tahun 1976).Berdasarkan penafsiran arti memperkaya secara harfian dan menurutpembuat undangundang hampir sama yaitu kKeadaannya menunjukkan adanyaperubahan
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
106 — 31
Seperti misalnya tentang pengertiankeuangan Negara dan perekonomian Negara, sudah sangat jelas dinyatakandalam penjelasan umum UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang RI jo UndangUndang RI Nomor 17 tahun 2003;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuanganNegara secara harfian adalan sama artinya dengan menjadirugi
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN YANTU alias KA YUDI
166 — 50
Atau mungkin juga yang mendapatkeuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalahsuatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yangterorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;.Menimbang bahwa dengan demikian penafsiran istilah memperkayaantara yang harfian dan yang dari pembuat undangundang hampir sama,keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahankekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.Menimbang
M YUDHI GUNTARA EKA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD Alm
235 — 44
HARFIAN BILANSA. (Asli)
- 1 (satu) Bundel Kwitansi Nota Pembayaran dari Rumah Makan Yoga. (Asli)
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Yoga An. HERLIYANA. (Asli)
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Sederhana An. SUWITO BUDI HARJO. (Asli)
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Cattering Fetri An. FETRI MULYANI. (Asli)
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Melati Jaya Cattering An. NENA MARETA.
Pembanding/Penggugat II : TRUBUS
Pembanding/Penggugat III : MULYADI M
Pembanding/Penggugat IV : HARFIAN
Pembanding/Penggugat V : Alm. FERIZAL
Pembanding/Penggugat VI : Alm.
162 — 194
Pembanding/Penggugat I : MAX HENRY ELIEZER MONDORINGIN
Pembanding/Penggugat II : TRUBUS
Pembanding/Penggugat III : MULYADI M
Pembanding/Penggugat IV : HARFIAN
Pembanding/Penggugat V : Alm. FERIZAL
Pembanding/Penggugat VI : Alm.
147 — 38
) Nomor 3Tahun 1971 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikanketerangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaanyang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut,dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telahmelakukan tindak pidana korupsi, hal mana sama dengan ketentuan pasal 37 ayat(4) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sehingga penafsiran istilah memperkaya secara harfian
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO
309 — 48
Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi Menimbang , bahwa kata memperkaya artinya menjadikan lebih kaya danoleh karena itu dari sudut bahasa/harfian memperkaya adalah sebagai suatuperbuatan yang menjadikan bertambahnya kekayaan atau menjadikanseseorang yang sebelumnya belum kaya kemudian menjadi kaya atau tambahkaya (Andi Hamzah,92) ;Menimbang , bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
345 — 262 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kata tertinggi secara harfian mengandung pengertiansuperlatif yang berarti paling tinggi (supreme), sehingga di BI tidakada lagi forum lain yang lebih tinggi dari RDG BI. Oleh karena itu,seluruh komponen kewenangan memutus (decision maker) danseluruh manajemen di BI harus tunduk pada keputusan RDG BI, tidakterkecuali Pemohon Kasasi II.
113 — 27
Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegaraMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negarasecara harfian adalah sama artinya dengan menjadi rugi/oerkurangnya keuanganNegara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara menurutPenjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUU No. 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yangdipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaannegara