tersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara antaralain sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 Menteri Keuangan RI menerbitkan PeraturanNomor: Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi khususTambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015, Pasal 1ayat (2) yaitu Dana Alokasi Knusus Tambahan Pendukung Program PrioritasKabinet Kerja yang selanjutnya disebut DAK Tambahan P3K2 adalah DanaAlokasi Knusus Tambahan yang dialokasikan berdasarkan kriteria knusus dankriteria tekhnis

berikut: Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 Menteri Keuangan RI menerbitkan PeraturanNomor: Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi khususTambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015, Pasal 1ayat (2) yaitu Dana Alokasi Knusus Tambahan Pendukung Program PrioritasKabinet Kerja yang selanjutnya di sebut DAK Tambahan P3K2 adalah DanaAlokasi Knusus Tambahan yang dialokasikan berdasarkan kriteria knusus danHalaman 11 dari 44 halaman, Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2019/PT.Mndkriteria tekhnis

Nomor 1731 K/Pdt/2017Bahwa Judex Facti tidak jelas dan atau kabur dalam pertimbangan hukumnyasehingga tidak menunjukkan kepastian hukum;Bahwa walaupun secara tekhnis umum handphone dengan nomor simcardyang terdaftar sebagai sarana internet banking bukan satusatunya alat yangdapat digunakan untuk membobol rekening nasabah, namun Judex Facti dalampertimbangan hukumnya telah menyebut:Menimbang, bahwa walaupun secara tekhnis handphone dengan nomorsimcard yang terdaftar sebagai sarana internet banking

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Mengadakan penilaian administrasi tekhnis dan penilaian harga sertamengusulkan calon pemenang atau membuat Berita Acara Negosiasi ;6. Membuat laporan hasil pelelangan kepada Bupati Rokan Hulu ;Namun terdakwa justru menugaskan kepala seksi Cipta Karya yaituA. RIZAL, BE untuk melaksanakan tugastugas kepanitiaan tersebutpadahal A. RIZAL, BE tidak termasuk anggota Panitia PembangunanRSUD, Rumah Jabatan dan Pembangunan Pelayanan Sarana Air BersihPasir Pengaraian ;Selanjutnya terdakwa Ir. EH.

Mengadakan penilaian administrasi tekhnis dan penilaian harga sertamengusulkan calon pemenang atau membuat Berita Acara Negosiasi.6. Membuat laporan hasil pelelangan kepada Bupati Rokan Hulu.Namun terdakwa justru menugaskan Kepada Seksi Cipta Karya yaituA. RIZAL, BE untuk melaksanakan tugastugas kepanitiaan tersebutpadahal A. RIZAL, BE tidak termasuk anggota Panitia PembangunanRSUD, Rumah Jabatan dan Pembangunan Pelayanan Sarana Air BersihPasir Pengaraian ; Selanjutnya terdakwa Ir. EH.

kepada CV Scientia Pelitaadalah setoran PPn cicilan Proyek Pembangunan RSUD Kelas CKabupaten Rokan Hulu ;SP (setoran pajak) adalah setoran PPh cicilan proyek pembangunanRSUD Kelas C Kabupaten Rokan Hulu ;Undangundang Nomor : 1/TBPK/PPF/CKRohul/2002 ;Berita acara tim bimbingan pelaksanaan kegiatan proyek pembangunanRSUD Kabupaten Hulu tahun anggaran 2002 Nomor : 01/DA/TBPK/PPF/XII/ 2002 ;Berita acara rapat lapangan tanggal 20 Desember 2002 ;Evaluasi rekayasa lapangan dan persiapan daftar justifikasi tekhnis

No. 1828 K/Pid/2005154.155.156.15/7.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.Undangundang Nomor : 1/TBPK/PPF/CKRokan/2002 ;Berita acara TIM bimbingan pelaksanaan kegiatan proyek pembangunanRSUD Kabupaten Hulu tahun anggaran 2002 Nomor : 01/DA/TBPK/PPF/XII/2002 ;Berita acara rapat lapangan tanggal 20 Desember 2002 ;Evaluasi rekayasa lapangan dan persiapan daftar justifikasi tekhnis Nomor :03/FAP/CkRohul/2002 ;Hasil penelitian kontrak pekerjaan pembangunan rumah sakit Nomor : 02/

Scientia Pelitaadalah setoran PPn cicilan Proyek Pembangunan RSUD kelas CKabupaten Rokan Hulu ;SP (setoran Pajak) adalah setoran PPh cicilan Proyek PembangunanRSUD kelas C Kabupaten Rokan Hulu ;Undangundang Nomor : 1/TBPK/PPF/CKRohul/2002 ;Berita Acara TIM Bimbingan Pelaksanaan kegiatan Proyek PembangunanRSUD Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2002 Nomor : 01/DA/TBPK/PPF/XII/ 2002 ;Berita acara rapat lapangan tanggal 20 Desember 2002 ;Evaluasi rekayasa lapangan dan persiapan daftar justifikasi tekhnis

RUSMAWATY SIMANJUNTAK dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan a.n. DARMAN, S.Sos.

SINURAT saksi mengenalnya sejak Kegiatan tersebutdan dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun famili;Bahwa yang membuat Kontrak Nomor : 305/Disnakertransduk P3T/2016tanggal 16 Agustus 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :172/Disnakertranduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016 adalah PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) a.n. DARMAN, S.Sos.

(Syaratsyarat umum kontrak / Syaratsyarat Khususkontrak) DPA ( Daftar Pelaksanaan Anggaran ).Dokumen tersebut diserahkan ke ULP adalah dalam bentuk Hard Copydan Soft Copy.Bahwa yang membuat Spesifikasi Teknis tersebut adalah Staf Tekhnis diDisnakertransduk Provinsi Riau a.n. IWAN. (Saat ini Sdr. IWAN telahPensiun) terhadap Spesifikasi Tekhnis tersebut diketahui oleh KPA/PPKa.n.

(Kerangka Acuan Kerja) Saksi tidakmengetahuinya;Bahwa yang membuat BOQ (Bill Of Quantity) adalah Staf Tekhnis diDisnakertransduk Provinsi Riau a.n. IWAN, terhadap BOQ tersebutHalaman 127 dari 255 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN.Pbrdiketahui oleh KPA/PPK a.n. JULIANSYAH, S.Sos. Dasar / Pedomanpembuatan BOQ (Bill Of Quantity) Saksi tidak mengetahuinya;Bahwa yang membuat GAMBAR adalah Kontraktor yang dicari oleh Sadr.IWAN.

Bahwa ahli selaku ahli Tekhnis melakukan pemeriksaan dan pengukuranfisik dilapangan atas pekerjaan kegiatan Penyediaan dan PengelolaanPrasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasanTransmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. IndragiriHilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danKependudukan Provinsi Riau adalah :a. Pada tanggal 03 Oktober 2017;b. Pada tanggal 14 s/d 16 Desember 2017; dan.c.

Pada tanggal 23 Oktober 2018.Bahwa pedoman ahli melakukan pemeriksaan fisik (Audit tekhnis)terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan atas kegiatan Penyediaan danPengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomikawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab.Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danKependudukan Provinsi Riau tersebut adalah :a.

Spesifikasi tekhnis barang meliputi jenis, merk, type, danasal Negara sesuai dengan specifikasi barang yang diminta3. Brosur atau foto asli yang sesuai dengan yang ditawarkandan dilegalisir4. Surat dukungan dari pabrik atau distributor resmi untukbarang, alat yang ditawarkan bermaterai dan ditandatangani oleh Direktur atau penanggung jawab sertadistempel dengan melampirkan :a.

Astrindo Senayasa, dimana ada beberapa item specifikasi yang tidaksesuai dengan item specifikasi yang tercantum di dalam dokumen PerubahanSpecifikasi Barang di dalam HPS yang digunakan sebagai dasar evaluasi danHalaman 95 dari 312, Putusan Nomor 5 /Pid.Sus/TPK/2019/PN Pgpdokumen daftar specifikasiMultimedia, antara lain :tekhnis penawaran dariPT.

Sfesifikasi tekhnis barang meliputi jenis, merk, type, danasal Negara3. Brosur atau foto asli yang sesuai dengan yang ditawarkandan dilegalisir4. Surat dukungan dari pabrik atau distributor resmi untukbarang, alat yang ditawarkan bermaterai dan ditandaHalaman 102 dari 312, Putusan Nomor 5 /Pid.Sus/TPK/2019/PN Pgptangani oleh Direktur atau penanggung jawab sertadistempel dengan melampirkan :a.

Spesifikasi tekhnis barang/jasa2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan4.

Evaluasi teknisPada tahap ini Pokja melakukan chek terhadap :a) Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan) Sfesifikasi tekhnis barang meliputi jenis, merk, type, dan asal Negarac) Brosur atau foto asli yang sesuai dengan yang ditawarkan dan dilegalisir) Surat dukungan dari pabrik atau distributor resmi untuk barang, alat yangditawarkan bermaterai dan ditanda tangani oleh Direktur atau penanggungjawab serta distempel dengan melampirkan :a.

dapat dijatuhkanpenetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkarainiPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuklingau telahmengumumkan permohonan Pemohon dan Pemohon II tanggal 17 November2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuanpedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanitsbat nikah Pemohon dan Pemohon II, maka pemeriksaan perkara tersebutdapat dilanjutkan;Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 321/Pdt.P/2017/PA.LLGMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukanpermohonan ltsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lubuklinggau, sesuai denganketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Pengadilan Agama

., selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kepala Dinas Nomor :610/Kimpraswil/246/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang PermohonanPersetujuan Izin Prinsip Proses Penyediaan Barang/Jasa;2. Adanya surat Persetujuan Gubernur Gorontalo Ir. Fadel Mohammadmelalui disposisinya atas Telaahan Staf PLT. Kadir PU KimpraswilProvinsi Gorontalo Ir. Bonny M. Mochtar Ointu, M.Sc., Nomor : 610 /Kimpraswil/246/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang PermohonanPersetujuan Izin Prinsip Proses Penyediaan Barang/Jasa;3.

MochtarOintu, M.Sc., selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kepala Dinas Nomor :610/Kimpraswil/246/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang PermohonanPersetujuan Izin Prinsip Proses Penyediaan Barang/Jasa;2. Adanya surat Persetujuan Gubernur Gorontalo Ir. Fadel Mohammadmelalui disposisinya atas Telaahan Staf PLT. Kadir PU Kimpraswil ProvinsiGorontalo Ir. Bonny M.

Indonesia disebutkan bahwa....Halhal yangbelum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut denganKeputusan Presiden, sedangkan halhal yang bersifat rinci dan teknis kewenanganpengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;Putusan No.25/G/2013/PTUN.ABN Hal. 35 dari 52 halamanMenimbang, bahwa didalam Panduan Tekhnis

Kapolri untuk pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) sampaidengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP),penandatanganan oleh De SDM Kapolri ;3) Kapolri melimpahkan kewenangan kepada De SDMKapolri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU)ke bawah di lingkungan Mabes Polri, penandatangananoleh Karo Dalpers Sde SDM Polri;4) Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untukpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah diwilayahnya ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Panduan Tekhnis

RIZKY PRATAMA MEDIKA dengan nomor Surat Dukungan : 428/EMS/DMR/AA/SD/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012.27. 1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan Tekhnis a.n PT. AJIAGUNG LANGGENG ABADI nomor : 435/EMS/DMR/AA/SD/VII tanggal 27 Jui 2012.28. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir PO (Purchase Order) Nomor : ALA/VIII/12-00001 dari a.n. PT. AJIAGUNG LANGGENG ABADI tanggal 28 Agustus 2012.29. 1 Lembar Foto Copy Legalisir prihal Surat Konfirmasi Harga tanggal 28 Agustus 2012.

AJIAGUNG LANGGENG ABADI nomor : 268/GSJ/SP/VII/12 tanggal 27 Jui 2012.44. 1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan Tekhnis dari PT. GOLDEN STAR MEDPERDANA ke PT. AJIAGUNG LANGGENG ABADI nomor : 269/GSJ/SP/VII/12 tanggal 27 Jui 2012.45. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir PO (Purchase Order) Nomor : KP/9/12/3647 dari PT. Karya Pratama tanggal 11 September 2012.46. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Faktur penjualan kepada PT.

MEGA PRATAMA MEDICALINDO tanggal 27 Juli 2012.53. 1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan Tekhnis dari PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO tanggal 27 Juli 2012.54. 1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Penawaran harga dari PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO nomor : 0161/Gea/IX//2012 tanggal 10 September 2012.55. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir PO (Purchase Order) Nomor : ALA/IX/12-00004 dari a.n. PT.

AJIAGUNG LANGGENG ABADI nomor : 0195/MA-VII/12 tanggal 27 Jui 2012.66. 1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan Tekhnis dari PT. MATESU ABADI ke PT. AJIAGUNG LANGGENG ABADI nomor : 0195/MA-VII/12 tanggal 27 Jui 2012.67. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir PO (Purchase Order) Nomor : ALA/IX/12-00006 dari PT. AJIAGUNG LANGGENG ABADI tanggal 11 September 2012.68. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Faktur Pajak kepada PT.

AJIAGUNG LANGGENG ABADI nomor : 0747A/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 27 Jui 2012.75. 1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan Tekhnis dari PT. BINABAKTI NIAGA PERKASA ke PT. AJIAGUNG LANGGENG ABADI nomor : 0747B/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 27 Jui 2012.76. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir PO (Purchase Order) Nomor : KP/IX/12/3646 dari PT. Karya Pratama tanggal 11 September 2012.77. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Faktur penjualan kepada PT.

AJl AGUNG LANGGENG ABADI yang memenuhipersyaratan Administrasi, Tekhnis dan harga sesuai yangdipersyaratkan dalam dokumen pengadaan T.A 2012.e Bahwa saksi sebagai panitia pengadaan menggunakanpedoman Standar dokumen pengadaan secara elektronik yangdikeluarkan oleh LKPP dan ada didokumen pengadaan.e Bahwa ada bukti penilaian administrasi kualifikasi dan evaluasitekhnis serta rangking nilai penawaran yang masuk berupaberita acara evaluasi administrasi dan tekhnis Nomor : 431/ULPDinkes/Alkes/VII/2012

AJl AGUNG LANGGENG ABADI yangmemunuhi persyaratan Administrasi, Tekhnis danharga sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumenpengadaan T.A 2012.e Bahwa saksi sebagai panitia pengadaanmenggunakan pedoman Standar dokumen pengadaansecara elektronik yang dikeluarkan oleh LKPP dan adadidokumen pengadaan.

AJIAGUNG LANGGENG ABADInomor : 268/GSJ/SP/VII/12 tanggal 27 Jui 2012.3) 1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan Tekhnis dari PT.GOLDEN STAR MEDPERDANA ke PT. AJIAGUNG LANGGENG ABADInomor : 269/GSJ/SP/VII/12 tanggal 27 Jui 2012.4) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir PO (Purchase Order) Nomor :KP/9/12/3647 dari PT. Karya Pratama tanggal 11 September 2012.5) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Faktur penjualan kepada PT.

MEGAPRATAMA MEDICALINDO tanggal 27 Juli 2012.4) 1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan Tekhnis dari PT. MEGAPRATAMA MEDICALINDO tanggal 27 Juli 2012.5) 1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Penawaran harga dari PT. MEGAPRATAMA MEDICALINDO nomor : 0161/Gea/IX//2012 tanggal 10 September2012.6) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir PO (Purchase Order) Nomor : ALA/IX/1200004 dari a.n. PT.

AUIAGUNG LANGGENG ABADI nomor : 0195/MAVII/12 tanggal 27Jui 2012.4) 1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan Tekhnis dari PT. MATESUABADI ke PT. AUIAGUNG LANGGENG ABADI nomor : 0195/MAVII/12 tanggal 27Jui 2012.5) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir PO (Purchase Order) Nomor : ALA/IX/1200006 dari PT. AJIAGUNG LANGGENG ABADI tanggal 11 September2012.6) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Faktur Pajak kepada PT.

Wahana Mulia Bersama dinyatakanHal 9, put.no. 65Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.gugur pada saat evaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV. WahanaMulia Bersama tetap dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama ; Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV.Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang, makapada tanggal 12 Oktober 2011 Terdakwa Ir. HARI SUDIARTO Bin H.SUBIYANTO telah memesan barang berupa Alat Peraga SD kepadaCV.

TPK.Smg.gugur pada saat evaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV. WahanaMulia Bersama tetap dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama ; Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV.Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang, makapada tanggal 12 Oktober 2011 Terdakwa Ir. HARI SUDIARTO Bin H.SUBIYANTO, merasa mempunyai sarana dan kesempatan untukmemesan barang berupa Alat Peraga SD kepada CV.

Hal ini kemudianjuga dikuatkan dalam Buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan TeknisPeradilan Agama Edisi 2007;Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1019K/Pdt/2008 tanggal 23 Desember 2008, YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 1384/K/Pdt/2008 tanggal 7 Mei 2010yang pada intinya menyatakan "bahwa pewaris beragamaIslam, maka yang berlaku hukum waris dari pewaris yaituhukum Islam sejak diundangkannya Undangundang No. 3Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkanPasal 49 UndangUndang No. 3

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49, Pasal 50 ayat 2,Penjelasan Umum alinea 2 UndangUndang No. 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama terakhir diubah denganUndangUndang No. 50 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor1019 K/ Pdt/208 tanggal 23 Desember 2008, YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 1384/K/Pdt/2008 tanggal 7 Mei 2010dan Buku Il Pedoman Tekhnis Administrasi

Perbaikan surat gugatan dibolehkan oleh Hukum Acara Perdata,sepanjang menyangkut POSITA dan perbaikan yang dilakukan adalahmenyangkut TEKHNIS bukan substansi surat gugatan, adapun yangHalaman 12 dari 36 Putusan Nomor 364/Pdt/2020/PTMDNdimaksud dengan tekhnis surat gugatan tersebut adalah terutamamenyangkut redaksional;b.

Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 19 Mei 2014yang selanjutnya diberitanda bukti P.2;Fotocopy Surat Izin Gangguan Umum (HO) tertanggal 19 Mei 2014 yangselanjutnya diberi tanda bukti P.3;Fotocopy Surat Izin Usaha (SITU) tertanggal 19 Mei 2014 yangselanjutnya diberi tanda bukti P.4;Fotocopy Tanda daftar perusahaan perorangan tertanggal 19 Mei 2014yang selanjutnya diberitanda bukti P.5;Fotocopy Rekomendasi Kepolisian tertanggal 20 Mei 2014 yangselanjutnya diberi tanda bukti P.6;Fotocopy Surat Advis Tekhnis

Fotocopy Surat Advis Tekhnis / Rekomendasi UsahaKepariwisataan yang selanjutnya diberi tanda bukti P.7;8. Fotocopy Sertifikat Tanda bukti Hak milik bangunan yangselanjutnya diberi tanda bukti P.8;9.

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

sembilan ratus dua puluh riburupiah) tersebut dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, akan tetapi karena adanya UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal49 Ayat (3), yang menyatakan "Dana pendidikan dari Pemerintah danPemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibahsesuail dengan peraturan perundangundangan yang berlaku" danPermendiknas Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentangPetunjuk Tekhnis

sembilan ratus dua puluhribu rupiah) tersebut dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, akan tetapi karena adanyaUndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional, Pasal 49 Ayat (3), yang menyatakan "Dana pendidikan dariPemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikandalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku" dan Permendiknas Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009tentang Petunjuk Tekhnis

Bin Ismailmemberikan penjelasan tentang pengelolaan DAK Bidang PendidikanTahun Anggaran 2009, dan setelah memberi beberapa penjelasan, saksiFauzi, S.Pd meminta dan mengharuskan para Kepala Sekolah untukmenyerahkan / menyetorkan 10% (sepuluh persen) dari DAK BidangPendidikan untuk rehab fisik (diluar DAK untuk meubelair) yang dicairkan /diterima oleh masingmasing sekolah kepada saksi FAUZI,SPd Bin ISMAIL.selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin melalui Terdakwaselaku staf dan anggota Tim Tekhnis

SPd ;Bahwa dari seluruh uang pembayaran / setoran 10% yang diminta Terdakwadan saksi Fauzi kepada Kepala Sekolah penerima DAK Bidang PendidikanKabupaten Merangin Tahun Anggaran 2009, yang diterima Terdakwa danatas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa atau saksi Fauzi, SPd telahmendapat untung sejumlah Rp1.108.067.000,00 (satu miliar seratus delapanjuta enam puluh tUjuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sehinggamenyalahi maksud dari penggunaan DAK tahun 2009 yang tertuang dalamPetunjuk Tekhnis

2013e Bahwa perbuatan Terdakwa meminta setoran 10% dari Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 yang merupakan danapendidikan yang diinginkan saksi Fauzi SPd dan perbuatan Terdakwamenerima pembayaran / setoran 10 % dari Kepala Sekolah penerima DAKsecara bertahap / per termin sejumlah Rp1.108.067.000,00 (satu miliarseratus delapan juta enam puluh tUjuh ribu rupiah) tersebut di atas tidaksesuai dengan maksud dari penggunaan DAK Tahun Anggaran 2009 yangtertuang dalam Petunjuk Tekhnis

penetapan kelompok penerima dana SPP olehCamat, maka kelompok Simpan Pinjam akan diberikan dana denganperjanjian pengembalian pokok ditambah bunga selama 12 (dua belas) bulandengan bunga per bulannya sebesar 1,5% (satu koma lima persen).Pinjaman dana tersebut setelah dikembalikan, oleh UPK kemudian disetorkanke Bank untuk selanjutnya akan kembali disalurkan sebagai pinjaman kepadakelompok usaha lainnya sebagai tambahan modal usaha dan begituseterusnya sebagai dana bergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis

Pinjaman dana tersebut setelah dikembalikan, oleh UPKkemudian disetorkan ke Bank untuk selanjutnya akan kembali disalurkansebagai pinjaman kepada kelompok usaha lainnya sebagai tambahan modalusaha dan begitu seterusnya sebagai dana bergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) dariKementerian Dalam Negeri Rl tertanggal 5 Nopember 2008, yangmenjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan danaperguliran adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) secara bersamasama /kolektif

Pinjaman dana tersebut setelah dikembalikan, olen UPKkemudian disetorkan ke Bank untuk selanjutnya akan kembali disalurkanHalaman 26 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2017/PT.KPGsebagai pinjaman kepada kelompok usaha lainnya sebagai tambahan modalusaha dan begitu seterusnya sebagai dana bergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) dariKementerian Dalam Negeri Rl tertanggal 5 Nopember 2008, yangmenjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan danaperguliran

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab.Mamuju Utara untukkembali dilakukan ferfikasi , selanjutnya setelah diferifikasi di BPKAD dandinyatakan lengkap kemudian diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD), setelahterbit Surat Penyediaan Dana (SPD) maka Satuan Perangkat Kerja Daerah(SKPD) dapat memproses pencairan dana Ganti Uang(GU) dengan menerbitkanSurat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)selanjutnya bendahara menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)kepada Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan (PPTK) untuk disetujui danditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kemudianbendara menyerahkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kepala Dinasselaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani dan disetujui oleh Penggunaanggaran , setelah administrasi pencarian selesai dibuat dan ditandangani makabendahara Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menyerahkan admnistrasi21pencairan dana Ganti Uang (GU) tersebut ke BPKAD untuk diajukan penerbitanSurat Perintah Pencairan Dana

Kegiatan (PPTK) untuk disetujui danditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kemudianbendara menyerahkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kepala Dinasselaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani dan disetujui olen Penggunaanggaran , setelah administrasi pencarian selesai dibuat dan ditandangani makabendahara Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menyerahkan admnistrasipencairan dana Ganti Uang (GU) tersebut ke BPKAD untuk diajukan penerbitanSurat Perintah Pencairan Dana (

Alexander Wangge selaku kepalasub bidang vervikasi BPKAD kemudian diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD)nomor 334 tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013 , dengan terbitnya Surat PenyediaanDana (SPD) nomor 334 tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013 terdakwa kemudianmembuat adminitrasi untuk pencairan dana ganti uang (GU) III; Terdakwa membuat dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :21/SPP/DPRTR/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 tanpa sepengetahuan dari saksi DamriSibole selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Timur.3 (tiga) lembar denah pembangunan lods / kios pada PD PasarPa'baeng baeng Timur.Foto Copy Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 4 Tahun1999 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah PasarMakassar Raya Kotamadya Daerag Tingkat II Ujung Pandang.Foto Copy Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun2004 tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar.Foto Copy Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2004Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 126/Pid.SusTPK/2017/PN Mks.10.11.12.13.Tentang Pentunjuk tekhnis

Foto Copy Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 4 Tahun 1999Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 126/Pid.SusTPK/2017/PN Mks.10.11.12.13.Tentang Pembentukan Perusahaan daerah Pasar Makassar RayaKotamadya Daerag Tingkat Il Ujung Pandang;Foto Copy Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar;Foto Copy Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2004 TentangPentunjuk tekhnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor12 Tahun 2004 tentang pengurusan

Foto Copy Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 126/Pid.SusTPK/2017/PN Mks.10.11.12.tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar.Foto Copy Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2004Tentang Pentunjuk tekhnis Pelaksanaan Peraturan Daerah KotaMakassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengurusan pasar dalamDaerah Kota Makassar.Foto Copy Peraturan Walikota Makassar Nomor 12 tahun 2006tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PerusahaanDaerah