Ditemukan 204 data
REZA RAHIM,SH,MH
Terdakwa:
DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag
175 — 100
Ketua suatu organisasi bertanggung jawab terhadappengelolaan keuangan organisasi tersebut; Bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan negaraapabila sudah sesui atauran tidak bisa dipidana; Bahwa yang membuta laporan pertanggung jawaban adalah orangyang mempergunakan dana untuk kegiatan tersebut; Bahwa Ahli di minta keterangan oleh penyidik berkaitan dengandana hibah KNPI kota Bulittinggi; Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang hukum pidana ekonomi; Bahwa Ahli saat ini sebagai dosen di Universita
Perwira Putra Bangsawan, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H. Muzazin
2.Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri
309 — 236
Haryanto memberikan keterangan dibawah janji yang padapokoknya sebagai berikut Bahwa ahli lulusan S1 di Universitas Kristen Satya Wacana, S2 diUniversitas Kristen Satya Wacana, dan S3 di Universita 17 Agustus 1945Surabaya, dan pernah menjadi dekan fakultas hukum Univeritas KristenSatya Wacana;Halaman 71 dari 114 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr Bahwa ahli dalam keadaan sehat, mengetahui dan kenal terdakwa1 disebabkan merupakan mantan bupati Semarang, dan untuk terdakwaIl ahli tidak mengetahui
1.Lalu Ramli
2.Muttawib
3.Saprin alias Bapak Zakaria
4.Iron Hidayatullah
5.Adnan
6.Inaq Yunus
7.Bpk Supar
8.Muazzim alias H. Munawir
9.Saumin
10.Amrillah
11.Misbah
12.H. Musleh
13.H. Nasir
14.Fauzan alias M. Fauzan Muslim
15.H. Muslim
16.H. Zainudin
17.Saleh alias Amaq Hayat
18.H Jamaludin alias Ra uf
19.Janah
20.Rahman
21.Murniadi
22.H. Mahsun Yusuf
Tergugat:
1.PT ANGKASA PURA I
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3.KEMENTRIAN BUMN RI
4.GUBERNUR NTB
5.BUPATI LOMBOK TENGAH
6.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI
7.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Turut Tergugat:
1.KOMNAS HAM RI
2.KETUA DPRD PROVINSI NTB
3.KETUA DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
174 — 114
., yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universita Mataramberpendapat bahwa berdasarkan Kepres 55 Tahun 1993 Tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum bahwa gantirugi tidak harus sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), tetapi bisaberdasarkan nilainilai tertentu menyesuaikan situasi dan tempat.
86 — 96
danayang dilakukan terdakwa tersebut telah merugikan negara sebesar Rp.268.600.000, (duaratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah kerugian negara sebesarRp.268.600.000, (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut telahmembuat terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya, maka terlebih dahuludilihat dan dibandingkan dari jumlah kekayaan sebelum dan sesudah terdawa menjadibendahara pengeluaran pembantu di Universita
122 — 100
dana yang dilakukan terdakwatersebut telah merugikan negara sebesar Rp.268.600.000, (dua ratus enam puluhdelapan juta enam ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah kerugian negara sebesarRp.268.600.000, (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)tersebut telah membuat terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya,maka terlebih dahulu dilihat dan dibandingkan dari jumlah kekayaan sebelum dansesudah terdawa menjadi bendahara pengeluaran pembantu di Universita
37 — 7
MH, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan padapokoknyaberikut :sebagai53Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga;Bahwa ahli sebagai Dosen Hukum pidana pada Universita Bhayangkara ; Bahwa alat bukti yang diperoleh tidak secara formil maka alat bukti tersebuttidak sah; Bahwa bila Perwali yang dilanggar maka sanksi yang harus diterapkan adalahPerdata dan bukanBahwa perbuatan melawan hukum secara formil adalah perbuatan tersebutharus bertentangan dengan peraturan
112 — 19
Aceh Utara kepada Koperasi ada hubungannyadengan lahan tanah yang ditempati UNIMAL (Universita Malekussaleh) yaituorangorang yang menjadi anggota koperasi dahulunya ada terkena pembebasantanahnya oleh Pemkab. Aceh Utara untuk pembangunan UNIMAL yang menurutmasyarakat setempat yang bergabung sebagai para anggota Koperasi Cot TengkuNie belum diselesaikan ganti rugi tanah mereka oleh Pemkab.
90 — 86
PA dengan KPA maka kewajibannyaharus diselesaikan sesuai dengan hokum Adminsistrasi Negara.Bahwa menurut Ahli peraturan Gubernur dengan peraturan Menteri Dalam Negeritermasuk dalam Administrasi Negara.Bahwa menurut Ahli setelah dilihat bukti surat berupa SPP dan SPM yangdicantumkan Nomor rekening pihak ketiga maka pembayarannya harus melaluirekening Pihak ketiga yang nomor rekeningnya sudah dicantumkan tersebut.Bahwa Ahli tidak memiliki Sertifikasi sebagai Ahi dari kementrian Pendidikandan dari Universita
Reman, SH.MH
Terdakwa:
Jhoni Risdianto
432 — 182
., M.H.Pekerjaan : PNS (Dosen tetap Hukum Pidana Universita Indonesia)Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 21 Mei 1972Jenis kelamin : PerempuanKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Perum DBD Blok MT Nomor 7 RT 1 RW 23 Bojong GedeKab. Bogor.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyail hubungankeluarga.2.
163 — 32
TRIYANI RINFIANA TANGKA, pada tanggal 25Januari 2014.1 (Satu) Lembar salinan ljazah UNIVERSITA SETIA BUDI Program Studi ( ProfesiApoteker ), An. TRIYANI RINFIANA TANGKA, pada tanggal 16 Maret 2013.1 (Satu) Lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor : 800/00060/RSUD/I/2011,An. TRIYANI RINFIANA TANGKA, pada tanggal 11 Januari 2011.1 (Satu) Lembar salinan Surat Izin Meninggalkan Tempat Tugas dengan Nomor :800/03193/RSUD/XII/2011, An.
TOHOM HASIHOLAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
Drs. H. HERDIANSYAH,M.Si Bin DARHAMSYAH
100 — 26
., dan saksi Aji WiwekoHongga alias Ahong yang diperoleh dari hasil pekerjaan Pengadaan BahanAjar Program SKGJ Universita Tarakan Borneo Tahun Anggaran 2013,dengan demikian unsur ke2 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;Ad.4.
1.Nurainun, SH
2.Fauzan Irgi Hasibuan, SH
3.Julita Rismayadi Purba, SH
4.Nurainun Siregar, SH
Terdakwa:
Sangkot Azhar Rambe
131 — 114
Tanggal 05 Agustus 2020 sebagai Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universita Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B-292/Un.11.R/B.I.3b/Kp.07.6/03/2021 a.n. Evy Noviyanti Siregar, M.Pd.
314 — 99
maupunpekerjaan dengan Terdakwa;> Bahwa ahli tidak membawa surat tugas ataupun ditugaskan dari Lembagaatau organisasi apapun, Ahli hadir dan memberikan keterangan dipersidangan ini berdasarkan undangan yang diterima Ahli dari KejaksaanNegeri Bekasi;> Bahwa ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani sertamembenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersediamemberikan keterangan sebenarnya;Halaman 104 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr> Bahwa ahli adalah Dosen Kentariatan di Universita
1.Nurainun, SH
2.Fauzan Irgi Hasibuan, SH
3.Julita Rismayadi Purba, SH
4.Nurainun Siregar, SH
Terdakwa:
Evy Novianti Siregar
48 — 34
Tanggal 05 Agustus 2020 sebagai Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universita Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B-292/Un.11.R/B.I.3b/Kp.07.6/03/2021 a.n. Evy Noviyanti Siregar, M.Pd.
1.Nurainun, SH
2.Fauzan Irgi Hasibuan, SH
3.Julita Rismayadi Purba, SH
4.Nurainun Siregar, SH
Terdakwa:
Dr.Saidurrahman, S.Ag.,M.Ag
60 — 44
Tanggal 05 Agustus 2020 sebagai Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Keputusan Rektor Universita Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B-292/Un.11.R/B.I.3b/Kp.07.6/03/2021 a.n. Evy Noviyanti Siregar, M.Pd.
89 — 32
peraturan yang telah ditetapbkan sebagaimana tersebut diatas, terdakwabersama saksi Dessy Nurul Fajar, Amd telah menerima SPP dan DKA secaramanual langsung dari mahasiswa yang bersangkutan bertentangan denganketentuan peraturan dimaksud ;Menimbang, bahwa cara terdakwa dan saksi Dessy Nurul Fajar, Amdmenerima pembayaran SPP dan DKA dari mahasiswa prodi magister manajemenyaitu dimulai dari sejak awal mahasiswa dinyatakan lulus dan diterima (mahasiswabaru) di prodi magister manajemen sekolah pasca sarjana Universita
196 — 84
Bahwa, terdakwa mengenal GULAT MEDALI EMAS MANURUNGsebagai Dosen di Universita Riau dan mengetahui sebagai orangdekat Gubernur Riau (H. ANNAS MAAMUN ) ;Halaman 160 dari 212 Putusan Nomor 78/Pid.SusTPK/2016/PN. Bag.3.
PRATIWI KUSUMA RAHAYU, SH
Terdakwa:
IYAN AYUBA, SE., MM
149 — 256
GANJAR NURDIANSYAH;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah peralatan Mesin Karbon Aktif & MesinPengelola Minyak Goreng sudah diserahterimakan kepada pihak Koperasi Karya Dharma Universita Gorontalo karena yang berurusan langsung ke Koperasi Karya Dharma Universitas Gorontalo yaitu sdra, GANJAR NURDIANSYAH dan untuk perusahaan yang memonitor yaitu adik saksi sdra. TEDDI SOERYA WIGUNA;Bahwa saksi tidak mengetahui karena yang mengerjakan yaitu sdra.
71 — 25
diruangannya sudah menunggu Kepala Dinas DPKADIr.Arif Rahman Hakim .Pada saat itu Ir.Rahman Hakim memberitahukan bahwakeadaan keuangan kantor dalam keadaan kosong,dan DPKAD terdesak untukmembayar tagihantagihan pihak luar untuk bantuan sosial;e Bahwa menurut Kepala Dinas sudah memanggil distributor akan dimintai bantuanuntuk menyetorkan uang label miras ,namun labelnya tidak ada ,label akandiberikan pada tahun 2010;e Bahwa besoknya saksi bersama dengan Drs.Haris Milton Magat kerental computerdaerah Universita
221 — 1455
Jika Oditur dalam repliknya menyatakan, bahwarumusan pasal 372 KUHP didalam dakwaan kami telah sesuaidengan rumusan pasal 372 KUHP prof Moelyatno SH.Universitas gajah mada, universita Airlangga dan universitas25Indonesia, adalah sahsah saja, tapi yang jelas sepanjangyang saya tahu belum ada putusan pengadilan yangmenggunakan rumusan Pasal 372 KUHP seperti yangdirumusankan oleh Oditur.c.