Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 September 2021Nomor : 153/PDT/2021/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;2.

Berkas perkara Nomor 153/PDT/2021/PT.DPS dan suratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri DenpasarNomor 1066/Pdt.G/2020/PN.Dps. tanggal 28 Juli 2021, yang amarnya berbunyisebagai berikut :MENGADILI :DALAM EKSEPSI; Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA;1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

YANTO,S.H., M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 September 2021, Nomor153/PDT/2021/PT.DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 25 OKTOBER 2021oleh WAYAN SUASTRAWAN, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, denganI NYOMAN SUKRESNA, S.H. dan EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.

,M.H.Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT DPSmasingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 21 $$ Oktober 2021, #Nomor153/PDT/2021/PT.DPS serta DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, SH., PaniteraPengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupunPenasehat Hukumnya;Hakimhakim Anggota : Hakim Ketua,t.t.d t.t.d. NYOMAN SUKRESNA,S.H. WAYAN SUASTRAWAN,S.H.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 163/pdt/2014/PT.DPS, Tanggal 29 Desember 2014.Dalam perkara ini terlihat jelas bahwa Penggugat hanya memahami putusanakhir dalam arti sempit.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGIDENPASAR NOMOR : 163/PDT/2014/PT.DPS, TANGGAL 29 DESEMBER 2014 4 Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalammemahami Putusan Pengadilan NegeriTabanan Nomor : 162/Pdt.G/2013/Pn.Tbn,Tanggal 18 September 2014 Jo.

VidePertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 163/pdt/2014/PT.DPS, Tanggal 29 Desember 2014, Hal. 7)e Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 162/Pdt.G/2013/Pn.Tbn, Tanggal 18 September 2014, Jo.

Nomor : 163/PDT/2014/PT.Dps tertanggal 29 Desember 2014 adalah sama;2 Tentang Obyek Sengketa;Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor : 162/ Pdt.G/2013/PN. Tbn, tertanggal 18 September 2014 Jo. Nomor : 163/PDT/2014/PT.Dps tertanggal29 Desember 2014 adalah:e Sebidang tanah tegalan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1247, seluas9050 m2 (sembilan ribu lima puluh meter persegi) atas nama Pan Rajeg (alm)yang terletak di Subak Dayang, Desa Mundeh, Kec. Selemadeg, Kab.

Nomor :163/PDT/2014/PT.Dps tertanggal 29 Desember 2014, adalah sama dengan subyek,obyek dan dasar gugatan dalam perkara a quo dan didapatkan pula fakta bahwaPerkara Nomor : 162/ Pdt.G/2013/PN. Tbn, tertanggal 18 September 2014 Jo.

64/Pid/2012/PT.Dps

No. 64/Pid/2012/PT.Dps.2 Dari penggunaan kop surat keputusan saja saudara sudah salahdengan mencantumkan Akta Notaris Nomor 08012008AHUAH.01.08636/2008, saya tidak menemukan Nomor Akta sepertitersebut diatas, yang saya temukan Akta Notaris Nomor 8 tanggal08 Januari 2008, secara administrasi dalam pembuatan suratmenyurat kop surat hanya digunakan dalam lembaran pertama,apabila surat tersebut berkelanjutan untuk lembaran keduaseyogyanya tidak menggunakan kop surat lagi karena halamankedua merupakan

No. 64/Pid/2012/PT.Dps. 3 Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat perihal tanggapan surat keputusan Ketua Pembina Yayasan tertanggal27 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Drs.

No. 64/Pid/2012/PT.Dps.

Objek Perkara A Quo adalah Kompensasi Pelunas Utang pada PTBank UPPINDO Halaman 26 dari 79 halaman Putusan Nomor 153/Pdt/2020/PT.DPS.3.1.1. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak dalil posita angka 12halaman 3 dan petitum angka 3 halaman 7 gugatan, denganpenjelasan sebagai berikut:a.

Apabila besarnya kerugian yang diderita olehPenggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untukganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolakoleh pengadilan;Halaman 33 dari 79 halaman Putusan Nomor 153/Pdt/2020/PT.DPS.3.5.3.4.5.

;Halaman 43 dari 79 halaman Putusan Nomor 153/Pdt/2020/PT.DPS.22dc. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka segala hak dankewajiban beserta aset (termasuk objek perkara a quo) PI BankUPPINDO secara otomatis beralin kepada BPPN.;.

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.Halaman 54 dari 79 halaman Putusan Nomor 153/Pdt/2020/PT.DPS.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;6.

,M.H.NIP 195812311985031047Halaman 79 dari 79 halaman Putusan Nomor 153/Pdt/2020/PT.DPS.

atas nama I RIGEGmenjadi atas nama Ida Bagus Gede Arthana yang diterbitkan berdasarkan AktaJual beli Nomor 249/2002 tanggal 28 Agustus 2002, yang terletak di DesaJimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Provinsi Bali sebagai pelaksanaan PutusanPengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Januari 2008 Nomor 53/PDT.G/2007/PN.Dps. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Juni 2008Nomor 69/PDT/2008/PT.Dps, juncto Putusan Kasasi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 5 Mei 2009 Nomor 2813 K/PDT/2008 yang

DPS, tanggal 26Juni 2008 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 69/PDT/2008/ PT.DPS, tanggal 26 Juni 2008 juncto Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor53/Pdt.G/2007/ PN.Dps, tanggal 2 Januari 2008. Atau belum ada permohonaneksekusi terhadap putusan tersebut di atas, sebagaimana surat dari PengadilanNegeri Denpasar Nomor W24.U1.3782.04.10.XI.2009 tertanggal 17 November2009.

Atas Nama I Rigeg Menjadi AtasNama Ida Bagus Gede Artana Yang diterbitkan Berdasarkan Akta JualBeli Nomor 249/2002 Tanggal 28 Agustus 2002, Yang Terletak Di DesaJimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Provinsi Bali Sebagai PelaksanaanPutusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 2 Januari 2008 Nomor 53/PDT.G/2007/PN.DPS. juncto Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarTanggal 26 Juni 2008 Nomor 69/PDT/2008/PT.DPS. juncto PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 5 Mei 2009Nomor 2813 K/PDT/2008 Yang

26Juni 2008 Nomor 69/PDT/2008/PT.Dps, juncto Putusan KasasiMahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 5 Mei 2009 Nomor 2813 K/PDT/2008tersebut dengan perkara Nomor 515 PID.B/2008/PN.Dps.Dimana pada saat keluarnya Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (Tergugat I/Terbanding JI/Termohon Kasasi I) Nomor 1867/ Pbt.

Nomor 2813 K/Pdt/2008 tanggal 5 Mei 2009 junctoPutusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 69/PDT/2008/PT.DPS, tanggal 26 Juni 2008 juncto Putusan PengadilanNegeri Denpasar Nomor 53/Pdt.G/2007/PN.Dps, tanggal 2Januari 2008.

Judex Facti pengadilan tingkat banding pada putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor 188/pdt/2015/PT.DPS tanggal 17 Desember 2015, tidakadil dalam menerapan pertimbangan hukum terhadap Para PemohonKasasi;Bahwa jika Putusan Pengadilan Tinggi denpasar Nomor 188/Pdt/2016/PT.Dps., dibaca secara cermat dan teliti maka akan tampak bahwa JudexFacti pada Pengadilan Tingkat Banding tidak memberikan rasa keadilankepada Pemohon Kasasi/Tergugat dalam pertimbangan hukumnya.Ketidakadilan Judex Facti kepada Pemohon

Kasasi/Tergugat dalammemberikan pertimbangan hukum tampak jelas pada dua pertimbanganhukum yang diberikan oleh Judex Facti memiliki makna yang berbedadalam putusan a quo, yaitu: Pertama, dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan TinggiDenpasar pada alenia kelima halaman 70 Putusan Pengadilan Tinggidenpasar Nomor 188/Pdt/2016/PT.Dps., menyatakan:, menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggiberpendapat persoalan adalah bukan pada soal warisan.

oleh Judex Facti memiliki makna yang berbedadalam putusan a quo, yaitu: Pertama, dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan TinggiDenpasar pada alenia kelima halaman 70 Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor 188/Pdt/2016/PT.DPS., menyatakan:, menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggiberpendapat persoalan adalah bukan pada soal warisan.

, dinyatakan ditolak;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding Pada Putusan PengadilanTinggi Denpasar Nomor 188/Pdt/2015/Pt.Dps Tanggal 17 Desember 2015,salah dalam menerapkan hukum pembuktian;Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Banding salah dalammenerapkan hukum pembuktian, dimana Judex Facti hanyaHalaman 36 dari 40 hal.

ANAK AGUNG NGURAH MANIK tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor188/PDT/2015/PT.DPS, tanggal 17 Desember 2015 yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 447/Pdt.G/2014/PN.Dps,tanggal 22 Juni 2015;MENGADILI SENDIRI:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;2.

9/PDT/2016/PT.DPS

PENJOR BALI MANDIRI, berkedudukan di Pertokoan Nakula Plaza Blo A7,Jalan Nakula, Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali,selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula TergugatPut No 9/PDT/2016/PT.DPS. hal1PENGADILAN TINGGI DENPASAR TERSEBUT ; Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriDenpasar Nomor 129 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps tanggal 5 Nopember 2015 dan surat suratlain yang berhubungan dengan perkara ini ; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9

Suatu sebabyang halal Berdasarkan rumusan tersebut di atas dapat dilihat adanya empat unsur perikatanPut No 9/PDT/2016/PT.DPS. hal3a Hubungan hukum, artinya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukumb Bersifat harta kekayaan, artinya hubungan yang terjalin antara para pihaktersebut berorientasi pada harta kekayaanc Para pihak, artinya dalam hubungan hukum tersebut melibatkan pihakpihaksebagai subjek hukumd Prestasi, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajibankewajiban(prestasi) kepada

ditambah PPn 10% sebesar Rp. 9.023.548,( sembilan juta dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah)sehingga seluruhnya sebesar Rp. 99.259.023, ( sembilan puluh sembilanjuta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah); c Tagihan untuk bulan Juli 2013, yang diajukan tanggal 21 Agustus 2013, denganperincian sebagai berikut : Jumlah pekerjaan yang dilakukan untuk tagihan ini sebesar Rp.201.858.092, (dua ratus satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribuPut No 9/PDT/2016/PT.DPS

Penggugat tidak pernah membuat atau memiliki kesepakatan apapunPut No 9/PDT/2016/PT.DPS. hal13dengan Tergugat I terkait dengan proyek Tergugat5 Bahwa segala bentuk perkembangan proyek, perubahan, dan metode pembayaranmerupakan kesepakatan yang dibuat antara Tergugat I dan TergugatTergugat I berkewajiban untuk melaporkan setiap perkembangan yang terjadi padaproyek Tergugat I kemudian apabila Tergugat I sebagai pemilik proyek menginginkanadanya perubahan pada ukuran atau pengerjaan proyek Tergugat

Rp.150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah)Untuk Salinan ResmiPut No 9/PDT/2016/PT.DPS. hal51Denpasar, April 2016PaniteraH. Bambang Hermanto Wahid, SH.M.HumNIP.19570827 198603 1 006

Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding;melawanNI KADEK MEDIKA MARIANI, Bertempat tinggal diBanjar Bale Agung, Desa Yehembang, KecamatanMendoyo, Kabupaten Jembrana;Termohon Peninjauan Kembali dahuluTergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyatabahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPenggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadailan Tinggi Denpasar No.53/PDT/2010/PT.Dps

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan TinggiDenpasar No. 53/PDT/2010/PT.Dps. tanggal 9 Juni 2010Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 16PK/Pdt/2011adalah sebagai berikut:1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 10Februari 2010 #Nomor: 54/Pdt.G/2009/PN.Ngr. yangdimohonkan banding tersebut;3.

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biayaperkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa = sesudah putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusanPengadilan Tinggi Denpasar No. 53/ PDT/2010/PT.Dps. tanggal9 Juni 2010 diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding padatanggal 25 ~~ Juni 2010 kemudian terhadapnya ~ olehPenggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembalisecara

tertulis pada tanggal 11 Oktober 2010 sebagaimanaternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.54/Pdt.G/2009/PN.NGR. jo No. 53/PDT/ 2010/PT.DPS. yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara, permohonanmana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuatalasan alasan yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2010 itu juga;Bahwa setelah itu. oleh Tergugat/Terbanding yang padatanggal 19 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memoripeninjauan kembali

No. 16PK/Pdt/20111.Bahwa dasar Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPenggugat/Pembanding mengajukan permohonan PeninjauanKembali atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasartanggal 10 Mei 2010, nomor: 53/Pdt/2010/PT.DPS. yangtelah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negaratanggal 10 Februari 2010, Nomor: 54/Pdt.G/2009/PN.NGR.yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalahberdasarkan: Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPenggugat / Pembanding dengan fTermohon

Bahwa Pelawan Eksekusi dan Pelawan Eksekusi Il dalam perkara No.6/Pdt.G/2014/PNSp yang telah diputus pada tanggal 23 September 2014berkedudukan sebagai Tergugat dan Tergugat Il sedangkan dalam perkaraNo. 165/PDT/2014/PT.Dps yang diputus pada tanggal 11 Desember 2014 dandinyatakan telah Berkekuatan HukumTetap, berkedudukan sebagaiPembanding dan Pembanding Il, oleh karena itu sudah benar PelawanEksekusi dan Pelawanan Eksekusi Il pada azasnya tidak dapat menghalangi atau menunda eksekusi karena perlawanan

Bahwa dihadapan Hakim Mediasi pada tanggal 9 Nopember 2015 jam 11.20Wita hari Senin, dimana Pelawan Eksekusi dan Il mengakui bahwa PutusanPengadilan Negeri Semarapura No. 6/Pdt.G/2014/PN Srp tanggal 23 SeptemberPutusan Nomor : 68/Pdt.Plw2015/PN Srp Halaman 7 dari 202014 dan Putusan PT No. 165 PDT/2014/PT.Dps tanggal 11 Desember 2014telah berkekuatan hukum tetap sehingga perlawanan dari Pelawan Eksekusi dan Ill sifatnya menjelaskan dan menegaskan bahwa Eksekusi yang ParaTerlawan ajukan agar segera

dan tidak benar, dengandemikian Para Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pimpinan Sidang yangmemeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut : ==1.Menolak Perlawanan Pelawan Eksekusi dan Pelawan Eksekusi Il untukSGIUPUAYE mena mn nen nme iMenyatakan Hukum bahwa Pelawan Eksekusi dan Pelawan Eksekusi Illadalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar ; Menyatakan Hukum Putusan No. 6/Pdt.G/2014/PN Srp jo Putusan PengadilanTinggi No. 165/PDT/2014/PT.DPS

yang belum berkekuatan hukum tetap, selanjutnyadiberi tanda PIW.6; 2 222522 nnn nene Fotocopy memori kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :165/PDT/2014/PT.DPS, selanjutnya diberitanda Plw.7;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut, Kuasa pihak ParaPelawan Eksekusi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing masingbernama DEWA NYOMAN OKA dan DESAK MADE SURATNING yang dapatmendukung kebenaran perlawanannya, akan tetapi oleh karena kedua saksi yangdiajukan oleh kuasa Para

mengajukan saksisaksi dipersidangan :Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil dalil sangkalannya, pihak Para Terlawan Eksekusi melalui kuasanya telahmengajukan 3 (tiga) alat bukti tertulis (written evidences) berupa photo copy yangtelah diberi materai secukupnya masingmasing sebagai berikut : e Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor6/Pdt.G/2014/PN Srp, selanjutnya diberitanda Tlw.1 ;e Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:165/PDT/2014/PT.DPS

Putusan Mahkamah Agung RI 880K/Pdt/2006 tanggal 28 September 2007, jo Putusan Pengadilan TinggiDenpasar No. 40/Pdt/2005/PT.Dps tanggal 28 September 2005, jo.

PutusanMahkamah Agung RI 880 K/Pdt/2006 tanggal 28 September 2007, jo PutusanPengadilan Tinggi Denpasar No. 40/Pdt/2005/PT.Dps tanggal 28 September2005, jo.

Putusan Mahkamah Agung RI 880 K/Pdt/2006 tanggal 28September 2007, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.40/Pdt/2005/PT.Dps tanggal 28 September 2005, jo.

Putusan Mahkamah Agung RI 880 K/Pdt/2006 tanggal 28 September 2007,jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 40/Pdt/2005/PT.Dps tanggal 28September 2005, jo.

1/PID.SUS TPK/2017/PT.DPS

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriDenpasar Nomor: 21/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Dps Tanggal 30 Nopember 2016 yangdimintakan banding tersebult; Hal 20 dari 21 Putusan Nomor: 1/PID.SUS.TPK /2017/PT.DPS.3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkansepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5.

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiBali masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan wakil KetuaPengadilan Tinggi Bali tanggal 9 Januari 2017 Nomor 1 /Pen.Pid.SusTPK/2017/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam TingkatBanding dan putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidanganyang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakimAnggota tersebut, serta dibantu oleh MADE SUARDANA ADNYANA, S.H.

IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.Panitera Pengganti, MADE SUARDANA ADN YANA, S.H.Hal 21 dari 21 Putusan Nomor: 1/PID.SUS.TPK /2017/PT.DPS.

BaliDikembalikan kepada terdakwa. 3800 (tiga ribu delapan ratus) Kg Daging Babi hutan 225 (dua ratus dua puluh lima) Kg Kulit Babi hutan kering 5 (lima puluh lima) karung sekam kulit gabah padi 1 (satu) buah Bukti pembayaran penyeberangan dari Bakauheni keMerak tanggal 28 Maret 2019 1 (satu) buah Bukti pembayaran penyeberangan dari Ketapang keGilimanuk tanggal 30 Maret 2019 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 020 tanggal 28 Maret 2019;Dirampas untuk dimusnahkan;Hal. 4 dari 10 hal.Put.No.36/Pid.Sus/2019/PT.Dps

Pol BG 8751 Y ;1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TUHARO ; 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 atas nama TUHARO; 1 (satu) buah Bukti Pelanggaran Lalulintas Jalan Tertentu atas namaTUHARO dari Polres Batan;.1 (satu) buah Surat Tilang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas namaTUHARO dari SATPEL UPPKB CEKIK Propinsi Bali;Dikembalikan kepada Terdakwa;Hal. 5 dari 10 hal.Put.No.36/Pid.Sus/2019/PT.Dps. 3800 (tiga ribu delapan ratus) Kg Daging Babi hutan; 225 (dua ratus dua puluh lima

Pasal 6 huruf a dan c UU No. 16Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, ikan dan Tumbuhan, Undang undangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang undangNomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 2tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lainyang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;Hal. 9 dari 10 hal.Put.No.36/Pid.Sus/2019/PT.Dps.

,M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 31 Mei 2019Nomor 36/Pen.Pid.Sus /2019/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yangterouka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu olehWAYAN RAHADIAN,S.H.

,M.M.NIP. 195903011985031006Hal. 10 dari 10 hal.Put.No.36/Pid.Sus/2019/PT.Dps.Hal. 11 dari 10 hal.Put.No.36/Pid.Sus/2019/PT.Dps.

59/PDT/2015/PT.DPS

Bahwa dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.AP, tanggal 24 Agustus 2011 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 132/PDT/2011/PT.Dps. Tanggal: 27Desember 2011 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA. RI)No. 1653 K/Pdt/2012.

PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 132/Pdt/2011/PT.Dps. Tanggal: 27Desember 2011 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia (MA. RI) No. 1653 K/Pdt/2012.

PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 132/Pdt/2011/PT.Dps. Tanggal: 27Halaman : 10 dari 35 Halaman Putusan No : 59/PDT/2015/PT.DPS10.Desember 2011 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia(MA RI) No. 1653 K/Pdt/2012.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpsar Nomor:132/PDT/2011/PT.DPS, tertanggal 27 desember 2011; jo.

NIP : 196110426 198402 1 001.Halaman : 33 dari 35 Halaman Putusan No : 59/PDT/2015/PT.DPSHalaman : 34 dari 35 Halaman Putusan No : 59/PDT/2015/PT.DPS

Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :45/Pdt/1998 PT.Dps jo. Makamah Agung RI No. 420/Pdt/1999 ;d. Berita Acara Peninjauan data fisik bidang tanah yang terletakdi Desa Kuta tertanggal 10 September 2001 ;e. Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor PertanahanKabupaten Badung Nomor : 630.6197Bd tertanggal 29Januari 2002 Perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat HakMilik No. 5908/Kuta atas nama Made Pugeg ;f.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 Desember 1993No. 150/Pdt/1993/PT.Dps ;c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Agustus1995 No. 877 K/Pdt/1994 ;Putusan pada Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandangtanggal 15 Juni 1994 No. 45/G.TUN/1993/P.TUN.Pdg ;b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayatanggal 8 Desember 1994 No. 76/B/1994/PT.TUN.SBY ;c.

Bahwa dasar gugatan Penggugat hanya berdasarkanputusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 237/Pdt.G/1996/PN.Dps jo. putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 45/Pdt/1998/PT.Dps jo. putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 420/Pdt/1999 dan tidak menyebutkan secarajelas dan tegas mengenai dasar kepemilikannya : apakahberdasarkan pipil ...?, ataukah berdasarkan persil ...?,Petuk D ...? maupun bukti lainnya yang sah misalnya : JualBeli ...2 atau. Boedel Warisan ...?

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Banding dan Kasasi(inkracht) :e Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No : 195/Pdt.G/1992,tertanggal 16 Juni 1993 (Bukti Ada di Pengadilan NegeriDenpasar) ;e Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No : 150/Pdt/1993/PT.Dps, tertanggal 6 Desember 1993 (Bukti T2) ;e Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 877K/Pdt/1994, tertanggal 31 Agustus 1995 (Bukti T3) ;c.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Banding dan Kasasi(Inkrcht) :e Putusan Pengadilan Negeri No : 195/Pdt.G/1992, tertanggal 16 Juni1993 (Bukti Ada di Pengadilan Negeri Denpasar) ;e Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 150/Pdt/1993/PT.Dps,tertanggal 6 Desember 1993 (Bukti T2) ;e Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 877K/Pdt/1994,tertanggal 31 Agustus 1995 (Bukti T3) ;c.

Para Tergugat Rekonvensi untukmembayar segala biaya perkara yang timbul dakam perkara ini secaratanggung renteng;Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp2.311.000,00 (duajuta tiga ratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan ParaPenggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 148/Pdt/2017/PT.DPS

,tanggal 25 Oktober 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 21 November2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembandingdengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal27 November 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal4 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 32/Pdt.G/2017/PN.Amp., juncto Nomor 148/Pdt/2017/PT.DPS.

Nomor 2016 K/Pdt/2018dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal14 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan dan memori kasasi Para Pemohon Kasasiseluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor148/PDT/2017/PT.DPS., tanggal 25 Oktober 2017 dan Putusan

Nomor 2016 K/Pdt/2018Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor14/Pdt.G/2014/PN.AP., tanggal 12 Agustus 2014 yang dikuatkan kembalidengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor148/PDT/2014/PT.DPS., tanggal 11 Desember 2014 dan dikuatkankembali dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006 K/PDT/2015tertanggal 23 Oktober 2015, 60/Pdt.G/2014/PN.Amp., tanggal 11 Mei2015, serta diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNomor 123/PDT/2015/PT.DPS., tanggal 9 September 2015 dan PutusanMahkamah

., MSN. dan Pemohon Kasasi II PEMERINTAH KOTA DENPASAR tersebut; - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 240/Pdt/2017/PT.Dps. tanggal 13 Februari 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 929/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 18 September 2017; MENGADILI SENDIRI: DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; DALAM INTERVENSI: DALAM EKSEPSI: - Menerima eksepsi dari Tergugat I Intervensi tersebut; DALAM POKOK PERKARA -

Nomor 3211 K/Pdt/2018dengan saat ini berjumlah Rp80.000,00 (Delapan puluh riburupiah);Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan TinggiDenpasar dengan putusan Nomor 240/Pdt/2017/PT.DPS. tanggal 13Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara :1. Menerima permohonan banding dari Penggugat Konpensi/Tergugat Intervensi/Pemohon Banding dan PenggugatIntervensi;2.

Mengabulkan dan menerima permohonan Kasasi dari pemohonkasasi untuk seluruhnya dan membatalkan putusan PengadilanNegeri Denpasar Nomor 929/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 18September 2017 dan Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNomor 240/PDT/2017/PT.DPS. tanggal 13 Februari 2018 dandenganMengadili SendiriMenolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi/Pemohon Banding untuk seluruhnya;Dalam Intervensi :Dalam Eksepsi :Menyatakan Eksepsi yang diajukan Penggugat Intervensi/PemohonBanding tidak dapat

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor240/Pdt/2017/PT.Dps tanggal 13 Februari 2018;Dengan mengadili sendiri :1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor929/Pdt.G/2016 tanggal 18 September 2017;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Mei 2018 yang pada pokoknyamenolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggalHalaman 7 dari 10 hal. Put.

Ketut Suteja, SST., MSN.dan Pemohon Kasasi Il Pemerintah Kota Denpasar dan membatalkanputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 240/Pdt/2017/PT.Dps. tanggal13 Februari 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri DenpasarNomor 929/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 18 September 2017 sertaMahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihakyang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara

KETUTSUTEJA, SST., MSN. dan Pemohon Kasasi Il PEMERINTAH KOTADENPASAR tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor240/Pdt/2017/PT.Dps. tanggal 13 Februari 2018 yang membatalkanputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 929/Pdt.G/2016/PN.Dps.tanggal 18 September 2017;MENGADILI SENDIRI:DALAM KONVENSIDALAM POKOK PERKARA Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;DALAM INTERVENSI:DALAM EKSEPSI: Menerima eksepsi dari Tergugat Intervensi tersebut;DALAM POKOK PERKARA Menyatakan gugatan

gugatandikabulkan ;e Bahwa karena ternyata tanah tidak disebutkan maka obyek sengketa tidakjelas dan kabur;(Vide Putusan Perkara No.137/Pdt.G/1992/PN.Dps hal.17);8 Bahwa dengan adanya perkara No.137/Pdt.G/1992/PN.Dps dan telahberkekuatan hukum tetap (/ncraht), Tergugat I kembali menggugat suami danatau ayah dari para penggugat dan Turut Tergugat 2 dengan register Perkara PadaPengadilan Negeri Denpasar Nomor 195/Pdt.G/1992/PN.Dps jo Perkara BandingPada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 150/Pdt/1993/PT.Dps

CUKUP ALASAN UNTUK MENANGGUHKANEKSEKUSI , sehingga kemudian Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasartelah melaksanakan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasarpada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 atas obyek sengketa sebagimana telahdituangkan di dalam BERITA ACARA EKSEKUSI Nomor : 432/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 8 Juni 2015 ;Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 432/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 21 Nopember 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNomor : 94/Pdt/2010/PT.Dps

tangal 28 September 2010, jo Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 244 K/Pdt/2011 tanggal 19 Juli 2011 , yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap , oleh Para Penggugat juga pernahdilakukan upaya hukum PERLAWAN di Pengadilan Negeri Denpasar dalamRegister Perkara Nomor : 338/Pdt.Plw/2012/PN.Dps tanggal 19 Nopember 2012jo to , Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar , Nomor 42/PDT/2013/PT.Dps .

Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, sedang isiputusannya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengandemikian berarti dengan perkara ini tidaklah berlaku asas ne bisin idem, karena materi perkara belum diperiksa ;19e Bahwa baik subyek hukum maupun obyek perkara yang telahdiputus sesuai bukti T.I5 s/d T.1.7 yaitu bukti T.I5 yaitu putusanPengadilan Negeri Denpasar No.195/Pdt.G/1992/PN.Dps,tanggal 16 Juni 1993 jo.bukti T.I6 Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor : 150/Pdt.G/1993/PT.Dps tanggal 6

,tanggal 28 September 2010, diberi tanda T6 ;Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 244.K/Pdt./2011, tanggal 19 Juli 2011, diberi tanda T7;Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 338/Pdt.Plw/2012/PN.Dps, tanggal 19 Nopember 2012, diberi tanda T8;Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 42/Pdt./2013/PT.Dps,tanggal 30 Mei 2013, diberi tanda T9 ;Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :2544.K/Pdt./2013, tanggal 20 Januari

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, No. 62 / PDT /2011 / PT.Dps., tg1 08 Agustus 2011 Jo. Pengadilan Negeri Semarapura No. 09 /Pdt. G /2010/PN.SP., tgl. 22 Desember 2010 adalah merugikan hakhakkepemilikan atas obyek sengketa dalam hal ini. obyek yang hendak dieksekusi olehTERLAWAN melalui Pengadilan Negeri Semarapura;Bahwa, selain daripada itu keberatankeberatan dan dasardasar yang dijadikansandaran dan dasar hukum oleh PELAWAN adalah sebagai berikut :4.1.

Bahwa, atas dasar kenyataan tersebut di atas, maka hendak dilaksanakannya Eksekusipengosongan atas obyek sengketa oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarapura atasputusan Nomor: 990.K/Pdt/2012, tanggal O05 Pebruari 2013 Juncto PutusanPengadilan Tinggi Denpasar, Nomor: 62/PDT/2011/PT.Dps., tanggal 08 Agustus 2011Juncto Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.SP, tanggal 22Desember 2010, maka PELAWAN merasa sekali bahwa hakhak PELAWAN telahdirugikan oleh TERLAWAN dalam perkara a quo, sehingga

dariPengadilan mengenai perlawanan ini, dan selanjutnya pada waktunya nanti berkenan pulauntuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:DALAM PROVISI :Sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarapura melalui Ketua Majelis Hakimmemerintahkan kepada Panitera yang bersangkutan untuk membatalkan/menangguhkanpelaksanaan Eksekusi putusan Pengadilan Negeri Semarapura, tanggal 22 Desember 2010,Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.Sp juncto putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 08Agustus 2011, Nomor: 62/PDT/2011/PT.Dps

Menyatakan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Semarapura, tanggal 22Desember 2010, Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Sp. juncto putusan Pengadilan TinggiDenpasar, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor 62/PDT/2011/PT.Dps. juncto putusanMahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 05 Pebruari 2013, Nomor 990.K/Pdt/2012 tidak dapat dilaksanakan dan dibekukan.7.

Menyatakan, batal demi hukum putusan Pengadilan Negeri Semarapura, tanggal 22Desember 2010, Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Sp. juncto putusan Pengadilan TinggiDenpasar, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor 62/PDT/2011/PT.Dps. juncto putusanMahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 05 Pebruari 2013, Nomor 990.K/Pdt/2012.8.

28/PID/2015/PT.DPS

./2015/PT.DPS. sejak tanggal 27 April 2015sampai dengan 26 Mei 2015 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11Mei 2015 Nomor : 39/Pen.Pid/2015/PT.DPS. sejak tanggal 27 Mei2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ; Terdakwa didampingi Penasehat WHukumnya, yaitu ANDRISSULAIMAN MANALU, SH., dan ISWAHYUDI EDY P. SH. para Advokat,berkantor di FBI Advocates Jalan Raya Sesetan No. 93 Lt.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 2010 (masingmasingtertanda P.1, P.2 dan P.3); Nomor 490/Pdt.G/2008/PN.Dps.tanggal 4 Mei 2009 Jo PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor 121/Pdt/2009/PT.Dps tanggal 7Desember 2009 (masingmasing tertanda P.4 dan P.5);Bahwa objek perkara yang dimaksud dalam perkara tersebut diatasadalah jual beli tanah antara Terlawan dan Terlawan Il yang terletak diJimbaran seluas 30.000 m?

TrisetyaBali Sakti Development;Perkara pokok antara Terlawan lawan Terlawan Ill, terdaftar dibawahNomor 143/Pdt.G/2008/PN.Dps., yo Nomor 48/Pdt/2008/PT.Dps, yo 532K/Pdt/2010 sedang perlawanan Mira Chandra yang terdaftar dibawah Nomor490/Pdt.Plw/2008/PN.Dps yo.

atasnama PT.Trisetya Bali Sakti Development;Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahuluwalaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (u/t voerbaar bijvoorraaa);Menghukum Terlawan dan Il secara tanggung renteng untukmembayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesarRp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);Menolak perlawanan Pelawan untuk lain dan selebihnya;c) Bahwa, apabila dikaji secara cermat, Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor: 13/PDT/2012/PT.DPS, telah

, telahmelakukan suatu kesalahan dalam menilai bukti 1.18tersebut, yaitu dengan menyatakan sah akta jual belitersebut (bukti T.18);: Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusannya Nomor138/PDT/2012/PT.Dps, telah salah dalam menilaiPenetapan Sita Jaminan Nomor 143/Pdt.G/2008/PN.Dps(bukti P.9) dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor143/Pdt.G/2008/PN.Dps, (bukti P.3), hal ini dapatdijelaskan sebagai berikut: Bahwa, dalam Perkara Nomor 143/Pdt.G/2008/PN.Dps.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor48/PDT/2008/PT.DPS, Jo.