Ditemukan 2226 data
112 — 30
Ijarah) dan Abubakar Sulaiman (koperasi Perkebunan BateeMeuasah) apakah ada disertai angunan, sudah sesuai kepemilikan danharganya, karena yang berwenang terhadap hal ini adalah Kabag legaldan Kredit Support, sedangkan saksi hanya menerima laporan tertulisdari Kabag Legal dan Kredit Support;Halaman 69 dari 258 Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Lsm.e Bahwa, setahu saksi pemberian kredit kepada beberapa kelompokdebitur yang pengunaannya untuk kepentingan orang lain tidakdibenarkan ;e Bahwa, debitur Mawardi
229 — 350
ANUGERAH RAHMAN pada saatmelakukan pemeriksaan rutin yang dilakukannya atas dasar perintah tertulisdari Sdr. SUHARIYONO,SE., selaku Kasub Divre Madura dan atas temuantersebut sudah dilaporkan ke pusat bahkan Sdr. ANUGERAH RAHMANmendapat promosi sebagai Asisten Pengawas Bulog Divre Jatim; Bahwa Saksi menerangkan selama tahun 2014 pada waktu KepalaGudangnya Sdr.
124 — 32
Solo yang dikeluarkan berdasarkan adanya Izin tertulisdari Ka.
139 — 33
Usulan pinjaman anggota tidak melampirkan rekomendasi tertulisdari atasan langsung.e.
114 — 86
Klungkung tersebut;Bahwa saksi tetap memproses jual belinya walaupun pembelipembeli tanahtersebut tidak dilengkapi jin/Persetujuan tertulis dari Bupati Klungkung untukmelakukan pembelian tanah di lokasi bekas Galian C Gunaksa KabupatenKlungkung tersebut, karena saksi tidak tahu harus ada Ijin/Persetujuan tertulisdari Bupati Klungkung untuk melakukan pembelian tanah di lokasi bekasGalian C Gunaksa Kab.
DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
AMIRULLAH
158 — 89
seharusnya membeli laptop barumerk Toshiba namun yang dibeli lap top bekas merk Acer ;Bahwa pada tahun 2015 tidak ada pengadaan kamera digitalBahwa saksi ikut menandatangani dokumen yang tertulistelah diverifikasi karena saksi tidak tahu maknanya makasaksi tandatangani saja dan saksi menandatangani setelahmembantu membuat laporan ;Halaman 96 dari 324 halaman Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2018/PN MtrBahwa UD Al Gafar adalah kepunyaan Terdakwa dan tidakmenjual lap top tetapi di kwitansi pembelian laptop tertulisdari
183 — 221
Rp. 11.007.600.000, Bahwa, penerimaan pinjaman ada yang diterima tunaidan ada yang di over booking ;217278Bahwa, terdakwa yang waktu itu = menjabat sebagaiBupati Sragen tahu masalah pinjaman baik yang diBPR Djoko Tingkir maupun yang ada di BPR BKKKarangmalang karena pinjaman tersebut' = dilakukanatas perintah Bupati yang waktu itu dijabat olehterdakwa dimana pinjaman pinjaman tersebutdilakukan untuk memenuhi' keperluan Bupati yangharus segera dicukupi ;Bahwa, memang tidak ada permintaan secara tertulisdari
94 — 62
Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 apabila tanahtelah ditetapkan sebagai lokasipelaksanaanpembangunan untukkepentingan umum, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanahdiatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulisdari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
100 — 53
Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah).Halaman 164 dari 338 halaman Putusan No. 22/Pid.SusTPK/2019/PN.PBRBahwa TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulisdari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftarbarang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dansatuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisidaftar barang/jasa (rincian barang
74 — 20
Kepala Desauntuk membuat SPT PBB atas nama Ali Huseinyang membeli dari Saepudin, Amar maruf, Ido,Warma, Kusmana dengan biaya Rp.2.500.000, (duajuta lima ratus ribu rupiah) dari Sulaeman ;e Bahwa Kepemilikan tanah Iwan Ramadhan, AliHusein, Amar Maruf dan Kusmana berdasarkanJual beli tanah bukan tahun 1996 tapi Bulan April2010 ; Iwan Ramadhan tahun 1990, Kuswana tahun1996, Ali HUsein tahun 1994 dan Amar Maruftahun 1996 padahal semuanya jual beli tahun 2010 ;Mereka melakukan jual beli tidak ada izin tertulisdari
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
MANHU, ST Bin YURIS Alm
167 — 37
pihak tersebutadalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatussebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atauHalaman 200 dari 322 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN PIkpendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihakyang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.Bahwa pergantian personil inti atau Tenaga Tekhnis / Ahliyang tercantum di dalam kontrak baik pekerjaan fisik maupunkonsultan dapat dilakukan tanpa seijin atau persetujuan tertulisdari
96 — 18
Gerbang Ekapalmina telah melaksanakan itemitem pekerjaantambah (diluar lingkup kontrak awal) tanpa melalui perintah tertulisdari pihak pertama dan tanpa dilakukan addendum kontrak, sehinggabertentangan dengan Keppres 80/2003 Lampiran I BAB II D.1.g.e Bahwa Saran dari Tim Audit Investigasi adalah : Berdasarkan kondisi tersebut diatas dan dengan permasalahan yang ada hendaknya permasalahan ini diselesaikanmelalui jalur hukum.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkan
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
236 — 134
KPEI atas perintah tertulisdari OJK atau lembaga Negara lainya untuk kepentingan peradilan dalam perkaraperdata atau pidana.Bahwa MTN merupakan efek bersifat hutang sehingga bukan merupakan transaksisaham, sementara repo dan reverse repo adalah merupakan jenis transaksi efekyang merupakan kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali padawaktu dan harga yang ditetapkan.
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
HART NATALIS,A.md Bin ELLYENCON
170 — 209
pihak tersebutadalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatussebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atauHalaman 200 dari 322 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN PIkpendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihakyang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.Bahwa pergantian personil inti atau Tenaga Tekhnis / Ahliyang tercantum di dalam kontrak baik pekerjaan fisik maupunkonsultan dapat dilakukan tanpa seijin atau persetujuan tertulisdari
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
295 — 199
KPEI atas perintah tertulisdari OJK atau lembaga Negara lainya untuk kepentingan peradilan dalam perkaraperdata atau pidana.Bahwa MTN merupakan efek bersifat hutang sehingga bukan merupakan transaksisaham, sementara repo dan reverse repo adalah merupakan jenis transaksi efekyang merupakan kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali padawaktu dan harga yang ditetapkan.
820 — 1041
Putusan No.591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel.dapat digunakan di areal PT National Sago Prima (PT NSP) danareal PT National Sago Prima (PT NSP) dapat dianggap tidakmemiliki Izin Lingkungan.Saksi menerangkan bahwa pada saat Penyidikan, Saksimemperoleh Buku Control Api yang berupa buku catatan tertulisdari Mandor PT National Sago Prima (PT NSP) dan Saksi jugamemperoleh keterangan dari pihak perusahaan PT NSP yangmenerangkan bahwa banyak karyawan PT NSP yang tidakmembuat laporan.Saksi menerangkan bahwa dalam
463 — 1205
perusahaan di lbukotaKabupaten.Halaman 57 dari382 halaman Putusan No. 18/Pid.SusTPkK/2018/PN.JKT.PST.Bahwa Saksi mengetahu terkait permohonan izin lokasi yang diajukan diPT SAWIT GOLDEN PRIMA di Desa Muara Kaman, saksi selalumendelegasikan tugas Tim Terpadu kepada staf Dinas Perkebunanlainnya, saksi mendapat laporan dari staf saksi bahwa Dinas Perkebunanmempunyai kemampuan teknis yang memadai dalam menilai kelayakanlahan perkebunan.Bahwa atas pendelegasian tugas tersebut, saksi mendapat laporan tertulisdari
437 — 841
Penjelasan Pasal 34 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi :Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak,ketentuan perpanjangan pelaksanaan kontrak harus dengan dokumen tertulisdari pemberi tugas.
61 — 22
Laporan Progres Pekerjaan dibuat sekaligus olehsaksi DEDE SUHANDI (Konsultan Pengawas) pada bulan Januari 2016.Sehingga dasar Pembayaran Pekerjaan Termin (Prestasi Pekerjaan 50%) tidakberdasarkan laporan perkembangan pekerjaan / progres pekerjaan secara tertulisdari Pinak Penyedia Jasa yaitu PT. Dutaraya Dinametro yang diketahui dandisetujui oleh Tim Teknis dan Konsultan Pengawas.
80 — 72
mengetahui kebenaran komoditi danvarietas tersebut.Apabila benih tersebut layak (dari sisi administrasi dan teknis)maka benih tersebut di kirim ke seksi pengujian laboratoriumuntuk diuji.Setelah diuji, seksi pengujian mengirimkan kembali hasiltersebut ke seksi pengawasan mutu benih untuk dibuat laporanlengkap hasil pengujian sesuai standar mutu benihlaboratorium.e Pengawasan pemasaran benih :Benih yang masuk dari luar NTT dimohonkan untuk dilakukanpengujian terhadap sample benih secara lisan maupun tertulisdari