Ditemukan 1224 data
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa salah seorang pemeriksa mengatakan Pemohon Banding tidakkooperatif sehingga mendorong pemeriksa untuk membuat SPHP. KomentarPemohon Banding bagaimana Pemeriksa menilai Pemohon Banding tidakkooperatif padahal jauh jauh hari di tahun 2006 pemeriksa sebelumnyameminta data dan telah Pemohon Banding penuhi sepenuhnya dan tidak adalagi permintaan, jadi bagaimana pemeriksa pengganti mengatakan PemohonBanding tidak kooperatif?
;Sunset PolicyBahwa Pemohon Banding telah melakukan pembetulan SPT dan masukmelalui program Sunset Policy pada tanggal 18 Desember 2008, tetapipemeriksa tetap menerbitkan SKPKB pada tanggal 23 Desember 2008 yangtelah diterima tanggal 5 Januari 2009, Pemohon Banding mendapat kesansepertinya Pemeriksa memaksakan menyelesaikan proses pemeriksaan dantidak ikhlas bila Pemohon Banding menggunakan hak Sunset Policy sehinggaSPHP dipaksa terbit dan Pemohon Banding harus temui pemeriksa untuk tandatangan SPHP
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
96.980.941.217,00 (31.549.847.868,00) 65.431.093.349,00 KRONOLOGI TERBITNYA KEP530/PJ.07/2009 TANGGAL 07 JULI 2009Terbitnya SKPKB PPh Badan Nomor: 00012/206/06/092/08 tanggal 25 April 2008;Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tanggal 31 Juli 2007Terbanding telah melakukan perneriksaan pajak atas SPT PPh Pajak Penghasilan Badantahun pajak 2006 dengan surat Nomor: PRIN142JWPJ.19/KP.0205/2007;Bahwa pada tanggal 25 Februari 2008 Pemohon Banding menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP
lazimnya;Bahwa surat tersebut mewajibkan Pemohon Banding menanggapi secara tertulisdisertai dengan data, bukti dan dokumen pendukung dalam jangka waktu 7 hari sejakditerimanya surat tersebut;Bahwa apabila dalam jangka waktu 7 hari tidak ditanggapi maka PemohonBanding dianggap menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;Bahwa batasan waktu ini sangat merepotkan dan merugikan Pemohon Banding,terutama karena sebagian besar data ada pada pihak Terbanding;Bahwa berikut ini adalah pospos dikoreksi yang ada pada SPHP
Koreksi dari Pemeriksa yang tidak disertai rincian dan penjelasan sebesarRp. 933.875.257,00bahwa koreksi sebesar Rp 933.875.257,00 tidak bisa Pemohon Banding terima;bahwa koreksi ini tidak ada pada SPHP tanggal 25 Februari 2008, PemohonBanding sudah menanyakan dasar dan rincian koreksi ini tetapi tidak pernahdijawab, oleh karena itu sampai dengan saat ini Pemohon Banding tidak bisarmengomentari karena tidak ada rincian, dasar perhitungan koreksi dan sumberangka koreksi serta penjelasan dari pihak
Koreksi dari Pemeriksa yang tidak disertai rincian dan penjelasan sebesar Rp.246.515.801,00bahwa sedangkan koreksi sebesar Rp. 933.875.257,00 tidak bisa PemohonBanding terima, dapat dilihat bahwa koreksi ini tidak ada pada SPHP tanggal 25Februari 2008, Pemohon Banding sudah menanyakan dasar dan rincian koreksiini tetapi tidak pemah dijawab, oleh karena itu sampai dengan saat init PemohonBanding tidak bisa mengomentari karena tidak ada rincian, dasar perhitungankoreksi dan sumber angka koreksi serta
Selanjutnya TermohonPK telah pula menyetujui kurs awal tahun tersebut danjuga kurs akhir tahun 2005 terbukti dengan Bukti PK1dan PK2 (Kertas Kerja Pemeriksa, SPHP dan SKP 2005);yang jelas hukumnya yaitu wajib untuk ditaati olehPemohon PK. Jadi Pemohon PK wajib untuk memakaikurs awal tahun 2006 sama dengan kurs akhir tahun 2005yang telah diakui dan disahkan oleh Termohon PKtersebut.
199 — 45
XXX Representative, yang telah diberikan kepada Pemeriksa pada saatpembahasan akhir SPHP Tahun Pajak 2008. Namun demikian surat dimaksud oleh Pemeriksatidak dipertimbangkan sama sekali;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan bukti pendukung berupa :a. GL Account No. 0061019911 Biaya Penjualan Ekspor,b. Rekapitulasi biaya Vietnam (Dong Vietnam) yang dikonversi ke Rupiah;c. Bukti Pengeluaran Kas,d. Request of Payment,e.
Faktur,f.Surat dari Dewan Rakyat Kota Ho Chi Minh yang menyatakan adanya Kantor Perwakilan Pemohon Banding di kota Ho Chi Minh, Vietnam;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap buktibukti pendukung yang disampaikan olehPemohon Banding, Majelis berpendapat bahwa bukti tentang adanya representative officePemohon Banding di Vietnam selayaknya dipertimbangkan oleh Pemeriksa pada saatpembahasan akhir SPHP Tahun Pajak 2008.
92 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 27 Maret 2012tersebut dengan alasan sebagai berikut:Bahwa kronologi sejak pemeriksaan hingga diterbitkannya Keputusan TerbandingNomor KEP513/WPJ.24/2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan tanggal 27 Maret 2012;Bahwa terhadap Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Perintah PemeriksaanPajak Nomor PRINT203/WPJ.04/KP.0805/2010 tanggal 19 Juli 2010;Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo menerbitkan PemberitahuanHasil Pemeriksaan (SPHP
) melalui Surat Nomor Pem333/WPJ24/KP.080/2010tanggal 23 Desember 2010;Bahwa berkenaan dengan koreksi PPh Badan, dari SPHP tersebut diketahuibahwa Pemeriksa melakukan koreksi sebagai berikut:Bahwa Peredaran Usaha dilakukan koreksi sebesar Rp 30.853.595.190,00.Koreksi dikarenakan pemeriksa menghitung kembali besarnya penghasilanterhadap transaksi hubungan istimewa sesuai dengan UU PPh Pasal 18 ayat 3;Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi terhadap penjualan ekspor denganmemperbandingkan transaksi yang
perpajakan sehingga mencederai kepastianhukum, sehingga harus dibatalkan;Bahwa dengan diubahnya dasar koreksi Pemeriksa tersebut oleh PenelitiKeberatan, menunjukkan bahwa dasar koreksi Pemeriksa adalah tidak benar dantidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan sehingga koreksiPemeriksa seharusnya dibatalkan;Bahwa dengan tabel di bawah akan lebih jelas dapat diketahui perubahan dasarkoreksi oleh Pemeriksa dan kesimpulan Peneliti Keberatan tersebut, yaitusebagaimana disebutkan dalam SPHP
dan SPUH sebagai berikut: SPHP Nomor: Pem333/ SPUH No. 936/WPJ.24/WPJ.24/KP.080/2010; 2012Catatan: Berkenaan dengan Daftar Temuana.
Terdapat Hubunganistimewa di bidangmanagement antara PT.Indonesia Dwi Sembilandengan Alliance One(A01) sebagaiman diaturdalam Pasal 18 ayat 4 UU Dari SPHP dan SPUH tersebutdapat diketahui bahwa terjadiperubahan dasar koreksiberkenaan dengan peredaranusaha sebesarRp30.853.595.190. Perubahandasar koreksi adalah sebagaiberikut:(1) Dasar koreksi pemeriksaterhadap penjualan ekspor Halaman 8 dari 30 halaman.
218 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali;** Bahwa Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam upaya hukum administrasi telah menyampaikan suratsebanyak 2 (dua) kali kepada Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali (dhi KPP WP Besar Dua ) perihal permintaanpenjelasan dan rincian atas koreksi yang dilakukan olehTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali (dhi TimPemeriksa) atas koreksi positif Biaya Lainnya di Harga PokokPenjualan (HPP) sebesar Rp247.830.565.530,00 dalam SuratPemberitahnuan Hasil Pemeriksaan (SPHP
Atas permintaanPemohon Peninjauan Kembali tersebut telan dijawab olehTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali (dhi KPP WPBesar Dua) melalui surat Nomor S725/WPJ.19/KP.0205/2015tanggal 3 Juni 2015, dimana jawaban dari Terbanding sekarangTermohon Peninjauan Kembali (dhi KPP WP Besar Dua) tersebutbelum menyertakan penjelasan dan rincian terkait dasarperhitungan koreksi dalam SPHP dan olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tidak dapat dipertahankan
34 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak(SP3) Nomor: PRINPSL 193/WPJ.07/KP.0505/2007 tertanggal 21 Februari2007;bahwa perlu diketahui bahwa pemeriksaan PPN Masa Januari s.d.Desember tahun pajak 2006 dilakukan oleh Terbanding yang berbedabedauntuk setiap masa pajak sehingga Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkanberjumlah 12 surat ketetapan untuk setiap masa pajak dan Januari s.d.Desember 2006;bahwa pada tanggal 22 Februari 2008 Pemohon Banding menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP
Pengurangan persediaan ini dikoreksi karena Pemohon Banding tidakdapat menunjukkan adanya Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukaisesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003;bahwa dalam surat tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummelampirkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 karenaPemohon Banding berada dalam kawasan berikat . Hal inilah yang menjadidasar dilakukannya koreksi oleh Terbanding.
Perlukiranya Pemohon Banding jelaskan bahwa pada saat pemeriksaanhingga penyampaian tanggapan atas SPHP, dokumen atas BeritaAcara Pemeriksaan dari Bea dan Cukai dan Berita Acara PemusnahanBarang Rusak (Broken Stock) belum dapat Pemohon Bandingtemukan mengingat kondisi perusahaan yang sudah tidak beroperasiHalaman 7 dari 32 halaman.
Putusan Nomor 31/B/PK/PJK/2016lagi sehingga pada saat penyampaian Surat Tanggapan SPHP,dokumen tersebut belum dapat Pemohon Banding lampirkan;bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan/Stock Opname dari Beadan Cukai dengan Nomor: BAPSP076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/2006 tertanggal 01 Nopember 2006 pada akhirnya PemohonBanding temukan dan telah Pemohon Banding berikan kepadaTerbanding di Kanwil DJP Jakarta Khusus pada tanggal 25 Juni 2008(terlampir: Bukti Tanda Terima Dokumen tertanggal 25 Juni 2008).
Oleh karena itu,Pemohon Banding melakukan penghapusan (write oft) ataupemusnahan atas persediaan bahan bakar tersebut sehingga saldoakhir 31 Desember 2006 adalah nihil;bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan Beadan Cukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 04 Juli 2003telah Pemohon Banding jelaskan pada butir 1.1. diatas.
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perintah Pemeriksaan Tahun Pajak 2009 dan Permintaan Peminjaman SZ Sep10 Buku, Catatan dan Dokumen diterimaSebagian dokumen dikirimkan ke pemeriksa, terdiri dari:07Sep10 Laporan Audit 2009 (Hardcopy), Buku Besar Jan Des 2009 (Softcopy), Chartof accounts (Softcopy) dan Mapping SPT PPN Jan Des 2009 (Softcopy)Diebold melaporkan SPT PPN Pembetulan Satu untuk masa: Januari Mei30Sep10 September November Desember05Mei11 Peringatan Permintaan Dokumen diterbitkan09Mei11 Pengiriman dokumen ke dua16Jun11 SPHP
diterbitkan SPT PPN Pembetulan dianggap tidak disampaikan21Jun11 Pengiriman dokumen ke tiga23Jun11 Surat Tanggapan atas SPHP disampaikan27Jun11 SKP diterbitkan Bahwa time table di atas memperlihatkan bahwa pengiriman/peminjamanpertama dokumen pemeriksaan kepada pemeriksa terjadi pada tanggal 7September 2010 dan dokumen tersebut hanya berupa Laporan Audit, BukuBesar JanDes 2009, Chart of Accounts, serta Mapping SPT PPN JanDes2009.
67 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
menerapkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 74 tahun 2011;Bahwa karena kekurangsempurnaan dalam penguasaan ketentuanperaturan perpajakan, Pemohon Banding akan kehilangan kesempatanuntuk mengungkapkan tentang adanya ketidakbenaran pengisian SPTPPN Masa Januari 2009 dalam laporan tersendiri mengingat PemohonBanding baru mengetahui adanya ketidakbenaran pengisian SPT MasaPajak Pertambahan Nilai Januari 2009 pada saat Pemohon Bandingmenerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP
kesengajaan;Bahwa Terbanding pada proses pemeriksaan pajak harus memberikanpelayanan dan pembinaan kepada Pemohon Banding dengan caramemberikan bimbingan yang terbuka dan jelas;Bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011,tidak memungkinkan Pemohon Banding memperoleh akses untukmengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenaiadanya ketidakbenaran pengisian SPM Januari 2009, karena Wajib Pajakbaru mengetahui adanya kekeliruan tersebut pada saat Wajib Pajakmenerima SPHP
Putusan Nomor 975/B/PK/PJK/20173.4.3.5.Pajak Januari 2009 dan kesalahan tersebut baru TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ketahui setelahTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mendapatkan SPHP pada saat pemeriksaan terhadap SPTTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) SPTMasa PPN Masa Pajak Januari 2009 s.d.
Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atau) Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding)maka diatur dengan cara yang Jelas sehinggamenghindari kekeliruan dalam pemaknaandan juga mudahdijalankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan KewajibanPerpajakan Peraturan Pemerintah yang pada Penjelasan Pasal 8ayat (1), sehingga untuk pengungkapan tersebut harus dilakukansebelum Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)menyampaikan SPHP
Hal ini disebabkan SPHP harusmencerminkan seluruh temuantemuan yang dihasilkan selamapelaksanaan pemeriksaan, maka pengenungkapan pengisianketidakbenaran Surat Pemberitahuan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) setelah PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menyampaikanSPHP tidak dipertimbangkan;3.20.
44 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
96.980.941.217,00 (31.549.847.868,00) 65.43 1.093.349,00dibayar KRONOLOGI TERBITNYA KEP530/PJ.07/2009 TANGGAL 07 JULI 2009Terbitnya SKPKB PPh Badan Nomor: 00012/206/06/092/08 tanggal 25 April 2008Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tanggal 31 Juli 2007Terbanding telah melakukan permeriksaan pajak atas SPT PPh Pajak Penghasilan Badantahun pajak 2006 dengan surat Nomor: PRIN142JWPJ.19/KP.0205/2007;Bahwa pada tanggal 25 Februari 2008 Pemohon Banding menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP
lazimnya;Bahwa surat tersebut mewajibkan Pemohon Banding menanggapi secara tertulisdisertai dengan data, bukti dan dokumen pendukung dalam jangka waktu 7 hari sejakditerimanya surat tersebut;Bahwa apabila dalam jangka waktu 7 hari tidak ditanggapi maka PemohonBanding dianggap menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;Bahwa batasan waktu ini sangat merepotkan dan merugikan Pemohon Banding,terutama karena sebagian besar data ada pada pihak Terbanding;Bahwa berikut ini adalah pospos dikoreksi yang ada pada SPHP
Koreksi dari Pemeriksa yang tidak disertai rincian dan penjelasan sebesarRp. 933.875.257,00Bahwa koreksi sebesar Rp 933.875.257,00 tidak bisa Pemohon Banding terima;Bahwa koreksi ini tidak ada pada SPHP tanggal 25 Februari 2008, PemohonBanding sudah menanyakan dasar dan rincian koreksi ini tetapi tidak pernahdijawab, oleh karena itu sampai dengan saat ini Pemohon Banding tidak bisamengomentari karena tidak ada rincian, dasar perhitungan koreksi dan sumberangka koreksi serta penjelasan dari pihak
Piutang usaha XXXKoreksi dari Pemeriksa yang tidak disertai rincian dan penjelasan sebesar Rp.246.515.801,00Bahwa sedangkan koreksi sebesar Rp. 933.875.257,00 tidak bisa PemohonBanding terima, dapat dilihat bahwa koreksi ini tidak ada pada SPHP tanggal 25Februari 2008, Pemohon Banding sudah menanyakan dasar dan rincian koreksiini tetapi tidak pernah dijawab, oleh karena itu sampai dengan saat ini PemohonBanding tidak bisa mengomentari karena tidak ada rincian, dasar perhitungankoreksi dan sumber
Koreksi atas akun biaya umum dan administrasi penyusutan sebesar Rp6.635.216.602,00 tidak bisa Pemohon Banding terima.Bahwa Pemohon Banding tidak bisa mengomentari karena tidak ada rincian, dasarperhitungan koreksi dan sumber angka koreksi serta penjelasan dari pihakpemeriksa, walaupun sudah Pemohon Banding minta sejak pembahasan SPHP,namun menurut data (kertas kerja) aktiva tetap kendaraan yang diberikanPemeriksa terdapat koreksi negatif menambah biaya penyusutan sebesar Rp93.957.398,00;4.
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 640/B/PK/PJK/2015 Bahwa sebagaimana disebutkan dalam SPHP, Terbanding melakukankoreksi dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pajak Masukan atas pembelian pupuk dan bahan kimia yangdigunakan untuk memproduksi Tandan Buah Segar (TBS) yang PPNnyadibebaskan.
03 Oktober 2011 telah dilampirkan dalam Surat Banding ini;bahwa Surat Banding ini disampaikan sesuai dalam jangka waktu 3 bulan sejaktanggal diterimanya Keputusan yang dibanding;ALASAN BANDINGBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Keputusan TerbandingNomor KEP723/WPJ.01/2011 tanggal O3 Oktober 2011 yang menolakpermohonan Pemohon Banding dalam keberatan atas SKPLB PPN Masa PajakDesember 2009 Nomor 00017/407/09/112/10 tanggal 24 November 2010,dengan alasan sebagai berikut:Dasar HukumBahwa dalam SPHP
Pajak Pertambahan Nilai kepadaPengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajakatau Jasa Kena Pajak tersebut;Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak Bkepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukanyang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubungdiberikannya fasilitas dibebaskan dani pengenaan pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;Bahwa selain itu, dalam SPHP
terdapat penjualan CPO dan PK dalam laporan keuangan, dan tidakterdapat penjualan TBS;Bahwa adapun jumlah penjualan CPO dan PK Pemohon Banding adalahsebesar Rp53.334.241.020,00;Bahwa Terbanding telah keliru dalam memahami ketentuan Pasal 16BUU PPN:Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Bandingberpendapat bahwa Terbanding telah keliru dalam memahami ketentuan Pasal16B UU PPN sehingga alasan koreksi PPN Masukan atas pembelian pupuk,bahan kimia, dan lainlain menjadi tidak tepat;Bahwa dalam SPHP
Putusan Nomor 640/B/PK/PJK/2015Bahwa dalam SPHP, Terbanding berpendapat bahwa PPN Masukan atasbahan bakar minyak (BBM) tidak dapat dikreditkan, karena merupakan bahanbakar yang digunakan untuk mengangkut TBS:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding,karena BBM digunakan untuk mengangkut TBS bukan digunakan untukmelakukan penyerahan TBS.
121 — 28
., LLM. adalah sebagai berikut :bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No.PEM016/WPJ.23/KP.0100/K.I/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang diterima Penggugattanggal 24 Juli 2012;bahwa Penggugat menyerahkan Surat Permohonan perpanjangan waktu sanggahan hasilpemeriksaan Tahun 2008 melalui surat Nomor : 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal 30Juli 2012 yang diserahkan kepada Pemeriksa Pajak tanggal 31 Juli 2012, yang intinyaPenggugat menyetujui sebagian dan tidak menyetujui selebihnya
Meminta pembatalan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final No.00013/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 karena tidak sesuai dan tidakmempertimbangkan Surat Tanggapan SPHP/ Surat Permohonan PerpanjanganWaktu Sanggahan No. 016B/SKPMMS/DU/VI/2012 tanggal 31 Juli 2012, yangditerima Tergugat tanggal 31 Juli 2012;3.
34 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding menerima SPHP pada tanggal 16 April 2010;2. Terbanding membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dalamrangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal28 April 2010 yang mengemukakan bahwa Wajib Pajak tidak hadirdalam jangka waktu yang telah ditentukan;3.
Sebagaimana telahdijelaskan pada Surat Keberatan, kronologis prosedur pemeriksaan yangdilakukan terhadap Pemohon Banding adalah sebagai berikut:a.Pada tanggal 16 April 2010, Pemohon Banding menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor : PHP302/WPJ.07/KP.0205/2010 tertanggal 16 April 2010.
Di dalam SPHP tersebutdicantumkan temuan Terbanding berupa koreksi fiskal atas PPNmasukan masa pajak Desember 2008 sebesar Rp697.862.419,00;Pemeriksaan PPN masa pajak Desember 2008 mengacu kepada SuratPerintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Nomor : PRINPL358/WPJ.07/KP.0205/2009 tertanggal 30 Juni 2009. Sesuai dengan prosedurpemeriksaan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor :199/PMK.03/2007 (PMK 199/2007) jo.
Karena Pemohon Bandingmenerima SPHP tersebut pada tanggal 16 April 2010, maka jangkawaktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut jatuh pada tanggal 26 April 2010;Pada tanggal 23 April 2010, Pemohon Banding menyampaikantanggapan tertulis atas SPHP tersebut kepada DJP yang diterimatanggal 23 April 2010.
Dengan demikian persyaratan formalpenyampaian tanggapan atas SPHP tersebut telah terpenuhi;Dikarenakan jangka waktu yang sudah mendesak, Terbanding tidakmemberikan Pemohon Banding kesempatan untuk melakukanpembahasan akhir atas koreksi yang tertuang di dalam SPHP.
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat tidak pernah terima Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan Pajak (SPHP) serta tidak diundang untuk memberikantanggapan secara tertulis melalui Berita Acara Hasil Pembahasan Akhir;6.
Bahwa Penggugat tidak pernah terima Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan Pajak (SPHP) serta tidak diundang untuk memberikantanggapan secara tertulis melalui Berita Acara Pembahasan Akhir;6.
Segi1)pendukung yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.Wajib Pajak tidak pernah terima Sutat Pemberitahuan HasilPemeriksaan Pajak (SPHP) serta tidak diundang untukmemberikan tanggapan secara tertulis melalui Berita Acara HasilPembahasan Akhir.Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 1999 No00001/206/99/007/09 tanggal 4 November 2009 ( melebihi 12bulan sebagaimana dimaksud 17b ayat (1) dan Pasal ayat (2
Pajak yang diperiksa terdiri dari PPh Badan, PPh Pasal 23, PPN.Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung tidak menyampaikan SuratPemberitahuan Pemeriksaan.Pemeriksa datang ke tempat usaha Wajib pajak secara tibatiba denganmeminjam datadata, bukubuku, catatan dan buktibukti pendukung yangtidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku.Wajib Pajak tidak pernah terima Sutat Pemberitahuan Hasil PemeriksaanPajak (SPHP) serta tidak diundang untuk memberikan tanggapan secaratertulis melalui
62 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang diaturdalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER19/PJ/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksadalam proses pemeriksaan telah menyampaikan kepadaPenggugat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor PHP218/WPuJ.20/KP.0705/2010 tanggal28 Desember 2010 yang disampaikan langsung kepadaPenggugat dengan tanda terima Penggugat tertanggal 30Desember 2010, dengan memberi kesempatan Penggugatuntuk hadir dalam rangka melakukan pembahasan
akhirhasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 7(tujuh) hari sejak diterimanya SPHP, namun Penggugattidak menggunakan haknya tersebut sesuai dengan bataswaktu yang ditentukan dalam SPHP.
Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tersebutmerupakan satu kesatuan dengan PER19/PJ/2008 yangmengikat Pemeriksa maupun Penggugat sebagai pihakyang diperiksa;Bahwa dalam hal ini, Penggugat mengajukan permohonanpembatalan ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf d UU KUP, sedangkan ketetapan pajak yangdiajukan permohonan pembatalan tersebut merupakanketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakandengan penyampaian SPHP dan Penggugat telah diberikesempatan
1) huruf d UU KUP;dari datadata hasil pemeriksaan dan kronologis upayaupaya hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat atasHalaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 142/B/PK/PJK/2015SKP Tahun Pajak 2008 tersebut, Tergugat berpendapatbahwa pada awalnya Penggugat telah menerima bahwaprosedur dan tata cara pemeriksaan terkait terbitnya SKPtersebut sudah benar (dalam hal ini Penggugat menyadarikekeliruannya yang tidak menghadiri pembahasan akhirhasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukandalam SPHP
Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)Nomor PHP218/WPJ.20/KP.0705/2010 tanggal 28 Desember 2010Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 142/B/PK/PJK/2015(sebagaimana bukti dalam lampiran P3) yang diterbitkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak menyebutkansecara jelas dan tegas kapan (hari, tanggal dan jam) PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) diundang untuk menghadiripembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan pihak TermohonPeninjauan Kembali (semula
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perintah Pemeriksaan Tahun Pajak 2009 dan Permintaan Peminjaman 02Sep10 Buku, Catatan dan Dokumen diterimaSebagian dokumen dikirimkan ke pemeriksa, terdiri dari:07Sep10 Laporan Audit 2009 (Hardcopy), Buku Besar Jan Des 2009 (Softcopy),Chart of accounts (Softcopy) dan Mapping SPT PPN Jan Des 2009(Softcopy)Diebold melaporkan SPT PPN Pembetulan Satu untuk masa: Januari MeiSe oep 1s September November Desember05Mei11 Peringatan Permintaan Dokumen diterbitkan09Mei11 Pengiriman dokumen ke dua16Jun11 SPHP
diterbitkan SPT PPN Pembetulan dianggap tidak disampaikan21Jun11 Pengiriman dokumen ke tiga23Jun11 Surat Tanggapan atas SPHP disampaikan27Jun11 SKP diterbitkan Bahwa time table di atas memperlihatkan bahwa pengiriman/peminjamanpertama dokumen pemeriksaan kepada pemeriksa terjadi pada tanggal 7September 2010 dan dokumen tersebut hanya berupa Laporan Audit, BukuBesar Jan Des 2009, Chart of Account serta Mapping SPT PPN Jan Des2009.
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 913/B/PK/PJK/2015 07Sep10 Sebagian dokumen dikirimkan ke pemeriksa, terdiri dari :Laporan Audit 2009 (Hardcopy), Buku Besar Jan Des 2009(Softcopy), Chart of accounts (Softcopy) dan Mapping SPT PPNJan Des 2009 (Softcopy)Diebold melaporkan SPT PPN Pembetulan Satu untuk masa : Januari Mei30Sep10 September November Desember05Mei11 Peringatan Permintaan Dokumen diterbitkan09Mei11 Pengiriman dokumen ke dua16Jun11 SPHP diterbitkan SPT PPN Pembetulan dianggap tidakdisampaikan21Jun11 Pengiriman
dokumen ke tiga23Jun11 Surat Tanggapan atas SPHP disampaikan27Jun11 SKP diterbitkan Bahwa Time table di atas memperlihatkan bahwa pengiriman/peminjamanpertama dokumen pemeriksaan kepada pemeriksa terjadi pada tanggal 7September 2010 dan dokumen tersebut hanya berupa Laporan Audit,Buku Besar JanDes 2009, Chart of Accounts, serta Mapping SPT PPNJanDes 2009.
116 — 21
Terbanding tidak meyakini transaksi yang terjadidan tetap mempertahankan koreksi;Menurut Pemohon Bandingbahwa berdasarkan arus dokumen tersebut dapat dibuktikan bahwa Pajak Masukanyang Pemohon Banding kreditkan tidak fiktif, dengan demikian sesuai denganketentuan UndangUdang PPN Pemohon Banding dapat mengkreditkan PajakMasukan tersebut karena terkait dengan kegiatan usaha;bahwa kedua Faktur Pajak tersebut telah Pemohon Banding kreditkan dalam SPTMasa PPN bulan Maret tahun 2009;bahwa dalam penulisan SPHP
terjadi kekeliruan penulisan nama supplier dimanadalam SPHP yang tertulis adalah PT.
116 — 31
adanya penerimaan yang belum diperhitungkanTerbanding,RK HSBC, IDR sebesar Rp(35.172.813,00) karena adanya penerimaan dan adanya jurnalkoreksi yang belum diperhitungkan Terbanding,RK HSBC, EUR sebesar Rp(284.069.920,00) karena adanya jurnal koreksi yang belumdiperhitungkan Terbanding,Biaya Bank atas pelunasan piutang yang ditanggung oleh Pemohon Banding sebesarRp14.124.554,00.bahwa Terbanding telah melihat R/K untuk masingmasing Bank tersebutdiatas dan G/L untuk Biaya Bank.bahwa dalam sanggahan SPHP
Piutang UsahaPenghapusan Piutang Bokor Mas Rp 23.759.580Selisih kurs bersih saldo piutang usaha awal dan akhir tahunRp311.908.830Mutasi debit lainlain Sukun durck Rp (2.774.519)bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat memberikandokumen yang memadai terkait dengan koreksi Terbanding atas peredaranusaha.bahwa angkaangka serta informasi yang disampaikan Pemohon Bandingterkait koreksi peredaran usaha ini berubahubah sebagaimana disampaikanPemohon Banding, baik dalam surat sanggahan atas SPHP
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
tahun pajak 2006 dengan menerbitkan Surat PerintahPemeriksaan Pajak (SP3) Nomor PRINPSL 193/WPuJ.07/KP.0505/2007 tertanggal 21 Februari 2007;bahwa perlu diketahui bahwa pemeriksaan PPN Masa Januari sampaidengan Desember tahun pajak 2006 dilakukan oleh Terbanding yangberbedabeda untuk setiap masa pajak sehingga Surat Ketetapan Pajakyang diterbitkan berjumlah 12 surat ketetapan untuk setiap masa pajakdan Januari sampai dengan Desember 2006;bahwa pada tanggal 22 Februari 2008 Pemohon Banding menerima(SPHP
Pengurangan persediaan ini dikoreksikarena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan adanya BeritaAcara Pemeriksaan dari Bea dan Cukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003;bahwa dalam surat tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummelampirkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 karenaPemohon Banding berada dalam kawasan berikat. Hal inilah yangmenjadi dasar dilakukannya koreksi oleh Terbanding.
Oleh karena itu, Pemohon Banding melakukanpenghapusan (write off) atau pemusnahan atas persediaan bahankimia tersebut sehingga saldo akhir 31 Desember 2006 adalahnihil;bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dariBea dan Cukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli2003 karena Pemohon Banding berada dalam kawasan berikatserta tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung lainnyabahwa
Perlu kiranya Pemohon Banding jelaskanbahwa pada saat pemeriksaan hingga penyampaian tanggapanatas SPHP, dokumen atas Berita Acara Pemeriksaan dari Bea danCukai dan Berita Acara Pemusnahan Barang Rusak (BrokenStock) belum dapat Pemohon Banding temukan mengingat kondisiperusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi sehingga pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, dokumen tersebut belumdapat Pemohon Banding lampirkan;bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan/Stock Opname dariBea dan Cukai dengan Nomor
Oleh karena itu, Pemohon Bandingmelakukan penghapusan (write off) atau pemusnahan ataspersediaan bahan bakar tersebut sehingga saldo akhir 31Desember 2006 adalah nihil;bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan danBea dan Cukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli2003 telah Pemohon Banding jelaskan pada butir 1.1. di atas.Didalam Berita Acara Stock Opname dan Bea dan
46 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
17.03 dan AC 20.33 tidak ada(halaman ke 2 dari Risalah Pembahasan Akhir);Halaman 4 dari 55 Halaman Putusan Nomor 1344 /B/PK/PJK/2015Bahwa menurut Pemohon Banding pernyataan Terbanding adalah Tidak Benarkarena sebagai fakta adalah sebagai berikut:Bahwa dalam proses pemeriksaan dimana masih terdapat tenggang waktu 1(satu) bulan dari sebelum jatuh tempo Pemeriksaan, yaitu terhitung daritanggal diterbitkannya SP3 pada tanggal 21 Juli 2011, pelaksanaan di lapanganbaru dimulai tanggal 2 Agustus 2011, dan SPHP
bukti yang akurat terhadap koreksi yangdibuat oleh Terbanding tersebut;Bahwa faktanya koreksi Terbanding hanya berdasarkan anggapan semataTerbanding dan sama sekali TIDAK MEMPERTIMBANGKAN fakta dan buktiyang sudah Pemohon sampaikan baik dari proses pemeriksaan maupun saatkeberatan;Bahwa berdasarkan fakta dan bukti di atas maka perhitungan Pajak yang masihharus dibayar oleh Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2008 adalah sebagaiberikut: DeskripsiPerhitunganPemohonBanding (SPT)PerhitunganTerbanding(SPHP
Biaya Usaha Lainnya 717.627.712 = 717.627.712Penghasilan (Rugi) Netto3.958.996.542 6.496.418.881 1.819.794.627 4.676.624.254 PPh Terutang10% x 50.000.00015% x 50.000.00030% xX 3.858.996.542 1.170.198.800 1.931.425.400 545.938.2001.385.487.200 Deskripsi Perhitungan Perhitungan Koreksi Atas Nilai Halaman 10 dari 55 Halaman Putusan Nomor 1344 /B/PK/PJK/2015 Pemohon Terbanding Hitungan SeharusnyaBanding (SPT) (SPHP) TerbandingKredit Pajak (3.915.180.892) (3.889.638. 184) 25.542.708 (3.915.180.892)PPh
Adapun selisin tersebut adalahsebesar Rp 1.121.377,00 dengan perhitungan sebagai berikut :Cfm surat tanggapan atas SPHP Rp 49.651.121.212,00Seharusnya adalah Rp 49.649.999.835,00Selisih Rp 1.121.377,00Bahwa selisin tersebut disebabkan adanya kesalahan ketik didalam jumlah pembayaran pada tanggal 31 Desember 2008 atasPembelian dalam Faktur Pajak atas nama PTI MagowanayaDayasentosa Nomor FP 2596 sebesar Rp 200.337.580,00seharusnya adalah sebesar Rp 199.216.368,00 yang telahPemohon Peninjauan Kembali
(bukti surat sanggahan atas SPHP Nomor 0001/TAX/GFP/IX/201 1tanggal 29 September 2011 terlampir ======== Lampiran P 6)Bahwa di dalam surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyampaikan sebagai berikut :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)tidak memperhitungkan jumlah pembelian yang dibukukan olehPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sebagai persediaan barang yang telah dibayarkan sebesar Rp49.651.121.212,00Halaman 30 dari 55 Halaman Putusan