Penggugat:
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara

Tritunggal SentraBuanaberdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.525.26/009/IUP.BID.I/X/2015/BP2T tanggal 13 Oktober 2015tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP)PT. Tritunggal Sentra Buanayang terletak di Desa Saliki dan Kutai lama Kec. Muara Badak danAnggana Kab. Kutai Kartanegara .4.

Tritunggal Sentra Buana yang terletak di DesaSaliki dan Kutai lama Kec.

Tritunggal Sentra Buana yang terletak diDesa Saliki dan Kutai lama Kec.

Bumi Paramasari Indo melawanBupati Kutai Kartanegara.

Kutai Kartanegara7. Agama : Islam8. Pekerjaan : Pensiunan Berkedudukan di Jalan Taruna RT. 012 RW. 05 Kel. Loa Duri Ilir Kec.

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Cq Kepolisian Resor Kutai Kartanegara berkedudukan di Jln. Syarifuddin Yoes 99 Balikpapan Kode Pos 76115 yang dalam hal ini dihadiri oleh ANDY ROMAHORBO.,S.I.K.,M.H., ROVINA RETNO S DEWI.,S.H., HARUN PURWOKO.,SH.,MH., IMAN ROCHAMAN.,SH., USMAN.

Laporan Polisi yang diajukan Pemohon ke Kapolres Kutai Kartanegara Cq Kasat Reskrim dengan tanda terima tanggal 30 Juli 2019. Isinya adalah dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Penyalahgunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Loa Duri Ilir, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara untuk Tahun Anggaran 2015 & 2016 yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Periode 2014-2020, sdr. FAHRI ARSYAD.

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil survei pendahuluan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan bagian dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang menjelaskan dan menerangkan terkait adanya laporan dari PEMOHON tentang dugaan korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang dilakukan oleh Sdr. FAHRI ARSYAD selaku Kepala Desa Loa Duri Ilir kec.

SUBAGYO XKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ.KEPOLISIAN RESOR KUTAI KARTANEGARA

Kutai Kartanegara7. Agama : Islam8. Pekerjaan : PensiunanBerkedudukan di Jalan Taruna RT. 012 RW. 05 Kel. Loa Duri llir Kec. LoaJananyang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BENYAMIN DHARMABAKTI SITORUS, S.H. beralamat di JI Ternak RT 19 Perum Palaran IndahResidence Blok Lontar Raya No 284 Kec Palaran Kota Samarinda ProvinsiKalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2021Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MELAWANKepala Kepolisian Republik Negara Indonesia Cq.

Kepolisian DaerahKalimantan Timur Cq Kepolisian Resor Kutai Kartanegara berkedudukan di Jin.Syarifuddin Yoes 99 Balikpapan Kode Pos 76115 yang dalam hal ini dihadiri olehANDY ROMAHORBO.,S.I.K.,M.H., ROVINA RETNO S DEWI.,S.H., HARUNPURWOKO.,SH.,MH., IMAN ROCHAMAN.,SH., USMAN.

keterangan saksisaksi dan memeriksa bukti suratsurat yang diajukan ke persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 Mei2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarongregister Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Trg tanggal 3 Juni 2021, telah mengajukanpermohonan praperadilan dengan alasanalasan sebagai berikut:1.Laporan Polisi yang diajukan Pemohon ke Kapolres Kutai Kartanegara CqKasat Reskrim dengan tanda terima tanggal 30 Juli 2019.

Laporan Polisi yang diajukan Pemohon ke Kapolres Kutai Kartanegara CqKasat Reskrim dengan tanda terima tanggal 30 Juli 2019. Isinya adalahdugaan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Penyalahgunaan Dana AlokasiDana Desa (ADD) Desa Loa Duri llir, Kec. Loa Janan, Kab. KutaiKartanegara untuk Tahun Anggaran 2015 & 2016 yang diduga dilakukanoleh Kepala Desa Periode 20142020, sdr. FAHRI ARSYAD.

Haltersebut juga diperkuat dengan hasil survei pendahuluan yang dilakukanoleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan bagiandari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang menjelaskan danmenerangkan terkait adanya laporan dari PEMOHON tentang dugaankorupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran2015 dan 2016 yang dilakukan oleh Sdr. FAHRI ARSYAD selaku KepalaDesa Loa Duri llir kec.

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 888/0010/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Andi Supaldi NIP 198304032010011011 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut

Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 888/0010/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Andi Supaldi NIP 198304032010011011 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

Penggugat:
ANDI SULPADLI
Tergugat:
Bupati Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur, KomplekPerkantoran Bukit Pelangi Jalan Soekarno HattaNo. 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, ProvinsiKalimantan Timur ;Dengan ini memberikan Kuasa kepada :Halaman 1 Putusan Nomor : 14/G/2019/PTUN.SMD1.

Kutai Timur ;3. JANUAR BAYU IRAWAN, SH, JabatanKasubbag PerundangUndangan = BagianHukum Setkab. Kutai Timur ;4. ARDIANSYAH, SH, Jabatan Staf KasubbagBantuan Hukum dan Kerja Sama BagianHukum Setkab. Kutai Timur ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesiamemilih domisili hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, JalanSoekarnoHatta Nomor 1 Sangatta, KabupatenKutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/8/S.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai TimurNomor 888/0010/BKPPTIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil Atas Nama ANDI SULPADLI NIP.198304032010011011di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.3.

, yang ditujukan kepada Bupati Kutai TimurBahwa berdasarkan surat Bupati Kutai Timur Nomor :800/0111/BKPP/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018 tentangmohon pertimbangan hukuman PNS Kabupaten Kutai Timuryang melakukan tindak pidana korupsi (salah satu namayang dimohonkan Bupati Kutai Timur agar dapatpengampunan dari BKN adalah saudara ANDI SULPADLI),yang ditujukan kepada kepala Badan Kepegawaian NegaraBahwa berdasarkan surat Keputusan Bersama MenteriDalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:888/0010/BKPPTIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Andi Sulpadli NIP.198304032010011011 di LingkunganPemerintah Kabupaten Kutai Timur;3.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA tersebut;

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA vs. STEFANUS DONI

PUTUSANNomor 107 PK/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA, berkedudukan Komplek Perkantoran Bupati KutaiKartanegara, Gedung Kembar, Blok A Lt.2, Jalan Wolter MonginsidiKelurahan Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada

Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016melawan:STEFANUS DONI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal diJalan Sendawar Raya RT.002, Barong Tongkok, Kutai BaratKalimantan Timur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatantelah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 614 K/TUN

Kartanegara walaupun hanyasebagian dari apa yang diminta oleh Pemohon: Bahwa maksud dantujuan dari Pemohon tersebut seperti apa yang tertuang diPermohonannya tanggal 17 Desember 2013 adalah untuk kepentinganRiset dan/atau Penelitian yang akan dilakukan oleh Pemohon yangsebagai bahannya adalah Semua Perijinan Pertambangan seKabupaten Kutai Kartanegara;Bahwa terhadap Penelitian yang dilakukan oleh Pemohon berupasemua Perijinan Pertambangan seKabupaten Kutai Kartanegara untukbahan dimaksud tentu secara

logika Hukum tidak masuk akal yangmana dasar terhadap penelitian dimaksud seharusnya hanya dilakukansampling saja sehingga selaku Peneliti akan lebih efektif dan bisaefisien apabila dilinat dari segi cakupannya;Bahwa disamping itu maksud dan tujuan dari pada Penelitian yangdisampaikan oleh Pemohon adalah tidak spesifik, dan tidak jelassehingga Termohon Informasi berkeberatan untuk memenuhiPermintaan Pemohon berupa Semua Perijinan Pertambangan seKabupaten Kutai Kartanegara;Bahwa selain itu selaku

Kartanegara walaupun hanyasebagian dari apa yang diminta olen Pemohon;Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon tersebut seperti apa yang tertuangdi Permohonannya tanggal 17 Desember 2013 adalah untuk kepentinganRiset dan/ atau Penelitian yang akan dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali/Pemohon Informasi yang sebagai bahannya adalah SemuaPerijinan Pertambangan seKabupaten Kutai Kartanegara;Bahwa terhadap Penelitian yang dilakukan oleh Pemohon berupa semuaPerijinan Pertambangan se Kabupaten Kutai Kartanegara

INVESTAMA RESOURCES;BUPATI KUTAI TIMUR;PT. BATUBARA NUSANTARA KALTIM;

Sudirman Kav.4446, Jakarta 10210, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2011, selanjutnyadisebut sebagai .......... ce eee eee eens PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWAN:BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 KawasanPerkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten KutaiTimur, Propinsi Kalimanan Timur; dalam hal inimemberi kuasa kepada : 1 HAMZAH DAHLAN, S.H., pekerjaan advokat/pengacara dengan Nomor :A.02.11927, beralamat kantor di Jalan Jend.

M.Si., jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Kabupaten Kutai Timur ; NORA RAMADANI, S.H.

., Staf Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; ARDIANSYAH, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; SYAMSUL ALAM, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia alamatKantor Bupati/Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiTimur, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, KawasanPerkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten KutaiTimur, Provinsi

Bupati Kutai Timur (TERBANDING) telah melakukan kesalahan dalammenerbitkan SK Bupati No. 540.1, karena:SK Bupati Nomor : 540.1 yang membatalkan Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 188.4.45/116/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksploitasi kepada PT Investama Resources seluas 10.000 HA yang terletak diKecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (IUP Eksploitasi) bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuanPasal 119 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009

Investama Resources (Penggugat) sebagaimanadimaksud dalam Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/116/HK/ If/2009,tanggal 27 Maret 2009 (Vide bukti P4), yang merupakan kelanjutan atau peningkatandari Tin Usaha Pertambangan (IUP) penyelidikan umum dan ekplorasi karena terbuktiwilayahnya sebagian masuk dalam kawasan hutan, dan terbukti pula PT. InvestamaResources (Penggugat) belum mendapatkan (mempunyai) jin Pinjam Pakai KawasanHim. 9 dari 11 him. Put.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 141.1/K.886/2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Desa Long Noran Kecamatan

Telen Kabupaten Kutai Timur;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Sdw tersebut diatas;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mencoret gugatan perkara perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Sdw dalam register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 2.727.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Penggugat:
1.VINSENSIUS
2.Debora Christiani
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat cq. Kepala Dinas
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq. Kecamatan Barong Tongkok, cq. Camat
2.Lynda Widiastuti, S.Pd
3.Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq. Bupati
4.DPRD Kabupaten Kutai Barat

PENETAPANNomor 76/Pdt.G/2020/PN SdwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:VINSENSIUS, beralamat di JI. A Yani RT. 001 Barong Tongkok, Kab. KutalBarat, Kaltim, Desa Barong Tongkok, KecamatanBarong Tongkok, Kab. Kutai Barat, KalimantanTimur , sebagai Penggugat I;DEBORA CHRISTIANI, beralamat di JI.

Kutai Barat, Kaltim, Desa Barong Tongkok,Kecamatan Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat,Kalimantan Timur , sebagai Penggugat II;Lawan:Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq. Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat cq.Kepala Dinas, berkedudukan di JI.

Perkantoran II Komplek Pusat Perkantoran PemerintahKabupaten Kutai Barat, Sendawar, KabupatenKutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, DesaSendawar, Kecamatan Barong Tongkok, Kab.Kutai Barat, Kalimantan Timur , sebagaiTergugat;Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq. Kecamatan Barong Tongkok,cq. Camat, berkedudukan di Jalan JendralSudirman No. 01, RT. Ill Barong Tongkok,Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur,Desa Barong Tongkok, Kecamatan BarongTongkok, Kab.

Kutai Barat, Kalimantan Timur ,sebagai Turut Tergugat LYNDA WIDIASTUTI, S.Pd., beralamat di Jalan Hasannudin, SimpangRaya, RT. 004, Kec. Barong Tongkok, KabupatenHalaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN SdwKutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, DesaBarong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok,Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur , sebagaiTurut Tergugat IlPemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq.

Barong Tongkok,Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur,sebagai Turut Tergugat Ill ;DPRD Kabupaten Kutai Barat, berkedudukan di Jl.

Menyatakan batal Keputusan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN.2008.131 Er) tanggal 22 September 2008 atas nama PT. Sedulang Raya terletak di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 1.219 Hektar;3.

Memerintahkan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara untuk mencabut Keputusan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN.2008.131 Er) tanggal 22 September 2008 atas nama PT. Sedulang Raya terletak di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 1.219 Hektar;4.

SAWIT KALTIM LESTARI -BUPATI KUTAI KARTANEGARA -PT. SEDULANG RAYA

Staf PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara ;ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H ( Staf Bantuan HukumSekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara ) ;M.

a quo adalah Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara No: 540/131/KP Er/DPE IV/IX/2008(KW.

Namun, pada saat dilakukan pertemuan denganpihak PT Sedulang Raya, PENGGUGAT baru mengetahuiternyata saat itu telah diterbitkan juga KeputusanBupati Kutai Kartanegara No. 540/131/2008 atas namaPT Sedulang Raya ;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka penerbitanKeputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/131/2008 diatas lahan a quo sangat merugikan PENGGUGAT karenaprosedur penerbitan Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNo. 540/131/2008 mengandung cacat hukum.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 540/131/2008TELAH MENGABAIKAN ASAS PROPORSIONALITAS.

Kelapa SawitPenggugat, Tergugat/Bupati Kutai Kartanegara telahmenerbitkan ijin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumkepada PT.

Pembanding/Tergugat : BUPATI KUTAI TIMUR
Terbanding/Penggugat : DIDIK A.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA;PT. HAMPARAN SENTOSA, ;PT. GERBANG MERANTI AGROBISNIS

GerbangMeranti Agrobisnis;e Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525.29/011/A.Ptn,tertanggal 07 Agustus 2009, Seluas + 15.800 Hektar, TentangHal. 3 dari 15 hal. Put.

Gerbang Meranti Agribisnis (bukti P1= T.1.b) yang diterbitkan olehTergugat selaku Penjabat Bupati Kutai Kartanegara mengandung cacat hukumkarena tidak ada ijin secara tertulis dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;Menimbang bahwa demikian pula terhadap obyek sengketa kedua berupa:Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525.29/011/A.ptn,tertanggal 7 Agustus 2009, tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan IntiPlasma Perkebunan Kelapa Sawit dan Fasilitas Penunjang Lainnya di

GERBANGMERANTIAGRIBISNIS (GMA), Tanggal 9 Peberuari 2009.Bukti T11 berupa: Foto Copy Surat Dari Desa Menamang Kanan, Yangditujukan Kepada Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong Nomor. 021/KD.MKN/MK/I/2009 Perihal Mohon Pencabutan ijin Perkebunan Sawit PT.GERBANG MERANTI AGROBISNIS (GMA) Menamang Kanan tanggal 12Januari 2009.Bukti T12 berupa: Foto Copy Surat Dari Desa Menamang Kanan, Yangditujukan Kepada Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong Nomor. 021/KD.MKN/MK/I/2009 Perihal Mohon Pencabutan ijin

Perkebunan Sawit PT.GERBANG MERANTI AGROBISNIS (GMA) Menamang Kanan tanggal 12Januari 2009.Bukti T13 berupa : Foto Copy Surat dari Desa Menamang Kanan, Yangditujukan Kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq.

Kepala Dinas PertanahanKabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong Nomor. 194/ KD.MKN/MK/X1/2008 Perihal Tindak Lanjut Penolakan, Menamang Kanan, tanggal 21Nopember 2008.Bukti T 17 berupa : Foto Copy Surat dari Kecamatan Muara Kaman DesaMenamang Kiri yang ditujukan Kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. DinasPerkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara JI.

NUR, dkk vs PT KUTAI REFINERY NUSANTARA, dk

BUPATI KUTAI KARTANEGARA;PT. PRIBUMI SANGASANGA COAL;PT.SAWIT KALTIM LESTARI

NIP. 550 046 867, Jabatan Staf BagianBantuan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.5. M. ZUFRIANSYAH, S.H. Jabatan Staf Bagian HukumSekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara. ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilihdomisili hukum pada Bagian Hukum Sekretariat KabupatenKutai Kartanegara di Jalan Woltermonginsidi No. 1,Tenggarong, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor :180.249/HKIV/XI/2009 tertanggal 4 November 2009,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING 1;2. PT.

WahidHasyim Assalam No. 79 Sempaja Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur dan berkantor cabang di Desa Muara Kamanllir, Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili olehIr.

Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya. ;2.Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :540/168/KPEr/DPEIV/XI/2008 tanggal 6 November 2008 TentangPemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 168 Er)terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 Ha, atas nama PT.

PRIBUMISANGASANGA COAL. j 22702 n nnn nnn nnn nen ncn3.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 540/168/KPEr/DPEIV/XI/2008 tanggal 6November 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi(KW.KTN 2008 168 Er) terletak di Kecamatan Muara Kaman,Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843Ha, atas nama PT.

PTUN.SMD tanggal 10 Maret2010 Tentang Perintah Kepada Tergugat Untuk Menunda Tindak LanjutPelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara ObyekSengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor540/168/KPEr/DPEIV/XI/2008 tanggal 6 November 2008 TentangPemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 168 Er)terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 Ha, atas nama PT.

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;melawanSTEFANUS DONI;

Timbau,Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur.Dalam hal ini memberi kuasa kepada, tersebut dibawah ini :1. Nama : DRS. H. SURIP S, M.SiNIP : 196005171981031011Jabatan : Sekretaris PPID Kab. Kukar2. Nama : ROKMAN TORANG, SH., M.H.NIP : 196711021996031001Jabatan : Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa PPIDKab. Kukar3. Nama : ARIEF ANWAR, SH., M.Si.NIPJabatan4. NamaNIPJabatan5. NamaNIPJabatan6. NamaNIPJabatan7. NamaNIPJabatan8. NamaNIPJabatan9.

KukarKesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaSekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten KutaiKartanegara yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 01 Tenggarong KabupatenKutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 540/550 A/SEKT/V/2015 tertanggal 6 Mei 2015.Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN ;MELAWANSTEFANUS DONI,Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan SendawarRaya RT.002, Barong Tongkok, Kutai Barat Kalimantan

Terbuka Untuk Umumperkara ini; Telah membaca berkasberkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ; Telah mendengarkan keterangan dari kuasa Pemohon Keberatan ; Telah menerima bukti surat dari kuasa Pemohon Keberatan ; Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan keberatannyayang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda padatanggal 18 Mei 2015 dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2015/PTUNSMD :dan yang menjadi Keberatan dari Pemohon/Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Kutai

Negara;Menimbang, bahwa pihakpihak yang bersengketa diKomisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam putusanNomor : 0003/REGPSI/III/2014 tanggal 16 April 2015 adalah STEFANUS DONIselaku Pemohon dan DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATENKUTAI KARTANEGARA selaku Termohon adalah juga sebagai pihak yangbersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yangbertindak sebagai Pemohon Keberatan adalah DINAS PERTAMBANGAN DANENERGI KABUPATEN KUTAI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, tempat kedudukan diJalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. ROKMAN TORANG, S.H., M.H., jabatan Kepala BagianAdministrasi Hukum Setkab Kutai Kartanegara, padaKantor Bupati, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01,Tenggarong;2. ABDUL KADIR, S.H., M.Si., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara, pada KantorBupati, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01, Tenggarong;3.

Kadis Pertambangandan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara;4.2 Bahwa adapun CV.

Bupati Kutai Kartanegara Perihal: Pengumumansetempat untuk Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan UmumBahan Galian Batu) Bara atas nama CV.

Anggaraksa Adisarana, SekretarisDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara menanggapinya suratkeberatan Penggugat dimaksud dan selanjutnya dilakukan telaahanstaff yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kutai KartanegaraBapak Dr. HAP. M. Haryanto Bachroel tertanggal 22 November 2010Halaman 5 dari 14 halaman.

Bahwa pada tanggal 11 November 2010, Penggugat melaporkanTergugat ke Polres Kutai Kartanegara dengan Lap. Pol. NomorLP/670/1X/2010/KALTIM/RES.KUKAR tanggal 11 November 2010,berkaitan dengan objek sengketa, namun Polres Kutai Kartanegaratelah menghentikan penyidikan (SP3) laporan Penggugat denganSurat Keetetapan Nomor S.Tap/20/III/2012/Reskrim, tanggal 1 Maret2012, Karena bukan merupakan tindakan Pidana. (Bukti 7 T IlIntervensi);h.

ADITYA KIRANA MANDIRI, BUPATI KUTAI KARTANEGARA ; PT. BARA SEJATI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di JalanWolter Monginsidi, Tenggarong, Kabupaten KutaiKartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada :1. Abdullah Pannusu, SH., M.Si., pekerjaan Kepala BagianHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten KutaiKartanegara;2. Budi Haryadi, SH., MH., pekerjaan Kepala Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian WHukum SekretariatKabupaten Kutai Kartanegara;3. Alfince Y.

No. 285 K/TUN/2009Sejati kepada Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala DinasPertambangan dan Energi Kutai Kartanegara di Tenggarong, dengan suratpermohonan No. 79/BA/X/06 areal yang dimohon seluas 4.996 Hektar yangterletak di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur dengan titik koordinat : No.

No. 285 K/TUN/2009Kabupaten Kutai No. 2 Tahun 2001 tentang Izin Usaha PertambanganUmum Daerah tanggal 22 Januari 2008 (Bukti T13 b = T.IF21);Sehingga dengan telah dicabutnya Peraturan DaerahKabupaten Kutai No. 2 Tahun 2001 tentang Izin Usaha PertambanganUmum Daerah tersebut, maka Plt. Bupati Kutai Kartanegaraseharusnya sejak tanggal 22 Januari 2008 tidak berwenang lagimengeluarkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan termasuk SuratKeputusan Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama PT.

Samsuri Aspar, MM. dalammengeluarkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan EksploitasiBukti T12 pada bagian Konsideran Mengingat pada angka 12, masihmenggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai No. 2 Tahun 2001,maka dengan demikian produk Kuasa Pertambangan Eksploitasi atasnama Termohon Kasasi (PT. Bara Sejati) yang ditanda tangani olehPlt. Bupati Kutai Kartanegara Drs.

Eksploitasi dengan Surattanggal 16 Oktober 2006 No. 79/BA/X/06 luas area 4.996 Hektar terletakdi Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;Bahwa permohonan Penggugat (PT. Bara Sejati) tersebut telahdikabulkan dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/015/KpEp/DPEIV/IIV2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang PemberianKP.

.,;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT,

. & Rekan, alamat Jalan Mencimai, RT.001, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, PropinsiKalimantan Timur, dalam perkara ini memberi kuasa kepada: 1. Parlindungan Pasaribu, S.H.,M.H.,M.A.; 2. Benhard Kurniawan Pasaribu, S.H.;3. Sastiono Kesek, S.H.,L.LM.

No. 80/B/2013/PT.TUN.JKTKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT,berkedudukan di Jalan Sendawar II, Komplek PerkantoranPemerintah Kabupaten Kutai Barat, Simpang Raya Sendawar,Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Suriansyah, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkarapada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ;2. Bambang Krisdiono, S.H., jabatan Kepala Seksi Hak Tanah danPendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai3.

Herson, jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada KantorPertanahan Kabupaten Kutai Barat ; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di KantorPertanahan Kabupaten Kutai Barat, Jalan Sendawar I, KomplekPerkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Simpang RayaSendawar, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa khususNomor : 600/136/64.07/ VH/2012, tanggal 17 Juli 2012, dan Nomor: 100/184/ 64.07/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING I; DAN;1.

TAMANG P., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggalJalan Awl Senopati, Desa Barong Tongkok, Kecamatan BarongTongkok, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberi kuasa1. Linus Erren, S.H. 2. Yatini, S.H.,M.H.3. Sri Isjana Wadipalapa Putri, S.H. Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dankonsultan hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum(LKBH) Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, alamatJalan K.H.

No. 80/B/2013/PT.TUN.JKTBarong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,Provinsi Kalimantan Timur; 2 Seritipikat Hak Milik No. 393, tanggal 27 Januari 2004, Nama PemegangHak H. Tamang.

., pekerjaan: Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, alamat: Dusun Karya Jaya RT. 018 Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;1. Kepolisian Negara Republik Indonesia di Mabes Polri Jakarta Selatan, cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur di Jln. Syarifuddin Yoes No. 99 Balikpapan, cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kutai Kartanegara di Jln.

Wolter Monginsidi KM. 04 (Timbau) Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I;2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jln. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, cq. Kejaksaan Tinggi Daerah Kalimantan Timur di Jln. Bung Tomo, Samarinda, cq. Kejaksaan Negeri Tenggarong di Jln. Pesut No. 1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;3. Menteri Keuangan R.I. di Jln.

ROBERT SIBURIANKEPOLISIASN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESORT KUTAI KARTANEGARA DKK

BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS) VS BUPATI KUTAI TIMUR;

Sudirohusodo Gang 11 RT.13Nomor 60, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2017;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonKasasi/T erbanding/Penggugat;melawan:BUPATI KUTAI TIMUR, tempat kedudukan KomplekPerkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1,Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1. Waluyo Heryawan, S.H., Jabatan Kepala Bagian HukumSetkab Kutai Timur;2.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Umagq TukungMandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dinyatakanBatal atau tidak Sah sekaligus mohon agar Tergugat diwajibkan untukmencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor: 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan(IUP) Kepada PT.

RICKY ELVIANDI AFRIZAL;melawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR;

Kepala SeksiPengendalian dan Pemberdayaan pada KantorPertanahan Kabupaten Kutai Timur; Alamat JalanLatsitarda IIc No. 39 RT. 28 Sungai Kunjang KotaSamarinda, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;melawan :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR, Berkedudukan diJalan Diknas Kawasan Perkantoran Bukit PelangiSangatta, Kutai Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :1.

., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik dan Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Kutai Timur;2.

SABARDI, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Hak pada Kantor PertanahanKabupaten Kutai Timur;3.MUHAMMAD SABIRIN, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil, Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan KabupatenKutai Timur;Kesemuanya beralamat pada Kantor PertanahanKabupaten Kutai Timur, di Jalan Diknas KawasanPerkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kutai Timur;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan padaKantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, terhitung setelah Pebruari 2009 atau sejakMaret 2009 sampai dengan sekarang.14.

Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur untukmelaksanakan Kewajibannya Membayar hak gaji dan tunjangan jabatan PegawaiNegeri Sipil atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 atau NIP.19620404 198303 1 008 Penata Muda Tk. I (III/b) Pj. Kepala Seksi Pengendalian danPemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, terhitung sejakMaret 2009 sampai dengan sekarang.5.

Penggugat:
La Gessa
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara