Bidang Konsumsi dan Disitribusi pangan yaitu Kegiatan Peningkatan Mu tudan Keamanan Pangan (Kode Kegiatan : 1.21.1.21.01.2.01.16.2.01.16.22)terdiri dari :a. Kode rekening : 5.2.2.15.01 yaitu Honorarium panitia pelaksanakegiatanan (Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan/PPTK).b.

UP(Surat Perintah Pembayaran uang Persediaan)/GU (Ganti Uang)/TUdan LS (Langsung) pada dokumen buku pengeluaran, buku pembantusimpanan/Bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar danbuku pembantu pengeluaran perobjek;c) Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yangakan diserahkan ke Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD;d) Menyampaikan SPP.UP/GU/TU dan LS dan menandatanganinya;e Bahwa berdasarkan DPA SKPD Sekretariat DPRD Kab.

UP(Surat Perintah Pembayaran uang Persediaan)/GU (Ganti Uang) / TUdan LS (Langsung) pada dokumen buku pengeluaran, buku pembantusimpanan/Bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar danbuku pembantu pengeluaran perobjek;c) Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yangakan diserahkan ke Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD,; d) Menyampaikan SPP.UP/GU/TU dan LS dan menandatanganinya;e Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran Saksi telah melakukan penarikandan penyetoran pajak terkait

Setelah Adminstrasi (SPT dan SPPD) selesai dibuat olet staf kasubag TUdan Perlengkapan kemudian diparaf oleh Kasubag TU dan perlengkapanserta diparaf oleh Kabag umum.. Kemudian diajukan ke Sekwan untuk ditandatangani.. Setelah ditandatangani dokumen SPT dan SPPD diserahkan kepada PNSyang berangkat atau yang termasuk dalam SPT.PNS yang ditunjuk kKemudian kebagian keuangan untuk dicairkan dananyadan kemudian diserahkan kepada pegawai yang melaksanakan perjalanandinas..

Setelah Adminstrasi (SPT dan SPPD) selesai dibuat olet staf kasubag TUdan Perlengkapan kemudian diparaf oleh Kasubag TU dan perlengkapanserta diparaf oleh Kabag umum.d. Kemudian diajukan ke Sekwan untuk ditandatangani.e. Setelah ditandatangani dokumen SPT dan SPPD diserahkan kepada PNSyang berangkat atau yang termasuk dalam SPT.f. PNS yang ditunjuk kKemudian kebagian keuangan untuk dicairkan dananyadan kemudian diserahkan kepada pegawai yg melaksanakan perjalanandinas.g.

(Satu) lembar Cheklist Verifikasi Kelengkapan DokumenPengajuan SPP dan SPM ke Pejabat PenatausahaanKeuangan untuk Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasanilai SPP 2.290.121.800,00 yang ditandatangani olehAFFANDIABADIselaku Verifikator Kelengkapan DokumenBidang dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK Bidang;1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Nomor: 00348/1.03.02/SPP/LS/IV/2016tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh WASTRILESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pemban tudan

Putusan Nomor : 3/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr11)12)13)14)15)16)17)LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pemban tudan RIO AMDI P, ST selaku PPTK1 (satu) lembar asli Ringkasan Penggunaan dana SuratPermintaan Pembayaran Nomor:00348/1.03.02/SPP/LS/IV/2016 tanggal 10 Oktober 2016yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selakuBendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, STselaku PPTK1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20%tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh H.AZHARI, ST

Sampang sebagai Staf TUdan ditunjuk sebagai Penyimpan Barang mulai awal tahun 2013berdasarkan SK Bupati Nomor :188.45/48/KEP/434.013/2012 tanggal 7Februari 2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan PenggunaAnggaran Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran,Bendahara Penerimaan dan penyimpan/Pengurus barang pada DinasPertanian Kabupaten Sampang tahun 2013 yang ditandatangani olehBupati Sampang M.

Takalar tersebut melalui system pencairan UP,GU,TUdan LS dimana:a. SPPUP diajukan oleh bendahara di awal tahun setelan adanyapenetapan besaran UP kemudian UP tersebut nantinya digunakansebagai modal kerja kegiatan oleh masingmasing PPTK sesuaitingkat kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan, UP tersebuthanya dapat dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran berdasarkanpermintaan dari PPTK atas persetujuan Pengguna Anggaran.b.

Takalar yang mempunyai tugas dantanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membayarkan,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uangdalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;Bahwa benar selain dari tugas tersebut saksi selaku bendaharapengeluaran berwenang untuk :a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TUdan SPPLS;b. menerima dan menyimpan uang persediaan;c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/

dan saksi kenal dengan LULUQFRIDA ISHAQ, selaku Bendahara pada UPTD Cabang DinasPendidikan TanggulanginBahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemkab Sidoarjodan pada tahun 2008 s/d 2014 menjabat sebagai Kepala UPTDCabang Dinas Tanggulangin bendaharanya adalah LULUQFRIDA ISHAQ sedangkan staf administrasi adalah ZAINALABIDIN ;Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala UPTD CabangDinas Pendidikan Tanggulangin jumlah staf dan pengawas 12orang, guru SDN dan Penjaga sebanyak 225 orang, guru SMP,TUdan

berharga yang berada dalam pengelolaannya; Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan danmempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBDpada SKPD;Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran juga mempunyai kewenangansebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negerinomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan PenyusunanLaporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, diantaranya: Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPUP/GU/TUdan

pokoknyamenyatakan, tugas Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan,membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaranuang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 55 tahun 2008Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan LaporanPertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran mempunyai kewenangandiantaranya: Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPUP/GU/TUdan

pokoknyamenyatakan, tugas Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan,membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaranuang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 55 tahun 2008Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan LaporanPertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran mempunyai kewenangandiantaranya: Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPUP/GU/TUdan

padapokoknya menyatakan, tugas Bendahara Pengeluaran adalah menerima,menyimpan, membayarkan, menatausahakan danmempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaanAPBD pada SKPD;Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 55 tahun 2008Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan LaporanPertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, yang padapokoknya menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran mempunyaikewenangan diantaranya :0 Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPUP/GU/TUdan

Anggaran 2010bersamasama dengan Rochman, S.Sos. yang diangkat sebagaiBendahara Pengeluaran pada Tata Usaha Sekretariat Daerah KotaBandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor:954/Kep.363Keu/2009 tanggal 1 April 2009 dan Surat Keputusan WalikotaBandung Nomor: 954/Kep.003DPKAD/2010 tanggal 4 Januari 2010tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, BendaharaPenerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pemban tudan

Satuan Pengelola Keuangan pada SKPD di LingkunganPemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk mengelola Keuangan Daerahdalam Pelaksanaan APBD TA. 2012.Pasal 4 ayat (1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima,menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD padaSKPD.Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bendahara pengeluaran SKPD berwenang:a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TUdan

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPDberwenang:a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TUdan SPPLS;b. menerima dan menyimpan uang persediaan;c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;e kelengkapan dokumen pendukung SPPLS yang diberikan olen PPTK;f. mengembalikan dokumen pendukung SPPLS

Kemudian, keterangan saksi dalam BAPtersebut masih saksi ingat dan keterangannya adalah benar; Bahwa Jabatan saksi pada tahun 2008/2009 sebagai Kasubag TUdan tugas saksi Melaksanakan urusan ketatausahaanperkantoran. Melaksanakan urusan kepegawaian dan administrasikepegawaian. Melaksanakan urusan perlengkapan. Melaksanakanurusan pengelolaan Inventaris kantor. Melaksanakan urusankerumahtanggaan dan keprotokalan.

Mempertanggung jawabkan keuangan, uraian pekerjaannya adalahmengumpulkan buktibukti pertanggung jawaban dari SP2D UP/GU/TUdan SP2D LS yang kemudian di dalam format sesaui petunjuk teknisdan permendagri 55 Tahun 2008 dan di tanda tangani oleh KuasaPengguna Anggran (KPA) dan dikirim ke Bupati Kab.Fakfak Cq KabagKeuangan dengan tembusan Inspektorat;Bahwa Kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan rumah guru SDInpres Urat TA 2015 adalah CV.MAMUR JAYA (dir.

SEselaku Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglangbertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangkapelaksanaan APBD pada SKPD dan berwenang :a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TUdan SPPLS;b. menerima dan menyimpan uang persediaan;c. mengelola uang LS untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaranlangsung kepada pihak ketiga;d. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;e.

Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaandan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara sertapenyampaiannyaPasal 4 Ayat (1) menyatakan :Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan,membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkanpengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD SKPD.Pasal 4 Ayat (2) menyatakan :Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bendahara pengeluaran SKPD berwenang :a) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TUdan

SEselaku Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglangbertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangkapelaksanaan APBD pada SKPD dan berwenang :a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TUdan SPPLS;b. menerima dan menyimpan uang persediaan;c. mengelola uang LS untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaranlangsung kepada pihak ketiga;d. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;Halaman

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP / GU / TUdan SPP LS;b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa PenggunaAnggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP LS yang diberikanoleh PPTK;f.

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP / GU / TUdan SPP LS ;b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa PenggunaAnggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP LS yang diberikanoleh PPTK;f.

Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan .Selain itu bendahara pengeluaran juga mempunyai tugas dan kewenangan,yaitu diantaranya:> Bendahara pengeluaran mempunyai tugas menerima, menyimpan,membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkanpengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD.> Bendahara Pengeluaran berwenang :> Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/ GU/ TUdan SPPLS.> Menerima dan menyimpan uang persediaan.> Melaksanakan pembayaran atas uang persediaan yang dikelolanya.

Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TUdan diserahkan kepada Bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakanfungsi penanggulangan bencana;d. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umumtersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsipenanggulangan bencana;e.

tugas yang meliputi kegiatan :Menerima,menyimpan,menyetor/membayar/menyerahkan,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkanpenerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalampengelolaannya;Bahwa berdasarkan pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan DanPenyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SertaPenyampaiannya menyatakan bahwa kewenangan bendaharapengeluaran adalah :a) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TUdan

dibuatkan suratnya , setelah diparaf oleh KepalaSeksi Pekapontren H.Jakaria dan kasubag TU Sundusin ditandatangani oleh saksi ; Bahwa setiap surat keluar dan surat masuk dicatat dalam buku Agenda register ; Bahwa Berdasarkan hasil temuan bahwa Agenda Surat keluar No.105 pada tahun2006 tidak ada catatan mengenai jenis suratnya sedangkan untuk Piagam ijinOperasional Wajardikdas untuk Attaqwa No.105/MD.Sf.Wajar/V/2006 saksi tidakmemperhatikan Karena yang lebih mengetahui Kasi Pekapontren dan Kasubag TUdan

SEselaku Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglangbertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangkapelaksanaan APBD pada SKPD dan berwenang :a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TUdan SPPLS;b. menerima dan menyimpan uang persediaan;c. mengelola uang LS untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaranlangsung kepada pihak ketiga;d. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;e.