Ditemukan 218 data
119 — 54
Rakyat kecamatan babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 22Maret 2007.2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh BaratDaya Nomor : 141/3852/2013, tentang Pemberhentian dan PengangkatanPenjabat Keuchik Gampong Pante Rakyat kecamatan Babahrot KabupatenAceh Barat Daya, tanggal 29 Juli 2013.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat pernyataan (Sporadik) an.BAKYAH, tanggal 15 April 2007.1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat keterangan Ganti Rugian
Rakyat kecamatan babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 22Maret 2007.2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh BaratDaya Nomor : 141/852/2013, tentang Pemberhentian dan PengangkatanPenjabat Keuchik Gampong Pante Rakyat kecamatan Babahrot KabupatenAceh Barat Daya, tanggal 29 Juli 2013.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat pernyataan (Sporadik) an.BAKYAH, tanggal 15 April 2007.1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat keterangan Ganti Rugian
30 — 7
aiaf0afs24ltrchfcsO f0fs24insrsid5593247 dan rtlchfcsl aiaf0afs24ltrchfcsO f0fs24insrsid4483537 Trtlchfcslaiaf0Oafs24 ltrchfcsO f0fs24insrsid5593247 urut Tergugat adalahperbuatan melawan hukum;par tab Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum seperti apayang termakturtlchfcsl aiaf0Oafs24 ltrchfcs0f0fs24insrsid4483537 prtlchfcsl aiaf0afs24 ltrchfcs0f0fs24insrsid5593247dalam pasal 1365 BW yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yangmembawa kertlchfcs1l aiaf0afs24 ltrchfcs0f0fs24insrsid13852938 rugian
127 — 110
Jumlah 108.305.000,00pertanggungjawaban/pengeunaan dana berdasarkan buktiaudi, BAP dan hasilKlarifikasi Tim AuditPerwakilan BPKP ProvinsiNusa Tenggara TimurSub jumlah IT ( 1 2 ) Sub jumlah I ( 1 2 ) pekerjaanyang menimbulkan ke rugian 891.650.000,00Il.
Jumlah 108.305.000,00pertanggungjawaban /penggunaan danaberdasarkan bukti audit,BAP dan hasil KlarifikasiTim Audit PerwakilanBPKP Provinsi NusaTenggara TimurSub jumlah II ( 1 2) Sub jumlah I (1 2 ) pekerjaan77Il.yang menimbulkan ke rugian 891.650.000,00Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I + ID) 1.291.650.000,00Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Pembanding/Tergugat II : HARIANTO HARDJADINATA Diwakili Oleh : DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA, SH,MH,Sp.N
Pembanding/Tergugat III : SANDRA TEJO SUGONDO Diwakili Oleh : DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA, SH,MH,Sp.N
Pembanding/Tergugat IV : GUNTORO TEJO SUGONDO Diwakili Oleh : DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA, SH,MH,Sp.N
Terbanding/Penggugat : Ir. EDHI SETIAWAN WIROATMODJO. Dkk
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG dahulu DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA SEMARANG
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
56 — 36
diri Para Penggugat denganperincian :Kerugian Materiil :Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh pihak Para Penggugat, karenaTergugat I, Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IV telah merugikan ParaPenggugat atau mengakibatkan Para Penggugat kehilangan nilai asset dankehilangankeuntungansertaharus mengeluarkanbiaya untukmempertahankanhakmiliknyabaik diluarPengadilanmaupun dalammelakukan upaya hukum di Pengadilan maupun instansi yang berwenang,oleh karena itu Para Penggugat berhak menuntut ganti rugian
PT. MARINA ANCOL GREEN HOTEL
Tergugat:
1.PT. KARUNIA INDAH SEJAHTERA
2.PT. PROSYS ENGINEERS INTERNATIONAL
3.SIANTO YOHANES
4.SUPENDI WIDJAJA
5.KURNIA TUGIONO
162 — 133
perjanjian tersebut telah dinyatakan secara tegasapabila terjadi kerugian akan ditanggung secara tanggung renteng atau tidak,jika tidak ada klausul tentang hal tersebut maka tanggung jawab secaratanggung renteng tidak diperkenankan menurut hukum (vide pasal 1278 dan1282 KHPerdata), dalam perkara a quo setelah Majelis Hakim meneliti buktisurat perjanjian nomor 002/PKMAGH/XII/2012 (bukti surat bertanda.........) dannomor 003/PKMAGH/XII/2012 (bukti surat bertanda............ tidak terdapatkalusul pengganti rugian
124 — 24
Lapisan Penetrasi yang seharusnya tebal 5 cm tidakmencapai 5 cm karena aspalnya kurang.Bahwa saksi dalam melakukan~ perhitungan kerugiankeuangan negara tetap mendasarkan pada hasil yangdituangkan ahli teknik dalam laporan.Bahwa rugian dihitung sejak serah terima tahap pertama(PHO) karena pekerjaan sudah selesai 100% tidak bolehkurang karena telah dilakukan pembayaran.Bahwa jika pekerjaan 100% sesuai dengan volume makatidak akan terjadi kerugian dalam hal ini secarateoritis manfaat yang diterima dan
98 — 38
Misdawati telah memperoleh hak atas sebidang tanahberdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugian No.Reg.Camat : 116/SKGR/SL/2010tanggal 11 Juli 2010 atas dasar membeli (mengganti kerugian) dari Nurhayati, adapunNurhayati asalnya memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan surat jual beli tanahtanggal 22 Desember 2008, Penggugat I. Hj. Misdawati juga memperoleh hak atassebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg.
119 — 21
yang diderita oleh pihak Para Penggugat, karenaTergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV telah merugikan ParaPenggugat atau mengakibatkan Para Penggugat kehilangan nilai asset dan kehilangan keuntungan serta harus mengeluarkan biaya untuk mempertahankan hak miliknya baik diluar Pengadilan maupun dalam melakukan upaya hukum di Pengadilan maupun instansi yang berwenang, Halaman 27 dari 157 Putusan Nomor 434/Pdt.G/2019/PN Smg.26.27.28.oleh karenaitu Para Penggugatberhak menunitut ganti rugian
144 — 92
FERRONUSA dengan mendalilkan pada Izin Usaha Pertambanganmilik PT.ENJEKA FERRONUSA yang belum diperbaharui serta TergugatRekonpensi juga diduga telah menerima dana secara sepihak dari calonInvestor, sehingga jelas tindakan ini sangat merugikan PT.NEWGOLD(Penggugat Rekonpensi) dan Investor dan dapat dikategorikan PerbuatanMelawan Hukum (onrechtmatigedaad) atau telah memenuhi unsurunsur dalamPasal 1865 KUH Perdata yang mana menyebabkan Tergugat Rekonpensidiwajibkan untuk mengganti dan/atau membayar kt rugian
1.ACENG ABDULLOH
2.AZIS
3.AGUS HERWANTO
4.RASDI
5.RADIMAN
6.SUGIONO
7.SAEFUDIN
8.TOMIN
9.RASIDI
10.SUWARDI
11.SRI WAHYUNI
12.MAYA SARI
13.ENGKOM SYARIPUDIN
14.JUMIATI
15.ASEP BASRI
16.RUSTANDI
17.ASEP KOSWARA
18.HAMDANI
19.SAHIDIN
20.M, ROBI
21.AMIN KAMUDIN
22.MUHLISIN
23.MUJIONO
24.MUSLIHUDIN
25.MUSIRAH
26.ROMLAN
27.WAHYUNINGSIH
28.TAHRI
29.YAMIN
30.UMAYAH
31.SRI HARYATI
32.BASUKI
33.SAPRUDIN
34.ADE KOMAR
35.ARNI
36.MAHENDRA GUNAWAN
37.SHOLIHIN
38.SURATMAN
39.SUGIONO
Tergugat:
1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung
2.PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR I
Turut Tergugat:
Negara Republik Indonesia Cq. Presiden RI Cq. Pemerintah Provinsi Lampung
61 — 12
Bahwa Tergugat II dapat melaksanakan ganti rugian terhadap tanam tumbuhmilik Para penggugat diatas tanah kawasan hutan yang terkena jalan tol,bahwa mengenai tanah kawasan hutan tersebut yang diakui sebagai milikPara Penggugat, sehingganya Tergugat Ill tidak dapat melaksanakan gantirugian dikarenakan tanah kawasan hutan tersebut masih dalam sengketaantara Para Penggugat dengan Tergugat I;.
77 — 18
Sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangkaperhitungan rugian keuangan negara/daerah atas dugaan penyimpangan pada ProyekPengadaan Quran dan Buku Iqra untuk TPQ Sekolah pada Dinas Pendidikan sional KotaGorontalo TA 2007 dan 2008 Nomor : LAP 7/PW18/5/2012 tanggal 04 April 2012;Bahwa menurut Saksi pihak yang dirugikan adalah negara/daerah cq.
167 — 59
PT.ENJEKAFERRONUSA dengan mendalilkan pada Izin Usaha Pertambangan milik PT.ENJEKAFERRONUSA yang belum diperbaharui serta Tergugat Rekonpensi juga diduga telahmenerima dana secara sepihak dari calon Investor, sehingga jelas tindakan ini sangatmerugikan PT.NEWGOLD (Penggugat I Rekonpensi) dan Investor dan dapatdikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) atau telah memenuhiunsurunsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mana menyebabkan TergugatRekonpensi diwajibkan untuk mengganti dan/atau membayar kt rugian
179 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kewajibanhukum pemilik HGU adalah memanfaatkan tanahtanah yang memangtidak dikuasai oleh rakyat, dan apbila ada rakyat yang rela melepaskanhaknya maka diberikanlah pengganti rugian, sebab pemilik HGUbukanlah perusahaan Belanda untuk kepentingan penjajah. Bahkan dizaman penjajahan Belanda pun ada ketentuan hukum untuk tidaksemenamena mengambil tanah rakyat yang dituangkan OntegeiningOrdonantie;HGU telah cacat formil dan materiil karena :a.
1.K.Z. TOMY APRIANTO, SH
2.KIKI INDRAWAN, ST, SH
3.ANDEP SETIAWAN SH
4.FERRY, SH
Terdakwa:
YEFRI AGNETIUS DEDDY BIN JERDY ALOYSIUS MASRAN
158 — 21
Kepala Desa,sehingga ada 2 (dua) helai Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh paraKepala Desa di tangan terdakwa;Bahwa terdakwa juga menerima titipan pembayaran pajak (PPh) karenamereka kesulitan untuk membayarnya dengan sistem pembayaran Ebiling(tidak manual lagi), dan disamping itu Kepala Desa ada yang sudah punyaNPWP juga ada yang belum punya, dan sehingga mereka mengatakankalau dibawa ke desa lagi di bilang orang kami punya uang dansebagainya;Bahwa ada niat terdakwa untuk mengembalikan ke rugian
86 — 20
itumasih hutan dan lokasinya dengan perumahan warga;Bahwa seingat saksi besaran ganti kerugian adalah untuk tanahbersertifikat dan SKT sebesar Rp.2.500,/meter sedangkan tanahpekarangan sebesar Rp.5.000,/meter;Bahwa saksi pernah dipanggil ke kantor desa untuk rapat dimana pesertarapat itu orangorang penggarapn tanah itu, dalam rapat tersebut KepalaDesa menyampaikan bahwa tanah itu mau dibebaskan karena terkenakpembangunan bendungan dan menurut Pemda kata Kepala Dewa waktuitu untuk mendapat ganti rugian
172 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya terhadap objek pengadaan tanah berupa tanah, bangunan,tanaman maupun sertifikat tanah baik yang masih berlaku maupuntelah habis masa berlakunya sesuai ketentuan UndangUndang Nomor2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan umum tetap diberikan ganti rugian kepada Pihak yangBerhak.
88 — 45
dalam Perkabannomor 5 tahun 2012 dan dalam peraturan tersebut mengesampingkan ketentuanpengadaan tanah yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012;Bahwa menurut ahli apabila dalam suatu pengadaan tanah ada penetapan lokasimaka hal tersebut harus tunduk pada ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2012 karenaHalaman 308 dari 431 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.adanya penetapan lokasi sudah masuk tahap persiapan yang diatur dalam UUtersebut;e Bahwa menurut ahli apabila ada warga yang belum menerima ganti rugian
114 — 28
Realisasi Pembayaran Kontrak Rp. 13.999.389.090, 91c rugian Negara :3. HARDISULISTIYANTOBahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangansesuai dengan keahliannya;Bahwa benar ahli ikut menandatangani hasil audit laporan kerugiankeuangan Negara;Bahwa saksi mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagaiPengendali Teknis, Supervisi, pengawas dalam pelaksanaan tugas AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara;Halaman 135 dari 381Putusan No. 70/Pid.