KEP00174/KEB/WPJ.20/2018tanggal 17 April 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2015 Nomor 00056/207/15/007/17 tanggal 20 April 2017 atasnama PT Nirmala Agro Lestari, NPWP 01.647.461.1007.000, beralamat diJalan Pulo Ayang Raya Blok OR1 KIP, Jatinegara, Jakarta Timur, danmenghitung kembali jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober2015 menjadi sebagai berikut: No Uraian Majelis (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1.Ekspor 0,00a.2.Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 533.272.600,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh0,00pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 15.972.245.000,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan0,00PPNa.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 16.505.517.600,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak0,00terutang PPNc. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b) 16.505.517.600,002.

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3693/WPJ.11/2015 tanggal 3 November 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00008/507/13/631/14 tanggal 28 Agustus 2014Masa Pajak Januari 2013, sehingga perhitungan Pajak yang terutangmenjadi sebagai berikut: JumlahNo URAIAN(Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspora.2.

Sutomo, Surabaya, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 0a.2. PPN nya yang dipungut sendiri Rp 0a.3. Penyerahan yang PPN nya dipungut Pemungut PPN Rp 0a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp 0a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0a.6. Jumlah Rp 0b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 02 Perhitungan PPN Kurang Bayar :a.

Desember 2009 menjadisebagai berikut: No.UraianSPT/WP 1Dasar Pengenaan Pajaka. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Jumlahc. Jumlah Seluruh Penyerahana. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan)c. Jumlah (a+b)21,273,809,09621,273,809,096 21,273,809,096 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 2,127,380,910b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 35,818,643,291c. Jumlah 35,818,643,291d.

Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Konitra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalamperkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadilioleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta,data, bukti dan penerapan hukum serta kekhilafan nyata di dalamnya,sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajaka

Putusan Nomor 4069/B/PK/Pjk/2020Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN Rp 40.767.549.282,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangtidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 40.767.549.282,00Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harusdipungut/dibayar sendiri Rp 297.671.444,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan Rp 1.006.655.185,00 Lainlain Rp 0,00 Jumlah Rp 1.006.655.185,00c. Diperhitungkan SKPPKP Rp 0,00d.

KEP01460/WPJ.07/2016 tanggal30 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapansebagian banding Pemohon' Banding terhadapPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor 00302/207/13/052/15 tanggal 8 Juli 2015 atas namaPT Mc Pet Film Indonesia, NPWP 01.070.954.1052.000, beralamat diGedung Setiabudi Atrium, Suite 710, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan,Jakarta Selatan 12920 dan menetapkan perhitungan pajak menjadi sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 5238 B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1.Ekspor Rp 49.740.726.275,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 331.412.608,00a.4.

KEP01459/WPJ.07/2016 tanggal30 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapansebagian banding Pemohon' Banding terhadapPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2013 Nomor 00301/207/13/052/15 tanggal 8 Juli 2015, atas nama PTMc Pet Film Indonesia, NPWP 01.070.954.1052.000, beralamat di GedungSetiabudi Atrium, Suite 710, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, JakartaSelatan 12920 dan menetapkan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.858.584,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

/2017 tanggal 22 Mei 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor00023/207/11/055/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PT AtsumitecIndonesia, NPWP 02.047.625.5055.000, beralamat di Jalan Surya MadyaKav.I29 AF, Kawasan Industri Surya Cipta, Kutanegara Ciampel, Kab.Karawang, Jawa Barat 41361, sehingga perhitungan Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 adalah sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp2.854.716,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 3429/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2011 Nomor 00129/207/11/054/14 tanggal 25 November 2014, denganperincian menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp0,00; (nihil)dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 515.838.838b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 47.574.576.735c

Putusan Nomor 3429/B/PK/Pjk/2018nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 515.838.838b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 47.574.576.735c Jumlah

Putusan Nomor 968/B/PK/Pjk/2021faktafakta) dan melemahkan buktiobukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenadalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dandiadili olen Majelis Pengadilan Pajak ternyata terdapat kekeliruan dalampenerapan hukum dan kekhilafan secara nyatanyata di dalamnya,sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajaka quo dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum di bawah inikarena in

berdasar karena dalildalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukankarenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp57.994.688,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3694/WPJ.11/2015 tanggal 3 November 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00009/507/13/631/14 tanggal 28 Agustus 2014Masa Pajak Februari 2013, sehingga perhitungan Pajak yang terutangmenjadi sebagai berikut: JumlahNo URAIAN(Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspora.2.

Sutomo, Surabaya, dengan perhitunganmenjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 0a.2. PPN nya yang dipungut sendiri Rp 5a.3. Penyerahan yang PPN nya dipungut Pemungut PPN Rp 0a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp 5a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp aa.6. Jumlah RP 0b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp :2 Perhitungan PPN Kurang Bayar :a.

Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2020Bahwa perhitungan PPN untuk Masa Pajak Juli 2013 menurut kamimemiliki perincian sebagai berikut : NoJumlahUraian(Rp) Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN: c. Jumlah seluruh penyerahan (atb)Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib.

Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN: c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b) 2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b.

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barangdan Jasa yang terutangPPNa.1. Ekspor 0 85.282.028.966 85.282.028.966b. Atas Penyerahan Barangdan Jasa yang tidak 85 .282.028.966 0 (85.282.028.966)terutang PPNc. Jumlah SeluruhPenyerahan 85 .282.028.966 85.282.028.966 0(a.6+b)2. Perhitungan PPN KurangBayarb.2 Pajak Masukan yangdapat diperhitungkan 0 3.167.836.997 3.167.836.997 Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3005/B/PK/Pjk/2020 e.

terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00222/KEB/WPJ.04/2017tanggal 20 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2013 Nomor 00156/507/13/067/16, tanggal 29 Agustus 2016, beralamat diGedung Menara Prima Lantai 21 Unit F,,J, Jalan Dr Ide Anak Agung GdeAgung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi,Jakarta Selatan, danmenetapkan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut: No uaa Jumlah(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka

TB Simatupang No. 41, RagunanPasar Minggu, Jakarta, sehinggaJumlah yang masih harus/(lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagaiberikut: 1Dasar Pengenaan Pajaka.

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung Kembali menjadisebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka

JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b)2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 104.145.721c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (104.145.721)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (atb)2. Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 104.145.721c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (104.145.721)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor Rp a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 18.314.214.817a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh PemungutPPN Rp 6.577.273a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutangPPN Rp c Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b) Rp 18.320.792.0902.

Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 18.314.214.817a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 6.577.273 a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b) 18.320.792.090 2.

Putusan Nomor 4124/B/PK/Pjk/2020asDasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor Rp 1.923.395.648,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.

dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidakbersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Rasuna Said,Kuningan, Jakarta Selatan, 12920, dan menetapkan perhitungan pajakmenjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 48.191 .952.116,00a.2.

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp18.714.568,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor Rp 1.282.280.489,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 14.324.200,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6. Jumlah Rp 1.296.604.689,00b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.296.604.689,002.

Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 1.282.280.489,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 14.324 .200,00Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2190/B/PK/Pjk/2019a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.

Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yangterutang PPNEkspor Rp 7.270.681.073,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri Rp37.025.115.945,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.883.136.426,00b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidakterutang PPN Rp 0,00c. jumlah seluruh penyerahan Rp46.178.933.444 002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendiri Rp 3.702.511.595,00b. Dikurangi: Rp 3.301.182.822,00Halaman 3 dari 10 halaman.

Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yangterutang PPNEkspor Rp 7.270.681.073,00Penyerahan yang PPNnyaharusdipungut sendiri Rp37.025.115.945,00Penyerahan yang PPNnya tidak Rpdipungut 1.883.136.426,00b. atas penyerahan barang dan jasa yangtidak terutang PPN Rp 0,00c. jumlah seluruh penyerahan Rp46.178.933.444 00Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1163/B/PK/Pjk/20202. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harusdipungut/dibayar sendiri Rp 3.702.511.595,00b.

Putusan Nomor 1202/B/PK/Pjk/2019Penghasilan yang harus dibayar adalah seperti berikut : 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:a.1 Ekspor Rp 0a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 6.578.453.334a.3 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut Rp 0PPNa.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 9.013.088.532a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0a.6.Jumlah Rp 15.591.541.866b.

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.538.992.802,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka