Ditemukan 2214 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-07-2014 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 358/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — SRI AYU HAYATI >< EFFENDY FERMANTO,Cs
7522
  • Menyetujui penjualan seluruh, yaitu 2.180 (dua ribu seratusdelapan puluh) saham milik PT Lautan Berlian kepada PTGoldbell Nusantara;b. Menyetujui perubahan pemegang saham, menjadi :1. Tuan Mimi Gunawan Thamrin sebanyak 2.180 (dua ribu seratusdelapan puluh) saham;2. PT Goldbell Nusantara sebanyak 2.180 (dua ribu seratus delapanpuluh) saham;3. PT Dwikartika Lestari sebanyak 2.180 (dua ribu seratus delapanpuluh) saham;4. Tuan Effendi Fermanto sebanyak 1.460 (seribu empat ratus enampuluh) saham;5.
Register : 21-07-2014 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 358/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — SRI AYU HAYATI >< EFFENDY FERMANTO,Cs
8122
  • Menyetujui penjualan seluruh, yaitu 2.180 (dua ribu seratusdelapan puluh) saham milik PT Lautan Berlian kepada PTGoldbell Nusantara;b. Menyetujui perubahan pemegang saham, menjadi :1. Tuan Mimi Gunawan Thamrin sebanyak 2.180 (dua ribu seratusdelapan puluh) saham;2. PT Goldbell Nusantara sebanyak 2.180 (dua ribu seratus delapanpuluh) saham;3. PT Dwikartika Lestari sebanyak 2.180 (dua ribu seratus delapanpuluh) saham;4. Tuan Effendi Fermanto sebanyak 1.460 (seribu empat ratus enampuluh) saham;5.
Register : 27-06-2009 — Putus : 23-11-2009 — Upload : 31-07-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.Bpp
Tanggal 23 Nopember 2009 — 1. Hj. ANDI SJAHIRASYAD alias Hj. A. SYAHIRAHSYAD 2. Hj. A. LIESYAH 3. Hj. A. HABIBASAH alias Hj. A. HABIBAHSYAH SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI PARA PENGGUGAT. M E L A W A N PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA SEBAGAI TERGUGAT I NY. LISTY SUTIANI HARTANTO SEBAGAI TERGUGAT II. RUSMIN SUKARDI alias R. SUKARDI SEBAGAI TERGUGAT III. 4. RACHMAD SUKARDI alias R. SUKARDI DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT IV. 5. HA. H A M I D, SEBAGAI TERGUGAT V. 6. BAMBANG KARYONO RIYADI, SH SEBAGAI TERGUGAT VI. 7. Ny. SUMARDLAH ORIANA ROOSDILAN, SH SEBAGAI TERGUGAT VII. 8. LURAH MANGGAR SEBAGAI TERGUGAT VIII. 9. CAMAT BALIKPAPAN TIMUR SEBAGAI TERGUGAT IX.10. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq. MENTERI DALAM NEGERI di Jakarta cq. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR di Samarinda cq. WALIKOTA BALIKPAPAN, SEBAGAI TERGUGAT X. 11. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakartaa cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di Jakarta cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR di Samarinda cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT XI.
12830
  • pada scorang WNA keturunanCina/Thionghoa yang berdomisili di Pandansari bernama EBOK, yang jugasekaligus sebagai buruh lepas, tetapi bukan scorang Pengusaha Swasta Nasionalsebagaimana yang diuraikan dalam Akta Jual Beli No. 25/CBT/ 1973Jual beli terjadi pada tanggal 5 September 1973, padahal sebagaimana telah ParaPenggugat uraikan pada point 4 s.d. 6 posita gugatan Para Penggugat ini, orangtua Para Penggugat sedang tidak berdomisili di Balikpapan, karena berangkat keTanjung Balai Karimun (Riau Lautan
Register : 10-09-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
JOHNSON DALISANG TELLING,DKK
Tergugat:
PT. PERTAMINA Persero
196114
  • Bahwa pengabdian PARA PENGGUGAT yang sudah berpuluh tahunmeninggalkan keluarga terombang ambing di lautan lepas mengorbankanjiwa dan raga,maka sudah sepatutnya di hari senja nya mereka PARAPENGGUGAT mendapatkan hak haknya sebagaimana yang telah di aturdalam undang undang;Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan HubunganIndustrial dalam hal ini Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :TUNTUTANDalam Pokok Perkara1;
Register : 05-06-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 24-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 77/ G/ LH/ 2017/ PTUN-MDN
Tanggal 7 Desember 2017 — PENGGUGAT : YAYASAN PENCINTA DANAU TOBA (YPDT) LAWAN TERGUGAT : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN, CS
159205
  • Artha Lautan Mulya, Lokasi Kegiatan Usaha di Desa TigarasKecanmatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, bulan Februari2012 (Bukti T.Il.Int1) ;2.Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu danPenanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor188.45/503/650/IUP/ BPPTPM/2014, tentang Izin UsahaPerikanan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan PerijinanTerpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun tanggal 28Agustus 2014 (Bukti T.ll.Int 2) ;3.
Register : 25-07-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN BATAM Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum:
SAMUEL PANGARIBUAN,SH
Terdakwa:
HENDRA SETIADI Alias BOMBOM
6520
  • Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai PetugasKesyahbandaran yaitu melakukan pemeriksaan terhadap persyaratanHalaman 81 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btmkelaik lautan kapal dan pemberian SPB, melakukan pemeriksaanterhadap persyaratan pengawakan kapal, melakukan pemeriksaanterhadap keabsahan dokumen kapal, mengawasi pelaksanaanpemeriksaan terhadap dokumen kapal tiba dan kapal berangkat,memantau pelaksanaan pengawasan tertib bandar dan tertib layar; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Penggelapan
    Pelnas Pacific Ferry Lines yang beradadi Pelabuhan Batam Center yang menyerahkan kepada saksi MEILANselaku Pemeriksa Kelayakan Lautan Kapal yang digunakan sebagaisalah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;Bahwa alasan Saksi menanyakan terkait pembayaran VTS kepadaterdakwa tersebut yaitu karena saksi PURJIANTO Als PURmengatakan bahwa selama ini yang menerima uang dari perusahaanuntuk dilakukan pembayaran Jasa VTS adalah terdakwa; Bahwa sepengetahuan Saksi biaya Jasa VTS (Vessel Traffic
Register : 27-02-2012 — Putus : 12-07-2012 — Upload : 11-09-2012
Putusan PN AMBON Nomor 09/PID.SUS/2012/PN.AB
Tanggal 12 Juli 2012 — LORENS DUMGAIR;
12739
  • meskipun bahanbahan itu belum terpakai Ssemuanya dansementara tersimpan di balai Desa Rebii ;Menimbang, bahwa kerugian negara sejumlah Rp. 124.192.000,sebagaimana pendapat ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, hanyalahdikarenakan mendasarkan diri pada RKA semata dan lebih khusus lagihanya melihat pembangunan jembatan tambatan perahau dan rehab BalaiDesa ;Menimbang, bahwa selain itu melihat lokasi desa rebi jauh terletakdi pelosok kepulauan Aru, dari ibu kotanya Dobo masih harus menempuhjalan menyeberangi lautan
Register : 11-06-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN AMBON Nomor 212/Pid.B/2020/PN Amb
Tanggal 23 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.AWALUDIN, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
3.AUGUSTINA I.P. UBLEEUW, S.H
Terdakwa:
SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON
234122
  • Litamaputty, dan sayamenanyakan kepada ketiga Terdakwa, bikin apa disini, dan dijawab olehSimon Taihitu dan Johanis Pattiasina menjawab, kami minta kedaulatanMaluku dan pertanyakan para tahanan RMS yang ditahan diNusakembangan dan lapas lainnya agar dibebaskan.Bahwa Terdakwaterdakwa ini melakukan pembrontakan.BahwaTerdakwaterdakwa ini membawa Bendera empat warna(Bendera RMS), ada juga 1(satu) buah masker kain yang dijahit benderaRMS , 1 (satu) Unit Handphobe milik Abner Litamahuputty.Bahwa Biru artinya lautan
Register : 21-07-2014 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 358/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — SRI AYU HAYATI >< EFFENDY FERMANTO,Cs
6418
  • Menyetujui penjualan seluruh, yaitu 2.180 (dua ribu seratusdelapan puluh) saham milik PT Lautan Berlian kepada PTGoldbell Nusantara;b. Menyetujui perubahan pemegang saham, menjadi :1. Tuan Mimi Gunawan Thamrin sebanyak 2.180 (dua ribu seratusdelapan puluh) saham;2. PT Goldbell Nusantara sebanyak 2.180 (dua ribu seratus delapanpuluh) saham;3. PT Dwikartika Lestari sebanyak 2.180 (dua ribu seratus delapanpuluh) saham;4. Tuan Effendi Fermanto sebanyak 1.460 (seribu empat ratus enampuluh) saham;5.
Register : 19-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 116/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 14 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Megatop Inti Selaras Diwakili Oleh : PT. Megatop Inti Selaras
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
275390
  • Jika diperhitungkan harga tanah permeter Rp 10.000 /m3 maka kerugian karena pengerukan tanah sebesarRp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar Rupiah per M3);Bahwa karena pengerukan yang dilakukan Tergugat potensialmenimbulkan lebih mudah terkena abrasi (pengikisan tanah olehgelombang lautan) maka Penggugat potensial dirugikan karenakemungkinan tanah Penggugat akan bisa tenggelam semua dankarenanya Penggugat memperhitungkan kerugian Penggugat sebesarRp 100.000.000.000,00 (Seratus milyar Rupiah).Bahwa
    Terbanding, untuk itu terbanding mempunyal legal stading yang telahsesua/ dengan kententuan hukum untuk melakukan Gugatan perkara a quo;Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menentukan kerugian dan Terbandingadalah telah sesuai dan benar, hal mana penentuan tersebut telah dijelaskan secara nncioleh majelis hakim tingkat pertama pada putusannya, terkait dengan Perhitungan dari49,000 M2 adalah perhitungan yang tepat sebab lahan yang dikeruk dan di alinkan fungsidan bentuknya dari daratan dan menjadi lautan
Register : 15-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tbk
Tanggal 8 Agustus 2019 — AMALIA SARI.SH TERDAKWA DESENDI MARIO ANGGA alias RIO bin ROBERT
11531
  • LINTAS LAUTAN SAMUDRA;----------------------------------------------------------------------30. 2 (dua) lembar Perjanjian Kerja Laut yang diterbitkan oleh PT. GLOBAL MARINE;--------------------------------------------------------------------------------------31. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyalur Nomor : 4/1/SKP/2017 PT. PRAYASA INDO MITRA SARANA;----------------------------------------------------32. 1 (satu) lembar lampiran surat Sarana dan Fasilitas Penyalur PT.
Register : 26-09-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 596/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 4 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : KOPERASI PENGUSAHA ANAK NEGERI
Terbanding/Tergugat : PT.PERTIWI LESTARI
5418
  • Gambaran kenyataan tersebut kini telahberkesesuaian dengan apa yang terkandung dalam makna lagunasional ciptaan Ismail Marzuki, Ibu Pertiwi yang merupakanpersonifikasi nasional dari Indonesia atau negara yang pada intinyamemaknai hutan, gunung, sawah, lautan merupakan simpanankekayaan dan sebagai harta pusaka untuk nusa dan bangsa, yangsewajibnya ikut dilestarikan bukan untuk di tebang dan dihancurkanhanya demi meraup sebesarbesarnya keuntungan bagi segelintirpihak saja (kaum pemodal dan konglomerat
Register : 28-12-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps
Tanggal 9 Februari 2017 — ARUM ANDARWATI melawan PT AMANDA PRAMUDITA HARD ROCK HOTEL BALI
105216
  • bertujuan kemakmuranperseorangan / dirinya sendiri (hanya pemilikperusahaan) tidak untuk orang lain,Perusahaan Hindia Belanda berusaha menghapusjiwa pedagang bangsa Indonesia denganmenjadikan sebagai bangsa petani melalui tanampaksa agar perdagangan dikuasai oleh Perusahaanhindia belanda, nenek moyang kita meningalkan pesandengan kehalusan budi bahasanyaNenek moyangku seorang pelaut , Luas wilayah dari timur ke barat 5.100 km, dariutara ke selatan 1.888 km, dengan pulausebanyak 17,408 pulau , 60 % lautan
Register : 13-08-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 155/PID.B/2013/PN.TPI
Tanggal 21 Nopember 2013 — - Rachmad Kurniawan Bin Ngadiman Als Wan (Terdakwa 1) - Wahid Sutrisno Bin Taryani (Terdakwa 2) - Uden Ali Bin Ali (terdakwa 3) - Uskat Alzami Bin Abdul Kadir (Terdakwa 4) - Herman Bin Ersan (Terdakwa 5) - Hasbullah Bin Tabi (Terdakwa 6) - Safiri Bin Samsu (Terdakwa 7) - Zul Azman Bin Lafani (Terdakwa 8) - Tamat Bin Saman (Terdakwa 9) - Marzuki Bin Lambuo (Terdakwa 10) - Arman Bin Arda (Terdakwa 11) - Rudi Bona Huta Sagala, SH.MH (JPU)
16384
  • ZAFIRAH, yang berbendera Malaysia;Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan terdakwa WAHID karenadikenalkan oleh BOY (Dpo) di Jodoh kota Batam sekira Bulan Mei2012, yang awalnya terdakwa diajak oleh BOY (Dpo) untukmengambil dan membeli minyak di OPL sekira bulan Juli 2012 diJodoh kota Batam namun tidak terlaksana dan akhir bulan Oktober2012 terdakwa diajak kembali oleh BOY (Dpo) untuk melakukanperompakan kapal besi dan kapal besar di lautan Natuna, dan sesuaipenyampaian BOY (Dpo) bahwa kapal yang akan
Register : 24-05-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN BATAM Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 4 Januari 2022 — Penggugat:
Yani Yunus
Tergugat:
Sujanto Priera
388556
  • Penggugat sengajatidak menerangkan bahwa kapal yang disewa oleh Tergugat telahmengalami karam di tengah lautan pada masa sewa kapal time charterbulan kedua;Halaman 9 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN BtmBahwa sebagaimana dalam Pasal 3 Perjanjian Time Charter No. 16/TCMM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERAHI/XII/2019 tertanggal 9 Desember2019 diterangkan status dan masa sewa selama 3 bulan terhitung sejakditandatanganinya Berita Acara On Hire.
Register : 23-10-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 09-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 644/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 5 Desember 2017 — IVAN ROBERT JON SCHULZ CS >< PT.SAC NUSANTARA CS
185159
  • mereka sebagai ahli waris yang sah Alm RudyMax Gustav Schulz, akibat Para Tergugat dan Hakim ditingkatpertama tersebut mengatas namakan Hukum dan KeadilanBerdasarkan Rasio prostituting justice based on truth " tersebut,malahan dicampakkan mereka sebagai ahli waris masih hidup dalamkesedihan dan kelumpuhan oleh belenggu degragrasi dan rantaidiskriminasi sebagai sesama anak kandung/ahli waris Alm Rudy MaxGustav Schulz, sehingga mereka Para penggugat tinggal dipulaukesepian dan kemiskinan ditengah lautan
Putus : 16-08-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 16 Agustus 2017 — 1. KASIMAN BERUTU,SE,AK,M.Si 2. SUKARDI MH PURBA,ST 3. SRI MULYANI,ST
211308
  • LAUTAN JAYA PRATAMA 17 November 2012 09:53 CV.LOBAK JAYA17 November 2012 09:56 CV. WESPANDEL GROUP17 November 2012 11:43 CV. ABADI KARYA17 November 2012 11:51 CV. ARAS BINA ENERGI18 November 2012 16:26 PT. PLANIT ANGKASA LUAR19 November 2012 10:44 S e Nl o aoCV. PAUSOAN19 November 2012 15:15 PT. PUNCAK GUNUNG SINAI 20 November 2012 09:22 Halaman 24Putusan Perkara No. 26/Pid.Sus. TPK/2017/PN Mdn 12PT. SANTA BIMA NAGASAKI20 November 2012 09:23 13 CV. SINERGIASA MAKMUR20 November 2012 11:52 3.
    LAUTAN JAYA PRATAMA 17 November 2012 09:535 CV. LOBAK JAYA 17 November 2012 09:566 CV. WESPANDEL GROUP 17 November 2012 11:437 CV. ABADI KARYA 17 November 2012 11:518 CV. ARAS BINA ENERGI 18 November 2012 16:269 PT. PLANIT ANGKASA LUAR 19 November 2012 10:4410 CV. PAUSOAN 19 November 2012 15:1511 PT. PUNCAK GUNUNG SINAI 20 November 2012 09:2212 PT. SANTA BIMA NAGASAKI 20 November 2012 09:2313 CV. SINERGIASA MAKMUR 20 November 2012 11:52 3.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014
302121
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • publik untuk memenuhikebutuhan dasar warga negara.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenaijenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan UrusanPemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warganegara secara minimal.Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnyadisebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untukmembahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerahprovinsi yang memiliki karakteristik secara geografis denganwilayah lautan
    PRESIDENREPUBLIK INDONESIA20Ayat (2)DAU bagi Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan yangdiperoleh dari penghitungan luas wilayah lautan termasukuntuk Daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi yangBerciri Kepulauan dengan proporsi 30 % (tiga puluh persen)untuk Daerah Provinsi yang bBerciri Kepulauan dan70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah kabupaten/kotadalam Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan tersebut.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Pasal 30Cukup
Register : 11-04-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN AMBON Nomor 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB
Tanggal 3 Oktober 2014 — Drs. IRWAN PATTY, Msi
9646
  • Aseng untuk kebutuhan kapal inspeksi di wilayah Maluku terrsebut mampu mengarungidan mampu melayani kebutuhan masyarakat melalui jalur lautan ; Bahwa untuk kapal bisa berlayar yang diperlukan pemasangan mesin harus dilakukan setelahpekerjaan 30%, pertama itu badan kapal sudah harus selesai kemudian mesin terpasangditambah dengan as dan balingbaling, stir kemudian instrument mesin, alat navigasiwalaupun belum fisihing tapi kalau semua itu ada, kapal sudah bisa berlayar ; Bahwa mesin belum bisa diujicobakan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
1109269
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • publik untuk memenuhikebutuhan dasar warga negara.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenaijenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan UrusanPemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warganegara secara minimal.Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnyadisebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untukmembahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerahprovinsi yang memiliki karakteristik secara geografis denganwilayah lautan
    PRESIDENREPUBLIK INDONESIA20Ayat (2)DAU bagi Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan yangdiperoleh dari penghitungan luas wilayah lautan termasukuntuk Daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi yangBerciri Kepulauan dengan proporsi 30 % (tiga puluh persen)untuk Daerah Provinsi yang bBerciri Kepulauan dan70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah kabupaten/kotadalam Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan tersebut.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Pasal 30Cukup