Ditemukan 2248 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-08-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 02-01-2015
Putusan PA DEMAK Nomor 1213/Pdt.G/2014/PA.Dmk. Tanggal 22 Desember 2014 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
16 — 0
16 — 0
liOri0s1360sImult1widctlpartIhyphtx8505tlhyphtx8760wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid9518 rtlchfcs1afOafs24 ltrchfcsO insrsid9518 rtlchfcs1 af1afs24ltrchfcsO f1insrsid95 18charrsid9518 Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan yangdikemukakan para terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam pembelaan/pleedoi yang memohonagar para terdakwa dibebaskan karena tidak terpenuhinya unsurunsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, dalam hal iniMajelis Hakim tidak sependapat karena hal tersebut adalah murni penilaian Penasihat Hukumsecara subyektif, parsial
Register : 20-11-2013 — Putus : 25-05-2014 — Upload : 28-03-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 25/Pdt.G/2013/pn.kTL Tanggal 25 Mei 2014 — GUNAWAN THAMRIN - BUN HIAN LIE
94 — 16
94 — 16
Menimbang, bahwa sebelum mepertimbangkan persoalan diatas, Ketua Majelisterlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak,baik pihak para Penggugat maupun pihak para Tergugat; 149Menimbang, bahwa karena para pihak baik para penggugat maupun para tergugat,telah mengajukan beberapa buah bukti yang terdiri dari surat surat dan keterangan parasaksi, maka Ketua Majelis akan menilai bukti tersebut dalam korelasi dan perseuaiannyadengan bukti lainnya, tidak secara tunggal atau parsial
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 55/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn Tanggal 13 Oktober 2016 — - HARLAN BATUBARA, S.H
179 — 514
179 — 514
Pemimpin Cabang RAHMAT LUBIS dengan lampiran :a. 1 (satu) lembar Photocopy informasi data financial kat atas nama nasabahAHMAD DURONI NASUTION.b. 1 (satu) lembar Photocopy surat Pls Pimpinan Cabang Bank SumutPanyabungan Nomor : 188/KC14APK/L/14 tanggal 28 Maret 2014 Hal.Persetujuan Penghapusan Hak tanggungan sebahagian (Roya Parsial).11) Telah dilakukan penyitaan Barang bukti dari Saksi NURUL HUDA, S.Sos, al : 1 (satu) Unit GPS warna hitam dan abuabu merek Garmin Type 76 CSx.Dikembalikan kepada yang
Persetujuan PenghapusanHak tanggungan sebahagian (Roya Parsial).11) Telah dilakukan penyitaan Barang bukti dari Saksi NURUL HUDA, S.Sos, al :1 (satu) Unit GPS warna hitam dan abuabu merek Garmin Type 76 CSx.Dikembalikan kepada yang berhak.Barang bukti dari Saksi ASMARA HADI LUBIS ;Hal 247Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.55/Pid.SusTP K/2016/PN Mdn1 (satu) Unit Mobil Double Cabin Mitsubishi Strada warna merah Metalic denganNomor Polisi BB 8275 RI;1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih
Persetujuan PenghapusanHak tanggungan sebahagian (Roya Parsial).11) Telah dilakukan penyitaan Barang bukti dari Saksi NURUL HUDA, S.Sos, al :1 (satu) Unit GPS warna hitam dan abuabu merek Garmin Type 76 CSx.Dikembalikan kepada yang berhak.Barang bukti dari Saksi ASMARA HADI LUBIS ;1 (satu) Unit Mobil Double Cabin Mitsubishi Strada warna merah Metalic denganNomor Polisi BB 8275 RI;1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan les kombinasi biru putih,Nopol BB 2570 FS;1 (satu) Buah Buku
Register : 22-08-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn Tanggal 20 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Ingan Malam Purba, SH
Terdakwa:
NURHADI
215 — 97
Ingan Malam Purba, SH
Terdakwa:
NURHADI
215 — 97
Metode Penghitungan Parsial Loss : penghitungan kerugianHalaman 56 dari 127Putusan Perkara No. 47/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mdnyang terjadi karena Hilangnya Keuangan Bank Syariah MandiriCabang Medan Gajah Mada sebesar nilai Sisa PokokPembiayaan Mudharabah yang tidak dikembalikan nasabah danb.
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2015/PTUN.JKT Tanggal 23 Juni 2016 — PT. ERA SISTEM INFORMASINDO ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
162 — 82
162 — 82
melalui delegasi, kecuali ditentukan laindalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa menurut hakim anggota Il, ketentuanPasal 13ayat (5) tersebut di atas bersifat umum dan tidak khusus ditentukankewenangan yang bagaimana yang dapat digunakan sendiri olen delegansdan kapan wewenang tersebut dapat digunakan sendiri oleh de/legans,namun yang dapat diketahui secara pasti bahwa wewenang yang dapatdigunakan sendiri adalah wewenang yang utuh, bulat dan penuh tidakwewenang yang sebagiansebagian atau parsial
Register : 26-08-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 450/PDT.G/2016/PN.JKT.PST Tanggal 3 Mei 2017 — PT. INTI JAYA SENTOSA X PT. SUN NGAI INDUSTRY
112 — 32
112 — 32
Pihak Pertama mengkonfirmasi bahwapengiriman bisa dilakukan secara parsial sesuai dengan permintaanPihak Kedua..
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn Tanggal 13 Oktober 2016 — - Drs. JUL ALIKAN SIREGAR
91 — 38
91 — 38
Pemimpin Cabang RAHMAT LUBISdengan lampiran :a. 1 (satu) lembar Photocopy informasi data financial kat atas namanasabah AHMAD DURONI NASUTION.b. 1 (satu) lembar Photocopy surat Pls Pimpinan Cabang Bank SumutPanyabungan Nomor : 188/KC14APK/L/14 tanggal 28 Maret 2014 Hal.Persetujuan Penghapusan Hak tanggungan sebahagian (Roya Parsial).11) Telah dilakukan penyitaan Barang bukti dari Saksi AMIR SALEH LUBIS,S.Pd., al : Uang tunai sebesar Rp.31.600.000, (tiga puluh satu juta enam ratus riburupiah) terdiri
Pemimpin Cabang RAHMAT LUBIS dengan lampiran :a. 1 (satu) lembar Photocopy informasi data financial kat atas nama nasabahAHMAD DURONI NASUTION.b.1 (satu) lembar Photocopy surat Pls Pimpinan Cabang Bank SumutPanyabungan Nomor : 188/KC14APK/L/14 tanggal 28 Maret 2014 Hal.Persetujuan Penghapusan Hak tanggungan sebahagian (Roya Parsial).11) Telah dilakukan penyitaan Barang bukti dari Saksi AMIR SALEH LUBIS,S.Pd., al: Uang tunai sebesar Rp.31.600.000, (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)terdiri
Register : 13-03-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pps Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
GATH HAMIT
Tergugat:
1.PT. CITRA ARGO ABADI
2.KEPALA DESA LAWANG URU
149 — 57
GATH HAMIT
Tergugat:
1.PT. CITRA ARGO ABADI
2.KEPALA DESA LAWANG URU
149 — 57
Bahwa Tergugat menolak tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 8,Penggugat dengan serampangan mengutip secara parsial ketentuan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahjo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai dalil untukmembenarkan penguasaan dengan alas hak Surat Pernyataan tanggal 06 Juni2009 tersebut.
Register : 10-11-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1308/Pid.B/2017/PN Bdg Tanggal 15 Agustus 2018 — FRANS LEONARDI
1016 — 1457
1016 — 1457
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa unsur ini merupakan rangakaian unsur alternatif,sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur saja yang secara parsial makaharuslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;Menimbang, bahwa unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atauperbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau
tersebut dapat digagalkan; Halaman 195 dari 212 halaman, Putusan Nomor 1308/Pid.B/2017/PN.Bdg.Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan eksportasi tersebut dapatdigagalkan, maka belum/tidak terjadi kerugian negara;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsur pada Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini merupakanrangakaian unsur alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur sajayang secara parsial
Putus : 20-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. AYUSARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI (T1)
520 — 577 — Berkekuatan Hukum Tetap
520 — 577 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal berdasarkan ketentuan Poin 02Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunan tambahan) Juklak KUR MoUIll November 2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahanminimal sebesar 30% dari maksimum kredit, sedangkan di dalam JuklakKUR Pola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha danobjek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindaksebagai avalis parsial dan rekomendator, mitra (petani/peternak atau endHal. 10 dari 422 hal. Put.
Padahal berdasarkan ketentuan Poin 02Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunan tambahan) Juklak KUR MoUIll November 2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahanminimal sebesar 30% dari maksimum kredit, sedangkan di dalam JuklakKUR Pola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha danobjek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindaksebagai avalis parsial dan rekomendator, mitra (petani/peternak atau enduser) harus menyerahkan agunan tambahan minimal 30% dari fasilitaskredit
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sim Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SUMARDI Als SULENG
46 — 5
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SUMARDI Als SULENG
46 — 5
menghibahkannya, menukarkannya, dan lainsebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu;Halaman 103 dari 111 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN SimMenimbang, bahwa kualifikasi unsur ini disusun dalam pola yang bersifatalternatif, yaitu pilihan dalam hal cara bagaimana mewujudkan delik, yang dalam halini kesemuanya mengarah pada terbentuknya perbuatan/delik dalam klasifikasipenggelapan dalam jabatan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan(cara dilakukan perbuatan) secara parsial
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sim Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SARJAN
50 — 6
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SARJAN
50 — 6
menghibahkannya, menukarkannya, dan lainsebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu;Menimbang, bahwa kualifikasi unsur ini disusun dalam pola yang bersifatalternatif, yaitu pilihan dalam hal cara bagaimana mewujudkan delik, yang dalam halini kesemuanya mengarah pada terbentuknya perbuatan/delik dalam klasifikasiHalaman 103 dari 111 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Simpenggelapan dalam jabatan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan(cara dilakukan perbuatan) secara parsial
Putus : 19-10-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950 K/PDT/2016 Tanggal 19 Oktober 2017 — MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT (MENKO KESRA. RI) VS HIBANI, dkk.
452 — 342 — Berkekuatan Hukum Tetap
452 — 342 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerugian Hak dan Kewenangan Konstitusional tersebut bersifatspesifik dan actual setidaktidaknya bersifat parsial yang berdasarkanpenalaraan yang wajar dipastikan terjadi;d. Ada hubungan kausal antara kerugian hak dan kewenangankonstitusional Penggugat GPK dengan kerusuhan Tahun 1999 di MalukuMaluku Utara tersebut:e.
Upload : 09-09-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2020/PT DPS 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia â Direktorat Jenderal Pajak â Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. dkk
melawan
Ir. I Gede Agus Hardiawan,
134 — 113
134 — 113
Bahwa sebagai penyidik seharusnya paham benarperkara yang akan diperiksanya secara integral dan komprehensifmencakup peraturan perundangundangan yang relevan berkaitansatu sama lain, bukan secara sepihak atau parsial saja.Halaman 116 dari 138 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT DPS22. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya mengenai unsurkesalahan Para Pembanding/Para Tergugat, yang dapat ParaPembanding/Para Tergugat jelaskan sebagai berikut:a.
Register : 26-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi
- Ir. TANGGUL PRIMANDARU
191 — 82
191 — 82
PPHP mengumpulkan dokumendokumen dansyaratsyarat, kemudian Tim PPHP melakukan pengecekan fisik dan MembuatBenta Acara Penerima Hasil pekerfaan ; > Bahwa sepengetahuan saksi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sudahditandatangani pada saat pekerjaan belum selesai 100% ; > Bahwa sepengetahuan saksi Yusuf Mirand sebagai General Manager pernahmengundang PPHP untuk rapat dalam rangka penandatanganan Berita AcaraSerah Terima Hasil Pekerjaan ; > Bahwa sepengetahuan saksi PPHP tidak bisa bekerja parsial
Putus : 20-11-2013 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1973 K/Pdt/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 — PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. PT. TELEKOMUNIKASI SELULARPT. TELEKOMUNIKASI SELULAR ; BADAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGUSAHA WARTELKOM INDONESIA, dkk
248 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
248 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalam bukunya berjudulHukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman:518519, juga menyatakan:Hakim dalam memikulkan pembebanan pembuktian harusbersikap:e Adil, sesuai prinsip fair trial, dane tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapiimparsialitas;Hakim tidak boleh merugikan kepentingan salah satu pihak,tetapi secara bijaksana membaginya sesuai dengan sistemhukum pembuktian dengan cara memberi perhitungan yangsama kepada pihak yang berperkara.
Register : 07-07-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 173-K/PM II-08/AD/VII/2014 Tanggal 4 Desember 2014 — sertu, AHMAD FAROQ, Cs 1 Org
160 — 64
160 — 64
Pada eksplorasi terhadap saraf radialisditemukan laserasi (=ruptur=robekan) parsial dari saraf radialis dan dilakukan repair sertabonegraftfragmen tulang yang hilang serta dilakukan pemasangan drain luka dan penjahitanluka.5) Pada tanggal 19 Juli 2013 dilakukan eksplorasi 2 (dua) buah luka pada daerah dadakanan bawah bagian samping setinggi sela iga 910. Luka hanya sampai di sub kutis (dibawah kulit), idak tembus otot. Tindakan dilakukan oleh dr. Henry Kolondang, Sp.
Register : 27-12-2016 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb Tanggal 10 Mei 2017 — Hj. YUNINTA ASMARA Binti Drs. Zahifni Ishak
117 — 46
117 — 46
sendiri;Bahwa memperkaya atau menguntungkan: Tujuan pasal 2 adalah Secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi;Bahwa memperkaya dapat secara langsung maupun tidak langsung adayurisprudensi memperkaya termasuk membayar hutang, jalanjalan ke luarnegeri; secara langsung memperkaya bisa membayar hutang atau bisa jalanjalan, Yang dimaksud dalam undangundang: menjadikan orang kayamenjadi bertambah kaya;Bahwa Pasal 3 : Kedudukan itu harus dibuktikan: tidak bisa dipandangsecara parsial
Register : 19-02-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg Tanggal 30 Juni 2016 — DENNY REMIEFAN S.Kep, M.Si Bin SAIPUL ANWAR ( Terdakwa)
134 — 49
134 — 49
Ariantho Sidasuha Purba, SP.Pd ini tidak dinilaisebagai suatu pendelegasian wewenangnya sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK), karena pendelegasian wewenang tidak dapat dilakukansecara parsial. Dalam konteks ini, Saksi dr. Ariantho Sidasuha Purba, SP.
Register : 15-05-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 14/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG Tanggal 9 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : KHUSNUL FUAD, SH.
Terbanding/Terdakwa : FREDIK OEMATAN, S.H.
165 — 223
Terbanding/Terdakwa : FREDIK OEMATAN, S.H.
165 — 223
empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) dengan perhitungan nilai pembayaran Rp2.788.669.648,(dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enamratus empat puluh delapan rupiah) dikurangkan dengan bobot pekerjaan 81,23% sejumlah Rp2.573.227.045,;Menimbang, bahwa perhitungan kelebihan pembayaran sebagaimanapertimbangan diatas, adalah dihitung secara keseluruhan dari penCairan pembayaran uang muka, termin dan termin Il, tidak dihitung secara parsial