Ditemukan 228 data
Terbanding/Penggugat I : Eddy
Terbanding/Penggugat II : Harun Chandra Kirana
Terbanding/Penggugat III : Johannes Pagarisi
Terbanding/Penggugat IV : PT Mitrautama Bara Sejahtera
127 — 208
Memutuskan sendiri untuk menjual barubara kepada pihak ketigapadahal batubara tersebut sudah dijual kepada PT. Bizcoal Indonesia;c. .Memaksakan untuk menanda tangani perjanjian antara PT.Mitrausaha Bara Sejahtera dengan PT. Andhika Putra Mandiri;d. Melakukan penarikan dana perusahaan tanpa adanya persetujuandari Penggugat Rekonpensi yang pada saat itu merupakan Direksi;e. Melakukan pinjaman dana dari pihak ketiga dan membebankanutang tersebut pada perusahaan (/.c. Tergugat Rekonpensi II);99.
Pembanding/Penggugat XI : NGINTE Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat IX : KEDEN Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat XXIV : HERMAN Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat VII : MARDIANSYAH Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat XXII : BAHARUDIN Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat V : MOMOT T Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat XX : EVA RIFSA RIFANI Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat III : SUKARDI WIRAWINATA Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat XVIII : LESEN Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat I : SAUN Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD C, SH., MH, DKK
Pembanding/Penggugat XVI : MIL
92 — 28
Bharinto Ekatama, tanggal 20 November1997 ;2.2 Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.621/MenhutIl/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin PinjamPakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Barubara dan SaranaPenunjangnya atas nama PT.
184 — 514
.> Bahwa pada awal bulan Februari 2013 terdakwa HARLAN BARUBARA,SH.bertemu dengan pihak ketiga yaitusaksi ASAMARA HADI LUBIS dan saksiNURUDDIN HASIBUAN di Door Smeer ARWANA JI.
pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembangunan(ganti rugi lahan) terminal type A Panyabungan dan sesuai dengan PeraturanPemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahpasal 12 ayat (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugasmencakup :v Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan;Bahwa pada awal bulan Februari 2013 terdakwa HARLAN BARUBARA
HARIS BARUBARA pada saat itu ada dibuatkankwitansi tanda penerimaannya yang di tandatangani oleh H. HARIS BATUBARA dansaksi tidak mengetahui dimana saat sekarang ini kwitansi penerimaan uang tersebut.bahwa benar Sekira Bulan awal Februari 2013 saksi bertemu dengan HARLANBARUBARA, SH di Door Smeer ARWANA pada saat itu saksi bersama denganNURUDDIN HASIBUAN dan pada saat itu HARLAN BATUBARA, SH mengatakanbahwa Dinas Perhubungan dan Informatika Kab.
alat Tenol sehinggaHal 53Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.55/Pid.SusTP K/2016/PN MdnDinas Perhubungan dan Informatika kab.Madina hanya membayar dengan hitungan 3620Mkepada ASMARA HADI LUBIS, Spd dan 10.000 M kepada Saksi.Bahwa benar Saksi dan ASMARA HADI LUBIS, Spd tetap membayarkan kepada H.ABDUL HARIS BATUBARA dengan luas pengukuran secara manual (18.000 M) karenasetelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat Tenol saksi dan ASMARA HADILUBIS, Spd memberitahukannya kepada HAABDUL HARIS BARUBARA
Analisis kelayakan lingkungan perencanaanpembangunan, termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannyadan rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal dan terdakwamengajukan sendiri surat tersebut kepada Bupati Mandailing Natal untuk ditanda tangan tanpamelalui sinkronisasi, exminasi dan pengajuan dari Bagian Hukum dan OrganisasiSetdakab.Mandailing Natal.Bahwa pada awal bulan Februari 2013 terdakwa HARLAN BARUBARA bertemudengan pihak ketiga yaitusakst
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DAVID PRIMA, SH
116 — 105
TPK/2020/PNMdn,tanggal 15 Oktober 2020;Bahwa judec factie tidak mempertimbangkan dalam penerapanhukumnya atas perbuatan Direktur RSUD Kabupaten Batubara yangmasih dalam daftar pencarian orang (DPO), karena denganmenghilangnya pimpinan RSUD Kabupaten Barubara, makasepatutnya Pemohon Banding/Terdakwa tidak dapat dipersalahkandalam pertanggungjawaban pimpinannya, disebabkan tanggungjawabatas pengangkatan Pemohon Banding/Terdakwa menjabat Bendaharadiangkat Direktur RSUD Kabupaten Batubara karena alasan
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1184 — 1597
Toshida Indonesia, setelah terlebin dahulu terdapatlampiran persetujuan hasil rapat RKAB yang telah ditanda tangani oleh :30.O Pemeriksa yakni IRFAN NAIM, ST.O Pemeriksa II yakni ISRAN NAIM, ST.O Pemeriksa III yakni ELYAS, ST.O Pemeriksa IV yakni ANDI SETIAWAN, ST.Serta ditandatangani selaku Mengetahui oleh :O Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP MineralLogam dan Barubara yakni NINING RAHMATIA,SP.O Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan PengusahaanMineral dan Barubara yakni ANDI SADLY TENRI
SAMPING, ST.Serta ditandatangani selaku Menyetujui oleh :O Kepala Bidang Mineral dan Barubara Dinas Energi danSumber Daya Meneral Provinsi Sulawesi Tenggara yakni YUSMIN,S.Pd.Bahwa Adapun kronologis sebelum penandatanganan persetujuanRKAB Tahun 2020 PT.
,MT., namun Terdakwa selaku Kabid Mineral dan Barubara langsungHalaman 425 dari 538 halaman, Putusan No. 44/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdibertandatangan lampiran persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia tahun2020.60. Bahwa saksi DR. BUHARDIMAN, ST. ,MS. Menjabat selaku PIt.Kepala Dinas ESDM Prop. Sultra Tahun 2020 yang menandatanganipersetujuan RKAB PT Toshida Indonesia Tahun 2020;61. Bahwa Terkait dokumen Surat Direktur Utama PT.
Kabid Mineral dan Barubara Dinas ESDM Propinsi SulawesiTenggara dan adanya surat persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia yangdikeluarkan oleh Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatanganioleh saksi DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS. Yang Menjabat atau Menduduki JabatanPelaksana Tugas (PIt.)
Kabid Mineral dan Barubara Dinas ESDM Propinsi SulawesiTenggara dan adanya surat persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia yangdikeluarkan oleh Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatanganioleh saksi DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS. Yang Menjabat atau Menduduki JabatanPelaksana Tugas (PIlt.)
94 — 38
.> Bahwa pada awal bulan Februari 2013 HARLAN BARUBARA,SH. bertemudengan pihak ketiga yaitu saksi ASAMARA HADI LUBIS dansaksiNURUDDIN HASIBUAN di Door Smeer ARWANA Jl. Lintas TimurPanyabungan lalu HARLAN BATUBARA,SH meminta kepada pihak ketigatersebut mencarikan lahan seluas 2 (dua) Hektar untuk dijadikan lahanterminal tipe A Panyabungan disekitar Kota Panyabungan sampai arahKelurahan Dalan Lidang, kemudian pihak ketiga tersebut menyanggupi akanmencarikan lahan tersebut.
JULA ALIKAN SIREGARsebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada kegiatanPembangunan (ganti rugi lahan) terminal type A Panyabungan> Bahwa pada awal bulan Februari 2018 HARLAN BARUBARA,SH. bertemudengan pihak ketiga yaitu saksi ASAMARA HADI LUBIS dan saksiNURUDDIN HASIBUAN di Door Smeer ARWANA Jl.
HARIS BARUBARA pada saat itu adadibuatkan kwitansi tanda penerimaannya yang di tandatangani oleh H. HARISBATUBARA dan saksi tidak mengetahui dimana saat sekarang ini kwitansipenerimaan uang tersebut.bahwa benar Sekira Bulan awal Februari 2013 saksi bertemu dengan HARLANBARUBARA, SH di Door Smeer ARWANA pada saat itu saksi bersama denganNURUDDIN HASIBUAN dan pada saat itu HARLAN BATUBARA, SH mengatakanbahwa Dinas Perhubungan dan Informatika Kab.
ABDUL HARIS BATUBARA berkurang menjadi 13620 M* karenasaksi dan NURUDDIN HASIBUAN sudah menayakan terlebin dahulu kepadaHARLAN BARUBARA, SH bahwa Dinas Perhubungan Kab.Madina akanmembayar ganti rugi lahan dengan harga Rp. 190.000,/ meter sehingga saksidan NURUDDIN HASIBUAN setelah menghitung keuntungan yang akandibayarkan oleh Dinas Perhubungan masih merasa untung sehingga maumembayar Rp. 130.000,/Meter dengan ukuran 18000 M? kepada H.
Mandailing Natal.Bahwa pada awal bulan Februari 2018 HARLAN BARUBARA bertemu denganpihak ketiga yaitusaksi ASAMARA HADI LUBIS dan saksi NURUDDIN HASIBUAN diDoor Smeer ARWANA Jl. Lintas Timur Panyabungan lalu) saksiHARLANBATUBARA,SHmeminta kepada pihak ketiga tersebut mencarikan lahan seluas 2(dua) Hektar untuk dijadikan lahan terminal tipe A Panyabungan disekitar KotaPanyabungan sampai arah Kelurahan Dalan Lidang, kemudian pihak ketiga tersebutHal 240Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.54/Pid.
231 — 350
menjadi dosen fakultas hukum untar ahli pernahkerja di kementrian sektor negara dari tahun 2007 sampai tahun 2014,terakhir ahli menjadi kepala bidang sumber daya alam. dan mengikutisemua proses Perancangan Perundangundangan mulai dariBatubara, UndangUndang No 4 tahun 2009, kemudian peraturanpelaksananya, peraturan pemerintah tahun No. 22 tahun 2010Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 kemudian PeraturanPemerintah No. 25 tahun 2010 semua pelaksanaan dari Undangundang tahun 2004 tentang pertambangan barubara
227 — 61
Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian diatas, bahwameskipun Terdakwa sejak tanggal 05 Oktober 2013 sudah mengetahui transaksiyang dijalankan dan dimonitorserta dicatatnya tersebut adalah transaksi narkotikaakan tetapi Terdakwa tetap melakukannya sampai tanggal 09 Oktober 2013 ketikaTerdakwa ditangkap, Penasihat Hukum Terdakwa hanya melihat alasan pertamaketika Terdakwa melakukan pencatatan dan monitoring transaksi keuangantersebut karena diajak Bisnis Barubara oleh DENY, tanpa
208 — 130
memilikikepentingan ekonomis langsung 80% menjadi hanyatinggal memiliki kepentingan ekonomis tidak langsungsebesar 80% dari 51%.Adapun alasan/pertimbangan Tergugat dalammemberikan persetujuan pemindahan IUP Eksplorasi PTIMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN kepada PTBumi Suksesindo pada pokoknya adalah denganmendasarkan pada Pasal 7A Peraturan Pemerintah RINomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah RI No. 23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Barubara
193 — 27
Unsur Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin.Bahwa yang dimaksud usaha penambangan dalam UndangUndang Nomor : 4Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Barubara, adalah sebagian atauseluruhnya tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan danpenguasaan mineral maupun batubara yang meliputi penyelidikan umumeksplorasi, study kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan danpemurnian, pengangakutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;Halaman 105 dari 120 Putusan Nomor 333/Pid.Sus
131 — 80
Surat Penggugat kepada Bank Indonesia Nomor: 900/3556 tertanggal 6Juni 2011 perihal pencairan dana pengembalian uang Pemkab BaruBara;2. Surat Penggugat Kepada Bank Indonesia Nomor: 900/3694 tanggal 10Juni 2011, perihal Mohon Bantuan Pengembalian Dana Deposito.3. Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 900/1713/DPPKAD/201 1tertanggal 11 Mei 2011 permohonan informasi Rekening DepositoPenggugat;4.
1.Dra. NOORHAYATI, MT., MM.
2.DIDIN DIDAYADI
3.NOR HIDAYAT, SE.,Msi.
4.NOOR SUSILAWATI, S.St.
5.NOR SUMIATI
6.NURUL WAHIDAH
7.LUSSY MARLIA SARI
8.HADIATUN
9.HAMPIUN
10.SYAMSUDIN MAULANA
11.BADRIANSYAH
12.PUSAIDI
13.SYAMSURI
14.ARIPINSYAH
15.JUMIATI
Tergugat:
PT KIDECO JAYA AGUNG
167 — 60
Tanam Tumbuh Di Area Paku a.n Suriansyah, tanggal26 Oktober 2018;Bahwa selain kewajibankewajiban yang kami kemukakan di atas,Penggugat Rekonvensi masih mempunyai kewajibankewajiban lainnyaterhadap Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam kontrakPKP2B Pernanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan PT.Kideco Jaya Agung (Penggugat Rekonvensi), diantaranya adalah :8.18.28.38.4Pajak Badan (Corporate Tax) sebesar 45 % (empat puluh limapersen) dari total keuntungan bersih atas penjualan barubara
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
302 — 207
Toshida Indonesia, setelah terlebin dahulu terdapatlampiran persetujuan hasil rapat RKAB yang telah ditanda tangani oleh :O Pemeriksa yakni IRFAN NAIM, ST.O Pemeriksa II yakni ISRAN NAIM, ST.O Pemeriksa III yakni ELYAS, ST.O Pemeriksa IV yakni ANDI SETIAWAN, ST.Serta ditandatangani selaku Mengetahui oleh :O Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP MineralLogam dan Barubara yakni NINING RAHMATIA,SP.O Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan PengusahaanMineral dan Barubara yakni ANDI SADLY TENRI SAMPING
Kdi36.O Kepala Bidang Mineral dan Barubara Dinas Energi danSumber Daya Meneral Provinsi Sulawesi Tenggara yakni YUSMIN,S.Pd.Bahwa Adapun kronologis sebelum penandatanganan persetujuanRKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, yaitu pada tanggal 30 Januari 2020bertempat di Kantor Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, telah dilakukanrapat Evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang dipimpin olehNINING RAHMATIA, SP. dengan hasil sebagai berikut:1.
,MT., namun saksi YUSMIN, S.Pd. selakuKabid Mineral dan Barubara langsung bertandatangan lampiran persetujuan RKABPT Toshida Indonesia tahun 2020.Menimbang, bahwa terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST. ,MS. Menjabatselaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prop.
Kabid Mineral dan Barubara Dinas ESDM Propinsi SulawesiTenggara dan adanya surat persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia yangdikeluarkan oleh Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatanganioleh terdakwa DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS. Yang Menjabat atau MendudukiJabatan Pelaksana Tugas (Plt.)
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
285 — 198
Toshida Indonesia, setelah terlebin dahulu terdapatlampiran persetujuan hasil rapat RKAB yang telah ditanda tangani oleh :O Pemeriksa yakni IRFAN NAIM, ST.O Pemeriksa II yakni ISRAN NAIM, ST.O Pemeriksa III yakni ELYAS, ST.O Pemeriksa IV yakni ANDI SETIAWAN, ST.Serta ditandatangani selaku Mengetahui oleh :O Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP MineralLogam dan Barubara yakni NINING RAHMATIA,SP.O Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan PengusahaanMineral dan Barubara yakni ANDI SADLY TENRI SAMPING
Kdi36.O Kepala Bidang Mineral dan Barubara Dinas Energi danSumber Daya Meneral Provinsi Sulawesi Tenggara yakni YUSMIN,S.Pd.Bahwa Adapun kronologis sebelum penandatanganan persetujuanRKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, yaitu pada tanggal 30 Januari 2020bertempat di Kantor Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, telah dilakukanrapat Evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang dipimpin olehNINING RAHMATIA, SP. dengan hasil sebagai berikut:1.
,MT., namun saksi YUSMIN, S.Pd. selakuKabid Mineral dan Barubara langsung bertandatangan lampiran persetujuan RKABPT Toshida Indonesia tahun 2020.Menimbang, bahwa terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST. ,MS. Menjabatselaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prop.
Kabid Mineral dan Barubara Dinas ESDM Propinsi SulawesiTenggara dan adanya surat persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia yangdikeluarkan oleh Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatanganioleh terdakwa DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS. Yang Menjabat atau MendudukiJabatan Pelaksana Tugas (Plt.)
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
259 — 162
Toshida Indonesia, setelah terlebin dahulu terdapatlampiran persetujuan hasil rapat RKAB yang telah ditanda tangani oleh :O Pemeriksa yakni IRFAN NAIM, ST.O Pemeriksa II yakni ISRAN NAIM, ST.O Pemeriksa III yakni ELYAS, ST.O Pemeriksa IV yakni ANDI SETIAWAN, ST.Serta ditandatangani selaku Mengetahui oleh :O Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP MineralLogam dan Barubara yakni NINING RAHMATIA,SP.O Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan PengusahaanMineral dan Barubara yakni ANDI SADLY TENRI SAMPING
Kdi36.O Kepala Bidang Mineral dan Barubara Dinas Energi danSumber Daya Meneral Provinsi Sulawesi Tenggara yakni YUSMIN,S.Pd.Bahwa Adapun kronologis sebelum penandatanganan persetujuanRKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia, yaitu pada tanggal 30 Januari 2020bertempat di Kantor Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara, telah dilakukanrapat Evaluasi RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang dipimpin olehNINING RAHMATIA, SP. dengan hasil sebagai berikut:1.
,MT., namun saksi YUSMIN, S.Pd. selakuKabid Mineral dan Barubara langsung bertandatangan lampiran persetujuan RKABPT Toshida Indonesia tahun 2020.Menimbang, bahwa terdakwa DR. BUHARDIMAN, ST. ,MS. Menjabatselaku Plt. Kepala Dinas ESDM Prop.
Kabid Mineral dan Barubara Dinas ESDM Propinsi SulawesiTenggara dan adanya surat persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia yangdikeluarkan oleh Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatanganioleh terdakwa DR.BUHARDIMAN, ST. ,MS. Yang Menjabat atau MendudukiJabatan Pelaksana Tugas (Plt.)
118 — 21
.: 552.201/418/DKB.II tanggal 4 Agustus 2004perihal rekomendasi pemberian IPK pada APLpertambangan barubara PT .Berau Coal an.KepesaiMadani, yang intinysa bahwa Pemerintah Kab.Beraumendukung pemamfaatan kayu oleh koperasi Madani diareal KBNK/APL dalam areal konsesi PT.Berau Coal DU424/ Kaltim dengan luas 1.336,20 Ha dan target volume33.259,50 M3;.
375 — 257
RITHA CHASANAH A.Mternyata tidak memiliki usaha jual beli batubara karena hanyasekedar menunjuknunjuk tumpukan batubara yang mereka terdakwaakui sebagai barubara milik mereka ; Bahwa pada bulan Januari 2013 Cek sebanyak 3 (tiga) lembar yangtelah diganti ke PT Humpuss akan dicairkan kembali oleh saksi M.ARIEF BUDIMAN selaku GM Keuangan PT Humpuss ke BankMandiri karena sudah jatuh tempo namun tetap dilarang olehTerdakwa dan Ny. HJ.
40 — 8
AGM No : 066/PDRR-D/II/05 tanggal 17 Februari 2005; 128. 3 (tiga) lembar copy Matrik Koreksi Draft Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Penggunaan Jalan dan Pelabuhan Khususu Barubara PT. AGM ; 129. 1 (satu) lembar copy surat Memorandum od understanding antara Pemerintah Kab. Taoin dan PT. AGM No : 100/485/PEM 037/AGM-TPN/XI/2004 tanggal 04 November 2004 ; 130. 1 (satu) lembar copy surat Perkembangan Rancana Penambangan Barubara di Blik IV Kab. Tapin dari PT. AGM kepada PD.
35 — 4
AGM No : 066/PDRR-D/II/05 tanggal 17 Februari 2005;128. 3 (tiga) lembar copy Matrik Koreksi Draft Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Penggunaan Jalan dan Pelabuhan Khususu Barubara PT. AGM ;129. 1 (satu) lembar copy surat Memorandum od understanding antara Pemerintah Kab. Taoin dan PT. AGM No : 100/485/PEM 037/AGM-TPN/XI/2004 tanggal 04 November 2004 ;130. 1 (satu) lembar copy surat Perkembangan Rancana Penambangan Barubara di Blik IV Kab. Tapin dari PT. AGM kepada PD.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Nixon.A.Lubis,SH.M,si
160 — 74
Juniar Barubara sebesar Rp.509.386, (lima ratus sembilan ribu tigaratus delapan puluh enam).Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan Rumah September s/dNovember a.n.
Juniar Barubara sebesar Rp.509.386, (lima ratussembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam).Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan RumahSeptember s/d November a.n. Juniar Batubara, S.E sebesarRp.10.972.500, (Sepuluh juta sembilan ratus tujun puluh dua ribu limaratus rupiah).Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan RumahDesember a.n.