Ditemukan 215 data
Urut Berdasarkan
Putus : 21-08-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN KENDARI Nomor 25/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kendari Tanggal 21 Agustus 2015 — ARIFIN, SH
85 — 169
85 — 169
Dengan demikian, kata kedudukan dalam perumusan ketentuantentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindakpidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidanakorupsi yang tidak memangku suatu jabatantertentu, baik jabatan struktural maupun jabatanfungsional;2.
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN YYK Tanggal 19 Juni 2017 — -
100 — 27
100 — 27
dipergunakanuntuk pengawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yangmemangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.Sedangkan kedudukan diartikan sebagai fungsi pada umumnya, olehkarenanya kedudukan ini di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negerisebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindakpidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta.Dengan demikian, kata kedudukan dalam perumusan ketentuan tentangtindak pidana korupsi
Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidanakorupsi sebagai berikut:1.
Putus : 05-01-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 5 Januari 2017 — Hj. ROSNA binti SYAHIDAN
1131 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
1131 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perakara ini merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Dalam putusannya, judex factie membebaskan ... [Selengkapnya]
dari putusan pengadilan tingkat pertama dankurang dari 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum sehingga terhadappertimbangan judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding dengan pengadilan tingkat pertama saling bertolak belakangdidalam putusannya sehingga judex factie Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dan tidak maumempertimbangkan secara obyektif serta apabila Mejelis Hakim TindakPidana Korupsi Tingkat Banding mencermati UndangUndang TindakPidana Korupsi
pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang PerubahanAtas UU Nomor 31 Tahun 1999 yang selengkapnya berbunyi;*Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahngunakan kewenangan, kesempatan atauHal. 239 dari 356 hal.
Register : 07-09-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg Tanggal 18 Januari 2017 — RAFAEL DANIS (Terdakwa)
189 — 41
189 — 41
Dengan demikian, kata kedudukan dalamperumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakanuntuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupunjabatan fungsional;2.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2061 K/PID.SUS/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — IDRIS ROLOBESSY, S.E;
224 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
224 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
saksi Hentje Abraham Toisuta, saksiCostaristo Tee selaku Pembeli Tanah dan Bangunan Jalan Darmo 51Surabaya;Selanjutnya secara kronologis tahaptahap tersebut kami buktikantidak terjadi pelanggaran aturan sebagaimana yang telah didakwaanPenuntut Umum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
, Pasal 3 dan Pasal 5Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang,dengan uraian sebagai berikut:4.4.1.
Putus : 20-07-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 20 Juli 2010 — Drs. H. RUSKIN HAR, MBA.
126 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Terdakwa tidakmenyusun perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, tidakditetapkan dan disahkannya Harga Perkiraan Sendiri (HPS),tidak ditetapkan dan disahkannya hasil pengadaanPanitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan sesuaikewenangannya, tidak dilaksanakannya perjanjian kontrakdengan Pihak Penyedia Barang/Jasa ; Bahwa dakwaan terhadap Terdakwa Subsidairitas, Pasal 2atau Pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 jo UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.
Pasal 3 menekankan pada kewenanganterkait kedudukan/jabatan, dalam hal ini menunjukkanbahwa perbuatan melawan hukum ini lebih spesifik makakedua dakwaan tersebut dapat dipandang sebagai Alternatif Bahwa Pasal 3 unsurnya menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan Negara, sedangkan delik MKorupsi adalah delikformal yang dinyatakan dengan oprhase dapat, danternyata menurut hasil perhitungan BPKP (Badan PengawasKeuangan Pembangunan), akibat penyalahgunaan
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
265 — 59
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
265 — 59
Dengan demikian, kata kedudukan dalam perumusan ketentuantentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindakpidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yangtidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan strukturalmaupun jabatan fungsional;2.
Register : 26-09-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn Tanggal 18 Februari 2014 — - Ir. AZZAM RIZAL.M.Eng
432 — 571
432 — 571
Sifat melawan hukum formil itu adalahsuatu perbuatan melawan peraturan perundangundangan dalam artitertulis maka disitu namanya sudah ada perbuatan melawan hukum.Dalam pasal per pasal bahwa ada perbuatan melawan hukum itudisebut secara jelas ada juga tidak. kalau dia tidak disebut secarajelas misalnya nanti dalam pasal 3 tentang tindak pidana korupsimaka pemenuhan unsur dari unsurunsur dari perbuatan itu makadengan sendirinya dia dikatakan melawan hukum, karena dalamtindak pidana korupsi pasal 3
Register : 20-07-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg Tanggal 7 Desember 2016 — Drg. FADILLA RATNA DUMILLA MALLARANGAN, M.KES ( Terdakwa)
234 — 359
234 — 359
Dengan demikian, kata kedudukan dalamperumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakanuntuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupunjabatan fungsional;2.
Register : 27-03-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 27-03-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT.Btn. Tanggal 14 Maret 2018 — Nama lengkap : YUNI ASTUTI alias YUNI SUDJONO ;
Tempat lahir : Malang
Umur/tgl lahir : 45 th / 13 Juni 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Lemigas Nomor 14, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik PT. Java Medica)
Pendidikan : S1 (Perhotelan)
321 — 483
321 — 483
Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.2.
Register : 04-07-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 20-08-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst Tanggal 15 Nopember 2017 — -Pidana khusus
MUSA ZAINUDDIN
254 — 100
254 — 100
Terdakwa terbuktimelakukan tindak pidana koruspi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 hurufaUndangUndang Tindak tidana Korupsi sehingga dapat diterapkan pasal 18UndangUndang Tindak Pidana Korupsi.Menimbang bahwa selain itu menurut Peraturan Mahkamah Agung(PERMA) RI nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang PenggantiDalam Tindak Pidana Korupsi pasal 3 menyatakan : Pidana tambahan uangpengganti dapat dijatuhnkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diaturdalam Bab IUndangUndang Rl Nomor
Putus : 30-05-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN SERANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018 Tanggal 30 Mei 2018 — TOTO SUGIANTO, S.Sos.,Msi
287 — 566
287 — 566
Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.2.
Register : 25-09-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI Tanggal 12 Nopember 2014 — M. AKIL MOCHTAR.
973 — 658
973 — 658
1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana juncto Pasal64 ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) ke1 KUHPidana, Pasal 11 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi
, Pasal 3 UndangUndang RI Nomor : 8 Tahun 2010 TentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juncto Pasal 3 ayat (1)huruf a dan c UndangUndang RI Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Tindak PidanaPencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 25Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor : 15 Tahun 2002Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981(KUHAP) serta segala peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutandengan
Register : 10-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi
- WAHYUDIANTO, ST., MM., MT
73 — 13
73 — 13
., MT terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 JoPasal 18 Undangundang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan diperbarui dengan Undangundang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2.
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1985 — 1703
1985 — 1703
telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanajuncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Pasal11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
, Pasal 3 UndangUndang RINomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang, jpo Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UndangUndang RI Nomor15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak PidanaPencucian Uang, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :1) Menyatakan bahwa Terdakwa M.