Ditemukan 258 data
1.YUDHA UTAMA PUTRA SH
2.MURSYID SH
Terdakwa:
ISKANDAR BIN Alm MUHAMMAD DAUD
445 — 207
Penrpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinngi Banda Aceh sejak tanggaltanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ramli Husen, S.H., dkk.,Advokat/ Pengacara pada Kantor Ramli Husen, S.H., & Associates, beralamat diJI. Cut Meutia, Lantai II No. 20 Kp.
315 — 122
Membebankan biaya berkara dalam dua tingkat peradilan kepadaTerdakwa, untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Banten pada hari: Selasa, tanggal; 19 September 2017, oleh GUNTURPURWANTO JOKO LELONO, S.H,M.H sebagai Ketua Majelis Hakim,DORTIANNA PARDEDE, S.H,M.H dan SHARI DJATMIKO, S.H,M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinngi Banten Nomor. 68/PEN.PID/2017/PT.BTN
Terbanding/Tergugat I : HAJI LENGKO
Terbanding/Tergugat II : HAISA BINTI H.NAHAU
Terbanding/Tergugat III : IWAN bin H.LENGKE
Terbanding/Tergugat IV : MUSTAKIN bin H.MUIN
45 — 22
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutberalasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan NegeriMaros No. 17/Pdt.G/2019/PN Mrs tanggal O02 Oktober 2019 yangdimintakan banding tersebut dan Pengadilan Tinngi mengadili sendiri.wonn Menimbang, bahwa oleh karena para terbanding semula paratergugat IllIIl dan IV berada pada pihak yang kalah beralasan untukdi hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan.
BURHANUDDIN, SH, MH
Tergugat:
MUHAMMAD NURDIN
70 — 27
tanggal 14Agustus 2019 Penggugat mengajak lagi untuk BARTERAN denganTANAH miliknya didesa Gambiran Maosptti Magetan senilai 1,8 MILYARnamun harga belum cocok alias MAHAL.Bahwa sehingga demikian sesungguhnya Penggugat INTINYA inginmembatalkan Transaksi SEWA KONTRAK Rumah Kost yangKEMURAHAN Sewa Kontraknya tersebut serta SEWA KONTRAKRumah Toko yang kelamaan jangka waktunya yang dikarenakanPenggugat ingin untuk segera menjualnya kepada pihak orang lainkarena Tergugat tidak berminat beli dengan HARGA TINNGI
145 — 60
kembalikarena harga akan berubah dan tidak sesuai dengan harga yangditetapkan;Bahwa terhadap' kegiatan pengangkutan BBM jenis' premiummenggunakan mobil pick up tidak memiliki ijin usaha pengangkutan dapatHalaman 19 dari 39 hal Putusan No. 46/Pid.Sus/2019/PN.Srpdikenakan terhadap unsur sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf b UUNomor 22 Tahun 2001 tentang migas, pengangkutan sebagaimana diaturdalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan dipidana dengan pidanapenjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinngi
99 — 23
Perpanjangan Ke II Ketua Pengadilan Tinngi Manado sejak tanggal 16Februari 2012 s/d tanggal 16 Maret 2012 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara ini;Setelahmendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwaserta melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaansubsidaritas tertanggal 18 Oktober 2011 yaitu sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa ANDRI ANDREAS
Kemas Mohd Teguh Arief bin Marwan Siroth
Termohon:
Desi Susilawati bibti. M Yamin
90 — 23
pekerjaandagang, Pendidikan SD, tempat tinggal di Rt.08 Kelurahan PondokTinggi, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, di bawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon dan kenal denganPemohon sebagai suami Termohon yang menikah Januari 2006sudah dikaruniai anak 3 orang, ikut bersama Termohon;Hal 27 dari 50 hal Putusan No. 88/Pdt.G/2017/PA.SpnSaksi II:Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumahtangga terakhir di rumah saksi di Desa Po dok Tinngi
1.I WAYAN MERET ,SH
2.I DEWA GEDE AGUNG MAHENDRA GAUTAMA, SH.
3.TIGANA BARKAH MARADONA, SH
Terdakwa:
1.I MADE ADHY WAHYUDI SANJAYA
2.I NYOMAN SARDA als. MANIK
76 — 35
oleh masyarakat umum dari SPBU tidak dapat dijual kembalikarena harga akan berubah dan tidak sesuai dengan harga yangditetapkan;Bahwa terhadap kegiatan pengangkutan BBM jenis premiummenggunakan mobil pick up tidak memiliki ijin usaha pengangkutan dapatdikenakan terhadap unsur sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf b UUNomor 22 Tahun 2001 tentang migas, pengangkutan sebagaimana diaturdalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan dipidana dengan pidanapenjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinngi
17 — 2
mengikuti acara itu, karena Termohon seorang muslimah,namun Termohon tidak menghiraukan peringatan Pemohon tersebut ; Disamping itu ketika ibunya Termohon meninggal dunia, Termohonjuga aktif mendoakan ibunya dengan tata cara dan sesuai denganagama Khatolik, bahkan hingga saat ini Termohon tidak pernahmelaksanakan sholat dan juga tidak lagi mengikuti Syariat agamaislam, dan dengan terangterangan Termohon tetap' padakeyakinannya pada agama khatolik, dan akhirakhir ini aktifitasTermohon ke Greja semakin tinngi
Pembanding/Tergugat V : LA AMI Diwakili Oleh : WA PATI BINTI KAMIL
Pembanding/Tergugat III : LA ODE JAINU Bin LA ODE HUNA Diwakili Oleh : WA PATI BINTI KAMIL
Pembanding/Tergugat I : LA MBUNGO Bin LA TUNGGU Diwakili Oleh : WA PATI BINTI KAMIL
Pembanding/Tergugat VIII : WA PATI BINTI KAMIL Diwakili Oleh : WA PATI BINTI KAMIL
Pembanding/Tergugat VI : LA APO BIN LA MASORO Diwakili Oleh : WA PATI BINTI KAMIL
Pembanding/Tergugat IV : LA ODE JALIMU Bin LA ODE HAMIDU Diwakili Oleh : WA PATI BINTI KAMIL
Pembanding/Tergugat II : LA TUGU Bin LA MBUNGO Diwakili Oleh : WA PATI BINTI KAMIL
Terbanding/Penggugat I : Hj. SITI SYAMSIAH
Terbanding/Penggugat II : ANDI BURHANUDDIN,BE BIN H.ANDI MASSAKIRANG
49 — 39
Jadi terbukti dalildalilgugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satudengan dalil lainnya.Bahwa para pebanding memohon kepada majelis hakim tinngi yangmulia kiranya memeriksa kembali perkara ini secaa keseluruhan oleh karenaselama proses pemeriksaan saksisaksi oleh majelis hakim, ada beberapaketerangan saksi dalam putusan berbeda dan bahkan ada keterangan baiksaksi para tergugat maupun saksi para penggugat setelah membaca dalamputusan dalam perkara ini,keberatan atas tidak
100 — 68
Nomor 41/PID/2018/PT JAPpula penjatuhan hukuman mati terhadap Terbanding sebagaimana dalamSurat Tuntutannya tidak beralasan hukum karena penerapan hukumanmati sudah tidak sesuai dan tidak dapat diterapkan dalam alam hukumIndonesia yang saat ini menjunjung tinngi HAM yang antara lain karena:a. Hukuman mati bertentangan dengan Declaration cf Human Rightarticle 3. "Everyone has the right to life, liberty dan security of person,yang diterjemahkan bahwa.
172 — 148
1998 tanggal 21 Maret 1998 tentangPengangkatan Rektor UII periode 19982002 (P 10);Piagam Kerja sama antar Departemen Kehakiman danV2.13.14.15.16.17.18.48UII tanggal 16 Nopember 1991 (P 11);Mohon kemugahan praktek beracara bagi mahasiswa No.1122/B.2/VII/1998 tertanggal 29 Juli 1998 (P 12);Pedoman pengembangan laboratorium FH UII tanggal 6Mei 1995 (P 13);UU No. 2 tahun 1989 tentang system PendidikanNasional tertanggal 27 Maret 1990 (P 14);Peraturan Pemerintah RI No. 30 tahun 1990 tentangPendidikan Tinngi
84 — 21
diberi tandaTl.1 ;Fotocopy Penetapan No. 08/Eks.HT/2010/PN.Pdg, tanggal 1 Juni 2010, telahdiberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda T1.2 ;Fotocopy Penetapan No. 08/Eks.HT/2010/PN.Pdg, tanggal 18 Agustus 2010,telah diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya diberi tandaT1.3 =;Fotocopy Penetapan No. 08/Eks.HT/2010/PN.Pdg, tanggal 16 September2010, telah diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya diberitanda T1.4 ;Fotocopy Fatwa Pengadilan Tinngi
48 — 30
Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa AliagaKecamatan Hutararaja Tinngi Kab.Padang Lawas hingga sekarang sampaiberpisah;4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohonberstatus Perawan;5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telahberkumpul sebagaimana layaknya suamiisteri dan dikaruniai 5(Lima) orang anak yang bernama1. Anak 2, Anak II3 Anak III4. Anak IV5. Anak VHalaman 2 dari 56 putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Sbh6.
62 — 46
secaraumum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antarakepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukumdan keadilan dalam masyarakat,menjaga kepentingan umum dalam artimelindungi masyarakat harkat serta martabatnya sebagai manusia daritindakan sewenangwenang, menjaga kepentingan Militer dalam areti dapatmendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI sehingga dalamsituasi apapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinngi
242 — 239
setiapmahluk hidup maupun' organisme dan sangat berpengaruh padakehidupannya ; Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energiatau kompenen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkunganakibat kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungansampai turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadikurang atau tidak dapat berfungsi lain sesuai peruntukannya ; Sungai adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yanglebih tinngi
1.GO. HENRY UTAMA
2.A.J. MUDALDJONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA
Intervensi:
CV. VISION MEDIA diwakili oleh BUDI WIYANTO
245 — 176
Reklame yang dibangun telah sesuai dan tidakmelebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan WalikotaSurabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara PenyelenggaraanReklame, yakni paling tinngi 22 m. Dalam gugatannya Para Penggugatmenyebutkan ketinggian Reklame setinggi 17,9 m, hal ini justrumenerangkan bahwa baik Tergugat II Intervensi maupun Tergugat tidakHal. 37 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.menyalahi aturan dalam memohon dan memberikan IzinPenyelenggaraan Reklame; .
128 — 44
Muaro Jambi, Desa Pinang Tinngi, Kecamatan Bahar Utara, Kab. Muaro Jambi, Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Tengku Ardiansyah, S.H., Haramaini, S.H., dan Wildansyah, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tanjung Jabung yang beralamat di Jl. MA Sabak-Petro China RT 14 No. 10 Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2021, selanjutnya sebagai Tergugat
Muchamad Nur Umlati, ST
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. KEJAKSAAN TINGGI PAPUA di JAYAPURA
98 — 71
P7 yang menetapbkan MUCHAMAD NUR UMLATIsebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinngi Papua, yang 2 (Dua) Lembardi tandatangani oleh Assisten Tindak Pidana KhususSelaku Penyidik L. ALEXANDER SINURAYA, SH.,MH.mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Menimbang, bahwa di samping bukti suratsurat tersebut, Pemohon juga telahHalaman 23 Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/PN.Son1. Ahli, DR. H. DADANG SUWANDA, SE, MM., M.Ak.
120 — 48
. ; Bahwa tas warna biru tua tersebut saksi taruh didepan dibawah diselasela kaki dan ditutup dengan kain pantai, kKemudian pelaku mengambil tastersebut dari sebelah kanan saksi dengan cara memepet motor kemudianmengambil paksa tas tersebut, kemudian para pelaku melarikan diridengan kecepatan tinngi, sehingga saksi tidak bisa mengejar dankehilangan jejak; Bahwa saksi tidak ingat dengan ciriciri para pelaku dan sepeda motoryang digunakan karena mengambil dengan cepat dan kemudian melarikandiri dengan