Ditemukan 194 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : jenderal jendela jonter jendra jantera jendera jentara jenteria jontera
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 08-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0002/Pdt.P/2021/PA.Lpk
Tanggal 4 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
62 — 28
  • Nurlia yang dikeluarkan oleh Desa Jentera Stabat KecamatanStabat Nomor : 475560/SKM/JS/VII/2020 tertanggal 27 Jili 2020,yang menerangkan bahwa Almh. Hj. T.Nurlia Binti T. Murad Ayuddinsudah meninggal dunia dikarenakan sakit di Dusun Dondong SejatiDesa Jentera Stabat Kecamatan Stabat, pada Hari Sabtu, tanggal17 Desember 2011 yang telah dinazegelen bermeterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai selanjutnyadiberi kode P.28;Foto Copy Surat Kematian An. T.
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-12-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN STABAT Nomor 572/ Pid Sus/2013/PN. Stb
Tanggal 3 Desember 2013 — BAMBANG
21 — 10
  • 1PUTUSANNomor : 572/ Pid.Sus/2013/PN.STB.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili PerkaraPerkara Pidana Khusus padaPeradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusanseperti di bawah ini, dalam perkara terdakwa : Nama lengkapTempat lahirUmur/ tanggal lahirJenis kelaminKebangsaan/KewarganegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan BAMBANGStabat27 tahun / 04 September 1986Lakilaki.Indonesia.Dusun Baru Jaya Desa / Jentera
Pengadilan PA WONOSOBO Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 17-03-2010 — Putus : 13-01-2011 — Upload : 01-10-2012
Putusan PA WONOSOBO Nomor 539/Pdt.G/2010/PA.Wsb
Tanggal 13 Januari 2011 — DHIAN WAHYU HANDAYANI, ST Binti BAMBANG EKO SAPUTRO LAWAN WIWIT SETYOKO, ST Bin Drs. DJEMU
57 — 13
  • dipertimbang pula (meskipun tidakdipermasalahkan dalam perkara ini) bahwa dalam persidangan terungkap fakta anakPenggugat dengan Tergugat bukan hanya NAJA ZAHIRA HASNA SETYOKO, akan43tetapi telah lahir anak kedua selama dalam proses persidangan yang bernamaJENTERA ABIMANYU umur 4 bulan yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat,oleh karenanya bila putusan Majlis menetapkan hak hadhanah terhadap NAJAZAHIRA HASNA SETYOKO kepada Tergugat, maka Penggugatpun akanmerasakan nikmatnya hidup bersama dengan JENTERA
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 10-03-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penggugat:
TALI NAPALI HAREFA
Tergugat:
PT.Perkebunan Nusantara II Persero atau pt.langkat nusantara Kepong
80 — 43
  • SELAMAT Il, Jenis kelamin Laki Laki, Tempat/Tgl lahir di Alur Gadung, 01Juli 1959, Pekerjaan Karyawan BUMN, KewarganegaraanIndonesia, Alamat Dusun Jawa Kulon Desa Jentera Stabat Kec.Wampu, Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnyadisebut Penggugat II.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya JonniSilitonga, S.H., M.H., Sukadamai Laia, S.H., M.H., Rhandi, S.H.
Restatement Klausula Baku
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku
6376 — 3372
  • Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
  • Oleh karena itu, perlupihak yang otoritatif yang diakui kepakarannya untukmenuangkan dokumen penjelas.287 ee.e%e 6o Jentera ** .e 20% @ee@@pantauDPRLAWm@tionfhukum yang bergerak ) PSHK) Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia DANIEL S.LEVLAW LIBRARYparlemen.nettowards socially responsible law making Tentang (PSHK)Pusat Studi Hukum dan Kebijakan IndonesiaPSHK PSHK) adalah lembaga independen yangAtindthiaitijimttan MeMfokuskan kerjanya di bidang legislasidan peradilan.
    Melalui aktivitas riset danadvokasi kebijakan, misi utama PSHK lalahmendorong terwujudnya proses pembentukan hukum yangbertanggung jawab secara sosial (socially responsible lawmaking).Selain itu, PSHK juga mendukung peningkatan kualitas serta kuantitasdaya dorong masyarakat dalam mempengaruhl pembentukan hukum.Sejak didirikan pada 1 Juli 1998, PSHK telah melakukan berbagai kajiandan aktivitas lain, termasuk pengelclaan situs informasi parlemen.net,penerbitan Jurnal Hukum Jentera, pengelolaan Perpustakaan
    Salah satunya dalam konteks legislasi melalui pelatihanperancangan peraturan perundangundangan (legislative draftingtraining) yang dilkuti oleh peserta dari berbagai lembaga negara,organisasi masyarakat sipil, perusahaan, jurnalis, dan lain sebagainya.PSHK juga turut mendukung dan mengembangkan pendidikan hukumdengan mendirikan Indonesia Jentera School of Law IJSL) yangbermaksud untuk membangun tradisi baru dalam pendidikan hukumdi Indonesia.Alamat KontakPuri Imperium Office PlazaUpper Ground Floor
Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup
5792 — 3251
  • Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
  • Oleh karena itu, perlupihak yang otoritatif yang diakui kepakarannya untukmenuangkan dokumen penjelas.287 ee.e%e 6o Jentera ** .e 20% @ee@@pantauDPRLAWm@tionfhukum yang bergerak ) PSHK) Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia DANIEL S.LEVLAW LIBRARYparlemen.nettowards socially responsible law making Tentang (PSHK)Pusat Studi Hukum dan Kebijakan IndonesiaPSHK PSHK) adalah lembaga independen yangAtindthiaitijimttan MeMfokuskan kerjanya di bidang legislasidan peradilan.
    Melalui aktivitas riset danadvokasi kebijakan, misi utama PSHK lalahmendorong terwujudnya proses pembentukan hukum yangbertanggung jawab secara sosial (socially responsible lawmaking).Selain itu, PSHK juga mendukung peningkatan kualitas serta kuantitasdaya dorong masyarakat dalam mempengaruhl pembentukan hukum.Sejak didirikan pada 1 Juli 1998, PSHK telah melakukan berbagai kajiandan aktivitas lain, termasuk pengelclaan situs informasi parlemen.net,penerbitan Jurnal Hukum Jentera, pengelolaan Perpustakaan
    Salah satunya dalam konteks legislasi melalui pelatihanperancangan peraturan perundangundangan (legislative draftingtraining) yang dilkuti oleh peserta dari berbagai lembaga negara,organisasi masyarakat sipil, perusahaan, jurnalis, dan lain sebagainya.PSHK juga turut mendukung dan mengembangkan pendidikan hukumdengan mendirikan Indonesia Jentera School of Law IJSL) yangbermaksud untuk membangun tradisi baru dalam pendidikan hukumdi Indonesia.Alamat KontakPuri Imperium Office PlazaUpper Ground Floor
Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
6452 — 10875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Sejalandengan keinginan untuk terus berkontribusi dalam pembaruan hukum, PSHK secara terusmenerus mengembangkan pendekatan inovatif dalam upaya reformasi hukum di Indonesia;antara lain dengan ikut mendirikan portal informasi hukum terlengkap Hukumonline.com(www.hukumonline.com), mempublikasikan jurnal hukum JENTERA, memproduksi videovideotentang hukum LAWmotion, mengelola Perpustakaan Hukum Daniel S.
    Lev(www.danlevlibrary.net), serta mendirikan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera(www.jentera.ac.id).104
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 04-09-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 29-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR : 1398/PID.B /2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 23 Januari 2013 — Terdakwa FIKRAM Bin HASBI Alias AYAH BANTA
442 — 525
  • Setya Agung, Desa Jentera Dusun Jawa Kec. WampuKab.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-01-2009 — Putus : 02-12-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 9 /Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL
Tanggal 2 Desember 2009 — HAGUS SUANTO VS 1. ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS LAW FIRM, ERI HERTIAWAN SH, DR. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION SH, CITIBANK NA, BANK INDONESIA
299 — 218
  • Majalah Jurnal Hukum Jentera Edisi 19 tahun VApril Juni 2009 halaman 46 diberi tanda T.II 20 ;Menimbang,bahwa Turut Tergugat mengajukan bukti bukti tertulis berupa fotocopy bermeteraicukup dan telah dicocokan dengan aslinya sebagaidipersidangan, selanjutnya terlampir dlam berkas perkaraini, berupa1. Power of Attorney to Shariq Mukhtar Indonesia tanggal11 Pebruari 2008 diberi tanda TT1/1A ;2. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia dari Power ofAttorney diberi tanda TT1/1B ;3.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 14-12-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Amb
Tanggal 1 April 2021 — Penuntut Umum:
1.ARSITO DJOHAR,SH
2.ROZALI AFIFUDIN, SH
3.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
Terdakwa:
KALVIN TOMALUWENG alias KEVIN
289 — 168
  • Dosen dan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera 2015sekarangd. Tahun 1981 s.d. 2002 sebagai pegawai Bank Indonesia pada berbagaiposisi terakhir sebagai Deputi Direktur memimpin Direktorat HukumBank Indonesiae. Tahun 2002 s.d. 2011 sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan AnalysisTransaksi Keuangan (PPATK).f. Tahun 20112014 sebagai Staf Ahli Unit Kerja Presiden UntukPengawasan dan Pengendalian Pembangunang.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 04-09-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 23 Januari 2013 — terdakwa MANSYUR Alias MANCUC Bin SARIDIN
200 — 124
  • Setya Agung, Desa Jentera DusunJawa Kec. Wampu Kab.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 04-09-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 29-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 23 Januari 2013 —
101 — 21
  • Setya Agung, Desa Jentera DusunJawa Kec. Wampu Kab.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-04-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
515 — 277
  • Jakarta Pusat.Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telan memberikan pendapatyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, selain sebagai Dosen Hukum Tata Negara pada Sekolah Tinggi HukumIndonesia Jentera, Ahli merupakan Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negaradan Hukum Administrasi Negara untuk wilayah Jakarta.Halaman 126 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUNJKT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
806 — 339
  • Bahwa Ahli sebagai Pengajar Hukum Pasar Modal & Keuangan,Manajemen Resiko Hukum di LSPMR, Sekolah Tinggi ManajemenPPM, Sekolah Tinggi Jentera dan lainlain; Bahwa Ahli berpendapat perbankan merupakan perusahaan yangbertindak dengan kehatihatian sedangkan pasar modal bertindakdengan keterbukaan; Bahwa Ahli berpendapat keterbukaan yang dimaksud adalahlaporan keuangan perusahaan sehingga apabila ada perbuatan dariperusahaan pasar modal yang dilakukan oleh pengurus yang tidakbenar maka termasuk tidak